Jakarta, Arina.id — Setahun memimpin, Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menghadapi rapor merah dari masyarakat sipil, akademisi, dan publik.
Meskipun sejumlah program andalan Asta Cita diklaim berhasil, penelitian Democracy and Election Empowerment Partnership (DEEP) Indonesia bekerja sama dengan Binokluar menunjukkan sebaliknya.
Potret perbincangan publik memperlihatkan adanya jurang antara janji kampanye populis dengan praktik kebijakan yang dinilai mengabaikan prinsip demokrasi dan keadilan.
Program seperti Makan Bergizi Gratis (MBG), Proyek Strategis Nasional (PSN), dan Food Estate dinilai merugikan rakyat. DEEP menekankan, jika evaluasi menemui jalan buntu, program tersebut sebaiknya dihentikan demi kepentingan publik.
"Jika solusi tersebut menemui jalan buntu, tidak ada salahnya berbagai program tersebut dihentikan untuk kemaslahatan rakyat," kata Direktur DEEP Indonesia, Neni Nur Hayati, dalam keterangan di Jakarta, Jumat 24 Oktober 2025.
Gaya komunikasi pejabat publik dan elite politik juga mendapat sorotan. Kegagalan komunikasi eksekutif maupun legislatif secara berulang melemahkan kredibilitas pemerintah.
"Kegagalan komunikasi publik menjadi cermin rusaknya etika, moralitas, dan adab, yang diperparah dengan minimnya kepekaan terhadap rakyat," ujar Neni.
Menurut dia, dalam ilmu komunikasi, mendengar adalah kemampuan komunikasi terbaik. "Salah satunya yang harus diperbaiki adalah lebih banyak mendengar daripada banyak berbicara," bebernya.
DEEP menyarankan pemerintah memperkuat protokol komunikasi kepresidenan agar penyampaian pesan sesuai tujuan, serta mengedepankan transparansi dan akuntabilitas.
"Minimnya hal ini akan membuat rakyat curiga dan melemahkan kredibilitas pemerintah. Bangun dialog dan komunikasi dua arah," kata Neni.
Pemerintah juga perlu memperkuat mitigasi risiko terhadap moral hazard. Dukungan politik yang kuat di parlemen kerap disalahgunakan untuk kepentingan tertentu.
"Pengawasan yang ketat dan perencanaan matang untuk memudahkan implementasi teknis di lapangan menjadi keniscayaan," tuturnya.
Tingginya sentimen publik di semua platform media sosial mencerminkan lemahnya mitigasi risiko yang dimiliki pemerintah saat ini
Evaluasi kinerja kementerian dan reshuffle dianggap penting untuk memperbaiki efektivitas program, tetapi jangan dijadikan alat bagi-bagi kekuasaan.
"Dalam menjalankan pemerintahan, evaluasi kinerja kementerian merupakan langkah penting untuk menjamin efektivitas pelaksanaan program-program pemerintah," ungkap Neni.
Reshuffle atau perombakan kabinet menjadi mekanisme strategis untuk meningkatkan kinerja pemerintahan, terutama apabila terdapat kementerian yang gagal mencapai target atau mengalami stagnasi selama satu tahun masa pemerintahan Prabowo-Gibran.
Hasil analisis percakapan publik di media sosial menunjukkan ekspektasi tinggi agar reshuffle membawa perubahan positif.
"Kegagalan suatu kementerian dapat menimbulkan kekecewaan dan menurunkan kepercayaan masyarakat kepada pemerintah," kata Neni.
Melalui reshuffle, pemerintah menunjukkan komitmen nyata dalam merespons kritik dan memperbaiki kinerja demi kepentingan rakyat. "Namun, jangan sampai hal ini menjadi alat untuk bagi-bagi kekuasaan," tegasnya.
Selain itu, pemerintah diminta menghentikan semua tindakan represif dan kriminalisasi terhadap rakyat. Menguatnya narasi reformasi Polri di media sosial menjadi pertanda adanya masalah serius di tubuh institusi Polri dalam mengayomi, melindungi, dan menegakkan hukum yang berkeadilan.
"Hentikan segala bentuk represif dan kriminalisasi terhadap rakyat. Polri hendaknya segera berbenah untuk reformasi diri, institusi, dan pelayanan publik," jelas Neni.
Sumber PilihanEditor: Muhammad Taufiq
