Dari Orde Baru ke Era Pendengung: Kepemimpinan Indonesia yang Membusuk

Indonesia selalu membanggakan dirinya sebagai rumah besar yang dihuni ratusan juta jiwa. Akan tetapi bila kita masuk lebih dekat, kita akan melihat bahwa rumah itu penuh retakan di dinding, genteng bocor, dan jendela yang ditutup tirai mewah agar tetangga tidak melihat kehancuran di dalamnya. Kursi-kursi berdebu di ruang tamu masih dipakai untuk pidato panjang yang menjanjikan kemakmuran, sementara di dapur anak-anak menanak nasi yang semakin mahal. Rakyat di serambi menunggu pemimpin yang tidak datang atau mungkin datang hanya untuk sekadar berpamitan menuju istana yang lebih nyenyat.

Kita menyebut negeri ini demokrasi, tetapi demokrasi yang kita kenal sering kali berwajah laksana pasar malam: hiruk-pikuk lampu, suara bising pengeras suara, dan janji-janji murahan yang dijual seperti tiket arisan. Jiwa kepemimpinan di balik panggung itu seperti yang dibayangkan oleh para filsuf dari Konfusius hingga Plato, dari Rousseau hingga Hannah Arendt, sudah lama hilang. Yang tersisa hanyalah tubuh-tubuh pemimpin tanpa roh: mereka bernafas, berbicara, tersenyum di baliho, tetapi di balik mata mereka hanya ada ruang kosong.

Buku Philosophy and Leadership: An Evolution of Leadership from Ancient Times to the Digital Age (2024) karya Lukasz Sulkowski, dkk., mengingatkan kita bahwa kepemimpinan bukanlah sekadar praktik teknis, melainkan pertanyaan eksistensial: Why—mengapa seseorang memimpin, mengapa sebuah keputusan dibuat, mengapa sebuah visi dijalankan. Namun di negeri ini, “mengapa” telah ditukar dengan “berapa”: berapa suara, berapa kursi, berapa proyek, berapa kontrak. Dari Homo Lidericus yang seharusnya tumbuh sebagai manusia dengan kesadaran kepemimpinan, kita beralih pada Homo Transaksionalis, yaitu makhluk yang tahu cara menghitung untung-rugi tetapi buta pada keadilan.

Filsafat Kepemimpinan yang Terlupakan

Konfusius pernah menulis bahwa seorang pemimpin sejati adalah Junzi, manusia teladan yang memimpin bukan dengan tongkat besi, melainkan dengan kebajikan: Ren (cinta kasih), Yi (keadilan), dan Li (kesopanan). Walakin di Indonesia, teladan moral pemimpin sering kali maherat, tergantikan ritual pencitraan. Kita tidak lagi dipimpin oleh kebajikan, melainkan oleh kalkulasi elektoral.

Cobalah lihat wajah politik kita: berapa banyak pemimpin daerah yang jatuh bukan karena gagal memimpin, melainkan karena rasuah yang dipertontonkan seperti lakon komedi? Kekuasaan di sini bukanlah amanat, melainkan panggung sandiwara tempat setiap aktor memperebutkan peran utama. Padahal, filsafat Timur mengajarkan bahwa seorang pemimpin sejati adalah orang yang "tidak terlihat", yang memimpin dengan memberi contoh, yang keberadaannya tidak menindas tetapi mengilhami.

Plato, dalam Republik, bermimpi tentang “raja filsuf”: sosok yang menuntun masyarakat dengan kebijaksanaan dan cinta pada kebenaran. Namun di republik kita, raja filsuf tidak pernah lahir. Yang tumbuh adalah raja jalan pintas, yang memerintah dengan koalisi pragmatis, yang menukar idealisme dengan kursi, yang mengajarkan pada generasi muda bahwa politik adalah bisnis paling menguntungkan.

Kepemimpinan yang berakar pada etika dan kebijaksanaan sudah lama tertinggal di halaman-halaman buku sejarah. Kita lupa bahwa Bung Hatta pernah menolak mobil dinas karena merasa rakyat masih lapar; kini kita melihat pejabat berebut mobil mewah sebagai simbol prestise. Kita lupa bahwa Bung Sjahrir menulis bahwa demokrasi adalah ruang berpikir bebas; kiwari kita melihat demokrasi dipenjarakan dalam algoritma media sosial.

