Bang Pi’i: Kisah Bandit Sosial yang Menjadi Menteri Era Sukarno

Salah satu telatah penting dari kisah bandit sosial (atau jagoan Senen, Jakarta) dalam sejarah Indonesia modern adalah Letkol Imam Sjafe’i–yang masyhur pula sebagai Bang Pi’i atau Pak Pi’i–atau Pi’i.

Istilah “bandit sosial” ini saya jumput dari sejarawan Eric John Ernest Hobsbawm (1917-2012). Eric Hobsbawm dalam karya klasiknya, Bandits (2000 [1969]), menggunakan istilah ini untuk menggambarkan tokoh-tokoh sejarah tertentu, yang sering dianggap sebagai penjahat atau teroris oleh pihak berwenang, yang mendapatkan dukungan dan simpati dari penduduk setempat.

Orang-orang ini biasanya berasal dari komunitas yang terpinggirkan atau tertindas dan akan terlibat dalam tindakan perlawanan terhadap penguasa yang menindas, tuan tanah, atau bentuk-bentuk otoritas lainnya. Hobsbawm berpendapat bahwa para bandit sosial ini tidak selalu dimotivasi oleh ideologi politik, melainkan sebagai respons terhadap kondisi sosial dan ekonomi pada masa mereka.

Konsep Hobsbawm tentang bandit sosial menantang pandangan konvensional bahwa mereka adalah penjahat. Sebaliknya, dia menunjukkan bahwa mereka sering dilihat sebagai pahlawan atau pejuang oleh masyarakat umum karena mereka melambangkan perlawanan terhadap sistem yang tidak adil dan mewakili harapan untuk perubahan.
Karya Hobsbawm ini mendorong para sejarawan untuk meneliti konteks sejarah dan dinamika sosial yang menyebabkan munculnya tokoh-tokoh itu dan bagaimana kisah mereka dikenang dan dirayakan.

Nah, mari kita kembali ke kisah Pi’i.

Pi’i merupakan orang pertama dari kalangan jagoan Jakarta yang menduduki posisi puncak setingkat menteri di pemerintahan. Presiden Sukarno memilih Pi’i sebagai menteri negara diperbantukan kepada presiden khusus urusan pengamanan, atau menteri negara urusan pengamanan. Suatu posisi yang sangat hakiki, jika menimbang peran Pi’i dan tahun pengangkatan dirinya.

Pengangkatan Pi’i untuk duduk di pemerintahan dapat ditinjau sebagai pengakuan pemerintah atau Bung Karno terhadap jagoan sebagai faktor penting dalam pengelolaan kekuasaan. Hal ihwal ini sekaligus mengukuhkan suatu pertautan antara dunia jagoan dan jagat politik dalam kekuasaan. Pemilihan ini mungkin berkelindan dengan jejaring dan kekuasaan Pi’i yang luas dalam “dunia bawah”.

Meskipun Bung Karno terkesan irasionalistik dalam pemilihan ini, yaitu mengangkat seorang jagoan Senen masuk ke jajaran kabinetnya, pilihan terhadap Pi’i dapat dimafhumi jika kita melihat karier Pi’i sebagai seorang bekas jagoan pejuang. Pengangkatan Pi’i menunjukkan pula bahwa penduduk asli dipandang mampu mengendalikan atau mengontrol daerah atau wilayahnya, mengingat Pi’i tumbuh dan berkembang di Jakarta.

Akhir karier Pi’i yang sangat singkat sebagai menteri, tetapi langkahnya justru dihentikan sebagai dampak dari pergolakan politik sejak terjadi peristiwa Gerakan 30 September (G30S). Dua bulan Pi’i menduduki kursi menteri dan belum banyak perihal yang dapat dilakukan menyangkut pengamanan presiden dan Jakarta. Pi’i termasuk pembantu presiden yang ikut termakzul dari kursi kekuasaan dan kemudian mendekam dalam penjara Orde Baru tanpa proses pengadilan atas dirinya.
 
Jawara dari “dunia bawah”
Sejarawan Muhammad Fauzi dalam karyanya nan cerkas, “Jagoan Jakarta dan Penguasaan di Perkotaan, 1950-1966” (2010) meneroka bahwa kiprah Pi’i sebagai jagoan atau buaya Senen dimulai jauh sebelum Indonesia merdeka.

