Keputusan Presiden Joko “Jokowi” Widodo untuk absen dalam Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ASEAN ke-44 di Vientiane, Laos (9/10), adalah kesalahan strategis yang dapat berdampak serius bagi posisi Indonesia di kawasan serta kebijakan luar negerinya. Sebagai negara terbesar di ASEAN dan pemimpin de facto, kehadiran Indonesia dalam pertemuan ini lebih dari sekadar simbolik. Kehadiran tersebut penting untuk mengarahkan kebijakan ASEAN, memperkuat persatuan, dan merespons tantangan bersama. Ketidakhadiran Jokowi, dengan alasan persiapan transisi pemerintahan, menimbulkan pertanyaan tentang komitmen Indonesia terhadap ASEAN di saat peran kepemimpinan Jakarta sangat dibutuhkan.
Dalam perspektif konstruktivisme, tindakan negara tidak hanya dipengaruhi oleh kekuatan ekonomi atau militer, tetapi juga oleh norma dan identitas yang dibangun dan dijaga oleh negara tersebut. Identitas Indonesia sebagai pemimpin de facto ASEAN selama ini didasarkan pada peran aktifnya dalam membentuk kebijakan dan menjaga nilai-nilai bersama di kawasan. Dengan absen di KTT ini, Jokowi berisiko merusak citra Indonesia sebagai pemimpin yang konsisten dan berkomitmen, karena persepsi kepemimpinan dibangun melalui tindakan nyata dan kehadiran yang berkesinambungan.
Indonesia memiliki peran penting dalam sejarah perkembangan ASEAN. Mulai dari Piagam ASEAN, ASEAN Outlook on the Indo-Pacific (AOIP), hingga Konsensus Lima Poin untuk penyelesaian krisis Myanmar, semua inisiatif tersebut dipelopori oleh Indonesia. Ketidakhadiran di KTT ini bisa melemahkan citra Indonesia sebagai negara yang konsisten memimpin dan menjaga prinsip-prinsip ASEAN. Hal ini dapat mengurangi kemampuan Indonesia untuk menetapkan agenda kebijakan di dalam ASEAN, karena pengaruh kepemimpinan tidak hanya ditentukan oleh kekuasaan, tetapi juga oleh kredibilitas dan komitmen yang konsisten.
Perdana Menteri Vietnam, Pham Minh Chinh, menyampaikan harapannya agar Indonesia tetap berperan aktif di ASEAN meskipun terjadi perubahan kepemimpinan. Perdana Menteri Laos, Sonexay Siphandone, juga mengakui bahwa kehadiran Jokowi seharusnya dapat memperkuat solidaritas ASEAN dalam menghadapi berbagai tantangan. Pernyataan ini menunjukkan tingginya harapan negara-negara ASEAN terhadap Indonesia sebagai penggerak utama di kawasan.
Kehadiran Wakil Presiden Ma’ruf Amin di KTT tersebut memastikan Indonesia tetap terwakili, tapi bobot diplomatis Ma’ruf tidak setara dengan Jokowi. Minimnya pengalaman Ma’ruf dalam diplomasi internasional membatasi kemampuannya untuk berdialog dalam forum penting ini. Kehadiran Jokowi dapat memberikan pengaruh lebih besar dalam mengarahkan pembicaraan serta memperkuat posisi Indonesia sebagai pemimpin utama. Ketidakhadiran Jokowi menciptakan kekosongan yang dapat diisi oleh negara lain atau aktor eksternal seperti China dan Amerika Serikat yang memiliki kepentingan berbeda.
Alasan yang diberikan oleh Kantor Presiden—bahwa Jokowi sedang disibukkan oleh proses transisi kekuasaan—tidak sepenuhnya dapat dibenarkan. Proses transisi ini masih berjarak beberapa hari dari waktu pelaksanaan KTT, sehingga seharusnya masih memungkinkan bagi Jokowi untuk hadir. Kehadirannya di KTT ini akan menjadi kesempatan yang baik untuk memperkuat warisan kebijakan luar negerinya serta memberikan jaminan kepada para pemimpin ASEAN lainnya bahwa komitmen Indonesia tidak berubah. Sebaliknya, ketidakhadiran ini justru menimbulkan keraguan apakah ASEAN benar-benar menjadi prioritas utama Indonesia.
Ketidakhadiran Jokowi semakin merisaukan jika dilihat dari situasi ASEAN saat ini. Kawasan Asia Tenggara sedang menghadapi banyak tantangan besar, mulai dari ketegangan di Laut China Selatan, krisis politik di Myanmar, hingga persaingan intens antara Amerika Serikat dan China. Kepemimpinan Indonesia sangat diperlukan untuk membantu ASEAN menavigasi situasi sulit ini. Ketidakhadiran Indonesia pada saat krusial ini dapat menandakan bahwa Indonesia kurang terlibat aktif, sehingga menimbulkan kekhawatiran tentang persatuan dan stabilitas ASEAN di masa depan.
Selama ini, Indonesia diharapkan menjadi jangkar yang menjaga kesatuan dan stabilitas kawasan. Ketika Indonesia gagal memenuhi ekspektasi ini, kekuatan normatifnya pun menurun, yang pada akhirnya mengurangi kemampuannya untuk membangun dukungan terhadap inisiatif-inisiatif yang diajukan. Keputusan Jokowi ini dapat membuat negara-negara lain mempertanyakan komitmen Indonesia terhadap prinsip-prinsip bersama ASEAN. Jika Indonesia, jangkar ASEAN, bisa absen dari pertemuan sepenting ini, mengapa negara lain harus merasa wajib hadir? Ini berisiko memperlemah posisi ASEAN dalam menangani isu-isu besar seperti krisis politik di Myanmar.
Ketidakhadiran Jokowi ini juga mencerminkan masalah yang lebih besar dalam kebijakan luar negeri Indonesia selama masa pemerintahannya. Meskipun Jokowi sering menekankan pentingnya pembangunan ekonomi dan diplomasi pragmatis, ia sering terlihat kurang berperan aktif dalam isu-isu regional dan internasional. Fokus yang berlebihan pada urusan domestik menimbulkan kesan bahwa Indonesia mulai mundur dari peran tradisionalnya sebagai pemimpin di kawasan. Padahal, strategi ini mungkin membawa keuntungan jangka pendek bagi stabilitas dalam negeri, tetapi bisa mengurangi pengaruh Indonesia di luar negeri dalam jangka panjang.
Dengan adanya pergantian pemerintahan ke Presiden terpilih Prabowo Subianto, ini adalah momen penting bagi Indonesia untuk menata ulang kebijakan luar negerinya dan mengembalikan peranannya di ASEAN. Prabowo harus memprioritaskan penguatan peran Indonesia dalam ASEAN, mendorong inisiatif yang mendukung stabilitas kawasan, dan memastikan bahwa Indonesia tetap menjadi pemimpin yang dihormati dan mitra yang bisa diandalkan.
Ketidakhadiran Jokowi dalam KTT ASEAN ke-44 ini bukan hanya kesalahan diplomatik, tetapi langkah yang dapat melemahkan posisi Indonesia di kawasan dan mengurangi kemampuan ASEAN untuk menghadapi tantangan. Ke depan, para pemimpin Indonesia harus menyadari pentingnya kebijakan luar negeri yang lebih proaktif, yang tidak hanya menegaskan prinsip-prinsip sentralitas ASEAN, tetapi juga memastikan bahwa Indonesia tetap berada di garis depan kepemimpinan kawasan.
Sumber PilihanEditor: Muhammad Zunus
