Perkembangan ekonomi politik ASEAN kontemporer semakin sulit dipahami jika terus diletakkan dalam kerangka integrasi regional klasik. Dalam satu dekade terakhir, ASEAN tidak bergerak menuju pembentukan komunitas ekonomi atau sosial yang kohesif, melainkan semakin berfungsi sebagai arena kontestasi geo-ekonomi global yang diatur oleh kepentingan rezim domestik dan dinamika kapitalisme internasional.
Pertumbuhan ekonomi yang relatif stabil, peningkatan arus investasi asing langsung, dan perluasan jaringan perdagangan sering dipresentasikan sebagai keberhasilan ASEAN. Namun, di balik indikator makro tersebut, tersimpan konfigurasi kekuasaan yang mempertahankan ketimpangan, melemahkan perlindungan tenaga kerja, dan membatasi kapasitas kawasan untuk mengoreksi dampak sosial dari integrasi ekonomi.
Dalam konteks ini, kegagalan ASEAN bukan hanya terletak pada isu hak asasi manusia, tetapi juga pada ketidakmampuannya menyediakan regional public goods seperti perlindungan tenaga kerja lintas batas, standar sosial minimum, dan mekanisme mitigasi risiko ekonomi regional.
Secara teoretis, ekonomi politik ASEAN dapat dibaca melalui kombinasi embedded mercantilism dan dependent development. Negara-negara anggota secara aktif memfasilitasi akumulasi kapital melalui kebijakan pro-investasi dan integrasi pasar, tetapi tetap menjaga kontrol politik domestik agar stabilitas rezim tidak terganggu. Relasi negara dan bisnis menjadi fondasi utama political settlements di kawasan ini, di mana kebijakan ekonomi dirancang untuk mengamankan kepentingan koalisi elite yang menopang kekuasaan politik dan proses akumulasi.
Dalam kerangka tersebut, institusi regional tidak pernah dimaksudkan untuk menjadi penyeimbang kekuasaan domestik, melainkan instrumen koordinasi minimal yang memungkinkan pertumbuhan ekonomi berlangsung tanpa mengancam koalisi elite nasional. ASEAN merepresentasikan apa yang oleh banyak akademisi disebut sebagai institutional minimalism, yakni desain kelembagaan yang sengaja tipis, tidak koersif, dan menghindari kapasitas redistributif. ASEAN bukanlah proyek integrasi sosial, melainkan agregasi kepentingan rezim yang terhubung oleh kebutuhan bersama akan stabilitas dan arus kapital.
ASEAN dalam Orde Geo-Ekonomi Global
Sejak peluncuran ASEAN Economic Community pada 2015, produk domestik bruto gabungan ASEAN meningkat hingga mendekati USD 3,9 triliun pada 2024. Angka ini sering digunakan untuk menegaskan posisi ASEAN sebagai kekuatan ekonomi global yang sedang naik daun. Namun, peningkatan ini tidak diikuti oleh pembentukan institusi regional yang mampu mengintervensi ketimpangan antarnegara atau ketimpangan sosial di dalam negara anggota. Tidak adanya mekanisme redistribusi, standar upah regional, atau perlindungan tenaga kerja lintas batas bukanlah kegagalan desain, melainkan hasil pilihan politik yang disengaja. ASEAN tumbuh tanpa membangun institusi yang mampu mengoreksi ketimpangan internal negara anggotanya, karena koreksi semacam itu berpotensi mengganggu stabilitas koalisi elite domestik.
Perubahan paling signifikan dalam ekonomi politik ASEAN kontemporer muncul dari pergeseran global menuju geo-ekonomi. Rivalitas antara Amerika Serikat dan Tiongkok tidak lagi berfokus pada liberalisasi perdagangan atau ekspansi ideologis, melainkan pada penguasaan rantai pasok strategis, keamanan produksi, dan kontrol atas teknologi serta sumber daya. Dalam konteks ini, ASEAN diposisikan sebagai ruang produksi alternatif, baik sebagai lokasi relokasi manufaktur dari Tiongkok maupun sebagai simpul baru dalam jaringan pasokan global. Negara-negara ASEAN bersaing menarik investasi dengan menawarkan stabilitas politik, kemudahan regulasi, dan fleksibilitas tenaga kerja.
