Asal-usul Malari: Malapetaka 15 Januari 1974

Jakarta, titimangsa 15 Januari 1974. Kunjungan Perdana Menteri Jepang Kakuei Tanaka memicu unjuk rasa besar yang disebut “Malari” (Malapetaka Lima Belas Januari). Dipimpin oleh mahasiswa, demonstrasi itu memprotes dominasi investasi asing dalam perekonomian Indonesia. 

Akan tetapi secara umum, mahasiswa juga menggugat praktik korupsi dalam birokrasi, militer, dan penahanan besar-besaran dan pemberangusan atas kebebasan berbicara, kebebasan pers, dan kebebasan berkumpul; pemerintah Republik Indonesia menutup rupa-rupa perusahaan media, serta menahan para redakturnya dan mahasiswa pemimpin unjuk rasa. Respons keras itu bermaksud mereduksi pelbagai komentar kritis dalam pemberitaan, yang tetap bertahan hingga titik terendahnya sejak senjakala kekuasaan Presiden Sukarno.

Arti penting kunjungan simbolik ini–penetrasi ekonomi Jepang ke perkotaan Indonesia dalam bidang-bidang seperti peralatan listrik dan kendaraan saat itu sudah semakin nyata–dalam konteks persaingan antara Sumitro dan Ali Murtopo, serta salah perhitungan Sumitro atas dampak keamanan keputusannya sendiri dalam membebaskan protes para mahasiswa terhadap korupsi, serta apa yang mereka lihat sebagai pengaruh tidak wajar yang dimainkan oleh para tokoh senior seperti Ali dan Sujono Humardani, berakibat pada demonstrasi-demonstrasi besar.

Tanda-tanda persaingan di kalangan elite pun mulai tampak–yang paling mencolok adalah upaya-upaya kelompok Departemen Pertahanan Keamanan (Hankam) reformis yang pelan-pelan bergabung di sekitar Panglima Kopkamtib Sumitro. Kelompok ini sangat dipengaruhi oleh nilai-nilai Partai Sosialis Indonesia (PSI), yang sangat ingin mempertahankan dan memelihara profesionalisme Angkatan Darat (apalagi kini dengan siap sedianya dana resmi untuk menjalankan hal ihwal itu) serta menghimpun dukungan dari kalangan para perwira muda yang memiliki pendidikan akademis–maupun basis yang lebih luas.

Kelompok ini pada prinsipnya berupaya membatasi gerak bebas yang diberikan Presiden Soeharto pada kelompok Ali Murtopo/Sujono Humardani khususnya, serta para perwira “politik” dan “keuangan” pada umumnya–yang berusaha keras memperluas kekuasaan AD dalam politik, bisnis, dan masyarakat umumnya; selain telah memetik manfaat cukup besar dari strategi-strategi patronase politik Presiden Soeharto.

Peristiwa Malari ini dengan cerkas berubah menjadi kerusuhan terbuka (yang praktis dimanfaatkan oleh kelompok besar kaum miskin dan papa Jakarta), mengakibatkan tewasnya 11 orang, terluka beratnya hampir 200 orang, dan ditahannya lebih dari 800 orang, serta meluasnya kendaraan dan bangunan yang dirusak (termasuk dibakarnya showroom Astra Motor Corp di pusat kota Jakarta, serta pusat perbelanjaan Senen pada hari berikutnya). Presiden Soeharto pun terpaksa menggunakan helikopter untuk mengantar keberangkatan pulang tamu perdana menterinya ke bandar udara pada pagi tanggal 17 Januari 1974.

Spekulasi Sumitro untuk mempermalukan Ali dan Sujono ternyata berbalik membawa katastrof ketika kerusuhan itu menjadi tidak terkendali. Motif-motif Sumitro pun sampai kini masih tetap belum jelas; penggunaan demonstrasi-demonstrasi itu mungkin juga menjadi alasan untuk menahan Ali dan Sujono, dan mengakhiri karier politik mereka, dengan tujuan merebut status–tidak diragukan lagi–sebagai orang kedua paling kuat dalam rezim Soeharto–dan bahkan, mungkin juga menggunakan situasi itu sebagai batu loncatan untuk rencana yang lebih besar, yakni menggeser Sang Presiden sendiri (tuduhan yang dibantah dengan sengit oleh Sumitro).

Apa yang diperkirakan Sumitro sebagai wujud ketidaksenangan rakyat terhadap Ali dan Sujono ternyata berkembang menjadi momok keamanan nan serius dan bahkan mungkin meningkat menjadi sesuatu yang lebih mencekam seandainya dia meneruskan spekulasinya.

Soeharto pun bereaksi cerkas terhadap kerusuhan 15-16 Januari yang memalukan itu, yang dia akui kemudian sebagai akibat dari pergumulan kekuasaan antara bagian-bagian dari angkatan darat (Sumitro cs.) dengan Ali dan Sujono, di mana kedua pihak sama-sama bersalah.