Jika filsafat kepemimpinan mengajarkan integritas sebagai fondasi, maka di Indonesia integritas hanyalah poster kampanye. Kita hidup di negeri yang pernah melahirkan pemimpin dengan moralitas sebagai panji, tetapi kini lebih sering mendengar pemimpin berkata dengan wajah tanpa malu: “semua bisa diatur.”

Dari Machiavelli ke Orde Baru

Machiavelli menulis Il Principe bukan untuk mereka yang bermimpi tentang surga keadilan, melainkan untuk mereka yang ingin berkuasa, yang percaya bahwa tujuan menghalalkan segala cara. Ia menulis bahwa seorang penguasa lebih baik ditakuti daripada dicintai. Sebuah nasihat yang kiwari bergaung seperti doa kelam di jalan-jalan sejarah Indonesia.

Orde Baru adalah buku catatan Machiavelli yang dijilid ulang dengan kertas lokal. Tiga dasawarsa lebih, negeri ini dijalankan dengan tangan dingin seorang pangeran yang pandai memainkan rasa takut dan harapan. Kekuasaan dibungkus jargon pembangunan, stabilitas, dan pertumbuhan, tetapi di balik semua itu bersembunyi sebuah mesin yang teliti dalam membungkam. Seperti yang diingatkan para filsuf Renaisans dalam buku Philosophy and Leadership, kepemimpinan yang melupakan kebajikan dan hanya memuja pragmatisme akan menjerumuskan masyarakat ke dalam lingkaran kekuasaan yang beku.

Orde Baru mewariskan sesuatu yang jauh lebih berbahaya daripada otoritarianisme: ia merampas “jiwa kepemimpinan” dari bangsa ini. Dalam mesin birokrasi yang dikendalikan dari atas ke bawah, pemimpin tidak lagi dipilih karena integritas, melainkan karena kesetiaan pada kursi yang lebih tinggi. Dalam struktur politik yang penuh kompromi, kepemimpinan tidak lagi berarti melayani, melainkan bertahan.

Tatkala tembok itu runtuh pada 1998, yang tersisa bukanlah ruang kosong yang siap diisi dengan kebajikan baru, melainkan reruntuhan. Generasi setelahnya berdiri di antara puing-puing dan kebingungan, lalu membangun ulang politik dengan bahan-bahan yang sama rapuhnya: uang, patronase, kompromi. Kita kehilangan filsafat kepemimpinan yang menekankan kebajikan, sebagaimana Konfusius mengajarkan, atau keadilan sebagaimana Plato bayangkan. Yang kita warisi dari Orde Baru hanyalah bayang-bayang Machiavelli yang terus hidup dalam ruang parlemen dan meja negosiasi.

Kepemimpinan yang Tak Lagi Visioner

Pencerahan di Eropa pernah meletakkan batu pertama bagi kepemimpinan yang berakar pada akal dan moral. Rousseau menulis perihal kontrak sosial, sebuah perjanjian imajiner di mana rakyat menyerahkan sebagian kebebasan mereka agar dapat hidup bersama dengan adil. Kant mengajarkan imperatif kategoris, aturan emas yang menuntut setiap pemimpin bertindak seolah tindakannya pantas menjadi hukum universal. Kepemimpinan di sana adalah proyek luhur yang tidak sekadar mengatur, melainkan memuliakan martabat manusia.

Namun, di Indonesia, kontrak sosial berubah menjadi kontrak politik jangka pendek. Bukan Rousseau yang berbisik di telinga pemimpin kita, melainkan kalkulator. Bukan Kant yang memandu langkah mereka, melainkan konsultan pencitraan. Demokrasi pasca-Reformasi, yang digadang-gadang sebagai pesta kebebasan, sering kali terasa laksana pasar malam: penuh teriakan, lampu kelap-kelip, dan janji hadiah, tetapi ketika pagi datang, yang tersisa hanyalah sampah plastik berserakan.

