Segera setelah Mahkamah Konstitusi menolak seluruh gugatan sengketa hasil Pemilu Presiden pada 22 April 2024, presiden terpilih Prabowo Subianto memberi isyarat tegas untuk merangkul semua pihak yang terlibat dalam kontestasi politik 2024. Dia ingin mengakhiri segala perselisihan selama Pemilu untuk membangun pemerintahan persatuan.
Prabowo mula-mula menemui Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh. Kepada Surya Paloh, dia secara terang-terangan mengajak salah satu partai pengusung pasangan calon presiden dan calon wakil presiden Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar itu untuk bergabung dalam pemerintahannya nanti.
Surya Paloh awalnya tak menampik ajakan itu meski menegaskan partainya belum membuat keputusan. Nasdem, katanya, tak keberatan bergabung dengan pemerintahan Prabowo-Gibran tetapi sekaligus siap untuk di luar pemerintahan atau menjadi oposisi. "Fifty-fifty possibility, ya,” katanya, kala itu.
Tak butuh waktu lama bagi Surya Paloh untuk memutuskan dan menegaskan "fifty-fifty possibility" yang dia ucapkan di hadapan Prabowo. Empat hari setelah Prabowo mendatangi kantor pusat Nasdem, Paloh dan serombongan petinggi partainya bertandang ke rumah Prabowo di Jakarta.
Di situlah Paloh mengumumkan keputusan partainya untuk bergabung dengan koalisi pendukung pemerintahan Prabowo-Gibran. "Kesempatan, dorongan, keinginan, spirit untuk bersama dengan pemerintahan, saya pikir itu lebih baik," katanya. "Inilah pilihan saya, pilihan Nasdem."
Dalam kesempatan itu pula, Paloh menjelaskan alasan partainya memutuskan bergabung dalam koalisi pemerintah alih-alih di luar pemerintahan alias menjadi oposisi. "Beroposisi bisa setiap saat," dia berargumen, "tapi bekerja membantu pemerintahan dibutuhkan suatu semangat, spirit, dan keikhlasan hati, dan mengedepankan objektivitas."
PKB dan PKS ancang-ancang
Tak lama setelah ditetapkan oleh KPU sebagai presiden terpilih, pada 24 April, Prabowo mendatangi kantor Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), satu partai lain pengusung Anies-Cak Imin. PKB kala itu belum menyampaikan keputusan lugas tapi mengisyaratkan cukup jelas bersedia bergabung dengan pemerintahan.
Cak Imin, sang Ketua Umum PKB, menyambut kedatangan Prabowo dengan mengatakan bahwa partainya siap bekerja sama dengan Partai Gerindra di ranah eksekutif maupun legislatif.
"PKB dan Gerindra ingin terus bekerja sama lebih produktif lagi, apalagi Pak Prabowo sebagai presiden terpilih menghadapi berbagai agenda pembangunan yang begitu menantang di masa yang akan datang," katanya.
Pernyataan politik Cak Imin selaras dengan sikap sang calon presiden pasangannya, Anies Baswedan. Ketika mendatangi kantor pusat Partai Keadilan Sejahtera (PKS) sehari sebelumnya, Anies menegaskan tak ada kendala apapun untuk bertemu dengan Prabowo untuk membicarakan pemerintahan persatuan demi membangun bangsa dan negara.
"Jadi, apabila datang waktunya tentu kita siap berdiskusi, bertukar pikiran, bertemu," kata Anies memberi isyarat untuk siap bertemu dengan Prabowo. "Dan tidak pernah sedikit pun ada bayangan ini sebagai kontestasi yang enggak ada ujungnya; ada ujungnya, kemarin putusan MK kita hormati—itu ujungnya," imbuhnya.
Prabowo belum secara formal menemui pimpinan PKS. Namun dia telah menunjukkan isyarat untuk mengajak PKS dan partai itu pun meresponsnya dengan positif. PKS, sebagaimana pernyataan sang presiden Ahmad Syaiku, masih menunggu keputusan pimpinan tertingginya, Majelis Syuro.
Meski demikian, PKS berterus terang memang sudah mulai menjalin komunikasi politik dengan Prabowo. Masalah pertemuan antara pimpinan PKS dengan sang presiden terpilih, menurut Sekretaris Jenderal PKS Aboe Bakar Alhabsyi, hanya soal waktu. "Yang jelas kita menciptakan silaturahmi ke semua pihak. Siapa saja yang memulai, silakan saja," ujarnya.
