Jakarta, Arina.id — Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) KH Yahya Cholil Staquf (Gus Yahya) menanggapi usulan biaya haji 2025 yang ramai diperbincangkan dalam rapat Panitia Kerja (Panja) Haji DPR.
Gus Yahya menjelaskan salah satu faktor utama yang mempengaruhi biaya haji adalan nilai tukar mata uang. Sebab, seluruh kegiatan ibadah haji di Arab Saudi menggunakan mata uang riyal.
Fluktuasi nilai tukar rupiah terhadap riyal menjadi aspek yang sangat menentukan besaran biaya yang harus ditanggung jemaah haji.
"Ini sesuatu yang tak terelakkan. Kalau menurut teman-teman yang biasa mengelola haji, harga di sana stabil namun masalahnya ada pada nilai tukar rupiah," ujar Gus Yahya dalam acara Ngopi Bareng Gus Yahya bersama sahabat media di Gedung PBNU, Jakarta, Jumat (3/1/2024).
Gus Yahya menekankan bahwa persoalan biaya haji ini bukan soal manajemen tetapi terkait dengan efisien kinerja ekonomi yang lebih luas.
"Ini suatu hal yang perlu dipahami oleh masyarakat karena ini bukan hanya sol bagaimana kita melakukan manajemen saja," bebernya.
Gus Yahya juga menyampaikan keyakinannya bahwa pemerintah bersama DPR akan berupaya sebaik mungkin dalam menentukan besaran biaya haji.
"Kami percaya pemerintah bersama DPR akan berusaha membuat penetapan yang meringkankan bagi jemaah haji. Berapa pun biaya yang ditetapkan," jelasnya.
Diberitakan sebelumnya, Menteri Agama Nasaruddin Umar dalam rapat kerja dengan Komisi VIII DPR RI mengusulkan rata-rata Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) sebesar Rp93.389.684,99 atau sekitar Rp93,3 juta.
Usulan ini merujuk pada nilai tukar Dolar Amerika sebesar Rp16.000 dan Riyal Arab Saudi sebesar Rp4.266,67. Sementara itu, besaran yang dibayarkan oleh jemaah haji 2025 atau Biaya Perjalanan Ibadah Haji (Bipih) mencapai Rp65,3 juta.
Artinya, tahun ini mengalami kenaikan dalam ongkos biaya haji. Padahal tahun 2024, satu orang jamaah dikenai biaya Rp 56,04 juta.
Sumber PilihanEditor: Kendi Setiawan