Buku Philosophy and Leadership menekankan bahwa kepemimpinan adalah tentang why, tentang alasan moral yang mendasari keputusan. Walakin di sini, “mengapa” selalu tunduk pada “berapa”: berapa suara bisa dibeli, berapa kursi bisa diraih, berapa periode bisa diperpanjang. Visi hanya menjadi ornamen di baliho, kata-kata manis yang menguap begitu tinta tanda tangan menyentuh kontrak koalisi.

Seorang pemimpin visioner seharusnya menyalakan api imajinasi kolektif, tetapi di negeri ini, pemimpin lebih sering memadamkan api dengan air basa-basi. Mereka takut pada pertanyaan, takut pada imajinasi, takut pada rakyat yang terlalu mafhum. Maka lahirlah para manekin politik: berwajah rapi, berpakaian indah, tersenyum kaku di etalase kekuasaan. Mereka tampak seperti manusia, tetapi di dalamnya kosong, hampa, berderit bila disentuh.

Kita hidup dalam demokrasi yang meminjam bahasa rakyat tetapi kehilangan jiwa rakyat. Apa artinya pemilihan umum bila setiap lima tahun kita hanya disuguhi wajah-wajah yang sama, hanya berganti baju partai? Apa artinya janji keadilan sosial bila setiap perdebatan politik lebih mirip transaksi saham daripada renungan moral? Kepemimpinan visioner, yang dulu dijanjikan oleh para filsuf, kini tinggal artefak, tergantung di museum utopia.

Jiwa yang Hilang di Era Digital

Lalu datanglah era digital. Zaman ketika algoritma lebih berkuasa daripada konstitusi, dan pendengung (buzzer) politik lebih berpengaruh tinimbang orator. Kepemimpinan diproduksi di ruang-ruang maya seperti konten hiburan: dipoles dengan filter, dipromosikan dengan iklan berbayar, diulang-ulang sampai publik lupa membedakan kebenaran dan kebohongan.

Kemudian, bagaimana dengan kepemimpinan di era kecerdasan buatan? Pertanyaannya, apakah kita siap menghadapi masa depan ketika pemimpin lebih sibuk mengelola citra digital daripada mengelola keadilan sosial? Di Indonesia, jawabannya tampak jelas: algoritma sudah mengambil alih panggung kepemimpinan.

Kepemimpinan kini diukur bukan dari visi, melainkan dari jumlah followers. Seorang pemimpin dianggap kuat bukan karena keberanian moralnya, melainkan karena ia bisa menjadi trending topic. Politik telah direduksi menjadi branding: paket citra yang dijual seperti produk kosmetik, lengkap dengan slogan, logo, dan jingle kampanye. Apa yang dulunya perjuangan kiwari hanyalah iklan.

Jiwa kepemimpinan benar-benar hilang dalam pusaran ini. Apa artinya etika Konfusius bila ia dikalahkan oleh mesin pendengung? Apa artinya filsafat Plato tentang kebenaran bila kebenaran itu kalah oleh hoaks yang viral? Kita seolah hidup dalam Republik Algoritma, di mana rakyat bukan lagi warga negara, melainkan konsumen data yang perilakunya dipetakan dan dijual.

Ironinya, digitalisasi yang seharusnya membuka ruang partisipasi justru menutup mata kita pada kenyataan. Di balik layar ponsel, kita merasa memiliki suara; padahal, suara kita telah dipilah, dibelah, dan diarahkan oleh mesin. Di sinilah jiwa kepemimpinan itu lenyap: bukan karena tidak ada orang pintar, tetapi karena kebijaksanaan tidak bisa bersaing dengan kecepatan klik.

Negeri ini, yang dulu berharap pada pemimpin yang berjiwa, kini mendapati dirinya dipimpin oleh avatar. Pemimpin hadir di layar setiap hari, tersenyum, menyapa, memposting makan siang mereka, tetapi tidak pernah benar-benar hadir di jalan berlubang, di pasar yang sepi, di sekolah tanpa guru.

