Ada tanda-tanda bahwa reaksi anti-pengungsi yang sedang berlangsung di kawasan ini dipicu oleh upaya aktor-aktor domestik untuk mendapatkan keuntungan politik.
Sebuah skenario mengerikan saat ini sedang berlangsung di Aceh, yang ditandai dengan manipulasi politik dan krisis kemanusiaan yang sedang berkembang. Para pengungsi Rohingya yang baru saja tiba, sebuah kelompok yang mengalami penganiayaan tanpa henti dan tidak memiliki kewarganegaraan, telah berada di tengah-tengah badai sosial-politik yang melampaui batas-batas negara. Ketegangan mencapai puncaknya pada 27 Desember lalu, ketika ratusan mahasiswa bertindak lebih jauh, menyerbu tempat penampungan sementara untuk pengungsi Rohingya di sebuah pusat konvensi di ibukota Aceh, Banda Aceh.
Peristiwa di Aceh ini, yang dipelopori oleh para aktivis mahasiswa yang memiliki hubungan dekat dengan para politisi lokal, menjadi simbol dari tren global yang mengkhawatirkan di mana kelompok politik sayap kanan secara licik mengeksploitasi kerentanan masyarakat untuk kepentingan politik.
Rohingya, kelompok etnis yang sebagian besar beragama Islam dari Myanmar bagian barat, telah lama menghadapi penindasan di tanah air mereka, yang disorot oleh serangan kejam militer Myanmar pada tahun 2017. Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) telah menggambarkan peristiwa tersebut sebagai "contoh nyata dari pembersihan etnis." Setelah diusir dari negara mereka sendiri dan masuk ke kamp-kamp pengungsian besar di Bangladesh, banyak dari mereka yang mencoba mencari perlindungan di berbagai negara lain, termasuk banyak dari mereka yang mendarat di Aceh, di ujung barat Indonesia.
Dengan sejarah konflik dan pemahaman yang bernuansa pengungsian, Aceh pada awalnya memberikan empati kepada orang-orang tanpa kewarganegaraan ini. Namun tahun ini, dengan kedatangan Rohingya dalam jumlah yang tidak biasa melalui jalur laut, narasi tersebut dengan cepat bergeser karena unsur-unsur politik tertentu melihat adanya kesempatan untuk memanipulasi sentimen publik.
Salah satu tokoh penting dalam pergeseran narasi di Aceh adalah Warija Arismunandar, mahasiswa di STAI Al Washliyah Banda Aceh, yang menjadi terkenal lantaran perannya sebagai koordinator protes menentang kehadiran Rohingya, termasuk pengusiran paksa para pengungsi dari tempat penampungan mereka pada akhir Desember lalu. Keterlibatan Warija lebih dari sekadar koordinasi, mencerminkan keterlibatan yang lebih dalam dengan tokoh-tokoh politik lokal.
Warija adalah koordinator dan anggota kunci dari Barisan Muda Hadi Surya (BMHS), sebuah kelompok mahasiswa yang memiliki hubungan dekat dengan politisi Hadi Surya, ketua Partai Gerindra Aceh Selatan. Hadi Surya mencalonkan diri sebagai calon anggota DPR Aceh pada pemilihan umum bulan depan, di Dapil Aceh nomor 9. Lebih lanjut, Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto juga mengatakan akan menjadi beban bagi Indonesia bila menampung Rohingya. “"Jadi tidak begitu fair kalau kita harus menerima semua pengungsi itu menjadi beban kita," kata Prabowo di Aceh (26/12/2023).
Hubungan ini mengindikasikan adanya kesengajaan untuk mengobarkan sentimen xenofobia demi kepentingan politik. Strategi seperti ini mencontohkan taktik populisme sayap kanan, yang berusaha menjelek-jelekkan kelompok tertentu, seperti pengungsi Rohingya, untuk menggalang dukungan dan mengalihkan perhatian dari masalah yang lebih besar dan sistemik.
Lanskap ekonomi Aceh, yang ditandai dengan berbagai tantangan seperti terbatasnya peluang pembangunan dan tingkat pengangguran yang tinggi, menjadikannya tempat berkembang biak yang subur bagi xenofobia. Keputusasaan ekonomi yang dirasakan oleh banyak orang di wilayah ini dapat dirasakan dan mengarah pada pencarian kambing hitam tanpa adanya solusi yang konstruktif. Dalam skenario ini, Rohingya, yang sudah terpinggirkan dan rentan, menjadi sasaran empuk. Warija dan rekan-rekan politiknya tampaknya telah memanfaatkan ketidakpuasan ekonomi ini, dengan membingkai para pengungsi sebagai ancaman bagi ekonomi dan tatanan budaya Aceh. Narasi semacam itu sangat sederhana namun cukup efektif, mengalihkan perhatian publik dari akar penyebab kesengsaraan ekonomi mereka dan mengarahkannya pada populasi yang rentan.
