Hikayat Soeharto Bangun Kekuasaan: Jiwa Pejuang Saya Muncul

Begitu Soeharto memegang jabatan kepala negara secara resmi titimangsa 27 Maret 1968, gaya politiknya mulai merujuk ke arahan baru. Soeharto memandang tugasnya sebagai presiden adalah untuk mengubah masyarakat dengan cara sebaik-baiknya, sehingga dapat mengakhiri masa kecabuhan dan perpecahan, serta mengembalikan ketertiban serta kepastian dalam bidang sosial politik. 

Tak pelak lagi, dalam hal ihwal ini Soeharto terbantu oleh terlepasnya ketegangan luar biasa yang telah mencengkeram kehidupan sosial politik sejak pertengahan 1965; malar-malar, trauma masa pascakudeta itu sendiri adalah faktor penting dalam menciptakan sebuah ketertiban sosial yang secara ideologis jauh lebih datar serta sangat gabir dan lamban.

Teka-teki seputar posisi sandiwara Soekarno sebagai Presiden mulai lekas menghilang, dan tidak lama kemudian, Soekarno menjalani tahanan rumah (karantina politik, kalau menurut istilah yang digunakan Soeharto) di istana Bogor. 

Hak Soekarno untuk menggunakan jabatan kepresidenan beserta hak liyan yang berkelindan dengan jabatan itu dilucuti oleh Soeharto pada Mei 1968; fotonya tidak lama kemudian menghilang dari kantor-kantor pemerintah. 

Soeharto melarang Soekarno menggunakan istana negara di Jakarta untuk merayakan ulang tahunnya yang ke-66. Titimangsa 29 Juni 1968, pemerintah mengeluarkan sebuah pernyataan bahwa Soekarno tidak lagi menjadi presiden dan tidak diizinkan menggunakan gelar Kepala Negara dan Presiden Republik Indonesia (Legge 2003).

Dengan caranya yang khas, Soeharto mulai benar-benar berkanjang mempelajari pengetahuan dan kemahiran yang dibutuhkan sebagai presiden. 

Retorika revolusioner yang awalnya sering Soeharto gunakan untuk membela diri atas tindakannya pada 1 Oktober 1965 kiwari telah hilang sepenuhnya, digantikan oleh mantra ideologi lainnya, yaitu Pancasila dan modernisasi/pembangunan, yang menekankan ketahanan mental dan kebenaran sikap dalam mengatasi kepelikan.

Pada Juni 1968, Soeharto membentuk Kabinet Pembangunan yang perdana; perihal tersebut menunjukkan fokus perhatian utamanya adalah pembangunan. Soeharto berbeda jauh dengan Soekarno. Soeharto tidak pernah duduk di bangku kuliah dan dia dibesarkan dalam rumah tangga Jawa tradisional (Dwipayana & Ramadhan KH 1989). 

Prioritas Soeharto ialah pencapaian stabilitas politik dan ekonomi dengan cara menghancurkan gerakan kiri serta melaksanakan program reformasi yang berorientasi pertumbuhan ekonomi. Sebagian penasihat utama presiden adalah para ekonom lulusan Amerika Serikat yang kemudian masyhur sebagai Mafia Berkeley, tetapi kabinetnya juga diisi para pelarian PRRI, termasuk Sumitro Djojohadikusumo, yang dulu menjadi penghubung utama antara pemerintah AS dengan Pemerintahan Revolusioner Republik Indonesia (Kahin & Kahin 1995). 

Sumitro pulang dari eksil dan diangkat menjadi Menteri Perdagangan dalam kabinet Soeharto. Tim para ekonom ini merancang Rencana Pembangunan Lima Tahun yang mulai dijalankan tahun 1969, dengan sasaran meningkatkan produksi pertanian serta suplai pangan murah. Disokong bantuan asing dari Amerika Serikat dan Jepang, pemerintah Orde Baru juga melaksanakan pembangunan infrastruktur secara kunjung, yang imbasnya segera terasa pada 1970-an (Bevins 2022).

