Pernyataan pers Menteri Sekretaris Negara Pratikno di Istana Kepresidenan, Jakarta, 3 Juni 2024, mengejutkan publik Tanah Air. Dia mengumumkan pengunduran diri Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) Bambang Susantono dan wakilnya Dhony Rahajoe.
Pratikno mengatakan, sebenarnya rencana pengunduran diri Bambang dan Dhony sudah lama dibicarakan meski baru diwujudkan belakangan. Tapi nyaris tak ada isu apapun yang mendahului pengunduran diri itu dan karenanya pernyataan Pratikno membuat publik tersentak. Apalagi Otorita IKN sedang mempersiapkan upacara peringatan Hari Kemerdekaan RI di IKN Nusantara, Kalimantan Timur, pada 17 Agustus 2024.
Pratikno tak menjelaskan alasan Bambang dan Dhony mengundurkan diri. Ia lantas berdalih bahwa keduanya tak menyebutkan perihal itu dalam surat masing-masing yang disampaikan kepada Presiden Joko Widodo. Bambang maupun Dhony juga sejauh ini bungkam tentang latar belakangnya meninggalkan jabatan bergengsinya.
Meski demikian pemerintah tetap harus melanjutkan pembangunan IKN. Jokowi menunjuk Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono menjadi Pelaksana Tugas Kepala Otorita IKN dan Wakil Menteri Menteri Agraria dan Tata Ruang Raja Juli Antoni sebagai Pelaksana Tugas Wakil Kepala Otorita IKN.
Di hadapan pers, Pratikno mengatakan Bambang Susantono akan mendapat tugas baru setelah dia mundur. Bambang akan ditugaskan membantu langsung Presiden dalam memperkuat kerja sama internasional untuk percepatan pembangunan IKN. Tak dijelaskan secara spesifik jabatan baru yang akan disandang Bambang nanti.
Bagaimana nasib IKN?
Publik segera merespons pengunduran diri Bambang dan Dhony dengan mengkhawatirkan nasib pembangunan IKN setelah kedua petingginya hengkang. Tapi pemerintah mengeklaim permasalahan itu tak akan memengaruhi proses pembangunan IKN dan berharap tak menurunkan kepercayaan investor.
"Mudah-mudahan justru mempertinggi kepercayaan karena yang menggantikan, menteri dan wakil menteri," ujar Basuki Hadimuljono, menjawab pertanyaan wartawan, dalam konferensi pers bersama Pratikno.
Malahan, kata Basuki, Presiden Jokowi memerintahkan tugas spesifik kepadanya dan wakilnya Raja Juli Antoni, yakni mempercepat realisasi program pembangunan IKN melalui penyelesaian persoalan status tanah dan pembentukan pemerintah daerah khusus IKN.
Percepatan program pembangunan IKN, dia menjelaskan, berfokus pada urban design yang dapat memberikan manfaat positif bagi masyarakat. Masalahnya, dia mengakui, pelaksanaan program tersebut terganjal persoalan status tanah untuk kepentingan investasi di IKN. Karena alasan itulah, Jokowi mengangkat Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang Raja Juli Antoni sebagai Pelaksana Tugas Wakil Kepala Otorita IKN.
Bagaimanapun, Basuki menekankan, investor membutuhkan kepastian hukum atas status tanah di IKN untuk menjamin investasi mereka. "Jadi, kami berdua akan segera memutuskan status tanah di IKN ini, apakah dijual atau disewa," ujarnya. "Kami ingin mempercepat itu sehingga para investor tidak ragu-ragu lagi untuk melakukan investasi," imbuhnya.
Basuki menjelaskan, pembangunan IKN sudah mencapai 80 persen untuk tahap 1 dan 2 dengan penggunaan dana APBN. Presiden Jokowi melakukan peletakan batu pertama sejumlah fasilitas 5 Juni dan bermalam di rumah dinas menteri di IKN sebagai tanda bahwa IKN sudah siap.
