Arina.id — 26 Desember 2004 bencana tsunami dahsyat menghantam Aceh dan wilayah sekitar. Tragedi ini menelan 220 ribu jiwa dan meluluhlantahkan tanah Rencong. Dua dekade berlalu sejak bencana tersebut, meninggalkan luka mendalam namun juga pelajaran berharga bagi pemerintah Indonesia bagaimana mitigasi bencana jika tragedi serupa terjadi kembali.
Sebagai negara yang secara geografis berada di kawasan Ring of Fire atau Cincin Api Pasifik, Indonesia terletak di daerah pertemuan lempeng yang aktif. Cincin Api Pasifik adalah area berbentuk tapal kuda yang mengelilingi Samudra Pasifik. Di area ini, terdapat banyak gunung berapi dan patahan lempeng tektonik yang menjadi sumber gempa bumi dan tsunami.
Kondisi ini menjadikan Indonesia tak luput dari bencana gempa dan tsunami. Riset terbaru dari Wordl Risk Report (WRR), Indonesia menjadi negara dengan risiko bencana alam tertinggi kedua di dunia setelah Filipina. Artinya tidak ada daerah yang benar-benar aman dari ancaman bencana sehingga langkah mitigasi menjadi keharusan yang wajib dipahami semua orang.
Sayangnya, kesiapan pemerintah dalam melakukan langkah mitigasi masih tergolong buruk. Lemahnya antisipasi bencana berpotensi besar mengancam keselamatan jiwa dan kerugian ekonomi pun kian besar. Selama ini, pemerintah hanya bertindak ketika bencana sudah terjadi dan banyak korban jiwa jatuh.
Masih ingat ketika gempa di Cianjur yang terasa getaranya sampai Jakarta, Kepala BMKG Dwikorita Karnawati yang tengah rapat di Gedung DPR spontan masuk di kolong meja, Wakil Ketua Komisi V DPR Roberth Rouw tampak tertawa saat melihat aksi Kepala BMKG berlindung di bawah kolong meja. Hal ini menunjukkan betapa rendahnya kesadaran masyarakat soal mitigasi bencana, berbeda dengan negara Jepang dan Selandia Baru yang belajar dari peristiwa tsunami sebelumnya.
Jepang saat diguncang bencana alam gempa bumi 7,6 SR yang berpusat di semenanjung Noto di Prefektur Ishikawa dan berpotensi menimbulkan gelombang tsunami setinggi 5 meter, Otoritas Jepang langsung mengeluarkan peringatan tsunami besar yang merupakan peringatan tingkat tertinggi, dan meminta seluruh penduduk yang tinggal di tepi pantai di sekitar semenanjung Noto, Prefektur Ishikawa, Prefektur Toyama, dan Prefektur Nigata untuk segera mengungsi dan menyelamatkan diri ke tempat-tempat tinggi. Peringatan melalui telepon tersebut merupakan salah satu Tindakan mitigasi bencana dari otoritas Jepang, yang cukup ampuh untuk meminimalkan jumlah korban dari bencana. Selain melalui telepon genggam, peringatan tersebut juga disiarkan melalui tv dan radio, terutama setelah terjadinya gempa besar tahun 2011.
Sutradara Tonny Trimarsanto dalam film dokumenter tsunami (Smong) membidik bagaimana masyarakat Aceh belajar dari bencana bisa dari dua aspek, kearifan tradisi dan sains. Tsunami dalam bahasa Simeulue disebut Smong.
Smong merupakan kearifan lokal dari rangkaian pengalaman masyarakat Simeulue pada masa lalu terhadap bencana gempa bumi dan tsunami Aceh. Pada tahun 1907, terjadi tsunami di Sumatera yang disebabkan oleh gempa bumi di lepas pantai Simeulue. Gempa ini terjadi pada tanggal 4 Januari dengan magnitudo yang diperkirakan antara 8,2–8,4. Tsunami yang dipicu oleh gempa ini merusak seluruh Samudra Hindia dan menyebabkan sedikitnya 2.188 orang meninggal di Sumatera.
Tsunami ini menjadi peristiwa kelam dalam sejarah masyarakat Simeulue, di mana hanya 30 persen penduduk yang selamat. Peristiwa ini memunculkan legenda Smong, yang diyakini telah menyelamatkan banyak nyawa selama gempa bumi tahun 2004.
Cerita ini disampaikan penyintas kepada generasi muda termasuk anak-anak dalam berbagai kesempatan seperti saat memanen cengkeh, kisah-kisah Smong jadi selingan di tengah kesibukan masyarakat itu. Sehingga saat terjadi gempa dan tsunami pada 2004, tak banyak korban jiwa.
Dua dekade telah berlalu, tetapi pekerjaan bangsa ini belum selesai. Ketangguhan yang dibangun bukan hanya soal infrastruktur, melainkan juga tentang membangun kesadaran, keterampilan, dan kesiapan masyarakat dalam menghadapi kemungkinan bencana pada masa mendatang dan pemerintah yang lebih sigap.
Pengamat kebencanaan Universitas Syiah Kuala (USK) Banda Aceh Teuku Alvisyahrin mengatakan dibutuhkan kesadaran kolektif masyarakat Aceh yang berkelanjutan sehingga tujuan pengurangan risiko bencana dapat dicapai secara baik.
"Mitigasi dan kesiapsiagaan bencana harus dilaksanakan secara berkelanjutan dengan melibatkan pemerintah, akademisi, Lembaga Swadaya Masyarakat, media, dan dunia usaha secara kolaboratif agar tujuan pengurangan risiko bencana dapat dicapai secara efektif," kata dia dilansir Antara.
Indonesia termasuk Provinsi Aceh berada dalam zona "Cincin Api atau Ring of Fire" yang lempeng tektoniknya sangat aktif sehingga sering menyebabkan terjadinya gempa bumi, letusan gunung api, dan tsunami dalam berbagai skala.
Dengan dinamika kebumian yang demikian, ditambah lagi ancaman bencana hidrometeorologis (banjir, longsor, angin puting beliung, kekeringan dan sebagainya), adalah sangat penting dilakukan upaya mitigasi dan kesiapsiagaan bencana secara konsisten dan berkelanjutan.
"Hal itu penting agar risiko bencana, baik dalam konteks kehilangan nyawa manusia maupun kerugian harta benda dapat kita kurangi," kata Teuku Alvisyahrin.
Menurutnya, salah satu strategi penting dalam konsep pembangunan yang berkelanjutan adalah mengintegrasikan aspek pengurangan risiko bencana (PRB) ke dalam rencana pembangunan. Hal itu penting dilakukan untuk mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan dalam arti mengurangi kehilangan aset-aset pembangunan akibat dampak bencana, menjaga stabilitas ekonomi, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Sumber PilihanEditor: Muhammad Zunus