Namun, ASEAN tidak memiliki kapasitas institusional untuk menetapkan aturan main bersama dalam kompetisi ini. Netralitas yang sering diklaim bukanlah pilihan strategis berbasis kekuatan, melainkan refleksi dari keterbatasan kapasitas regional. ASEAN tidak mampu memaksakan standar kolektif terkait investasi, tenaga kerja, atau perlindungan sosial karena setiap negara anggota beroperasi berdasarkan kepentingan rezim masing-masing. Dalam praktiknya, ASEAN lebih berfungsi sebagai ruang negosiasi bilateral yang longgar daripada sebagai aktor regional yang mampu mengarahkan dinamika geo-ekonomi.
Integrasi Ekonomi tanpa Kontrak Sosial Regional
Arus investasi asing langsung memperjelas logika ini. Pada 2024, FDI yang masuk ke ASEAN mencapai sekitar USD 226 miliar, meningkat ketika FDI global justru menurun. Vietnam, Indonesia, dan Thailand menjadi penerima utama, terutama di sektor manufaktur, infrastruktur, dan ekonomi digital. Namun, struktur investasi ini sangat terkonsentrasi pada sektor padat karya dan berupah rendah. Keunggulan kompetitif ASEAN tidak bertumpu pada produktivitas atau inovasi teknologi, melainkan pada biaya tenaga kerja yang murah dan lemahnya perlindungan sosial. Pola ini diperkuat oleh praktik regulatory arbitrage, di mana perusahaan memanfaatkan perbedaan standar ketenagakerjaan dan regulasi antarnegara ASEAN untuk menekan biaya dan memaksimalkan fleksibilitas. ASEAN memenangkan FDI karena murah, bukan karena berhasil melakukan upgrading struktural. Konsekuensinya, pekerja migran dan buruh informal menjadi kelompok yang paling rentan dalam model pertumbuhan ini.
Hubungan ekonomi ASEAN dengan Tiongkok memperdalam ketergantungan struktural tersebut. Sejak 2009, Tiongkok menjadi mitra dagang terbesar ASEAN, dan integrasi rantai produksi semakin intens melalui perjanjian perdagangan bebas dan proyek konektivitas. Integrasi ini memperkuat posisi ASEAN dalam perdagangan global, tetapi sekaligus mengurangi daya tawarnya. Ketika produksi dan logistik ASEAN semakin terikat pada pasar dan perusahaan Tiongkok, ruang untuk menuntut standar sosial dan ketenagakerjaan menjadi semakin sempit. Integrasi produksi membuat ASEAN tidak memiliki leverage yang memadai untuk menegosiasikan perlindungan sosial tanpa risiko kehilangan investasi.
Pendekatan Amerika Serikat terhadap ASEAN melalui strategi friend-shoring juga tidak mengubah logika dasar ini. Meskipun wacana standar tenaga kerja dan praktik bisnis bertanggung jawab sering dikedepankan, Amerika Serikat tidak memiliki insentif untuk mendorong pembentukan kontrak sosial regional di ASEAN. Relokasi produksi ke Asia Tenggara berfungsi memindahkan risiko geopolitik dan ekonomi dari pasar Amerika Serikat ke negara penerima investasi. Risiko sosial ditanggung oleh negara-negara ASEAN, sementara manfaat utama dinikmati oleh perusahaan multinasional dan konsumen di negara maju. Dalam konteks ini, Amerika Serikat memindahkan risiko, bukan membangun kapasitas sosial kawasan.