Ragam spekulasi
Karena alasan Bambang dan Dhony mundur tak terjelaskan secara gamblang, berkembang beragam spekulasi terutama dari kalangan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Legislator Partai Kebangkitan Bangsa Daniel Johan, misalnya, menengarai keputusan Bambang dan Dhony mundur karena tingginya target yang diberikan pemerintah untuk proyek IKN Nusantara.
“Cuma rasanya siapa pun kepala Otorita IKN pasti akan gemetar kakinya karena begitu tinggi targetnya," katanya kepada wartawan kompleks parlemen, Jakarta, 3 Juni.
Ada banyak masalah yang harus dihadapi Otorita IKN, katanya, dalam mengerjakan proyek ibu kota baru yang berlokasi di Provinsi Kalimantan Timur itu. Otorita IKN, kata Daniel, masih harus menghadapi masalah tersebut di samping memenuhi target yang tinggi.
“Kami sempat mendengar banyak gaji yang belum turun, kami sempat mendengar protes-protes masyarakat adat yang belakangan ini makin keras, di samping tuntutan-tuntutan yang sangat besar kadang-kadang di luar bayangan kita,” ujarnya.
Legislator Partai Keadilan Sejahtera Suryadi Jaya menilai Bambang dan Dhony merupakan orang yang memiliki peran krusial dalam Otorita IKN. Karena itu, menurutnya, pengunduran diri kedua pucuk pimpinan OIKN ini tentunya akan menjadi pukulan berat bagi OIKN secara organisasi.
Bambang dan Dhony, dia menekankan, adalah orang-orang yang memiliki pengalaman luas di bidang tata kota. Contohnya, Bambang pernah menjabat Deputi Menteri Koordinator Perekonomian Bidang Koordinasi Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah pada era presiden ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Sementara Dhony juga pernah menjadi pimpinan perusahaan pengembang swasta.
Suryadi menilai penyesuaian yang dibutuhkan setelah pengunduran diri keduanya sebagai kepala dan wakil kepala Otorita IKN akan menambah beban lembaga tersebut. Apalagi perkembangan IKN saat ini masih jauh dari target, baik secara fisik maupun finansial
“Sejak 2023 hingga Januari 2024, investasi yang masuk ke IKN baru Rp47,5 triliun, yaitu dari sektor swasta Rp35,9 triliun dan sisanya dari sektor publik Rp11,6 triliun,” kata Suryadi. Padahal, kata dia, investasi yang ditargetkan masuk ke IKN hingga akhir tahun ini mencapai Rp100 triliun.
Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto menengarai mundurnya dua petinggi Otorita IKN sebagai dampak perencanaan pembangunan yang tidak matang. Segala sesuatu, menurutnya, muncul sebagai arahan dari pemerintah pusat yang harus dijalankan namun tidak membuka ruang perencanaan. "... sehingga menciptakan beban kerja yang besar, yang membuat yang bersangkutan mundur," katanya.
Pernah curhat soal gaji
Salah satu spekulasi yang sempat mengemuka ke publik ialah soal gaji petinggi Otorita IKN yang telat dibayarkan. Pada April 2023, dalam dalam rapat dengar pendapat di DPR, Jakarta, Bambang Susantono menceritakan bahwa ia dan Dhony Rahajoe telat dibayar gajinya, bahkan hampir setahun lamanya. Keterlambatan tersebut disebut tak lepas dari penerbitan Perpres Nomor 13 Tahun 2023 tentang Hak Keuangan dan Fasilitas Lainnya bagi Kepala dan Wakil Kepala Otorita IKN yang baru dilaksanakan pada 30 Januari 2023.
“Kami harus jujur bahwa kami masih menunggu Perpres tentang Hak Keuangan Eselon 1 dan turunannya pada saat ini," ujarnya di hadapan para anggota DPR kala itu. "Kalau boleh jujur juga, saya dan Pak Doni butuh waktu sebelas bulan hingga kami mendapatkan salary,” ungkapnya.
Gaji Bambang dan Dhony baru diterima setelah sebelas bulan bekerja. Dalam aturan tersebut, gaji kepala Otorita IKN ditetapkan Rp 172,7 juta, termasuk tunjangan kinerja. Selain itu, kepala Otorita IKN juga mendapatkan dana operasional senilai Rp 178 juta.
