Ahrie Sonta Nasution: Jejak Orang Dekat dan Misteri Pengawasan Negara

Selasa malam, 3 November 2026, ruang konferensi pers Mabes Polri penuh kamera. Kepala Bareskrim Komjen Asep Safrudin membacakan tiga inisial: LSP, ASN, EH. Di dekatnya duduk Kadiv Humas, Kadiv Propam, dan Irwasum. Tanpa perlu menebak-nebak. LSP adalah Jenderal Listyo Sigit Prabowo, lima tahun lebih memimpin Polri dan baru sebulan menjabat Kepala Staf Kepresidenan. ASN adalah Inspektur Jenderal Ahrie Sonta Nasution, yang baru sebulan duduk sebagai Kepala Divisi Hukum Polri.

Komjen Asep malam itu terdengar seperti menjelaskan plot novel spionase. Menurut penyidik, sepanjang 2025 hingga 2026, nomor-nomor telepon dimasukkan ke server sistem penyadapan resmi Polri tanpa surat penyidik dan tanpa laporan polisi. Nomor Presiden Prabowo Subianto ada di sana. Begitu pula nomor pejabat negara, politisi, wartawan, tokoh ormas, aktivis, dan pengusaha. Pada Oktober 2026, berkas dan jejak lognya diduga dihapus.

Ahrie memang bukan nama besar yang disorot malam itu, tetapi kisahnya jadi bahan cerita paling banyak. Dalam enam tahun ia lewati hampir setiap pintu yang dijaga ketat di republik ini. Ruang Kabareskrim, meja sekretaris pribadi Kapolri, sisi Presiden, ruang pemeriksa internal Propam, lalu kursi kepala divisi hukum. Ia lelaki yang selalu berdiri dekat dengan orang-orang penting yang mengendalikan kunci.

Anak Bandung di Jalur Cepat

Ahrie lahir di Bandung pada 2 April 1981. Ia bermarga Nasution berdarah Mandailing. Ia lulus Akademi Kepolisian pada 2002, dari Batalyon Wicaksana Laghawa. Kariernya ditopang sekolah demi sekolah, PTIK pada 2009, Sespimmen 2016, doktor Ilmu Kepolisian 2018, lalu Sespimti 2024. Di sela-selanya ada kursus di Apeldoorn, Münster, dan Tampa. 

Namanya mulai dikenal dari dunia narkotika. Pada 2018 ia memimpin Unit 2 Subdit 2 Ditresnarkoba Polda Metro Jaya. Ia juga pernah mendapatkan tugas ke Satgassus Nemangkawi di Papua.

Tahun 2019 adalah persimpangan. Ahrie diangkat jadi Kepala Tim Monitoring di Biro Pembinaan dan Operasional Bareskrim. Tim itu berada langsung di bawah Kabareskrim, Komjen Listyo Sigit Prabowo. Di sanalah, untuk pertama kali, dua hal yang kelak menentukan nasibnya ke depan dengan Listyo dalam pekerjaan pantau-memantau.

Pada Juli 2020 ia ikut tim yang menjemput buronan Djoko Tjandra di Malaysia. Operasi itu melambungkan nama Listyo. Sebulan kemudian Ahrie menjabat Kapolres Pelabuhan Tanjung Priok. Jabatan itu tak lama ia duduki.

Satu-satunya yang Ikut ke Senayan

Pada 20 Januari 2021, Listyo datang ke Komisi III DPR untuk diuji sebagai calon Kapolri. Di antara rombongannya ada seorang Kapolres muda. Beberapa media mencatat Ahrie satu-satunya perwira menengah yang ikut mendampingi. Seminggu kemudian Presiden Joko Widodo melantik Listyo. Pada 18 Februari 2021, lewat Surat Telegram ST/318/II/KEP/2021, Ahrie dipercaya sebagai Sekretaris Pribadi Kapolri.

