Beberapa hari ke depan, Indonesia akan menyambut babak baru di bawah kepemimpinan Prabowo Subianto. Di tengah perubahan ini, dunia internasional, khususnya di kawasan Asia-Pasifik, sedang menyoroti meningkatnya ketegangan di Selat Taiwan. Latihan militer besar-besaran yang dilakukan oleh China, termasuk Joint-Swords 2024B, telah memperlihatkan kemampuan China mengepung Taiwan dengan lebih dari 125 pesawat tempur, kapal induk, kapal perang, dan drone.
Latihan ini merupakan respons langsung terhadap pernyataan Presiden Taiwan, Lai Ching-te, yang menolak klaim kedaulatan China atas Taiwan dengan menegaskan bahwa China dan Taiwan "tidak saling menguasai."
Bagi Indonesia, konflik ini bukan sekadar masalah geopolitik yang jauh, tetapi memiliki implikasi langsung terhadap ekonomi, stabilitas kawasan, dan keselamatan warga negara Indonesia di Taiwan. Kepemimpinan Prabowo, yang memiliki latar belakang militer dan pendekatan politik yang pragmatis, akan diuji dalam menghadapi tantangan ini.
Di tengah dinamika geopolitik yang semakin kompleks, Indonesia harus memainkan peran strategis yang melindungi kepentingan nasional. Untuk itu, pendekatan realis dalam hubungan internasional memberikan kerangka kerja yang solid dalam menganalisis krisis ini dan bagaimana Indonesia dapat merespons secara efektif.
Selat Taiwan telah lama menjadi titik panas dalam rivalitas kekuatan besar dunia. Dari sudut pandang realis, situasi ini tidak mengejutkan karena setiap negara bertindak demi menjaga keamanan dan kepentingan nasional mereka di tengah sistem internasional yang anarkis. Bagi China, Taiwan bukan hanya sebuah pulau, melainkan simbol penting kedaulatan nasional dan keamanan strategis.
Taiwan memiliki posisi geografis yang sangat strategis dan merupakan pusat produksi semikonduktor global yang vital bagi industri teknologi modern. Taiwan memproduksi sekitar 90% dari semikonduktor dunia, dan setiap gangguan dalam produksi ini akan mempengaruhi ekonomi global secara besar-besaran.
Pernyataan Presiden Taiwan, Lai Ching-te, pada 10 Oktober 2024, yang menegaskan bahwa “Republik Rakyat China tidak mewakili Taiwan,” dianggap oleh Beijing sebagai langkah provokatif. Latihan militer yang diluncurkan oleh Tentara Pembebasan Rakyat China (PLA) tak lama kemudian dimaksudkan sebagai respons tegas untuk memperingatkan Taiwan agar tidak melangkah lebih jauh menuju kemerdekaan formal. China telah berulang kali menyatakan bahwa segala opsi, termasuk opsi militer, tetap terbuka untuk mencegah Taiwan merdeka, karena deklarasi semacam itu dianggap melanggar batas toleransi Beijing.
Langkah-langkah China ini juga memiliki dimensi domestik. Respons militer yang keras menunjukkan kepada rakyat China bahwa pemerintahan Xi Jinping tidak akan berkompromi dalam mempertahankan klaim kedaulatan atas Taiwan. Di sisi lain, latihan militer besar ini adalah sinyal bagi dunia internasional, terutama Amerika Serikat, bahwa campur tangan militer asing dalam masalah Taiwan tidak akan diterima.
Krisis di Selat Taiwan membawa risiko ekonomi yang signifikan bagi Indonesia. Taiwan memainkan peran sentral dalam rantai pasokan global, khususnya dalam produksi semikonduktor yang digunakan dalam berbagai perangkat teknologi, mulai dari ponsel hingga peralatan militer. Jika terjadi konflik, gangguan pada pasokan ini dapat mempengaruhi pasar teknologi global secara besar-besaran.
Selain itu, ekonomi global dapat kehilangan lebih dari 10 triliun dolar AS, sebuah angka yang melebihi PDB Indonesia sendiri yang mencapai sekitar 1,1 triliun dolar AS pada 2021. Dampaknya bisa sangat merugikan, terutama di sektor-sektor yang bergantung pada teknologi.
