Pengunduran diri Airlangga Hartarto sebagai Ketua Umum Partai Golongan Karya (Golkar) menjadi cerminan nyata dari krisis demokrasi yang kian memburuk di Indonesia. Golkar, yang awalnya dibangun sebagai wadah bagi aspirasi politik masyarakat Indonesia dari berbagai lapisan, kini telah mengalami transformasi drastis menjadi alat oligarki politik yang lebih mementingkan kepentingan segelintir elit daripada kepentingan rakyat.
Fenomena ini bukan hanya menyiratkan kemerosotan internal dalam tubuh Golkar, melainkan juga memperlihatkan bagaimana demokrasi kita telah disandera oleh kekuasaan yang terkonsentrasi di tangan beberapa individu berpengaruh.
Partai Politik sebagai Alat Oligarki dan Personifikasi Kekuasaan
Partai Golkar, yang dalam sejarah politik Indonesia sering disebut sebagai "partai pohon beringin" karena dianggap mampu menaungi berbagai kepentingan, kini lebih mirip dengan pohon yang akarnya mulai lapuk dan rapuh. Jika dulu Golkar dikenal sebagai partai dengan basis massa yang luas, kini ia justru terperangkap dalam cengkeraman oligarki yang menjadikannya sebagai alat kekuasaan. Dalam perspektif teori oligarki yang dikemukakan Robert Michels, kita melihat bagaimana "Iron Law of Oligarchy" (1911) bekerja dalam kasus Golkar. Michels menyatakan bahwa dalam setiap organisasi, terutama yang berskala besar seperti partai politik, terdapat kecenderungan kekuasaan akan terkonsentrasi pada segelintir elite yang kemudian mengendalikan seluruh organisasi sesuai dengan kepentingan mereka sendiri.
Lebih dari itu, fenomena yang terjadi di Golkar tidaklah unik. Hampir semua partai besar di Indonesia saat ini menghadapi permasalahan serupa: partai-partai ini telah menjadi milik perorangan atau personifikasi dari tokoh-tokoh tertentu yang mengendalikan seluruh arah dan kebijakan partai. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) dengan Megawati Soekarnoputri, Partai Demokrat dengan Susilo Bambang Yudhoyono, Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) yang sangat identik dengan Prabowo Subianto, hingga Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) yang semula wadah aspirasi politik kiai-kiai Nahdlyin kini mewujud kuasa tunggal di tangan Muhamaimin Iskandar. Semuanya ini menunjukkan gejala serupa: kekuasaan partai disamakan dengan kekuasaan individu.
Personifikasi partai politik ini adalah bentuk nyata dari "penyanderaan" partai oleh kepentingan pribadi atau keluarga elite tertentu. Ketika partai-partai politik menjadi milik pribadi, fungsi demokratis mereka untuk mewakili kepentingan publik dan menawarkan alternatif kebijakan kepada masyarakat menjadi tergerus. Partai-partai ini tidak lagi menjadi alat demokrasi yang dinamis dan representatif, tetapi berubah menjadi alat untuk mempertahankan dan memperluas kekuasaan pribadi dari figur-figur sentral tersebut.
Manipulasi Demokrasi dalam Konteks Politik Pragmatis
Keputusan Airlangga untuk mundur dari posisi Ketua Umum Golkar hanya beberapa bulan sebelum transisi kepemimpinan dari Presiden Joko Widodo ke presiden terpilih Prabowo Subianto, menandakan adanya dinamika politik yang sangat pragmatis di balik layar. Golkar, di bawah kepemimpinan Airlangga, memainkan peran kunci dalam memastikan kelancaran suksesi kepemimpinan, yang juga mencakup pencalonan Gibran Rakabuming Raka sebagai wakil presiden mendampingi Prabowo—sebuah langkah yang jelas-jelas mencerminkan ketundukan terhadap kekuasaan daripada pemenuhan aspirasi rakyat.