Implikasi dari politik manipulatif seperti itu sangat luas. Di Aceh, mereka menjadi preseden yang berbahaya di mana elemen-elemen sayap kanan mengeksploitasi kerentanan ekonomi dan sosial untuk menghasut kebencian dan kekerasan. Taktik ini tidak hanya terjadi di Indonesia, tetapi juga di seluruh dunia, di mana kelompok-kelompok yang terpinggirkan secara rutin dijelek-jelekkan dan disalahkan atas masalah-masalah yang terjadi di suatu negara. Namun, dampaknya di tingkat lokal ada dua: hal ini memperparah penderitaan dan marjinalisasi para pengungsi Rohingya dan secara bersamaan menjadi ancaman besar bagi nilai-nilai demokrasi dan komitmen hak asasi manusia di Indonesia secara keseluruhan.
Situasi di Aceh merupakan pengingat yang jelas tentang interaksi yang kompleks antara politik nasional dan krisis kemanusiaan global. Skenario ini menunjukkan kebutuhan mendesak akan adanya upaya bersama dari komunitas internasional untuk tidak hanya memenuhi kebutuhan kemanusiaan yang mendesak bagi Rohingya, tapi juga untuk menangkal munculnya politik xenofobia dan populis.
Situasi ini juga menimbulkan kekhawatiran serius terhadap lanskap politik Indonesia, terutama menjelang pemilihan umum pada tanggal 14 Februari mendatang. Eksploitasi krisis pengungsi Rohingya untuk kepentingan politik mencerminkan tren yang mengkhawatirkan dalam politik Indonesia, di mana kesuksesan pemilu semakin diupayakan melalui manipulasi krisis kemanusiaan. Tanggapan masyarakat Indonesia terhadap taktik manipulatif ini akan menjadi sangat penting dalam menentukan arah masa depan demokrasi Indonesia.
Narasi yang digunakan oleh tokoh-tokoh seperti Warija, di mana pengungsi digambarkan sebagai ancaman atau beban, merupakan penyederhanaan yang berbahaya yang mengabaikan kompleksitas migrasi global dan hak-hak dasar para pengungsi. Narasi ini, meskipun secara politis bijaksana, berkontribusi pada iklim permusuhan dan ketakutan, yang semakin meminggirkan kelompok-kelompok yang sudah rentan dan mengikis prinsip-prinsip belas kasih dan empati dalam kebijakan publik.
Lebih jauh lagi, krisis ini menggarisbawahi pentingnya mekanisme dan kerja sama internasional yang kuat dalam menangani krisis pengungsi. Penderitaan Rohingya di Aceh merupakan pengingat bahwa tidak ada satu negara pun yang dapat mengatasi tantangan tersebut secara sendirian. Hal ini membutuhkan komitmen yang lebih kuat dari komunitas internasional untuk menegakkan prinsip-prinsip suaka dan perlindungan bagi mereka yang melarikan diri dari penganiayaan dan kekerasan. Organisasi internasional, pemerintah, dan masyarakat sipil harus bekerja sama untuk memberikan solusi yang berkelanjutan bagi para pengungsi sekaligus mengatasi akar permasalahan yang menyebabkan terjadinya pengungsian, seperti konflik, penganiayaan, dan kemiskinan.
Pendekatan kolaboratif ini juga harus berfokus pada upaya melawan informasi yang salah dan ujaran kebencian yang memicu sentimen dan kebijakan xenofobia. Pendidikan dan kampanye kesadaran publik sangat penting dalam menantang narasi yang merendahkan martabat pengungsi dan membenarkan perlakuan buruk terhadap mereka. Pada akhirnya, respons terhadap krisis di Aceh dan situasi serupa di seluruh dunia harus didasarkan pada komitmen terhadap martabat manusia, hukum internasional, dan tanggung jawab bersama untuk melindungi dan mendukung mereka yang paling rentan di antara kita.
Sumber PilihanEditor: Muhammad Zunus
