Arina.id — Tangis Sri Mulyani pecah di pelataran Kementerian Keuangan, Selasa siang, 9 September 2025. Lagu Bahasa Kalbu dari Titi DJ mengalun pelan, mengiringi langkahnya meninggalkan kursi yang ia duduki hampir dua dekade di tiga era presiden berbeda. Puluhan pegawai memberi bunga, sebagian bertepuk tangan, sebagian lain ikut menyeka air mata. Hari itu, perempuan yang kerap disebut Menteri Keuangan terbaik Asia itu resmi digantikan oleh Purbaya Yudhi Sadewa.
Banyak yang kaget sekaligus kehilangan. Sri Mulyani Indrawati menjadi menteri terlama. Ia menjadi wajah keuangan Indonesia sejak era Susilo Bambang Yudhoyono, kembali diangkat Jokowi, dan dipercaya lagi oleh Prabowo Subianto. Di tangannya, APBN kerap dipoles agar lebih kredibel, reformasi pajak dijalankan, hingga Indonesia berkali-kali meraih predikat keterbukaan anggaran terbaik di kawasan.
Selama hampir dua dekade, Sri Mulyani dikenal sebagai sosok tegas dalam menjaga disiplin fiskal dan dipercaya dunia internasional. Namun, di balik prestasinya, ia juga tak lepas dari berbagai kontroversi yang mengguncang karier politiknya.
Lahir di Bandar Lampung, 1962, Sri Mulyani meniti karier akademik hingga menjadi Direktur Pelaksana Bank Dunia. Pada 2005, Presiden SBY menunjuknya sebagai Menteri Keuangan. Gebrakan pertamanya membersihkan kementerian dari pegawai korup, merombak birokrasi, dan mengembalikan kepercayaan publik.
Hasilnya nyata. Pertumbuhan ekonomi melonjak 6,6 persen pada 2007—tertinggi sejak krisis Asia 1997. Utang negara yang semula 60 persen dari PDB berhasil ditekan hingga 30 persen. Investasi asing berdatangan. Ia juga dikenal galak pada pejabat pajak yang bermain nakal.
Sri Mulyani mengembalikan keberhati-hatian fiskal (fiscal prudence), langkah itu meski mulanya dikritik namun Ekonom Menteri Keuangan Periode 2013-2014 Muhammad Chatib Basri menilai keputusan Sri Mulyani tepat.
Sri Mulyani kembali ke kabinet pada 2016. Ia langsung memangkas Rp140 triliun belanja negara yang dianggap tak realistis. Dana alokasi umum ratusan daerah ditahan, anggaran kementerian dipotong. Kritik datang bertubi, tapi Sri Mulyani bergeming.
Keputusan itu dinilai tepat. Saat Donald Trump mengumumkan pemotongan pajak di Amerika Serikat dan The Fed mempercepat kenaikan bunga, ekonomi Indonesia masih cukup tahan.
"Saya ingat, dalam sebuah diskusi informal dengan Sri Mulyani, saya mengatakan beruntung sekali langkah itu diambil sebelum Trump menjalankan kebijakan pemotongan pajaknya dan sebelum the fed merencanakan untuk mempercepat kenaikan bunga. Bila tidak, kekuatiran akan fiskal yang kredibel akan mendorong arus modal keluar jauh lebih besar dibanding beberapa waktu lalu," ujar Chatib dikutip dari Opini yang terbit di BBC yang tayang pada 2018.
Tak hanya soal efisiensi, Sri Mulyani juga merintis keterbukaan anggaran. Survei internasional 2016 menempatkan Indonesia di tiga besar dunia dalam hal akses data fiskal. Program tax amnesty 2016–2017 berhasil menarik ribuan pengusaha besar membuka harta mereka.
Ujian Pandemi dan Skandal Pajak
Periode keduanya bersama Jokowi tak kalah berat. Pandemi Covid-19 di tahun 2020 membuat ekonomi terpuruk, rasio pajak anjlok ke 8,3 persen. Di sisi lain, Kemenkeu diterpa kabar penganiayaan David Ozora Latumahina oleh anak dari pejabat Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan yang berujung pada terungkapnya gaya hidup mewah pegawai Kemenkeu di media sosial dan korupsi.
