Krisis Bangladesh: dari Akar Kerusuhan hingga Transisi Politik di Bawah Muhammad Yunus

Bangladesh sedang dilanda kerusuhan hebat. Ribuan mahasiswa, pengacara, dan kelompok masyarakat sipil lain turun ke jalan menuntut Perdana Menteri (PM) Sheikh Hasina mundur dari jabatannya. 

Pemerintahan Hasina beberapa bulan terakhir memang sedang mengalami krisis politik. Kebijakan pemerintah yang menerapkan sistem kuota 30% pegawai negeri sipil (PNS) untuk keluarga veteran perang kemerdekaan Bangladesh tahun 1971, menjadi pangkal sebabnya.

Para kritikus menilai kebijakan tersebut hanya menguntungkan sekutu partai yang berkuasa, yaitu partai Liga Awami yang dipimpin oleh PM Hasina sendiri. Kebijakan itu dinilai membatasi kesempatan kandidat lain yang memenuhi persyaratan untuk menjadi PNS. Para mahasiswa dari Universitas Dhaka—universitas terbesar di Bangladesh—melakukan demonstrasi memprotes kebijakan sistem kuota pada Juli lalu. Para mahasiswa menuntut agar sistem kuota diganti dengan sistem berdasar prestasi atau kompetensi.

Awalnya demonstrasi mahasiswa ini berjalan damai. Namun seiring berjalannya waktu berubah menjadi chaos ketika PM Hasina mengirimkan Liga Chhatra, sayap mahasiswa Liga Awami yang agresif, untuk menyerang para demonstran dengan tongkat, pentungan, dan pistol. Tidak cukup dengan itu, Hasina mengerahkan polisi dan militer untuk mengendalikan protes. Ia juga memberlakukan jam malam nasional tanpa batas waktu. Ia bahkan memerintahkan untuk memblokir akses internet dan media sosial guna mengganggu jalannya unjuk rasa.

Demonstrasi selanjutnya menjadi memanas karena polisi dan militer merepresi para mahasiswa secara brutal. Bentrokan antara mahasiswa melawan polisi dan demonstran pro-pemerintah pun pecah di Bangladesh. Kerusuhan tersebut telah menyebabkan  ratusan orang tewas dan sekitar 2.500 mahasiswa dan aktivis politik ditangkap oleh polisi. 

Kerusuhan ini pun direspons oleh PBB. Kepala Lembaga Hak Asasi Manusia PBB Volker Turk, menyerukan semua pihak untuk menahan diri. Beberapa negara seperti India dan Indonesia bahkan telah menyarankan warganya yang tinggal di Bangladesh untuk menghindari perjalanan dan meminimalkan pergerakan di luar tempat tinggal mereka.

Mahkamah Agung Bangladesh sebenarnya telah merevisi sistem kuota yang dipersoalkan para mahasiswa. Revisi yang dipublikasikan menyatakan bahwa hanya 5% saja kuota bagi keluarga pejuang kemerdekaan. Sisa kuota akan diberikan pada etnis minoritas atau penyandang disabilitas dan pada kandidat yang memiliki komptensi. Namun revisi tersebut tidak mampu menyurutkan protes para mahasiswa. Para aktivis mahasiswa mengatakan mereka akan terus melanjutkan protes sampai semua demonstran yang ditahan dibebaskan dan pejabat yang bertanggung jawab mengundurkan diri.

Puncak krisis di Bangladesh terjadi ketika polisi menembak mati seorang mahasiswa bernama Abu Sayed secara terang-terangan di tengah jalan. Abu Sayed adalah salah seorang pemimpin gerakan mahasiswa. Video penembakannya beredar luas di media sosial. Peristiwa inilah yang membangkitkan kemarahan publik. Berbagai elemen masyarakat dengan latar belakang berbeda kemudian turun ke jalan bergabung dengan para mahasiswa. Protes para mahasiswa lalu berkembang melampaui isu kuota PNS. Tuntutan untuk membatalkan sistem kuota, berubah menjadi tuntutan agar PM Hasina mundur dari jabatannya. Mereka satu barisan untuk mendesak PM Hasina berhenti. 