Sekpri adalah jabatan sederhana namun strategis. Sekretaris pribadi pegang agenda pimpinan. Ia tahu siapa yang boleh masuk dan surat mana yang dibaca lebih dulu. Ia bawa kepercayaan pimpinan ke mana pun pergi. Pierre Bourdieu, yang konsepnya dipakai Ahrie dalam risetnya, akan menyebut ini modal sosial yang menempel pada posisi.

Modal itu cepat berbuah. Pada Agustus 2021, Ahrie melesat dari AKBP ke Kombes lewat Kenaikan Pangkat Luar Biasa. Ia disebut yang pertama di angkatannya. Aturan Polri menyebut KPLB sebagai ganjaran atas “prestasi luar biasa”, dan tidak terikat aturan kenaikan pangkat biasa. Prestasinya tidak pernah diumumkan. Media mengaitkannya dengan Djoko Tjandra dan kasus narkotika. Namun itu tafsir wartawan, bukan dasar pertimbangan surat keputusan.

Apakah birokrasi bekerja menurut aturan untuk semua, atau kepercayaan pribadi yang menyamar sebagai prosedur? Memang menggelitik. Kombes Andi Sinjaya, teman seangkatan Ahrie, masih berpangkat Kombes pada September 2026. Saat itu Ahrie sudah bintang dua. 

Ada pula fakta rumit bangunan patronase. Bintang dua Ahrie justru datang dari Kapolri pengganti, Jenderal Suyudi Ario Seto, sehari setelah Listyo lengser. 

Pindah Istana, Bukan Pindah Jaringan

Listyo adalah “orang Solo.” Ia pernah Kapolres Surakarta, lalu ajudan Presiden Jokowi, Kabareskrim, dan Kapolri. Ahrie tak pernah bertugas langsung untuk Jokowi. Jembatannya selalu Listyo.

Ketika Prabowo dilantik pada Oktober 2024, jembatan itu tak runtuh. Prabowo mempertahankan Listyo. Pada 23 Oktober 2024, Polri menyodorkan enam nama berpangkat Kombes kepada Sekretariat Militer Presiden. Ahrie lolos. Kabar itu diumumkan Listyo sendiri. Ahrie berdiri di samping tiga ajudan dari TNI: Kolonel Pnb Anton Pallaguna, Kolonel Wahyo Yuniartoto, dan Letkol (P) Romi Habe Putra. Komisioner Kompolnas Poengky Indarti memujinya “sigap, profesional, dan loyal”.

Peneliti ISESS Khairul Fahmi menjelaskan logika lama di balik jabatan ajudan. Bila para kandidat sama-sama memenuhi syarat merit, pembedanya adalah “modal kepercayaan”. Pada Februari 2025, publik masih melihat Ahrie memakai topi ajudan. Ia meminta maaf di akun X-nya setelah lagu band Sukatani dilarang polisi. Seberapa sering ia benar-benar mendampingi Presiden di lingkungan Istana, seorang pengamat mengklaim Presiden enggan memakainya karena kedekatannya dengan Listyo.

Pada Oktober 2025, Ahrie naik ke Brigjen. Jabatannya waktu itu Penyelidik Paminal Utama di Divisi Propam, unit yang tugasnya mengawasi polisi lain. Setahun kemudian, pada 1 Oktober 2026, Listyo diberhentikan dengan hormat sebagai Kapolri. Pada hari yang sama ia dilantik jadi KSP dan disematkan Bintang Mahaputera Adipurna. Ketua DPR Puan Maharani menyebut surat presiden tak merinci alasan pergantian itu. Esok harinya, Kapolri baru memutasi 87 perwira dan menempatkan Ahrie sebagai Kadivkum.

Elite keamanan tidak pernah benar-benar pergi tapi bergeser, dari Trunojoyo ke Bina Graha, dari Bina Graha kembali ke Trunojoyo.

Ruang Monitoring

Di atas kertas, menyadap telepon di republik ini harus melewati gerbang berlapis. Perkap Nomor 5 Tahun 2010 mensyaratkan permintaan dari penyidik yang dilampiri dasar perkara. Lalu harus ada izin Kabareskrim, kemudian izin Ketua Pengadilan Negeri. Operasinya dijalankan Pusat Pemantauan. Masalahnya, seluruh gerbang itu hanya peraturan internal. Mahkamah Konstitusi sudah meminta undang-undang penyadapan sejak 2010 diperbaiki. KUHAP baru, yang berlaku sejak Januari 2026, kembali menunda soal itu.