Kebijakan tersebut mencakup investasi besar dalam program Revolusi Hijau untuk mewujudkan swasembada pangan di Indonesia, yang melibatkan penggunaan pupuk serta pestisida dalam jumlah besar. Soeharto juga mengajak para pengusaha keturunan Tionghoa, serta Bob Hasan dan lainnya yang masyhur sebagai kelompok "cukong”. Mereka bekerja serta dengan pemerintahan Soeharto untuk membangun kepentingan bisnisnya dalam proses yang sangat simbiotis: mereka memperkaya diri sendiri sekaligus para pejabat Orde Baru, tapi juga turut berkontribusi menyokong pilar legitimasi rezim, yakni pembangunan ekonomi (Vatikiotis  1999).

Tidak lama kemudian, sebuah tim antikorupsi yang dipimpin bekas Perdana Menteri Wilopo dan beranggotakan antara lain Mohammad Hatta, merilis laporan tentang praktik korupsi yang merajalela di institusi militer serta birokrasi. Anggota keluarga presiden sendiri diduga terlibat; investigasi atas aktivitas bisnis Ibu Tien Soeharto menghasilkan temuan yang mencurigakan. Akan tetapi, laporan tim tersebut tidak mendapat respons apa pun dari pemerintah (Noer 1990).

Seiring mendorong konglomerat keturunan Tionghoa agar mendukung agenda ekonominya, pemerintah Soeharto pada sisi lain juga berhadapan dengan apa yang disebutnya sendiri sebagai “Masalah Cina”. Hubungan Indonesia dengan Republik Rakyat Tiongkok dibekukan karena pendirian teguh antikomunis Orde Baru, dan juga sebagai respons pemerintah Tiongkok terhadap pembunuhan massal serta dugaan pembantaian etnis Tionghoa yang mengiringi peristiwa tersebut oleh militer Indonesia. 

Pemerintah Indonesia awalnya bimbang dengan pilihan sikapnya sendiri, namun pada akhirnya mengimplementasikan kebijakan diskriminatif terhadap kelompok masyarakat keturunan Tionghoa, termasuk pemaksaan program asimiliasi serta penghapusan identitas kultural mereka. Selain itu, pemerintah juga terus-menerus sengaja menyoroti pelbagai perbedaan sosial-historis etnis Tionghoa dengan kelompok masyarakat lain di Indonesia, serta mempertahankan posisi ekonomi mereka agar selalu rapuh dan bergantung kepada rezim Orde Baru (Suryadinata 1997).

Kala Soeharto mengambil alih kekuasaan, dia berjanji akan menyelenggarakan pemilihan umum pada 1968, tetapi rencana tersebut ditunda demi kepentingan menjaga stabilitas politik dan kelangsungan program ekonomi Orde Baru yang baru saja berjalan.

Pemilu Indonesia yang kedua terlaksana titimangsa 3 Juni 1971 dan menjadi momen politik penting bagi masa depan Soeharto. Melalui Pemilu 1971 tersebut, rezim Soeharto dinilai “mengabaikan retorika demokrasi populis” sepenuhnya, setelah peran militer dan tekanan politik dijadikan inti dalam sistem patrimonial Orde Baru (Liddle 1992).

Sebelum pemilu, pemerintah mewajibkan semua pegawai negeri, termasuk tentara, untuk menyatakan loyalitas kepada pemerintah dan melepaskan semua hubungan dengan partai politik mana pun. Pegawai negeri juga didorong untuk bergabung dengan Golongan Karya (Golkar), yang dibentuk pada Oktober 1964 oleh para pemimpin Angkatan Darat sebagai sebuah lembaga koordinasi yang dalam perkembangannya menjadi federasi organisasi antikomunis. Tahun 1967, pemerintah mengumumkan bahwa Golkar akan menjadi partai pemerintah, dan oleh sebab itu, menjadi “kendaraan politik elektoral rezim otoriter” Orde Baru (Reeve 2013).

Hasil Pemilu 1971 langsung di Indonesia setelah penghancurkan PKI dan partai-partai pro-Soekarno. Golkar memenangkan 65,6 persen dari total kursi di parlemen, NU 18,7 persen, dan PNI hanya meraih 6,9 persen (Ward 2024).  Pemerintah mengartikan hasil tersebut sebagai konfirmasi atas rencananya untuk menyingkirkan partai-partai lama secara sekaligus, dan membatasi jumlah partai menjadi tiga; hal tersebut memaksa semua partai Islam melebur ke dalam Partai Persatuan Pembangunan (PPP), sementara parta-partai nasionalis, sekuler, dan Kristen bergabung dalam Partai Demokrasi Indonesia (PDI). Golkar menjadi partai ketiga dan partai terbesar sepanjang periode kekuasaan Orde Baru, dan memenangkan setiap pemilu sejak 1977 hingga 1997. 