Segera mungkin Presiden Soeharto memimpin pertemuan kabinet yang intinya membahas krisis itu, sekembalinya dari mengantar Tanaka ke bandar udara. Sumitro praktis dipecat sebagai panglima Kopkamtib pada akhir Januari, dan bulan Maret dipaksa untuk mengundurkan diri dari jabatan sebagai wakil panglima Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ABRI).

Berbeda dengan pola normal bagi para perwira yang melanggar batas dan kemudian digeser, Sumitro menolak tawaran Soeharto untuk posisi duta besar di Washington, Amerika Serikat. Mereka yang dekat dengan Sumitro dalam kelompok Hankam, terutama Sutopo Yuwono, Kharis Suhud, dan Sayidiman, juga disingkirkan dari jabatan-jabatan yang berpengaruh dan disisihkan ke jabatan duta besar serta tugas-tugas serupa yang ringan dan tanpa kekuasaan.

Sanksi ringan yang dikenakan terhadap mereka, selain keputusan Soeharto untuk mengganti Sumitro dengan Surono sebagai wakil panglima Angkatan Bersenjata, menunjukkan kekhawatiran Soeharto, bahwa aspirasi yang mereka wakili memiliki dukungan luas di kalangan ABRI–yang akan berarti tindakan yang sangat awut-awutan bila dia menghadapinya terlalu keras. 

Soeharto juga menggunakan kesempatan pertemuan dengan para wartawan senior untuk membantah keras laporan-laporan, bahwa dia atau keluarganya, terutama Ibu Tien, memiliki hubungan dengan perusahaan-perusahaan besar.

Soeharto juga mengambil pelbagai langkah cerkas guna memperbaiki kekosongan kelembagaan yang terjadi. Sudomo ditugaskan menjalankan kendali operasional Kopkamtib yang, setelah Soeharto mengangkat kembali dirinya sebagai panglima, kini dia pantau dengan awas untuk memastikan bahwa lembaga itu tidak lagi meneruskan kemandirian yang dimilikinya saat di bawah kepemimpinan Sumitro.

Wewenang kekuasaan Ali Murtopo yang tampak tidak terkendali itu pun dibatasi, setidaknya dalam arti bahwa kredibilitas dan keandalannya di mata bosnya berkurang–meski Ali atau yang lain yang sepaham dengan Sujono dan Suryo tetap saja dekat dengan Soeharto.

Soeharto, yang tampak terkejut dengan akibat dari pertarungan berkanjang pertama di dalam elite militer ini, juga berupaya membersihkan jajaran keamanan dan intelijen guna menguatkan cengkeraman kekuasaannya–dan untuk mengintegrasikan kegiatan-kegiatan mereka secara lebih ketat di bawah kendalinya.

Benny Murdani, yang sudah berserah diri dan tampaknya nyaman dengan jabatan diplomatisnya di Korea Selatan, dengan cepat dipanggil pulang. Bertemu dalam kesempatan singkat dengan Soeharto, dia diberi tahu bahwa ada “masalah kepemimpinan”, dan diinstruksikan menduduki posisi sebagai wakil kepala G-1 di Hankam guna menyelesaikan aspek-aspek intelijennya. 

Yoga Sugama, yang dibiarkan santai sebagai wakil Indonesia di PBB sejak 1971 setelah skandal kecil yang menimbulkan perselisihan dengan Soeharto, juga dipanggil pulang untuk mengepalai Badan Koordinasi Intelijen Negara (Bakin) menggantikan Sutopo Yuwono. 

Guna mengalihkan perhatian publik dari pertengkaran antar elite tentara, penyebab kerusuhan itu ditimpakan pada para pendukung partai-partai lama PSI dan Masyumi. Sejumlah warga sipil yang dituduh sebagai agitator ditahan atas tuduhan subversif, termasuk tokoh-tokoh yang ada hubungannya dengan PSI, seperti Sarbini Sumawinata dan Subadio Sastrosatomo; sebagian dari mereka, termasuk para pemimpin mahasiswa Hariman Siregar dan Syahrir, dijatuhi hukuman penjara yang lama sementara yang lainnya dibui tanpa proses peradilan selama lebih dari dua tahun.

Kalakian, Soeharto mengeluarkan instruksi presiden yang melarang anggota ABRI dan pegawai pemerintah memasuki tempat-tempat perjudian, pelacuran, kelab malam, dan tempat-tempat mandi uap, serta membatasi hak-hak istimewa resmi mereka. Lebih umum lagi, Soeharto bersiap memperkenalkan langkah-langkah anyar sejenis sistem perekonomian nasionalis, yang dirancang untuk meredakan santernya kecaman yang dilancarkan atas tindakan-tindakan para asistennya maupun arah kebijakan perekonomian.