Versi penyidik dimulai dari seorang petugas. Pada 30 Oktober 2026, petugas yang mengetahui penyadapan itu membuat laporan polisi. Empat hari kemudian, tiga jenderal ditahan. Penyidik menyita 11 ponsel, satu iPad, dan empat flashdisk, serta memeriksa sepuluh saksi dan tiga ahli. Pasal yang disangkakan soal penyadapan dan akses ilegal dalam KUHP baru, serta penghapusan informasi elektronik dalam UU ITE. Ancaman hukumannya paling lama sepuluh tahun.

Dua hari kemudian, kepolisian mengurai peran Ahrie lebih jelas. Bareskrim menetapkan tersangka keempat, Irjen Slamet Uliandi, yang memimpin Bagian Monitoring Bareskrim selama sembilan tahun. Kini ia disebut Dewan Pembina Monitoring Center. Brigjen Suhermanto dari Bareskrim menyebut Eko Hadi dan Ahrie sebagai “Kabagmon”. Keduanya, kata dia, harus meminta izin Slamet sebelum menyadap. Pada awal Oktober 2026, menurut penyidik, Ahrie meminta izin Slamet untuk menghapus file hasil sadapan, dan Slamet menyetujuinya. Slamet belum ditahan karena baru pulih dari stroke.

Ahrie membantah. Lewat kuasa hukumnya, Krisna Murti, ia menyangkal menyadap orang-orang di lingkungan Istana, termasuk Presiden. Pada 6 November, Krisna menyatakan kliennya akan kooperatif dan terbuka. Listyo tidak menjawab permintaan konfirmasi wartawan. Nomor Eko Hadi tak lagi aktif.

Istana bersuara keras. Mensesneg Prasetyo Hadi menyebutnya tindakan makar. Menko Yusril Ihza Mahendra menahan diri, karena pasal makar belum diterapkan. Pada 4 November, Presiden memberhentikan Listyo dari kursi KSP. Kepala BIN Muhammad Herindra, menyebutnya ilegal dan mengarah makar. 

Kalender menyimpan satu kebetulan yang sulit diabaikan. Permintaan penghapusan itu disebut terjadi pada “awal Oktober”, pekan yang sama ketika Kapolri berganti. Apakah keduanya berkaitan, hanya penyidik dan hakim yang dapat memastikan. Motif penyadapan sendiri belum terungkap.

Doktor yang Menulis tentang Habitus

Pada 2018, majalah ilmiah Masyarakat Indonesia terbitan LIPI memuat artikel Ahrie Sonta tentang budaya etika di Polresta Sidoarjo. Ia memakai konsep habitus Bourdieu. Diagnosisnya tajam. Reformasi struktural Polri berjalan, tetapi reformasi kultural masih tertinggal. Ia menemukan sisa budaya paramiliter, keyakinan bahwa polisi semata pemberantas kejahatan, dan pengawasan internal yang “belum memadai dan parsial”. Ia juga menemukan terabaikannya etika dan partisipasi publik.

Delapan tahun kemudian, penulis artikel itu berdiri di tengah perkara yang seolah menguji setiap kalimatnya. Bila sangkaan terbukti, perkara ini menunjukkan bahwa memahami habitus tidak membebaskan seseorang darinya. Bila tidak terbukti, diagnosisnya tetap berlaku. Menurut penyidik sendiri, selama dua tahun nomor Presiden bisa masuk server sadap tanpa terdeteksi.

Sosok Problematik soal Pengkhianatan

Ahrie Sonta Nasution adalah sosok problematik. Tanpa perlu menunggu putusan, setiap lompatan kariernya berimpit dekat dengan pimpinan. Dasar kenaikan pangkat luar biasanya yang anomali itu tak pernah dijelaskan kepada publik. Karier secepat itu adalah persoalan bagi institusi yang mengaku berbasis merit, terlepas dari rasa bersalah.

