Arina.id - Presiden RI Prabowo Subianto memang belum mengeluarkan pernyataan apapun untuk merespons perang antara Iran vs Amerika Serikat (AS) dan Israel yang sudah berlangsung selama lima hari ini. Perang yang diprovokasi oleh 'teroris' Israel dengan menyerang lebih dulu Iran tersebut membetot dunia, tidak terkecuali Indonesia.
"Teroris Israel"--julukan yang diberikan oleh Iran--membombardir Teheran lebih dahulu hingga menyebabkan 700 lebih kematian, di antaranya siswa sekolah dan masyarakat sipil. Serangan bom juga menghantam rumah Pemimpin Tertinggi Iran, Ayatollah Ali Khamenei, hingga membuatnya syahid, termasuk sejumlah jenderal dan tokoh, salah satunya mantan presiden Ahmadinejad.
Sejumlah desakan muncul dari tanah air agar pemerintah RI menarik keikutsertaannya dalam Dewan Perdamaian Board of Peace (BoP) Gaza yang dibentuk oleh Amerika dengan inisiasi presidennya Donald Trump untuk menyelesaikan perang dan kekerasan di Palestina. Majelis Ulama Indonesia (MUI), kemudian PBNU, lalu sejumlah tokoh meminta presiden mengevaluasi ulang kepesertaan dalam BoP.
Selasa malam, 3 Maret 2026, Presiden Prabowo Subianto mengundang sejumlah tokoh ke Istana Merdeka, Jakarta, salah satu agendanya membahas posisi Indonesia dalam BoP setelah serangan sepihak Amerika Serikat dan Israel ke Iran. Dalam pertemuan yang berlangsung selama 3,5 jam itu, Prabowo berdiskusi dengan tokoh-tokoh mengenai masa depan BoP.
"(BoP) kami bahas, tetapi juga dalam konteks perkembangan mutakhir, apakah dengan perang yang berkecamuk di Iran ini akan melemahkan, kemungkinan melemahkan posisi dan mandat BoP. Kita akan berhitung lagi dari sisi itu," demikian disampaikan Noer Hassan Wirajuda, Menteri Luar Negeri Periode 2001–2009, saat jumpa pers di Istana Kepresidenan RI, Jakarta, setelah pertemuan.
Hassan Wirajuda beserta sejumlah mantan menteri luar negeri memang hadir dalam pertemuan tersebut. Presiden Ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono, Presiden Ke-7 Joko Widodo, Wakil Presiden Ke-10 dan Ke-12 Jusuf Kalla, Wakil Presiden Ke-11 Boediono, dan Wakil Presiden Ke-13 KH Ma'ruf Amin juga turut hadir memenuhi undangan Presiden Prabowo.
Kemudian, ada pula ketua umum partai-partai politik yang punya perwakilan di DPR RI, perwakilan dari dunia usaha, serta jajaran menteri Kabinet Merah Putih dan pimpinan lembaga negara.
Hassan menjelaskan, Prabowo memberikan gambaran mengenai eskalasi di negara-negara Teluk di Timur Tengah berikut dampaknya terhadap Indonesia. Ia kemudian mengajak seluruh tokoh berdiskusi mengenai posisi Indonesia di tengah lemahnya posisi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), hukum serta aturan internasional (rule-based order) yang sulit ditegakkan manakala yang melanggar negara-negara kuat.
"Bapak Presiden menggambarkan bagaimana kita harus menavigasi hidup kita, bukan hanya dua karang, tetapi sekarang beberapa karang dan itu tidak mudah, karena itu didiskusikan tentang implikasinya ini terhadap keseluruhan masalah keamanan dan perdamaian dunia, tetapi juga potensi efek dari perang ini terhadap ekonomi dunia, khususnya yang menyangkut supply oil, minyak dan gas," kata Hasan.
Hassan kemudian menilai pertemuan berlangsung cair, karena dialog berjalan dua arah, dan Presiden terbuka terhadap berbagai usulan. "Presiden sangat terbuka untuk dalam menanggapi usul-usul pemikiran dari para peserta," ujarnya.
Indonesia harus siap hadapi segala kemungkinan
Sementara itu Menteri Luar Negeri Sugiono, menambahkan kalau presiden juga menegaskan Indonesia harus siap menghadapi segala kemungkinan, menyusul perkembangan situasi konflik di Timur Tengah tersebut.
"Tadi juga disampaikan oleh Bapak Presiden bahwa apa pun yang akan terjadi, kita harus siap untuk menghadapi segala kemungkinan," katanya.
Di tengah meningkatnya eskalasi konflik di Timur Tengah tersebut, Sugiono menyatakan dirinya telah memerintahkan Duta Besar RI di Teheran untuk mengambil langkah evakuasi segera apabila terdapat warga negara Indonesia (WNI) yang menghendaki untuk dipulangkan.
Akan tetapi, kata dia, tidak semua WNI di wilayah terdampak menyatakan keinginan untuk dievakuasi. Namun, terdapat sebagian WNI di Iran yang bersedia untuk dievakuasi sehingga proses pemulangan dilakukan secara bertahap.
Sugiono menyampaikan bahwa situasi ke depan masih akan berkembang dan pemerintah akan terus mencermati dinamika yang terjadi. Terkait upaya diplomatik, Sugiono mengungkapkan dirinya telah berkomunikasi dengan Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi.
Dalam komunikasi tersebut, dirinya menyampaikan bahwa Indonesia menyesalkan atas gagalnya perundingan yang berujung pada eskalasi situasi konflik di kawasan tersebut.
Indonesia, kata dia, juga menegaskan kembali prinsip penghormatan terhadap integritas dan kedaulatan wilayah suatu negara serta pentingnya kembali ke meja perundingan guna meredakan ketegangan.
Selain itu, Sugiono juga menyampaikan keinginan Presiden Prabowo untuk berperan sebagai mediator dalam upaya mendinginkan dan menurunkan eskalasi di kawasan tersebut.
"Kami menyampaikan lagi keinginan dari Bapak Presiden untuk menjadi mediator dalam upaya mendinginkan dan menurunkan eskalasi di wilayah tersebut. Dan ini merupakan pandangan-pandangan yang juga beliau terima," kata Sugiono.
Sumber PilihanEditor: Muhammad Taufiq