Lelaki Betawi kelahiran Pejaten, Pasar Minggu, circa 1923 ini dengan tinggi kurang lebih 1,55 meter, berkulit legam, berambut keriting, bersuara bariton, bertubuh kekar, berpenampilan ramah, berkumis kecil, kerap berpakaian necis dan rapih ini lebih mirip peranakan Arab.

Saat berusia lima tahun, ayah Pi’i meninggal dunia. Enam tahun kemudian, saat Pi’i berusia sebelas tahun, ibunya wafat dengan meninggalkan lima anak. Pasca kedua orang tuanya wafat, Pi’i menjadi tulang punggung untuk mencukupi kebutuhan hidup saudara-saudaranya. Pi’i disebut mempunyai anak sebanyak enam belas orang dan pernah menikah dengan Ellya Rosa, seorang bintang film nan jelita di era 1950-1960-an.

Kisah dan karier Pi’i sebagai figur utama di “dunia bawah” Jakarta tidak banyak diceritakan terutama dalam media massa yang terbit antara 1950 dan 1960-an. Sebagai sosok penting dalam dunia jagoan, dia menghindari pemberitaan atas dirinya. Pada awal 1960-an, ada ide dari para anak buahnya untuk mengangkat perjalanan hidup Pi’i ke layak perak. Dia langsung menolak keras tatkala gagasan itu diutarakan kepada dirinya.

Pi’i yang gelandangan, yatim piatu, dan anak nakal di pasar sayur Senen mulai menjadi jagoan sejak berusia 15 tahun dengan mengumpulkan preman, pengemis, penjambret, dan pencopet. Di pasar sayur itu, Pi’i menjadi pencopet cilik. Karier kejagoanan Pi’i di Senin dimulai dengan perkelahian dirinya dengan jagoan Senen pada waktu itu, yakni seorang jagoan dari Cibedug, Bogor.

“Pi’i yang bertubuh kecil harus menghadapi jagoan yang tubuhnya lebih besar daripada dirinya. Saat berkelahi, Pi’i harus naik ke lapak pedagang sayuran dan menebas tengkuk lawannya itu dengan sebilah golok. Lawan Pi’i pun terluka dan tidak berdaya, dan dia kemudian tak berani muncul lagi di wilayah Senen,” ujar H. Misbach Yusan Biran dalam memoarnya, Kenang-Kenangan Orang Bandel (2008).

Sedangkan kisah liyan menyangkut masa awal kejagoanan Pi’i, dia justru disebut mengambil alih kekuasaan dan mulai mengendalikan Senen setelah membunuh jagoan setempat asal Bogor bernama Muhayar. Duel atau perkelahian antarjagoan untuk merebut dan menguasai wilayah menjadi salah satu cara jagoan menguasai dan mengendalikan ruang dan wilayah kekuasaan.

Nama Pi’i sebagai jagoan atau buaya Senen kemudian populer di kalangan warga Jakarta. Pada 1950-an, dia mulai mengumpulkan jagoan-jagoan sekitar Jakarta di bawah pimpinannya dan beberapa di antara anak buahnya, ada yang berasal dari Ambon, Banten, Makassar, dan Palembang.

Penggunaan kekerasan menjadi cara untuk merebut dan menguasai suatu wilayah. Wilayah Senen memang dikenal sebagai kawasan bisnis, sekaligus tempat berkumpulnya seniman, tukang catut, pencoleng, dan rakyat kalangan pinggiran.
 
 Bergumul dengan Revolusi
Titimangsa 1945, Pi’i juga bertungkus-lumus dalam menggerakkan dan menghimpun masyarakat sekitar Senen untuk perjuangan kemerdekaan Indonesia. Dia mempunyai andil menggerakkan massa di sekitar Senen dan Salemba untuk menghadiri rapat Ikada pada 19 September 1945.

Pada masa perjuangan ini, wilayah Senen memang menjadi basis perjuangan Pi’i untuk melawan pasukan Belanda. Pi’i tergolong berani dan berada di barisan depan saat bertempur menghadapi Belanda. Dia menjadi pemimpin pemuda Senen, yang sebagian besar terdiri dari pemuda nakal, dalam mempertahankan kemerdekaan. Ketika para pemuda ini membentuk laskar, Pi’i menjadi komandan laskar.