Ia juga sosok yang konfliktual. Ia pernah berdiri di posisi-posisi yang loyalitasnya saling bertabrakan. Ia ajudan Presiden sekaligus orang kepercayaan Kapolri, yang kemudian disangkakan menyadap Presiden. Ia penyelidik Propam, yang mestinya mengawasi polisi lain, sementara penyidik menyebutnya bagian dari rantai ruang monitoring. Ia kepala divisi hukum, yang menurut penyidik meminta izin menghapus berkas yang kini jadi barang bukti. Konflik kepentingan ini melekat pada struktur jabatannya. Ini bukan tuduhan pidana, tetapi tanda pengawasan yang terabaikan.

Lalu soal pengkhianatan. Istana menyebut perbuatan ini makar. Jika pengadilan kelak membuktikan sangkaan penyidik, sulit memberi nama lain selain pengkhianatan. Ia mengkhianati kepercayaan Presiden yang pernah ia dampingi, institusi yang menaikkan pangkatnya lebih cepat dari teman seangkatannya, dan warga yang nomornya masuk server tanpa izin hakim. Tetapi kata seberat itu baru adil diucapkan setelah hakim memutus. Sampai hari itu, Ahrie menyampaikan pledoi.

Sisanya adalah pertanyaan lama. Siapa mengawasi para pengawas? Michel Foucault menggambarkan kekuasaan modern sebagai pengawasan yang tak terlihat. Perkara ini membaliknya. Alat untuk mengawasi warga diduga dipakai untuk mengawasi pemimpin negara, wartawan, dan aktivis. Robert Michels mengingatkan, organisasi hierarkis cenderung dikuasai lingkaran kecil. Di sini lingkarannya sangat kecil. Segelintir jenderal, satu ruang monitoring, satu kunci persetujuan. Selama dua tahun, pengawasan internal, Kompolnas, dan DPR tak melihat apa-apa. Perkara ini baru terbongkar karena seorang petugas memilih bersuara.

Persoalan mendasar bukan semata siapa dekat siapa. Persoalannya, apakah negara punya batas kewenangan, pengawasan, dan pertanggungjawaban yang cukup kuat. Cukup kuat sehingga tak seorang pun, sedekat apa pun dengan pusat kekuasaan boleh bertindak di atas hukum.

Kronologi karier

Ahrie butuh dua puluh empat tahun dari lulus Akpol sampai bintang dua. Lima tahun terakhir, dari Kombes ke Irjen, ia lalui hampir seluruhnya di lingkaran pimpinan Polri dan Istana.

Ia lahir di Bandung 1981. Ia lulus Akpol pada 2002 dengan pangkat Ipda, naik ke Iptu pada 2006, dan ke Kompol pada 2014. Di sela itu ia menyelesaikan PTIK (2009) dan Sespimmen (2016). Tahun 2018 terasa padat. Ia memimpin Unit 2 Subdit 2 Ditresnarkoba Polda Metro Jaya, meraih doktor Ilmu Kepolisian, dan menerbitkan artikel tentang budaya etika kepolisian di majalah LIPI.

Pada 2019 ia Kepala Tim Monitoring di Biro Binops Bareskrim, di bawah Kabareskrim Listyo Sigit Prabowo. Sumber berbeda soal kapan ia naik ke AKBP, Pojoksatu menyebut 2019, Merdeka menyebut 2020. Pada Juli 2020 ia masuk tim penangkapan Djoko Tjandra di Malaysia. Pada Agustus 2020 ia menjadi Kapolres Pelabuhan Tanjung Priok..

Tahun 2021 adalah tahun lompatannya. Pada 20 Januari ia mendampingi Listyo dalam uji kelayakan di DPR. Pada 18 Februari ia dipercaya sebagai Sekpri Kapolri. Pada Agustus ia menerima kenaikan pangkat luar biasa ke Kombes.