Meski demikian, Sri Mulyani tetap dianggap mampu menjaga disiplin fiskal. Rasio utang Indonesia tak pernah melewati batas 60 persen PDB, bahkan di tengah pandemi.
Di era Jokowi, prestasi pentingnya meliputi mengelola APBN saat pandemi Covid-19: memastikan anggaran kesehatan dan bantuan sosial tetap berjalan meski defisit melebar.
Pembiayaan infrastruktur: mendukung pembangunan infrastruktur besar-besaran melalui skema kreatif tanpa membebani APBN sepenuhnya.
Reformasi Pajak 2021: meluncurkan UU Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP), memperkenalkan pajak karbon, serta memperluas basis pajak.
Penghargaan dunia berkali-kali terpilih sebagai Menteri Keuangan terbaik di Asia Timur Pasifik versi Global Markets.
Saat Prabowo Subianto dilantik menjadi presiden pada 2024, banyak yang menduga Sri Mulyani tak lagi dipanggil. Nyatanya, ia kembali dipercaya menjadi bendahara negara. Namun masa tugasnya kali ini hanya bertahan 10 bulan.
Meski hanya menjabat singkat, Sri Mulyani tetap menjadi figur kunci dalam transisi pemerintahan. Ia mampu menjaga kepercayaan investor. Keberadaannya dipandang sebagai jaminan stabilitas fiskal.
Mengawal APBN 2025 fokus pada pembiayaan program prioritas Presiden Prabowo, termasuk makan bergizi gratis dan penguatan pertahanan. Benturan fiskal dengan program Prabowo ini dikabarkan Sri Mulyani berbeda pandangan soal pembiayaan program makan bergizi gratis yang butuh anggaran besar.
Gejolak sosial terkait perpajakan juga membuat protes masyarakat atas gaya hidup pejabat pajak makin menekan posisinya.
Puncaknya terjadi akhir Agustus 2025. Demonstrasi besar-besaran di Jakarta berujung anarkis. Rumah pribadi Sri Mulyani dijarah massa dua kali. Ia sempat menelepon Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya dan Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin untuk minta perlindungan. Yang datang hanya 20 prajurit TNI, tak sebanding dengan ribuan perusuh.
Hal itu diungkap wartawan senior Harian Kompas, Suhartono saat menjadi narasumber di BUSINESS TALK Kompas TV dan pengakuan Mahfud MD.
Dua Kali Ajukan Mundur
Mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD menyebut isu mundurnya Sri Mulyani sebenarnya sudah lama terdengar bahkan dua kali mengajukan mundur. Pengajuan itu akhirnya diterima Prabowo dalam bentuk reshuffle kabinet di awal September 2025 lalu. Prabowo akhirnya menunjuk Purbaya Yudhi Sadewa menggantikan Sri Mulyani.
Sri Mulyani pernah dinobatkan Forbes sebagai perempuan paling berpengaruh ke-23 di dunia, Menteri Keuangan terbaik Asia versi Euromoney, dan tokoh reformasi oleh berbagai forum global.
Sri Mulyani dikenal sebagai teknokrat andal yang menjaga kredibilitas fiskal Indonesia di mata dunia. Namun, di sisi lain, kebijakan tegasnya kerap menimbulkan gesekan, baik di level politik, birokrasi, maupun masyarakat.
Di era SBY ia bersinar sebagai pembersih birokrasi, di era Jokowi sebagai pengelola fiskal saat pandemi, sementara di era Prabowo, ia menjadi simbol kredibilitas yang akhirnya harus lengser karena tekanan politik dan sosial.
Mundurnya sang menteri membuka ruang bagi Purbaya Yudhi Sadewa untuk memperbaiki ekonomi Indonesia. Apalagi, Presiden Prabowo menargetkan pertumbuhan mencapai 8 persen—sebuah ambisi yang jelas tidak mudah diwujudkan di tengah gejolak ekonomi global.
Sumber PilihanEditor: Muhammad Zunus