Tahun 1948, Pi’i ikut bergabung dalam penumpasan peristiwa Madiun. Kedekatan dirinya dengan para perwira Divisi Siliwangi nampak menjadi alasan Pi’i dikirim ke Madiun untuk memadamkan pergolakan politik di kota ini. Saat revolusi berakhir, pada awal 1950-an, dia dan bekas anak buahnya lantas membentuk organisasi penjaga keamanan Cobra dengan wilayah kerja meliputi kecamatan Salemba dan Senen.

Dalam bukunya, Gangsters and Revolutionaries: The Jakarta People’s Militia and the Indonesian Revolution, 1945-1949 (1991), sejarawan Robert Cribb mengisahkan bahwa sebagian besar anak buah Pi’i di masa perjuangan dan kemudian menjadi anggota Cobra harus berhenti dari ketentaraan –yang justru telah menggembleng mereka di masa revolusi menjadi jagoan pejuang– karena tidak memenuhi persyaratan pendidikan, termasuk Pi’i sendiri. Mereka buta huruf dan tidak mengecap pendidikan formal.

Banyak di antara mereka adalah pemuda begundal dan jagoan Senen. Jika seluruh anak buah Pi’i dipecat maka hal ini justru memunculkan masalah baru, yaitu barisan sakit hati yang akan mengganggu keamanan Jakarta. Maka, jalan keluar dari persoalan ini adalah Pi’i tetap di dalam ketentaraan, sedangkan bekas anak buahnya lalu ditampung dalam Cobra.

Walaupun izin penjagaan keamanan yang diberikan pihak militer kepada Cobra hanya meliputi kecamatan Salemba dan Senen, Cobra menguasai wilayah dari Jatinegara hingga Ancol dan dari Tanah Abang sampai Cempaka Putih. Berawal dari kelaskaran, anggota organisasi ini kemudian bertambah dari kalangan pencopet, perkumpulan orkes Melayu dan penyanyi serta penari, bahkan para waria.

Di organisasi berlambang ular cobra ini, Pi’i memberlakukan aturan dan sanksi tegas kepada anak buahnya. Mereka tunduk dan menghormati Pi’i sebagai pemimpin. Saat Pi’i lewat atau melintas di depan mereka dengan mengendarai sedan Cabriolet dengan kap terbuka, mereka akan berhenti, termasuk anggota Cobra yang sedang mabuk dan bernyanyi sekalipun.'

Anak buah Pi’i yang tidak disiplin atau melakukan kejahatan akan ditindak sesuai aturan organisasi. Pi’i kerap kali juga membantu anak buahnya dengan memberikan sejumlah uang kepada anggotanya sebagai modal jika anak buahnya membutuhkan.

Dalam urusan ini, Pi’i tak segan-segan meminta bantuan kepada pedagang-pedagang Tionghoa di wilayah kekuasaannya. Bila anggotanya itu setelah diberi uang atau modal tetap melakukan kejahatan, maka Pi’i akan memukul dengan ekor ikan pari yang berduri. Pi’i terkadang juga menggunakan tangan kirinya untuk menghukum anak buahnya yang dianggap bersalah, atau melanggar aturan Cobra.

Meskipun Pi’i tidak pernah menunaikan ibadah haji ke Makkah hingga akhir hidupnya, dia telah memberangkatkan sejumlah sahabatnya ke tanah suci untuk berangkat haji.

Dalam hal pendidikan, Pi’i pernah menempuh pendidikan di Sekolah Staf Komando Angkatan Darat (Seskoad) tahun 1958. Dia sering menjadi pengawal Presiden Sukarno saat melakukan perjalanan dinas. Pi’i juga pernah menjadi anggota staf Jenderal A.H. Nasution. Bung Karno pernah menawarkan kepada Pi’i jabatan sebagai komandan pasukan Tjakrabirawa, tetapi dia menolak tawaran itu. Penolakan Pi’i atas jabatan yang ditawarkan oleh sang presiden ini besar kemungkinan karena dia masih berhubungan dekat dengan Nasution, seteru Sukarno dalam politik.