Gerakan ini nyatanya berhasil. PM Hasina mengundurkan diri dan kabur ke luar negeri menggunakan pesawat militer pada 5 Agustus lalu.

Akar Krisis

Pemberontakan sipil yang terjadi di Bangladesh, menurut Jennifer Chowdhury—ahli politik Bangladesh—bukan sesuatu yang mengagetkan. Menurut Jennifer, protes massal yang dimotori para mahasiswa bukan hanya sekedar persoalan mengenai kuota pekerjaan. Lebih jauh daripada itu, gerakan tersebut mencerminkan permasalahan yang lebih mendalam di negara bekas pecahan India tersebut, yaitu permasalahan seputar kebebasan politik, akuntabilitas pemerintah, dan akses yang adil terhadap peluang kerja.

Sheikh Hasina telah berkuasa di Bangladesh sejak 2009 lalu. Hasina merupakan putri Sheikh Mujibur Rahman, Perdana Menteri pertama Bangladesh. Selama Hasina menjabat, Bangladesh berkembang pesat secara ekonomi. Bangladesh menjadi salah satu negara eksportir garmen terbesar di dunia. Hasina berhasil meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan taraf hidup jutaan warga Bangladesh. Hasina juga sukses mengurangi tingkat kemiskinan dari 31,4% pada tahun 2010 menjadi 18,7% pada tahun 2022. Pemerintahan Hasina bersama Liga Awaminya menikmati legitmasi publik karena kemajuan ekonomi yang luar biasa selama satu dekade terakhir.

Namun, keberhasilan tersebut di sisi lain menyimpan persoalan pelik yang menjadi bom waktu. Hasina menjalankan negara dengan otoriter. Hasina dikenal memerintah sesuka hati tanpa menghormati atau mempertimbangkan hukum dan nilai-nilai demokrasi. Ia memberangus hak-hak sipil dan kebebasan berpendapat secara sepihak. Ia juga melarang partai oposisi berkembang. Kritik publik terhadapnya akan direspons dengan penangkapan atau persekusi. Selama 15 tahun berkuasa, ratusan aktivis dan tokoh publik telah ditangkap atas dugaan makar terhadap negara.

Selain itu, korupsi, pencucian uang, penyuapan, dan nepotisme menjadi masalah krusial di pemerintahan Hasina. Tingginya angka korupsi, kolusi, dan nepotisme dalam rezim Hasina berdampak pada diskriminasi dan ketidakmerataan akses ekonomi di antara warga Bangladesh. Jennifer menyebut bahwa dibalik keberhasilan pertumbuhan ekonomi yang selalu digembar-gemborkan Hasina dan pendukungnya, sesungguhnya angka pengangguran di kalangan anak muda meningkat pesat hingga mencapi 40% di tahun 2023. Inflasi dan skandal korupsi juga tetap tinggi.

Hal itulah yang kemudian membuat kondisi perekonomian Bangladesh menjadi ambivalen; di satu sisi angka pertumbuhan ekonomi tinggi, tapi di sisi lain justru pengangguran meningkat. Kondisi tersebut diperparah dengan krisis ekonomi yang dipicu oleh berkurangnya cadangan mata uang asing di Bangladesh. Hal itu menyebabkan naiknya harga-harga bahan pokok di Bangladesh. Situasi ini memaksa pemerintah untuk mencari pinjaman dari International Monetery Fund (IMF)/bank dunia untuk mengatasi situasi tersebut. Perkawinan antara krisis ekonomi dengan kekangan politik yang telah berlangsung bertahun-tahun, menjadi bahan bakar sempurna untuk menggerakan rakyat Bangladesh turun ke jalan meminta pertanggung jawaban Hasina selaku PM. Bom waktu yang sekian lama tersimpan akhirnya meledak setelah kebijakan kuota PNS bagi veteran perang diterbitkan. Kebijakan terkait kuota PNS adalah puncak gunung es dari sekian kompleksnya permasalahan di Bangladesh selama 15 tahun terakhir.

