Koalisi Nilai Misi Iklim Paviliun Indonesia di COP30 Belum Mewakili Masyarakat Rentan

Jakarta, Arina.id - Selama dua pekan pelaksanaan Konferensi Iklim Perserikatan Bangsa-Bangsa ke-30 (COP30) di Belem, Brasil, Paviliun Indonesia diklaim menjadi etalase diplomasi hijau dengan menampilkan inisiatif lintas sektor dari kehutanan, energi, industri, hingga pengelolaan limbah.

Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Hanif Faisol Nurofiq dalam sambutannya menyebut misi Paviliun Indonesia adalah menghubungkan pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat global melalui pasar karbon berintegritas tinggi. Namun, koalisi masyarakat sipil untuk keadilan iklim menilai pesan delegasi Indonesia belum menunjukkan komitmen tegas menjawab krisis iklim.

"Fokus besar pada perdagangan karbon dan proyek investasi tidak menyentuh akar persoalan pemanasan global yang justru memperburuk ketimpangan sosial dan ekologis di dalam negeri," ujar Ahmad Subhan Hafidz, Direktur Eksekutif WALHI Bangka Belitung, dalam diskusi daring yang diselenggarakan Aliansi Rakyat untuk Keadilan Iklim (ARUKI), Selasa 11 November 2025.

Menurutnya, skema perdagangan karbon tidak otomatis menurunkan emisi karena hanya memindahkan tanggung jawab pengurangan dari satu pihak ke pihak lain tanpa memastikan penurunan nyata di tingkat global.

"Mekanisme ini berisiko menjadi celah bagi korporasi besar untuk terus menghasilkan emisi, selama mereka mampu membeli kredit karbon dari wilayah lain yang lebih miskin. Alih-alih mengurangi polusi, pendekatan ini justru mempertahankan ketimpangan dan menunda perubahan dari energi fosil," jelas Hafidz.

Ia mencontohkan kerusakan ekologis di Bangka Belitung, di mana deforestasi masif terjadi pada 2014–2020 hingga mencapai 460.000 hektare dari total daratan 1,6 juta hektare. Dari luas tersebut, sekitar 70 persen wilayah telah dibebani izin ekstraktif meliputi 1.007.372 hektare pertambangan dan 170.000 hektare perkebunan sawit menyisakan hanya 197.255 hektare hutan.

Sebanyak 12.607 lubang tambang tidak direklamasi, memicu bencana ekologis seperti banjir besar, kekeringan panjang, abrasi (42.245 hektare potensi bahaya), serta menimbulkan korban jiwa. Antara 2021–2024 tercatat 26 kasus tenggelam di kolong tambang, 14 di antaranya anak-anak. Selain itu, terumbu karang di Babel berkurang 64.514 hektare hanya dalam dua tahun (2015–2017).

"Pidato pemerintah di COP30 terdengar lebih seperti promosi ekonomi hijau ketimbang komitmen iklim yang memberi solusi kepada rakyat," imbuhnya.

Misi Transaksional dan Minim Perlindungan

Direktur Eksekutif WALHI Papua Maikel Peuki menilai langkah delegasi Indonesia di COP30 sangat mengecewakan karena terlalu menonjolkan aspek perdagangan karbon. "Fokus pemerintah yang sangat transaksional tidak menunjukkan komitmen terhadap masyarakat adat dan kelompok rentan," ujarnya.

Ia juga mengkritik dorongan terhadap solusi iklim yang pro-korporasi, seperti co-firing batu bara, yang justru menambah beban ekologis.

Dalam setengah abad terakhir, Indonesia kehilangan hampir 40 persen tutupan hutan dari 162 juta hektare menjadi 98 juta hektare. Data IUCN Red List mencatat 2.735 jenis flora dan fauna Indonesia kini terancam punah, lebih dari separuhnya tumbuhan.

Antara 2000–2012 saja, Indonesia kehilangan lebih dari 6 juta hektare hutan primer akibat konversi lahan menjadi perkebunan sawit setara dua kali luas Pulau Bali. Pada 2024, deforestasi hutan alami masih mencapai 261.575 hektare, meningkat 1,6 persen dibanding tahun sebelumnya.

Ironisnya, pemerintah masih menargetkan deforestasi 10,47 juta hektare dalam periode 2021–2030, terdiri dari 5,32 juta hektare deforestasi terencana dan 5,15 juta hektare tidak terencana.

Dari perspektif Papua, kata Maikel, sekitar 1,3 juta hektare hutan hilang antara 2001–2019 akibat sawit dan tambang. Proyek Strategis Nasional (PSN) di Merauke menyebabkan hilangnya 9.835 hektare hutan primer hingga Juni 2025, sementara industri sawit menghilangkan 3.577 hektare hutan pada 2024.

"Banyaknya dukungan korporasi di Paviliun Indonesia menegaskan bahwa pemerintah lebih berpihak kepada industri ekstraktif ketimbang masyarakat. Perlindungan bagi masyarakat pesisir dan nelayan pun masih lemah," ujarnya.

Kelompok Rentan Tak Tersentuh

Perempuan disabilitas dan masyarakat adat asal Sulawesi Selatan, Maria Un, menuturkan bahwa perempuan penyandang disabilitas mengalami diskriminasi ganda dan sangat rentan terhadap dampak krisis iklim.

"Ketika terjadi bencana seperti longsor atau banjir, kami sulit beraktivitas, kekurangan air bersih, dan kehilangan akses terhadap pangan. Tempat penampungan sering tidak aman dan tidak aksesibel," ungkapnya.

Sementara itu, nelayan asal Ternate Gofur Kaboli menegaskan perlunya jaminan dan perlindungan bagi nelayan kecil yang paling terdampak perubahan iklim. "Keputusan dalam COP30 harus menjamin perlindungan bagi nelayan dari cuaca ekstrem," ujarnya.

Koalisi masyarakat sipil berharap agenda adaptasi iklim di COP30 berbasis hak dan melindungi kelompok rentan serta masyarakat adat. Indikatornya harus mencakup hak tenurial, partisipasi inklusif, dan pengetahuan tradisional.

Pendanaan iklim juga diharapkan tidak birokratis serta menghindari dominasi lembaga keuangan besar. “Pendanaan harus memberi jalur langsung bagi komunitas,” tegas Hafidz.

Selain itu, definisi transisi berkeadilan perlu diperluas agar mencakup hak atas ruang hidup, kedaulatan energi, dan model energi komunitas, serta memastikan keterlibatan penyandang disabilitas dan perlindungan nelayan serta masyarakat pesisir.

Delegasi Pemerintah Tekankan Optimisme

Ketua Delegasi Indonesia Hashim Djojohadikusumo dalam pidato pembukaan COP30 menegaskan komitmen Indonesia memperkuat target iklim nasional, menurunkan deforestasi, meningkatkan bauran energi terbarukan, dan menuju net zero emission pada 2060 atau lebih cepat.

Pemerintah juga membuka forum seller meet buyer pertama dalam sejarah Paviliun RI untuk memfasilitasi transaksi karbon bernilai hingga USD 7,7 miliar per tahun dengan potensi 90 juta ton unit karbon yang diklaim berkualitas tinggi.

Namun, bagi masyarakat sipil, misi ini dinilai masih jauh dari harapan. Diplomasi hijau Indonesia belum sepenuhnya berpihak pada rakyat yang paling terdampak krisis iklim.