Sementara itu, Jakarta sejak meletusnya peristiwa G30S terus diramaikan dengan demonstrasi setiap hari. Bung Karno berusaha meredam gejolak politik di Jakarta dengan mempertimbangkan Pi’i masuk ke jajaran kabinetnya.

Peran dan pengaruh Pi’i dalam “dunia bawah” tentu menjadi pertimbangan Sukarno untuk memilih figur utama dari jagat jagoan Jakarta ini. Selain itu, karier militer Pi’i yang berjalan mulus dengan pangkat terakhir letnan kolonel menjadi salah satu pertimbangan pula bagi presiden. Sebagai perwira militer berpangkat letnan kolonel, Pi’i mungkin lebih mudah diajak bekerja sama dengan Sukarno tinimbang dengan jenderal-jenderal dalam mengurus keamanan Jakarta.
 
Menjadi menteri
Titimangsa 22 Februari 1966, Pi’i ditetapkan sebagai menteri negara urusan pengamanan dalam kabinet Dwikora yang Disempurnakan oleh presiden Sukarno. Dia berusia 43 tahun tatkala Bung Karno menetapkan Pi’i sebagai menteri. Seiring dengan pengangkatan ini, maka sejak itulah foto Pi’i yang berpakaian seragam berikut topi menghiasi halaman muka surat kabar di Jakarta, dan ini mungkin menjadi foto Pi’i pertama yang dipublikasikan secara luas oleh pers.

Pi’i diharapkan mampu meredam gejolak keamanan Jakarta akibat demonstrasi mahasiswa yang terjadi hampir setiap hari. Para demonstran menuduh Pi’i menggunakan anak buah dan pengaruhnya di kalangan “dunia bawah” Jakarta untuk menghadapi aksi-aksi mereka di jalan-jalan ibu kota.

Kehadiran Pi’i dalam kabinet Dwikora yang Disempurnakan secara tidak langsung telah memberi cap kabinet ini sebagai “kabinet kriminal”. Dengan kata lain, langkah-langkah yang diambil Bung Karno untuk menyelesaikan gejolak di Jakarta juga dianggap ilegal atau kriminal dari perspektif para demonstran. Akan tetapi, seperti ditegaskan oleh Presiden Sukarno, latar belakang pembentukan kabinet baru ini adalah dalam upaya perjuangan terhadap imprealisme dalam segala bentuk.

Tatkala kabinet ini dibubarkan pada Maret 1966, Pi’i masuk masuk daftar menteri yang harus ditangkap dan dijebloskan ke hotel prodeo. Dia ditahan tanpa pernah diadili oleh penguasa Orde Baru, Presiden Suharto. Karier Pi’i sebagai jagoan Senen yang menduduko kursi menteri terhenti oleh keputusan politik berupa Surat Perintah 11 Maret 1966 (Supersemar). Pi’i menjadi target penangkapan dan pengejaran aparat keamanan. Keluarga Pi’i ikut menanggung penderitaan akibat persoalan yang menimpa Pi’i.

Karier Pi’i sebagai jagoan Senen menuju panggung kekuasaan sebagai menteri negara urusan pengamanan memang menarik. Dia berbeda dari sebagian besar jagoan Jakarta yang tetap berada dalam kedudukan marjinal dan di luar kekuasaan. Pengangkatan Pi’i sebagai pembantu Presiden Sukarno secara tidak langsung merupakan pengakuan terhadap jagoan sebagai elemen penting revolusi dan perjuangan melawan imprealisme dalam segala bentuk, seperti yang disuarakan oleh Bung Karno.

Tokoh penting “dunia bawah” Jakarta ini sulit dicari padanannya apabila membandingkan peran dan pengaruhnya di masa lalu. Jika kepahlawanan seseorang tolok ukurnya ialah konteibusi terhadap perjuangan republik dan pengabdian kepada negara, Pi’i mungkin patut menerima gelar kehormatan ini. Namun, kedekatan dirinya dengan kalangan istana dan jabatannya sebagai menteri negara urusan pengamanan justru menjadikan Pi’i sebagai tertuduh tanpa tahu kesalahan yang didakwakan kepadanya.

Akhirnya, kekuasaan telah membawa Pi’i menuju bui selama bertahun-tahun, dan kekuasaan pula yang menaikkan dirinya sebagai jagoan Senen nan legendaris.