Menggali Kembali Jiwa Kepemimpinan

Kita sering diajari bahwa kepemimpinan adalah soal garis keturunan atau kekuatan modal. Kursi kekuasaan di negeri ini diwariskan seperti pusaka keluarga atau diperebutkan seperti tender proyek. Padahal, jika kita kembali pada filsafat evolusi kepemimpinan yang dibicarakan dalam Philosophy and Leadership, kepemimpinan adalah proses adaptasi sosial yang lahir dari kebutuhan, bukan privilese. Darwin mengajarkan seleksi alam, dan di ranah kepemimpinan, seharusnya yang bertahan adalah mereka yang mampu menyesuaikan diri dengan tuntutan keadilan, bukan yang lihai berakrobat di meja partai.

Namun, kita justru menyaksikan hukum seleksi terbalik: yang naik ke puncak bukanlah mereka yang paling bijak, melainkan yang paling licin. Pemimpin yang seharusnya menolak arus busuk justru belajar berenang di dalamnya. Itulah mengapa jiwa kepemimpinan hilang karena bangsa ini terlalu sering memuja kepintaran politik, bukan keberanian moral.

Sejarah sebenarnya telah memberi kita contoh. Gandhi yang memilih garam sebagai simbol perlawanan, Mandela yang memilih penjara tinimbang kompromi, Hatta yang menolak mobil dinas saat rakyat masih lapar. Mereka membuktikan bahwa kepemimpinan bukanlah soal fasilitas, tetapi kesanggupan untuk menanggung beban rakyat di bahu sendiri. Tetapi di negeri ini, nama-nama itu lebih sering dipajang di buku pelajaran daripada dijadikan cermin.

Menggali kembali jiwa kepemimpinan berarti berani menolak kenyamanan status quo. Berarti bertanya pada diri sendiri: apakah kita masih mau dipimpin oleh mereka yang pandai berpose, atau kita siap melahirkan pemimpin yang berani mengubah arah? Menggali kembali jiwa kepemimpinan berarti berani melawan logika “berapa” dengan menuntut “mengapa”. Menggali berarti menolak pemimpin yang datang membawa kalkulator, lalu memilih mereka yang datang membawa hati.

Tugas ini bukan hanya milik politisi; ia adalah milik kita semua. Karena kepemimpinan sejati, sebagaimana diingatkan Confucius, bukanlah monopoli istana, melainkan sesuatu yang bisa lahir dari setiap individu yang memilih hidup dengan kebajikan. Jiwa kepemimpinan bisa tumbuh kembali jika rakyat menolak tunduk pada ilusi dan berani menuntut keadilan.

Indonesia masih berdiri. Ia masih disebut “rumah besar” dengan bendera merah putih berkibar di halaman depan. Tetapi rumah ini sunyi, seperti menunggu seseorang yang hilang terlalu lama: jiwa kepemimpinan.

Kita sudah melalui begitu banyak eksperimen: dari raja-raja lokal, kolonialisme, Orde Baru, hingga demokrasi digital. Semua meninggalkan jejak, tetapi tidak semuanya meninggalkan jiwa. Kepemimpinan yang sejati dibangun di atas kebajikan, akal, dan tanggung jawab moral akan selalu tersingkir oleh pragmatisme, oleh ketakutan, oleh ilusi kekuasaan.

Hari ini, kita melihat wajah pemimpin di setiap baliho, di setiap layar gawai. Mereka hadir di mana-mana, tetapi jiwa mereka entah di mana. Barangkali, seperti kata buku Philosophy and Leadership, kita memang hidup di zaman di mana kepemimpinan telah berubah menjadi algoritma. Akan tetapi sekalipun teknologi menciptakan avatar anyar, kita tetap merindukan pemimpin yang berjiwa: yang berani berkata jujur ketika kebohongan menjadi norma, yang berani semenjana ketika kemewahan dipuja, yang berani melawan arus meski ia tahu akan tersapu.

Arkian, jiwa kepemimpinan Indonesia belum mati, tetapi ia sedang bersembunyi, menunggu dipanggil kembali. Rumah ini masih mungkin diperbaiki, retakan bisa ditambal, jendela bisa dibuka, dan udara segar bisa masuk. Namun semua itu hanya mungkin jika kita berani menuntut lebih dari sekadar pemimpin yang bernafas. Kita butuh pemimpin yang benar-benar hidup.