Di tengah dinamika tersebut, konsep ASEAN centrality berfungsi sebagai mekanisme manajemen konflik, bukan sebagai alat transformasi. Konsensus dan non-interference memungkinkan negara-negara anggota menghindari eskalasi konflik terbuka, tetapi sekaligus menghindari keputusan politik yang menyentuh isu sensitif seperti hak asasi manusia, pekerja migran, dan ketenagakerjaan. Centrality sering digunakan untuk menunda pembahasan isu-isu yang berpotensi mengganggu stabilitas rezim domestik. Dengan demikian, centrality lebih tepat dipahami sebagai mekanisme penundaan, bukan penyelesaian.
Desain ASEAN Economic Community memperkuat pola tersebut. AEC berhasil memfasilitasi arus bebas barang, jasa, dan modal, tetapi sengaja membatasi mobilitas tenaga kerja pada profesi terampil. Buruh kasar dan pekerja domestik tetap terfragmentasi secara nasional, tanpa standar upah atau jaminan sosial regional. Hasilnya adalah pasar tenaga kerja ganda di tingkat regional, di mana modal bergerak bebas sementara manusia tetap terikat oleh yurisdiksi nasional yang timpang.
Migrasi intra-ASEAN menjadi infrastruktur ekonomi yang menopang model pertumbuhan ini. Sekitar 10 hingga 11 juta migran berada di kawasan ASEAN, dengan sekitar 7 juta di antaranya bergerak antarnegara anggota. Negara penerima secara sengaja mempertahankan status sementara pekerja migran, membatasi akses mereka terhadap hak politik dan perlindungan sosial. Status sementara ini berfungsi sebagai alat kontrol yang menjaga fleksibilitas tenaga kerja dan menekan daya tawar kolektif buruh. Migran diperlakukan sebagai variabel ekonomi, bukan sebagai subjek politik.
Di sinilah political economy of remittances memainkan peran penting dalam menopang stabilitas rezim. Di negara-negara seperti Filipina, Indonesia, dan Myanmar, remitansi dari pekerja migran berfungsi sebagai penyangga makroekonomi dan sosial yang mengurangi tekanan politik domestik. Remitansi menopang konsumsi rumah tangga, memperbaiki neraca pembayaran, dan secara tidak langsung mengalihkan tuntutan penciptaan lapangan kerja domestik dari negara ke pasar tenaga kerja regional. Dengan demikian, remitansi tidak hanya menjadi sumber pendapatan, tetapi juga instrumen stabilisasi politik yang memungkinkan negara menunda reformasi struktural di sektor ketenagakerjaan dan industri.
Ketimpangan upah antarnegara ASEAN memainkan peran sentral dalam mempertahankan sistem ini. Tidak adanya mekanisme konvergensi upah regional memungkinkan perusahaan memanfaatkan arbitrase yurisdiksi, memindahkan produksi ke lokasi dengan biaya tenaga kerja terendah. Ketimpangan ini bukan kegagalan integrasi, melainkan fitur utama yang menghasilkan keuntungan bagi elite ekonomi dan politik.
Keterbatasan Regionalisme dan Politik Stabilitas Rezim
Prinsip non-interference memperkuat konfigurasi tersebut dengan berfungsi sebagai firewall politik. Dengan melindungi kebijakan domestik dari intervensi regional, non-interference membantu mempertahankan rezim otoritarian dan semi-otoritarian, sekaligus menghalangi pembentukan standar sosial lintas batas. Pelanggaran terhadap pekerja migran direduksi menjadi isu bilateral atau administratif, bukan masalah struktural regional. Instrumen ASEAN seperti ASEAN Consensus dan ACTIP lemah bukan karena kurang kapasitas teknis, melainkan karena tidak ada insentif politik untuk membuatnya kuat.
