Asap Hitam itu Nyata, Bung! Di Jalanan juga Algoritma Tagar Gerakan Sipil

Ratusan mahasiswa di sejumlah kota membakar ban bekas di jalan depan gedung eksekutif dan legislatif, termasuk di ibukota, Jakarta. Asap hitam membubung ke angkasa. Sorak sorai generasi Indonesia Emas 2045 itu mengiringi aksi tersebut dengan lagu-lagu perjuangan yang membakar semangat hingga malam tiba, menyatu dengan kegelapan. 

Sementara, di media sosial tagar #KaburAjaDulu dan #IndonesiaGelap bekerja cepat, mesin algoritma membawanya ke semua penjuru mata angin. Sebuah pesan bermakna baru telah tiba, bulan madu telah usai, bekerja keraslah tanpa mencekik rakyat. 

Turun ke jalan dengan jaket almamater adalah kisah heroik yang harus dicatat, sebagai mahasiswa pada masanya, pernah turun ke jalan melakukan protes terhadap penguasa. Walaupun pemahaman terhadap isu yang diprotes mungkin terbatas, solidaritas dengan rekan-rekan yang berani tampil di depan dengan orasi berapi-api menjadi pendorong utama. Ketidakadilan memang disadari telah terjadi, amanat rakyat yang baru saja dipindahkan ke penguasa sudah berbalik arah. 

Penguasa harus segera menyadari bahwa di media sosial, aspirasi tentang ketidakadilan, kesejahteraan, dan kemakmuran menjadi viral setiap saat melalui tagar-tagar gerakan sipil. Hal ini tidak akan berhenti sampai apa yang dikehendaki terealisasi, apa yang diprotes mesti didengar dan dipahami, hingga gendang telinga pecah akan sulit terhenti. Gerakan mahasiswa ditambah hadirnya media sosial, membuat Indonesia segera merayakan protes demi protes setelah pesta usai. Poster-poster kreatif dari arena demonstrasi segera menjadi jejak digital, seperti Makan Uang Rakyat Gratis, Oke Gas-Oke Gas, Mana Gas! kini mudah dicari di media sosial. Protes ini mesti didengar mumpung hari masih pagi dan terang. Indonesia belum gelap. 

Ini adalah alarm bagi penguasa agar tidak diabaikan dengan amanat yang telah diberikan. Protes terhadap pemangkasan anggaran-anggaran penting, yang diamanatkan undang-undang merupakan tindakan yang perlu dipertimbangkan agar tidak dinilai inkonstitusional. Ada kekhawatiran  mandeknya pergerakan ekonomi di tengah masyarakat. Kontras dari itu, proyek mercusuar berdasarkan kehendak politik yang belum berbasis riset diluncurkan secara meriah. Jangankan berbasis riset, dana riset juga ikut dipangkas hingga tak berbekas. 

Tindakan pemerintah memangkas dan memindahkan anggaran negara kali ini memang membutuhkan kejelasan yang bisa diterima rakyat. Sayangnya, penjelasan demi penjelasan dari pihak yang otoritatif menjadi sangat membingungkan. Sebaliknya meningkatkan kekhawatiran bahwa negara sedang dijalankan secara brutal, amanat rakyat sudah dilupakan. Padahal semua itu perlu kejelasan di ruang publik tanpa perlu ada yang dirahasiakan segala maksud tujuan baik dari pemerintah. 

Pada alam keterbukaan informasi hari ini, diperlukan pemikiran dan komunikasi yang elegan untuk memahami kehendak rakyat. Sekalipun niatnya baik belum tentu bisa diterima jika tidak ada komunikasi yang baik dalam menyampaikan pemikiran itu. Tulisan ini seperti hendak mengajarkan itik berenang penguasa segala ada, segala pakar sudah tersedia. Sayangnya, kekuasaan dan kepentingan politik telah menundukkan kepakaran. 

Terhadap pemangkasan anggaran demi efisiensi pada dasarnya adalah hal biasa di awal tahun namun kali ini memang beda dan sangat besar, melalui alasan pengalihan ke dana program lebih produktif dan bermanfaat secara ekonomi. Sayangnya, itu pula yang menjadi gelombang protes. Sehingga yang ditangkap publik menjadi, pengalihan dana ke program lebih produktif justru sebenarnya sedang tidak produktif. Laksana menambal baju lapuk dengan kain lapuk lainnya. Harapan terhadap pemimpin baru adalah jalan baru bukan mengganggu jalan yang sudah ada. 

Sektor layanan publik, pendidikan dan kesehatan sebagaimana diamanatkan undang-undang, harus diprioritaskan bukan dipangkas. Tidak dipangkas saja masih kurang apalagi dipangkas. Tindakan dengan perspektif ekonomi semata sering kali menelantarkan perspektif kepentingan yang berpihak pada rakyat. Hal ini akan berdampak negatif pada kesejahteraan masyarakat. Mereka meminta pemerintah untuk mengkaji ulang kebijakan tersebut dan memastikan efisiensi anggaran tidak mengorbankan hak-hak dasar rakyat. Pemerintahan baru ini tidak boleh egois, mestilah segera kaji ulang. Lalu tampil segera di depan publik, katakanlah sejujurnya apa yang terjadi. Gunakan bahasa yang elegan (qaulan baligha, qaulan syadida, qaulan layyina, qaulan ma'rufa, qaulan karima, waulan maysura). Kurangi Bahasa yang kurang elok didengar, inilah yang diharapkan agar bisa menyiram asap hitam di angkasa Indonesia. Bukan ndasmu!