Arina.id - Indonesia dikabarkan menolak permintaan Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump membeli drone Amerika sebagai bagian dari perjanjian perdagangan antar dua negara. Laporan surat kabar The Straits Times (ST) yang mengutip dua sumber anonim pejabat RI itu kemudian diamplifikasi sejumlah media dunia di tengah tensi panas konflik global, terutama kawasan Laut China Selatan, yang melibatkan Amerika sekarang ini.
Sputnik, salah satu media Rusia melaporkan, Indonesia memang menyetujui sejumlah syarat signifikan yang ditetapkan oleh AS selama negosiasi perdagangan, salah satu kesepakatannya soal rencana impor bahan bakar dari Amerika, bukan dari Singapura. Akan tetapi Indonesia menolak ketentuan yang melanggar konstitusinya terkait pembelian drone AS untuk pengawasan di Laut Cina Selatan sebagaimana permintaan Amerika.
Indonesia dan Amerika sudah mendekati kesepakatan mengurangi tarif AS dari 32% menjadi 19%. Kemudian Indonesia juga berniat meringankan pembatasan impor mobil asal Amerika dan menghapus hambatan pasokan peralatan teknologi dan medis dari AS. Saat ini diskusi antar partai-partai di Parlemen dilaporkan sedang berlangsung, dengan fokusk pembahasan pada penyelesaian perjanjian serta masalah administratifnya.
Bussinestimes, surat kabar keuangan Singapura menulis laporan khusus bahwa Indonesia mengalami surplus perdagangan sebesar USD18 miliar (S$22,8 miliar) dengan AS pada 2024. Namun sebagai imbalan atas tarif yang lebih rendah, Indonesia harus membuat konsesi untuk menyeimbangkan perdagangannya dengan Amerika, antara lain; menerima tuntutan AS untuk melonggarkan pembatasan impor mobil Amerika.
Kemudian, Jakarta juga diminta dan telah menyetujui menghapus hambatan non-tarif, khususnya "persyaratan konten atau bahan baku lokal", untuk produk AS di tiga sektor utama: teknologi informasi dan komunikasi, peralatan medis, serta peralatan pusat data, demikian kata kedua pejabat RI tersebut.
Konsesi ini dinilai signifikan. Raksasa teknologi AS, Apple, sejauh ini masih memimpin pasar ponsel Indonesia berdasarkan pendapatan, dengan impor iPhone mencapai USD2 miliar per tahun. Penjualan peralatan medis AS, seperti pemindai MRI dan CT GE HealthCare, nilainya mencapai USD100 juta per tahun.
Begitu juga dengan raksasa teknologi AS Hewlett-Packard, Dell Technologies dan IBM, di mana saat ini masih mendominasi pasar peralatan pusat data Indonesia.
Indonesia juga telah berjanji mengimpor lebih banyak bahan bakar secara signifikan dari AS sambil mengurangi pembelian dari Singapura. Data pemerintah RI, lebih dari setengah impor bahan bakar Indonesia berasal dari Singapura, yang memurnikan minyak mentah dari Timur Tengah, Australia, dan Malaysia. ST melaporkan, pada Mei 2025, AS baru menyumbang kurang dari 0,1 persen dari impor bahan bakar Indonesia pada 2024.
"Indonesia juga akan menerima mobil buatan AS yang memenuhi Standar Keselamatan Kendaraan Bermotor Federal AS dan standar emisi AS," kata seorang pejabat Indonesia yang menolak disebut namanya. "Impor ini tidak harus memenuhi uji keamanan dan emisi yang disyaratkan oleh otoritas transportasi Indonesia."
Jakarta juga telah sepakat untuk mendukung industri kendaraan listrik Amerika dengan memasok bahan baku kepada Amerika, antara lain bahan baku pembuatan sel baterai, misalnya senyawa kimia prekursor nikel. Lebih dari itu, AS juga menjelajah negosiasi ke masalah non-perdagangan selama pembicaraan perdagangan.
Straits Time sebelumnya melaporkan kalau AS juga sedang mengejar komitmen dari Indonesia untuk menyesuaikan kembali kebijakan Laut Cina Selatan, terutama untuk melindungi hak-hak kedaulatan dan yurisdiksi nasionalnya, memastikan keselarasan dengan hukum internasional, dan meningkatkan kesadaran domain maritim dan kerja sama regional.
"Namun, Indonesia telah mengatakan kepada AS bahwa mereka tidak dapat memenuhi permintaan terkait Laut Cina Selatan ini, atau permintaan untuk membeli drone buatan AS," kata kedua sumber tersebut. "Jakarta berkukuh kalau permintaan ini tidak terkait dengan tujuan pembicaraan tarif, yaitu untuk menyeimbangkan perdagangan antara kedua negara," tambah mereka.
Indonesia juga keberatan dengan permintaan Washington agar Jakarta berkonsultasi dengannya sebelum menandatangani perjanjian perdagangan digital dengan pihak ketiga atau negara manapun yang berpotensi merugikan kepentingan AS. Salah satu sumber mengatakan kepada ST: "Mengenai ekonomi digital, Indonesia menekankan pentingnya menghormati kedaulatan kedua negara."
Sumber itu menjelaskan, permintaan AS untuk menerapkan pembatasan dengan cara mencegah Indonesia membuat perjanjian perdagangan yang bebas atau perjanjian perdagangan preferensial dengan negara-negara tertentu, "itu akan membatasi kerja sama luar negeri Indonesia, dan pembatasan semacam itu tidak sesuai dengan prinsip kebijakan luar negeri Indonesia yang 'bebas dan aktif', sebagaimana diamanatkan oleh Konstitusi kami."
Juru Bicara Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Indonesia, Haryo Limanseto, mengatakan kepada ST: "Kami mencoba untuk menjaga negosiasi tetap fokus pada tarif untuk tujuan penyeimbangan kembali perdagangan, tanpa menjelajah ke masalah lain."
"Kami selalu mempertimbangkan keberlanjutan investasi, penciptaan lapangan kerja dan keterbukaan pasar, serta kerja sama bilateral dan multilateral dengan semua negara. Oleh karena itu, kami menggunakan praktik terbaik dalam negosiasi ini," katanya menambahkan.
Pada 22 Januari, Presiden Indonesia Prabowo Subianto duduk bersama mitranya dari Amerika Donald Trump di Davos dalam Forum Ekonomi Dunia. Kehadiran keduanya itu bertepatan dengan keputusan Jakarta mendukung Dewan Perdamaian yang diprakarsai Trump, sebuah langkah yang ditafsirkan oleh analis sebagai pemanis geopolitik untuk memperlancar proses menuju kesepakatan perdagangan.
Pada peluncuran Dewan Perdamaian di Davos, Trump menjabat tangan Prabowo dan terlihat menepuk punggungnya sebagai isyarat persahabatan.
"Tampaknya Presiden Prabowo Subianto memiliki naluri politik sangat baik. Bergabung dengan Dewan Perdamaian berfungsi sebagai langkah sangat baik bagi Indonesia untuk menjilat hati Trump, terutama menghadapi tekanan AS dalam negosiasi tarif," kata Profesor Madya Teuku Rezasyah dari Universitas Padjadjaran kepada ST.
Sumber PilihanEditor: Muhammad Taufiq