Meski demikian, tengara tentang masalah gaji tersebut sudah dikonfirmasi oleh Kementerian Keuangan. Staf Khusus Menteri Keuangan Yustinus Prastowo memastikan persoalan gaji sudah selesai bersamaan dengan terbitnya Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2023 pada 30 Januari 2023.
"Dapat disampaikan, hak keuangan pimpinan dan staf OIKN sudah tuntas diselesaikan, antara lain dengan terbitnya Perpres No 13/2023 tanggal 30 Januari 2023," ungkap Prastowo melalui akun media sosial X, merespons rumor yang beredar, pada 4 Juni.
Nasib IKN di tangan Prabowo
Sebagian pakar memprediksi pengunduran diri Bambang dan Dhony dari Otorita IKN sedikit atau banyak akan memengaruhi kepercayaan investor terutama mereka yang telah meneken kontrak dengan Otorita IKN.
Menurut pengamat tata kota pada Universitas Trisakti Jakarta Nirwono Yoga, investor akan mempertimbangkan kembali kelanjutan investasi dan menunggu kepala definitif yang baru nantinya.
Penunjukan Basuki sebagai Pelaksana Tugas Kepala Otorita IKN, menurut Nirwono, memiliki nilai plus dan minus. Nilai plusnya ialah Basuki punya pengalaman panjang dalam hal pembangunan. Sementara minusnya Basuki punya beban tambahan selain menjadi Menteri PUPR dan kurang pengalaman soal menarik investasi. "Persoalan tanah dan peluang investasi bukan domainnya," katanya, dikutip dari CNNIndonesia.com.
Peneliti Senior SMERU Research Institute Rendy Adriyan Diningrat menilai pembangunan bakal tetap berjalan, minimal pembangunan fisik, meski pucuk pimpinan Otorita IKN mundur. Dia menilai mundurnya Bambang dan Dhony justru menjadi momentum bagi pemerintah untuk meninjau kritik dan saran publik terkait pembangunan IKN.
Dengan begitu, katanya, pembangunan IKN tidak hanya terkesan pembangunan fisik tetapi ada partisipasi masyarakat, terutama komunitas lokal. "Masyarakat tidak boleh hanya dijadikan objek pembangunan IKN. Mereka perlu diposisikan sebagai subyek pembangunan, yang memiliki hak untuk ikut menentukan arah pembangunan IKN, sekaligus sumber pengetahuan dalam membangun IKN," ujarnya.
Mengenai daya tarik IKN untuk investor setelah Bambang mundur, Direktur Institute for Demographic and Poverty Studies (IDEAS) Yusuf Wibisono menilai itu tak lepas dari komitmen pemerintahan presiden berikutnya, Prabowo Subianto.
Kedua tokoh utama Otorita IKN mundur, dia menengarai, merupakan indikasi turunnya komitmen dan dukungan pemerintahan baru untuk pembangunan IKN. Presiden terpilih Prabowo Subianto, katanya, dalam banyak kesempatan menegaskan makan siang gratis adalah program utama pemerintahannya, serta akan langsung dijalankan pada tahun pertama berkuasa. Prabowo mengisyaratkan akan tetap melanjutkan pembangunan IKN, katanya, "namun tidak lagi menjadi prioritas".
Pernyataan Prabowo itu, menurutnya, logis dan tidak terhindarkan. Sebab, keterbatasan APBN membuat Prabowo tidak akan bisa menjalankan program makan siang gratis dan pembangunan IKN secara bersamaan. Terlebih, keduanya program membutuhkan dukungan anggaran yang sangat besar sehingga Prabowo harus memilih prioritas.
Turunnya dukungan pemerintahan baru untuk pembangunan IKN pada masa depan akan membuat masuknya investor swasta ke IKN akan makin sulit. Buntutnya, peluang menyelesaikan pembangunan IKN pun akan makin kecil.
Sumber PilihanEditor: Muhammad Faizin