Indonesia juga memiliki lebih dari 350.000 WNI yang bekerja di Taiwan, terutama di sektor manufaktur dan perikanan. Jika ketegangan ini meningkat menjadi konflik militer, keselamatan mereka akan berada dalam bahaya besar, memaksa pemerintah Indonesia untuk mengatur evakuasi massal di tengah situasi yang tidak menentu. Prabowo harus memberikan perhatian khusus pada keselamatan warga negara Indonesia dan memastikan rencana kontingensi evakuasi siap dilaksanakan.
Selain itu, konflik di Selat Taiwan akan berdampak pada stabilitas perdagangan Indonesia. Selat Taiwan adalah jalur vital bagi perdagangan global, dan setiap gangguan akan merusak rantai pasokan internasional. Prabowo harus segera mempersiapkan langkah-langkah untuk melindungi ekonomi Indonesia dari potensi dampak ini, seperti memastikan kelancaran rantai pasokan semikonduktor dan menjaga hubungan perdagangan dengan kedua pihak.
Indonesia telah memperkuat hubungan dengan China melalui proyek-proyek strategis seperti Belt and Road Initiative (BRI), yang membawa investasi besar dalam infrastruktur dan sektor energi. Prabowo perlu mempertahankan keseimbangan dalam hubungan ini, terutama dengan tidak terlihat terlalu berpihak pada China dalam isu-isu yang sensitif seperti krisis Taiwan. Prinsip "bebas aktif" dalam kebijakan luar negeri Indonesia harus dijaga, dan Indonesia harus mendorong dialog damai melalui mekanisme multilateral seperti ASEAN.
Meskipun demikian, penting bagi Indonesia untuk terus memperkuat hubungan ekonomi dengan China, sembari mencari diversifikasi pasar agar tidak terlalu bergantung pada satu pihak. Ketergantungan yang berlebihan pada salah satu kekuatan besar dapat menempatkan Indonesia dalam posisi rentan jika terjadi guncangan geopolitik. Prabowo juga perlu menjalin kerja sama yang lebih luas dengan negara-negara lain di kawasan untuk mengurangi risiko dari ketegangan di Selat Taiwan.
Konflik di Selat Taiwan, meskipun tampaknya jauh, memiliki potensi dampak langsung terhadap keamanan Asia Tenggara, termasuk Indonesia. Prabowo, dengan latar belakang militer, memahami pentingnya memperkuat pertahanan nasional, terutama di tengah meningkatnya ketegangan di kawasan. Penguatan kapabilitas militer Indonesia, terutama dalam pengawasan maritim dan pertahanan udara, sangat penting untuk menjaga keamanan teritorial di tengah ketidakpastian geopolitik.
Kerja sama militer dengan negara-negara seperti Jepang, Korea Selatan, dan Australia dapat menjadi langkah penting dalam meningkatkan kesiapan pertahanan Indonesia. Selain itu, peningkatan latihan militer gabungan dengan negara-negara tetangga akan memperkuat postur pertahanan Indonesia di kawasan. Hal ini diperlukan untuk memastikan Indonesia tetap siap menghadapi segala kemungkinan yang muncul dari krisis geopolitik di Asia-Pasifik.
Saat Prabowo Subianto memulai masa jabatannya sebagai Presiden, ia akan menghadapi tantangan besar dalam mengelola perubahan geopolitik yang sedang berlangsung, dengan krisis Selat Taiwan sebagai salah satu ujian terberatnya. Prabowo harus menjalankan kebijakan luar negeri yang pragmatis, proaktif, dan berimbang, dengan menyeimbangkan kepentingan ekonomi dan keamanan Indonesia. Di tengah ketegangan ini, Indonesia harus tetap memegang prinsip "bebas aktif," sembari menjaga hubungan baik dengan China dan komunitas internasional lainnya.
Melalui pendekatan yang cermat, Indonesia dapat menjadi kekuatan yang relevan dalam menjaga stabilitas di kawasan Asia-Pasifik, sambil melindungi kepentingan nasionalnya di tengah dinamika global yang semakin kompleks. Kepemimpinan Prabowo akan sangat menentukan arah kebijakan Indonesia dalam merespons ketegangan di Selat Taiwan dan potensi dampaknya bagi Indonesia.
Virdika Rizky Utama, Peneliti PARA Syndicate dan Dosen Hubungan Internasional President University.
Sumber PilihanEditor: Muhammad Faizin
