Jakarta, Arina.id—Ketua Umum Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah Haedar Nashir menyerahkan sepenuhnya wacana pemakzulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI.
Menurutnya, DPR memiliki kewenangan untuk mengagendakan berbagai langkah politik sepanjang sesuai dengan mekanisme konstitusi.
Hal tersebut disampaikan Haedar saat menanggapi wacana pemakzulan Gibran yang mencuat setelah adanya putusan Mahkamah Konstitusi (MK) dan Mahkamah Agung (MA).
Haedar mengatakan bahwa sistem politik Indonesia menjunjung tinggi nilai-nilai demokrasi. Karena itu, DPR dipersilakan mengambil langkah politik terkait wacana tersebut dengan tetap memperhatikan dasar hukum dan kepentingan masyarakat luas.
"Sistem politik kita menjunjung nilai-nilai demokrasi, maka DPR mau mengagendakan apa pun itu (pemakzulan Gibran), silakan saja, yang penting berbasis pada keabsahan dasar-dasar pengambilan keputusan, lalu kemaslahatan umum, juga menciptakan kondisi sosial politik yang kondusif, karena kita tidak tahu DPR mau menyidangkan seperti apa, kita ikuti saja," kata Haedar dikutip Kompas TV, Rabu 11 November 2026.
Haedar juga mengingatkan agar proses politik tersebut tidak mengabaikan kepastian hukum. Menurutnya, sistem hukum di Indonesia harus semakin stabil dan tidak berubah-ubah mengikuti kepentingan kekuasaan maupun politik.
"Sistem hukum kita ini semakin lama harus semakin stabil. Jangan selalu berubah karena kekuasaan, jangan selalu berubah karena kepentingan politik, hukum harus punya kepastian dan tidak boleh berubah karena hasrat-hasrat apa pun," tegasnya.
Ia pun meminta agar setiap keputusan terkait wacana pemakzulan Gibran dipertimbangkan secara matang. Hal ini penting agar dinamika politik tidak berkembang menjadi konflik sosial berkepanjangan yang justru mengabaikan kepentingan masyarakat.
Sebelumnya, wacana pemakzulan Gibran menguat setelah muncul polemik mengenai persyaratan pendidikan yang digunakan saat pencalonannya sebagai wakil presiden pada Pemilihan Presiden 2024.
Gibran Sampaikan Niatan Mundur
Pihak Istana membenarkan Gibran telah menyampaikan niatannya untuk mundur dari posisi Wakil Presiden kepada Presiden Prabowo Subianto. Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi mengatakan, Gibran menyampaikan hal ini saat menemui Prabowo pada Selasa (10/11/2026) pagi.
"Dalam pembicaraan itu memang Bapak Wakil Presiden, bersama dengan Bapak Presiden Prabowo Subianto, beliau menyatakan niatan untuk mengundurkan diri menghadapi dinamika yang berkembang berkaitan dengan keputusan di Mahkamah Konstitusi (MK) dan Mahkamah Agung (MA)," kata Prasetyo dalam konferensi pers di Istana, Jakarta.
Beberapa jam setelah pernyataan Prasetyo, Gibran mengungkapkan bahwa Prabowo menyarankan banyak hal usai dirinya menyatakan niat untuk mundur dari jabatannya. Salah satu saran dari Prabowo adalah memintanya untuk berjuang atau fight menempuh proses di PTUN.
"Salah satu saran beliau itu adalah agar saya tetap fight di PTUN dengan menghadirkan seluruh dokumen-dokumen dari SD sampai S1," kata Gibran.
Sumber PilihanEditor: Suci