PKS sudah mengundang Prabowo untuk hadir dalam forum silaturahmi halalbihalal Idul Fitri di kantor pusat partai itu di Jakarta pada 27 April. PKS berharap sekali Prabowo hadir. "Kita juga akan kasih karpet merah sebagai presiden pemenang, kita akan sambut ya,” ujar Aboe.
Dia tidak menyebutkan secara gamblang arah keputusan politik PKS setelah pertemuan dengan Prabowo nanti, mengikuti jalan yang ditempuh Nasdem atau sebaliknya. "PKS ini paling siap dengan segala situasi: mau di dalam [pemerintahan], mau di luar [pemerintahan],” katanya.
Isyarat terang PDIP
Berbeda dengan kubu Anies dan Cak Imin yang menyambut positif ajakan Prabowo untuk bergabung dalam pemerintahan, faksi pasangan Ganjar Pranowo-Mahfud MD tak kompak dalam bersikap.
Koalisi partai politik pengusung Ganjar-Mahfud terdiri dari PDI Perjuangan (PDIP), Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Partai Persatuan Indonesia (Perindo), dan Partai Hanura. Hanya PPP yang memberi isyarat terang bersedia bergabung dengan dengan koalisi pemerintahan Prabowo-Gibran. Sementara Perindo dan Hanura belum menunjukkan sikap yang cukup jelas.
Masalahnya pula, PPP, Perindo, dan Hanura merupakan partai politik yang perolehan suaranya pada Pemilu 2024 tak mencapai ambang batas keterwakilan di parlemen (parliamentary threshold) sebesar 4 persen. Artinya, ketiga partai tersebut tak memiliki seorang pun wakil atau kursi di DPR RI sehingga posisi tawar politik mereka lemah alias kurang diperhitungkan.
Di kubu Ganjar-Mahfud, PDIP-lah satu-satunya partai besar dengan perolehan suara dan kursinya terbanyak pada Pemilu 2024. Sebagai partai pemenang Pemilu, juga partai penguasa selama sepuluh tahun terakhir, hanya PDIP, partai di kubu Ganjar yang paling diperhitungkan.
Namun, meski secara normatif menyatakan siap bekerja sama dengan pemerintahan baru, PDIP dalam beberapa kesempatan, bahkan sejak sebelum Pemilu berlangsung, menunjukkan sikap bersiap menjadi oposisi. Ganjar beberapa kali menyatakan mengapresiasi langkah Prabowo untuk merangkul semua aktor dan kontestan Pilpres dan menyusun kabinet dengan semua kekuatan politik.
"Saya memberikan mereka kesempatan menyusun kabinet, memberikan kesempatan partai koalisi mereka bersama-sama membentuk team work-nya," katanya. Namun, soal sikapnya jika diminta oleh Prabowo untuk bergabung, Ganjar dengan lugas menjawab, "jauh lebih baik kalau saya ada di luar pemerintahan".
Ganjar meluruskan pandangan sebagian kalangan atas sikap politik pribadinya dan kelembagaan PDIP, sebagai partai tempatnya bernaung, yang menghormati Prabowo dan Gibran sebagai pemenang Pilpres 2024 tetapi tidak niscaya bersedia bergabung dengan pemerintah.
"Bedakan antara sikap politik dengan penghormatan pada pemenang: saya menghormati pemenang tetapi sikap politik saya, lebih baik kami di luar pemerintahan," ujarnya.
PDIP secara kelembagaan belum memutuskan sikap untuk bergabung atau berada di luar pemerintahan Prabowo-Gibran. Sang ketua umum Megawati Soekarnoputri pun belum menyatakan sikapnya. Namun, kata Ganjar, "kalau saya lihat statement-nya Bu Mega, rasanya [PDIP memilih] di luar pemerintahan."
Partai Gerindra yang dipimpin Prabowo memang mengakui sudah menjajaki komunikasi dengan PDIP untuk mempertemukan Prabowo dengan Megawati. Prabowo maupun Megawati, kata Sekretaris Jenderal Partai Gerindra Ahmad Muzani, tak berkeberatan untuk bertemu dan masalahnya sekarang hanya soal waktu.
Kedua tokoh juga sudah mengutus delegasi masing-masing untuk menjalin komunikasi demi mewujudkan rencana pertemuan itu. Bahkan, jika rencana pertemuan itu terjadi, menurut Ketua Umum kelompok relawan Pro Jokowi (Projo) Budi Arie Setiadi, Prabowo berkemungkinan besar menjadi mediator untuk mempertemukan Presiden Joko Widodo dengan Megawati.
Sumber PilihanEditor: Muhammad Faizin
