Somalia Tolak Kehadiran Israel Namun Presiden Hassan Sebut Amerika Mitra Strategis

Arina.id — Presiden Somalia menegaskan tidak akan menerima kehadiran Israel di wilayahnya dalam kondisi apa pun dan menolak upaya yang dapat menyeret negara tersebut ke dalam konflik Timur Tengah.

Hal itu disampaikan Presiden Hassan Syeikh Mohamud dalam wawancara eksklusif dengan Al Jazeera, terkait dugaan rencana Israel membangun pangkalan angkatan laut di Berbera serta memanfaatkan bandara di kota pelabuhan tersebut.

Menurut Mohamud, keberadaan Israel di Berbera bukan sekadar persoalan keamanan Somalia. Ia menilai langkah tersebut berkaitan dengan kepentingan strategis Israel untuk mendekati negara-negara Teluk dan Iran.

“Kami akan mengatasi tantangan yang ditimbulkan oleh langkah-langkah Israel terhadap negara kami,” kata Mohamud kepada Al Jazeera dikutip pada Minggu (3/10/2026).

Berbera merupakan kota pelabuhan strategis di pesisir Teluk Aden, wilayah Somaliland yang memproklamasikan kemerdekaan dari Somalia pada 1991. Somaliland telah menjalankan pemerintahan sendiri selama lebih dari tiga dekade, tetapi tetap diklaim sebagai bagian dari Somalia oleh pemerintah di Mogadishu.

Posisi Berbera memiliki arti strategis karena kota tersebut berhadapan langsung dengan Yaman di seberang Teluk Aden, tidak jauh dari Selat Bab al-Mandeb, salah satu jalur pelayaran paling penting di dunia.

Kawasan tersebut juga menjadi salah satu titik konflik antara Israel dan kelompok Houthi di Yaman yang didukung Iran. Houthi sebelumnya melakukan serangan dan blokade terhadap kapal-kapal yang mereka kaitkan dengan Israel di kawasan Laut Merah dan sekitarnya.

Somalia Kritik Pengakuan Israel terhadap Somaliland

Mohamud juga mengecam keputusan Israel mengakui Somaliland sebagai negara merdeka pada Desember 2025. Langkah tersebut menjadikan Israel sebagai negara pertama yang memberikan pengakuan resmi kepada Somaliland.

“Tidak ada negara lain selain Israel yang mengakui Somaliland. Bahkan masyarakat Somaliland sendiri sepenuhnya menentang kehadiran Israel,” kata Mohamud.

Somalia menilai pengakuan tersebut sebagai ancaman terhadap kedaulatan dan integritas wilayahnya.

Presiden Somalia bahkan menyebut Israel sebagai “kekuatan yang mengganggu stabilitas” dan menuduh negara itu tidak menghormati hukum internasional.

Pemerintah Israel belum menjadikan konsep “Israel Raya” sebagai kebijakan resmi negara. Namun, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu pernah mengatakan dalam sebuah wawancara pada Agustus 2025 bahwa dirinya memiliki keterikatan dengan gagasan tersebut.

Istilah “Israel Raya” digunakan untuk merujuk pada berbagai gagasan mengenai perluasan wilayah Israel di luar perbatasannya saat ini. Beberapa versi gagasan tersebut mencakup wilayah yang membentang dari Sungai Nil di Mesir hingga Sungai Efrat di Irak.

Pernyataan mengenai konsep tersebut sebelumnya telah memicu kecaman dari sejumlah pemerintah negara Arab.

AS Tetap Jadi Mitra Somalia

Dalam wawancara yang sama, Mohamud juga membahas persoalan keamanan dalam negeri Somalia. Ia mengatakan Amerika Serikat tetap menjadi mitra terkuat Mogadishu dalam memerangi kelompok bersenjata.

Mohamud menyatakan kelompok al-Shabab tidak memiliki kehadiran di kota-kota besar Somalia sehingga kecil kemungkinan kelompok tersebut mengambil alih pemerintahan.

Al-Shabab merupakan kelompok bersenjata yang berkembang dari gerakan Persatuan Pengadilan Islam pada pertengahan 2000-an. Kelompok tersebut menyatakan kesetiaan kepada al-Qaeda pada 2012 dan selama bertahun-tahun melancarkan pemberontakan terhadap pemerintah federal Somalia.

Al-Shabab masih beroperasi terutama di wilayah Somalia bagian selatan dan tengah. Kelompok tersebut juga bertanggung jawab atas berbagai serangan mematikan di Somalia, termasuk di ibu kota Mogadishu, serta serangan di negara tetangga Kenya.

Somalia Buka Akses Laut bagi Ethiopia

Mohamud juga mengatakan hubungan Somalia dengan Ethiopia saat ini berada dalam kondisi baik. Ia bahkan menyatakan Mogadishu tidak keberatan jika Ethiopia memperoleh akses ke laut melalui kesepakatan bersama yang memungkinkan Addis Ababa menggunakan pelabuhan Somalia untuk kepentingan ekonomi.

Ethiopia merupakan negara tanpa garis pantai sejak Eritrea memperoleh kemerdekaan pada 1993. Negara berpenduduk terbesar kedua di Afrika itu selama ini sangat bergantung pada pelabuhan Djibouti untuk aktivitas perdagangan internasional.

Persoalan akses laut sebelumnya menjadi sumber ketegangan antara Somalia dan Ethiopia.

Pada Januari 2024, Ethiopia menandatangani nota kesepahaman dengan Somaliland mengenai akses ke laut. Kesepakatan tersebut ditentang keras oleh pemerintah Somalia karena dianggap mengancam kedaulatan dan keutuhan wilayah Somalia.

Ketegangan kemudian mereda setelah Somalia dan Ethiopia mencapai kesepakatan untuk memperbaiki hubungan bilateral.

Namun, perkembangan terbaru terkait rencana Israel di Berbera kembali menempatkan Somaliland di tengah persaingan geopolitik yang lebih luas di kawasan Tanduk Afrika, Laut Merah, dan Teluk Aden.