Keberhasilan para mahasiswa dan rakyat Bangladesh secara keseluruhan dalam menggulingkan rezim Hasina merupakan bukti kuat bahwa masyarakat Bangladesh tidak lagi puas dengan kemajuan ekonomi yang mengorbankan hak asasi manusia, kebebasan berpendapat dan demokrasi. Mereka sudah muak dengan realita sosio-politik yang selama ini hadir dalam ruang hidup mereka. Lengsernya Hasina menimbulkan kelegaan dan perayaan di antara jutaan rakyat Bangladesh yang selama berminggu-minggu berjuang di jalanan. Pengunduran diri Hasina bukan hanya sekedar pengunduran seorang perdana menteri dalam suatu negara, bagi rakyat Bangladesh hal itu juga bermakna sebagai berakhirnya rezim otoriter yang selama satu dekade terakhir menyiksa mereka.

Muhammad Yunus sebagai Suksesor

Setelah Hasina kabur ke luar negeri, pemerintahan Bangladesh untuk sementara akan dipimpin oleh Muhammad Yunus. Ia adalah pemenang nobel dan kritikus serta penentang keras pemerintahan Hasina. Yunus menjadi satu-satunya orang Bangladesh yang berhasil meraih hadiah nobel perdamaian pada tahun 2006. Yunus mempelopori penggunaan kredit mikro untuk membantu masyarakat miskin, khususnya perempuan melalui Grameen Bank. Gerakan ini sukses membawa sebagian masyarakat keluar dari cengkraman kemiskinan dan mendorong negara-negara lain untuk juga mereplikasi apa yang Yunus buat di negara masing-masing. Grameen Bank inilah yang membuat Yunus mendapat hadiah nobel. 

Yunus sedianya akan memimpin pemerintahan transisi untuk menyiapkan aturan, tata kelola, dan nomenklatur kenegaraan yang baru. Yunus akan menjalankan pemerintahan bersama 15 orang lainnya. Ditunjuknya Yunus sebagai pemimpin sementara merupakan hasil kesepakatan dari para demonstran, partai politik, dan militer Bangladesh. Awalnya, militer berencana mengambil alih pemerintahan transisi. Namun rencana itu ditentang para mahasiswa yang secara terbuka mengatakan tidak akan mengakui pemerintahan militer. Karena itulah Muhammad Yunus yang selama ini sudah populer di kalangan masyarakat Bangladesh ditunjuk sebagai kepala pemerintahan sementara. Ia adalah figur yang relatif diterima semua kalangan di Bangladesh saat ini.

Apakah Yunus dan kabinetnya bakal berhasil membawa Bangladesh keluar dari krisis, hanya waktu yang bisa menjawab. Saat ini, masih terlalu dini untuk berspekulasi mengenai masa depan Bangladesh. Situasi politik masih berjalan dinamis dan terus berubah-ubah. Kekuatan politik lama seperti Liga Awami, masih berpotensi untuk kembali mengambil alih pemerintahan ke depan. Namun satu hal yang terlihat jelas saat ini adalah Bangladesh di bawah kekuasaan Yunus memiliki suara dan wajah baru. Pemerintahan transisi menjadi harapan untuk melahirkan Bangladesh yang inklusif, bebas korupsi, dan demokratis ke depannya. Apakah cita-cita itu bakal terwujud?
 

Cetak PDF Sumber Pilihan

---

Willy Vebriandy
Alumni UIN Sunan Kalijaga. Penulis lepas. Salah satu penulis dalam Antologi Esai berjudul, Menatap Lukisan Gus Dur (Yogyakarta: 2021).