Hanya sepekan sesudah kerusuhan itu, tampaknya atas instruksi langsung dari Presiden, perubahan-perubahan pun diterapkan guna memperketat persyaratan investasi asing, beserta lingkup maupun cara-cara beroperasinya, dan guna membantu pengusaha pribumi dalam keikutsertaan dan kepemilikan bisnis.

Soeharto juga berupaya mendisiplinkan gaya hidup para perwira serta membatasi impor barang-barang konsumsi yang mencolok, dan memperbaiki tingkat hidup para serdadu biasa yang sikap ramah mereka terhadap para demonstran mahasiswa mulai mengundang kekhawatiran.

Pada Mei 1975, misalnya, Soeharto memberlakukan pembatasan terhadap registrasi mobil-mobil mewah impor, dalam rangka menggalakkan “cara hidup semenjana”  dan juga agar orang-orang kaya tidak lagi memamerkan kekayaan mereka. 

Yang lebih spesifik, pada akhir Januari 1974, Soeharto menghapus lembaga Asisten Pribadi (Aspri) Presiden yang beranggotakan empat orang itu, yang di mata banyak kalangan kelas menengah Indonesia merupakan simbol isolasi congkak pemerintah Orde Baru. Sementara itu,  Panggabean dan Yoga Sugama ditugaskan melakukan perjalanan ke luar negeri yang dimaksudkan untuk meyakinkan kembali para investor akan keamanan komitmen-komitmen mereka.

Terpenting dari semua ini, Soeharto menyadari bahaya biut yang timbul jika persaingan di kalangan elite tentara terus dibiarkan menggelegak tanpa henti dan apalagi, mengizinkan mereka yang dekat dengan dirinya memiliki landasan kekuasaan dalam menjalankan kebijakan publik, bahkan yang secara samar-samar terpisah dari kemudahan darinya tetapi yang dengan Soeharto ia pun tidak pernah membuat kesalahan yang sama lagi. 

Sementara gaya pemerintahan Soeharto yang terdahulu diwarnai oleh kecenderungan ke arah sikap pasif dan mengambang pada saat keadaan berjalan normal, kiwari dia mulai menyadari bahwa dia harus selalu, dan untuk seterusnya, awas secara politis maupun manajerial.

Walhasil, struktur kekuasaan menyempit yang jauh lebih ketat lagi pada puncak Orde Baru, di mana Soeharto menempatkan dirinya sebagai manajer utama. Para penasihat tetapnya benar-benar dibuat sadar, bahwa jabatan mereka sepenuhnya bergantung pada itikad baik Presiden. Mereka tidak memiliki basis politik maupun kekuatan militer, tak punya sumber pengaruh apa pun kecuali yang diberikan Soeharto kepada mereka.

Sementara mereka saling bersaing, laksana atom-atom bebas yang mengelilingi nukleus, dalam memperoleh perhatian dan kemurahan hatinya–Soeharto kadang-kadang mendorong persaingan di antara mereka untuk menguji pelbagai gagasan dan kebijakan-kebijakan serta untuk memastikan terpeliharanya semacam ketegangan kreatif di dalam jajaran mereka–mereka dibuat sama sekali tidak boleh melupakan dari mana sumber status, jabatan, maupun pengaruh mereka berasal. Mereka menyadari bahwa, sekali fungsi mereka sebagai agen-agen Soeharto sirna, atau bahkan yang lebih penting lagi, sekali kepercayaan Soeharto kepada mereka menguap, mereka sudah tidak punya masa depan politik lagi.

Arkian, insiden Malari semakin memperkuat alasan Presiden Soeharto, itu pun kalau dia memerlukannya, untuk meneruskan pembangunan Orde Barunya yang bersifat korporatis itu. Unsur utama keberhasilan Soeharto dalam mengatasi krisis politik 1973-4 ialah arus pesat pendapatan dari minyak, yang mendanai anggaran belanja negara manapun mengatasi berkurangnya sumber pembiayaan pemerintah Orde Baru–dengan kemampuan belanja untuk berbagai proyek besar yang tidak pernah dibayangkan sebelumnya. 

Minyak bumi tidak saja memberi peluang lebih baik kepada para anggota elite Orde Baru dalam melakukan transaksi bisnis, tetapi juga memompakan uang ke seluruh perekonomian serta menyediakan infrastruktur dan lapangan kerja dengan skala yang jauh lebih besar, khususnya di kalangan kelas menengah urban. 

Minyak membantu Soeharto memperoleh apa yang kelak dijuluki istilah “keabsahan kinerja”. Tanpa minyak, situasinya mungkin merupakan bencana bagi perencanaan maupun struktur rezimnya. Akan tetapi, pada saat yang sama, boom minyak ini sangat melemahkan pengaruh para teknokrat dalam menentukan arah kebijakan perekonomian. Pada saat uang minyak mengalir melimpah, peran sentral mereka di lingkup pembuatan kebijakan perekonomian pun menyurut drastis.