Arina.id - Merespons serangan Israel ke Gaza yang kembali dilancarkan dalam beberapa hari terakhir, Uni Eropa menyatakan bakal memberikan sanksi berat kepada para menteri ekstremis Israel. Italia disebut-sebut telah menyatakan kesediaannya membahas sanksi tersebut.
Hal itu disampaikan sejumlah pejabat Italia dengan para komisaris Eropa, menurut kantor berita ANSA. Mereka juga menegaskan kembali dukungan terhadap solusi dua negara (two state solution) dan penerapan sanksi terhadap pemukim Israel yang melakukan tindak kekerasan.
Seperti diaporkan Anadolu, Kepala kebijakan luar negeri Uni Eropa Kaja Kallas pada Rabu mengumumkan rencana untuk menurunkan hubungan perdagangan dengan Israel dan memberikan sanksi kepada para pejabat tinggi karena pelanggaran hak asasi manusia di Jalur Gaza. Pengumuman tersebut menandai perubahan besar dalam pendekatan blok tersebut terhadap Tel Aviv.
Maros Sefcovic, komisaris Eropa untuk perdagangan dan keamanan ekonomi, mengatakan usulan tersebut menargetkan ketentuan utama Perjanjian Euro-Mediterania, termasuk pergerakan bebas barang, jasa, pengadaan publik, ketentuan tentang persaingan, dan kekayaan intelektual.
"Dalam praktiknya, ini berarti impor dari Israel ke Uni Eropa akan kehilangan akses istimewa ke pasar Uni Eropa. Dan barang-barang ini akan dikenakan bea masuk pada tingkat yang sama dengan negara ketiga mana pun yang tidak memiliki perjanjian perdagangan bebas dengan Uni Eropa," ujarnya dalam konferensi pers di Brussels.
Komisi tersebut juga mengumumkan sanksi terhadap kelompok perlawanan Palestina Hamas, menteri kabinet ekstremis pemerintah Israel, dan pemukim yang melakukan tindak kekerasan.
Sementara itu dari Timur Tengah, Qatar dikabarkan mengambil langkah tegas dengan menangguhkan keikutsertaan dalam proses mediasi. Hal itu dilakukan setelah Doha diserang oleh Israel pada 9 September 2025.
Keputusan tersebut lahir dari kebutuhan mendesak untuk melindungi kedaulatan negara sekaligus mencegah potensi serangan baru yang dapat menimbulkan kerugian lebih besar.
Meski AS meminta Qatar untuk tetap melanjutkan peran sebagai mediator, Doha menilai tidak ada gunanya menjadi penengah apabila Israel sendiri menyerang negara mediator dan bahkan berupaya membunuh para perunding. Situasi itu mencerminkan rapuhnya proses diplomasi di kawasan yang selama ini penuh dengan ketegangan.
Adapun kabar dari Amerika Serikat (AS), Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu direncanakan hadir dalam sidang umum Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) pekan depan. Akan tetapi rencana tersebut menuai protes dari ratusan pengikut Yahudi Ortodok di Kota New York.
Protes itu diorganisir melalui situs "Israel versus Judaism", dengan mengumpulkan para pendemo di depan Gedung Konsulat Israel di Manhattan. Para pendemo tiba menggunakan bus sekolah sambil membawa spanduk bertuliskan "Netanyahu dan Ben Gvir: Musuh No.1 Yahudi", "Anti Zionis tidak sama dengan Anti Semit" dan "Berhenti memaksa orang Yahudi menjadi tentara Zionis."
Rabbi David Feldman mengatakan kepada Anadolu bahwa salah satu demonstran, mengatakan kunjungan Netanyahu ke PBB "akan menyesatkan dunia dengan berpikir bahwa ia mewakili semua orang Yahudi dan bahwa tindakan yang telah ia lakukan entah bagaimana dimaafkan oleh agama Yahudi."
"Segala sesuatu yang diperjuangkan Israel dan Benjamin Netanyahu sepenuhnya bertentangan dengan Yudaisme dan merupakan sumber rasa malu yang nyata bagi bangsa kami," ujar Feldman.
Dengan mengutip Taurat, Feldman menjelaskan bahwa Yudaisme sejati membutuhkan penentangan terhadap negara Israel. "Kami dilarang berperang atau menyerang negara mana pun. Kembali ke tanah suci dan migrasi massal dilarang."
Ia juga mengatakan bahwa penyerangan Gaza sebagai sebuah tindakan yang tidak dapat diterima ."Yang jelas, kami menentang tidak hanya Netanyahu yang radikal, tetapi juga semua bentuk Zionisme, moderat maupun ekstrem," kata Feldman dengan menambahkan bahwa protes akan terus berlanjut ketika Netanyahu tiba di New York.
Sumber PilihanEditor: Muhammad Taufiq