Variasi kapitalisme di Asia Tenggara memperkuat fragmentasi ini. Singapura beroperasi sebagai hub finansial dan logistik dengan kontrol negara yang kuat dan tenaga kerja asing yang dikelola ketat. Vietnam menggabungkan kontrol partai dengan integrasi manufaktur global yang agresif. Malaysia mempertahankan kapitalisme berbasis negara dan patronase dengan ketergantungan besar pada tenaga kerja migran. Indonesia menampilkan kapitalisme koalisi yang ditandai oleh kompromi antara oligarki, birokrasi, dan kepentingan elektoral. Thailand beroperasi dalam kerangka kapitalisme yang sangat sensitif terhadap instabilitas politik. Variasi ini membuat harmonisasi sosial regional hampir mustahil, karena setiap model kapitalisme memiliki kebutuhan dan batas politik yang berbeda.
Siklus politik domestik semakin mempersempit ruang kebijakan regional. Pemilu di Indonesia mendorong kebijakan populis yang menghindari isu migran. Transisi politik dan ketidakpastian di Thailand memperlemah kapasitas negara untuk mengambil komitmen regional. Krisis berkepanjangan di Myanmar menciptakan sumber migrasi paksa dan trafficking yang tidak tertangani. Di Kamboja, patronase politik dan ketergantungan investasi memperkuat resistensi terhadap standar sosial. Political business cycles ini menjelaskan mengapa negara-negara ASEAN cenderung defensif terhadap isu tenaga kerja lintas batas.
Ketegangan perbatasan antara Thailand dan Kamboja pada 2025 menjadi ilustrasi konkret kegagalan regional tersebut. Bentrokan yang menimbulkan korban jiwa, pengungsian besar, serta gangguan energi dan logistik menunjukkan bagaimana isu keamanan dengan cepat bertransformasi menjadi risiko ekonomi. ASEAN gagal merespons secara kolektif, bahkan ketika kepentingan ekonominya sendiri terancam. Contoh serupa terlihat dalam krisis Myanmar pasca-2021 dan penanganan pengungsi Rohingya yang berulang kali ditolak oleh negara-negara ASEAN, serta dalam praktik deportasi massal pekerja migran di Malaysia ketika tekanan domestik meningkat.
Fenomena forced criminality di kawasan Mekong memperlihatkan konsekuensi ekstrem dari integrasi ekonomi tanpa integrasi regulasi. Di lokasi seperti Sihanoukville di Kamboja dan Myawaddy di Myanmar, pertumbuhan ekonomi berbasis kasino, ekonomi digital, dan zona ekonomi khusus berkembang lebih cepat daripada kapasitas tata kelola negara. Pekerja migran direkrut melalui utang dan penipuan, lalu dipaksa bekerja dalam jaringan kriminal lintas batas. Kriminalitas mengisi kekosongan regulasi regional yang ditinggalkan oleh institutional minimalism ASEAN.
Dalam konteks ini, tekanan eksternal sering lebih efektif daripada mekanisme ASEAN. Regulasi rantai pasok Uni Eropa, kewajiban due diligence perusahaan multinasional, serta risiko reputasi dan pembiayaan menciptakan insentif nyata bagi perubahan. Namun, ketergantungan pada governance eksternal juga menciptakan paradoks baru. ASEAN menjadi lebih responsif terhadap pasar eksternal daripada terhadap warganya sendiri, memperdalam ketergantungan normatif dan mengurangi otonomi kebijakan kawasan.
Keseluruhan analisis ini menunjukkan bahwa ASEAN kontemporer adalah arena kontestasi geo-ekonomi global yang dikelola melalui political settlements domestik yang berakar pada relasi negara dan bisnis. Pertumbuhan ekonomi ditopang oleh fleksibilitas tenaga kerja dan migrasi, sementara perlindungan buruh tetap berada di pinggiran. Sistem ini dipertahankan karena menguntungkan stabilitas rezim dan arus investasi. Oleh karena itu, advokasi yang efektif tidak cukup mengandalkan norma atau tekanan eksternal semata. Advokasi harus menarget kontradiksi internal koalisi elite, terutama titik lemah yang berkaitan dengan stabilitas politik dan keberlanjutan arus investasi. Di sanalah ruang perubahan paling realistis dalam ekonomi politik ASEAN kontemporer berada.
Sumber PilihanEditor: Muhammad Zunus