Pada 2024 ia lulus Sespimti, dan pada 23 Oktober 2024, jadi ajudan Presiden Prabowo. Pada 21 Februari 2025, masih sebagai ajudan, ia meminta maaf di X soal pelarangan lagu band Sukatani. Pada 6 Oktober 2025 ia naik ke Brigjen sambil menjabat Penyelidik Paminal Utama di Divpropam. Pada 2 Oktober 2026, Kadivkum dengan pangkat Irjen.

Sesudah itu kronologinya berubah jadi kronologi perkara. Menurut penyidik, pada awal Oktober 2026 ia meminta izin menghapus file sadapan. Laporan polisi dibuat pada 30 Oktober. Pada 3 November ia ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan. Pada 6 November, lewat kuasa hukumnya, ia menyatakan akan kooperatif.

Peta hubungan kelembagaan

Semua hubungan Ahrie yang tercatat adalah hubungan kedinasan. Poros utamanya Listyo Sigit Prabowo. Listyo adalah atasan langsung Ahrie di Tim Monitoring pada 2019 dan pemimpin operasi Djoko Tjandra pada 2020. Ahrie mendampinginya ke DPR. Listyo mengangkat Ahrie sekretaris pribadi, lalu mengumumkan kelulusannya sebagai ajudan Presiden. Kini keduanya sama-sama tersangka. Hubungan kerja sangat kuat. Perintah Listyo kepada Ahrie terkait penyadapan belum rinci menunggu fakta persidangan.

Kepada Prabowo Subianto, Ahrie terikat sebagai ajudan dari unsur Polri sejak Oktober 2024. Namun belum jelas seberapa jauh ia mendampingi Presiden. Dengan Joko Widodo, tak ada jejak penugasan langsung. Kaitannya selalu lewat Listyo, mantan ajudan Jokowi yang ia lantik sebagai Kapolri. Kapolri Suyudi Ario Seto adalah pejabat yang mengangkat Ahrie sebagai Kadivkum. Suyudi pula yang melaporkan penyadapan kepada Presiden.

Di dalam perkara, penyidik menempatkan Ahrie bersama Eko Hadi Santoso sebagai “Kabagmon”. Keduanya disebut berada di bawah izin Slamet Uliandi. Semua itu versi penyidik yang belum diuji di pengadilan.

Anomali dan dugaan pelanggaran beserta status pembuktiannya

Dari sembilan persoalan yang ditelusuri, baru dua yang masuk proses pidana. Tujuh lainnya masih berupa pertanyaan tata kelola. Perkara pidana adalah penyadapan dan penghapusan data. Penyidik menyangka nomor-nomor dimasukkan ke LIMS tanpa dasar perkara sepanjang 2025–2026. Penyidik juga menyangka Ahrie meminta izin menghapus file sadapan pada awal Oktober 2026, dan Slamet menyetujuinya. Keduanya kini dalam tahap penyidikan, dengan para tersangka ditahan. Ahrie membantah menyadap Istana. Siapa memberi perintah kepada siapa juga belum diumumkan. Pesan WhatsApp yang beredar soal itu belum terverifikasi.

Perihal yang masih berupa pertanyaan dimulai dari promosi. Kenaikan pangkat luar biasa pada 2021, Brigjen pada 2025, dan Irjen pada 2026 menunjukkan kecepatan yang tidak biasa. Namun pembandingnya baru satu orang, dan belum ada bukti aturan dilanggar. Penunjukan sebagai Sekpri adalah diskresi Kapolri. Penugasan sebagai ajudan berjalan lewat seleksi Setmilpres. 

Pertanyaan selanjutnya ada pada akses dan akuntabilitas. Apa dasar formal seorang penyelidik Propam, lalu kepala divisi hukum, disebut “Kabagmon”? Mengapa seorang pembina yang sudah tak menjabat masih memegang kunci izin? Mengapa dua tahun penyadapan luput dari Irwasum, Propam, Kompolnas, dan DPR? Ini pertanyaan tentang desain sistem, bukan hanya tentang satu orang. Kapolri telah membentuk tim khusus pada 5 November 2026 untuk mendalaminya.