Demokrasi dalam konteks ini bukan lagi tentang representasi dan partisipasi, melainkan tentang bagaimana kekuasaan dapat diatur dan dipertahankan oleh segelintir elite. Manipulasi terhadap proses politik, seperti yang terjadi dengan pencalonan Gibran yang mengandalkan perubahan aturan oleh Mahkamah Konstitusi, menjadi bukti bahwa demokrasi kita telah tereduksi menjadi sekadar prosedur tanpa esensi. Apa yang disebut oleh teoretisi demokrasi sebagai "demokrasi prosedural" kini lebih tepat disebut sebagai "demokrasi manipulatif," di mana aturan main diubah untuk melayani kepentingan elite, bukan rakyat.
Fenomena ini menimbulkan kekhawatiran besar terhadap masa depan demokrasi Indonesia. Partai politik yang seharusnya menjadi pilar utama demokrasi justru berubah menjadi alat untuk melanggengkan kekuasaan. Ketika partai-partai besar seperti Golkar tunduk pada kepentingan oligarki dan menjadi personifikasi kekuasaan individu, maka fungsi kontrol terhadap pemerintah yang seharusnya dilakukan oleh partai oposisi menjadi lemah. Demokrasi tanpa oposisi yang kuat adalah demokrasi yang cacat, yang berisiko tinggi terhadap otoritarianisme terselubung.
Lebih jauh, dominasi elite dalam partai politik seperti Golkar memicu ketidakpercayaan publik terhadap sistem politik secara keseluruhan. Ketika publik merasa bahwa partai-partai politik hanya melayani kepentingan segelintir orang di puncak kekuasaan, bukan aspirasi mereka, maka legitimasi demokrasi itu sendiri mulai runtuh. Hal ini bisa menyebabkan apatisme politik, di mana masyarakat merasa bahwa partisipasi politik mereka tidak akan membawa perubahan yang signifikan.
Reformasi Politik
Menyelamatkan demokrasi Indonesia dari cengkeraman oligarki dan personifikasi partai politik memerlukan reformasi politik yang mendalam. Pertama, perlu ada regulasi yang lebih ketat terhadap pendanaan partai politik untuk memastikan bahwa partai-partai ini tidak menjadi sandera kepentingan elite. Kedua, harus ada upaya serius untuk memperkuat mekanisme akuntabilitas internal dalam partai politik, sehingga pemimpin partai tidak bisa begitu saja tunduk pada tekanan eksternal atau mengabaikan kepentingan konstituen mereka.
Selain itu, pendidikan politik bagi masyarakat juga harus ditingkatkan untuk menciptakan pemilih yang lebih kritis dan sadar akan hak-hak mereka. Sebuah demokrasi yang sehat memerlukan masyarakat yang tidak hanya terlibat dalam proses pemilu, tetapi juga aktif mengawasi dan menuntut pertanggungjawaban dari para pemimpin yang mereka pilih.
Kita harus menyadari bahwa pengunduran diri Airlangga Hartarto dan kondisi Golkar saat ini adalah peringatan keras bagi kita semua bahwa demokrasi adalah sesuatu yang harus terus diperjuangkan, bukan sesuatu yang dapat diterima begitu saja. Demokrasi bukan hanya soal prosedur, melainkan tentang esensi: representasi, partisipasi, dan keadilan. Jika partai politik besar seperti Golkar terus-menerus menjadi alat oligarki dan personifikasi kekuasaan individu, maka masa depan demokrasi kita akan suram.
Sebagai bangsa, kita harus mengambil pelajaran dari krisis ini dan berkomitmen untuk memperjuangkan demokrasi yang benar-benar mewakili kepentingan rakyat, bukan hanya segelintir elite. Pohon beringin mungkin telah tumbang oleh penguasa, tetapi demokrasi harus tetap berdiri kokoh, ditegakkan oleh kekuatan rakyat, bukan oleh permainan kekuasaan.
Baca artikel terkait PERSPEKTIF atau kumpulan tulisan dari VIRDIKA RIZKY UTAMA
Sumber PilihanEditor: Muhammad Zunus