Sepanjang dekade berikutnya, pemerintah Soeharto melanjutkan pembatasan politik dan pembungkaman atas suara kritis, seiring agenda pembangunan diteruskan. Boom minyak awal 1970-an, yang dipicu oleh Perang Arab-Israel pada Oktober 1973, mengakibatkan kenaikan harga minyak dunia sebesar 430 persen antara 1972 hingga 1974. Perihal ini membuat persentase kontribusi minyak dalam total nilai ekspor Indonesia naik dari 30 persen tahun 1966 menjadi 74 persen pada 1974. 

Momen kenaikan harga minyak dunia sangatlah pas, terutama karena masyarakat, khususnya para pengusaha pribumi, mulai merasa khawatir dengan pertumbuhan investasi asing di Indonesia. Dengan pendapatan dari boom minyak, pemerintah tidak perlu lagi bergantung kepada investasi asing untuk membiayai Rencana Pembangunan Lima Tahun (Repelita) tahap kedua (1974-1979) dan untuk melaksanakan berbagai program guna membantu pengusaha pribumi, pemberian subsidi, dan program sosial (Robison 2008).

Total investasi asing yang disetujui sepanjang 1967 hingga 1972 adalah sekira AS$2 miliar, dengan peningkatan signifikan selama dua tahun terakhir pada periode tersebut. Dibanding negara-negara tetangga, taraf penanaman modal asing langsung tersebut sebetulnya tidak terlalu tinggi namun kecepatan pertumbuhannya tampak kentara, terutama di Jakarta. Seperti dilaporkan oleh para analis pada waktu itu, Jakarta telah berubah. Berbagai hotel bertingkat meninju langit ibu kota, pasar-pasar anyar dan jalan-jalan lebar pun dibangun.

Pada Januari 1974, kunjungan Perdana Menteri Jepang Kakuei Tanaka memicu unjuk rasa besar yang disebut ‘Malari” (Malapetaka Lima Belas Januari). Dipimpin oleh mahasiswa, demonstrasi tersebut memprotes dominasi investasi asing dalam perekonomian Indonesia. Akan tetapi secara umum, mahasiswa juga menggugat praktik korupsi dalam birokrasi, militer, dan pemerintah.

Orde Baru merespons unjuk rasa tersebut dengan penahanan besar-besaran dan pemberangusan atas kebebasan berbicara, kebebasan pers, dan kebebasan berkumpul; pemerintah menutup rupa-rupa perusahaan media, serta menahan para redakturnya dan mahasiswa pemimpin unjuk rasa. Respons keras tersebut bermaksud mereduksi komentar-komentar kritis dalam pemberitaan, yang tetap bertahan hingga titik terendahnya sejak senjakala kekuasaan Soekarno.

Kalakian, konsep andalah Presiden Soeharto adalah kesabaran, kekeraskepalaan, dan perhitungan–mendesak maju tatkala melihat celah, bertahan ketika kesempatan tertutup, membuat rancangan untuk mengenyahkan dan menyingkirkan pengacau atau penghambat nan potensial. 

Terkadang, sikapnya ini mendatangkan kritik bagi Soeharto: bahwa dia terlalu bergeming, rendah hati, atau tidak tegas. Seperti yang dikemukakan oleh seorang teknokrat, “Ada satu hal yang telah saya pelajari selama bekerja sama dengan Presiden: memegang teguh tujuan utama seraya melakukan pelbagai manuver untuk menyelesaikan masalah” (Elson 2001: 166). 

Dalam melakukan itu, Soeharto berhasil menoreh reputasi sebagai seseorang tiran yang sukses, seseorang yang pada akhirnya mampu memberi hasil yang diharapkan. sebagaimana pernah dinyatakannya, “jiwa pejuang saya muncul”.