Surakarta dan Gerakan Sarekat Islam 1912-1926: Ketika Rakyat Belajar Mengucapkan 'Tidak'

Embun masih menggantung di rerumputan di sebuah pagi di Surakarta awal abad ke-20, ketika deru kereta api dari jalur Semarang-Vorstenlanden memecah kesunyian. Besi yang beradu dengan besi, suara peluit panjang, dan kepulan asap hitam yang menyebar ke udara menandai sebuah zaman baru. Kota yang dulunya hanyalah pusat keraton dengan ritual-ritual kebesaran kiwari menjadi simpul lalu lintas manusia, barang, dan gagasan. Trem melintas membawa para buruh, Pasar Gede riuh dengan teriakan pedagang Tionghoa dan Jawa, sementara di alun-alun, rapat umum mulai digelar: sebuah tontonan politik modern yang baru saja lahir dari rahim Hindia Belanda.

Zaman bergerak. Begitulah orang menyebutnya. 

Bukan hanya karena trem, kereta api, dan mesin cetak mulai berputar, melainkan karena ada sesuatu yang lebih mendasar: kesadaran baru yang merembes ke setiap sudut kampung dan sawah. Buruh perkebunan menuntut upah, petani memprotes penyewaan tanah yang mencekik, santri mendiskusikan makna keadilan, sementara wartawan muda dengan pena tajam menuliskan kata-kata yang bisa membuat residen Belanda resah semalaman.

Inilah dunia tempat “radikalisme rakyat Jawa” menemukan kawah candradimukanya antara 1912 dan 1926. Sebuah masa yang tidak bisa dipandang hanya sebagai “pra-nasionalisme” atau sekadar transisi menuju Indonesia merdeka. Masa ini adalah dunia tersendiri, sebuah teater tempat rakyat belajar bahasa politik modern: surat kabar, rapat umum, serikat buruh, partai politik, hingga pemberontakan. Dalam riuh yang terkadang tampak silang selimpat itu, rakyat menciptakan sesuatu yang anyar. Sebuah kesadaran kolektif bahwa mereka bukan sekadar penonton dalam sejarah, melainkan pelaku yang mampu mengubah arah zaman.

Esai ini mengajak kita menoleh ke belakang, memasuki jalan-jalan sempit Surakarta, mendengar suara dari pinggiran keraton, dan menyimak desahan buruh tebu yang baru saja mogok. Kita dapat menangkap denyut sebuah dunia yang penuh ambiguitas dari sana: antara ketertiban kolonial dan pemberontakan, antara doa di masjid dan pamflet komunis, antara bahasa Jawa yang lembut dan retorika rapat umum yang berapi-api.

Arena Sejarah

Surakarta awal abad ke-20 adalah sebuah panggung yang penuh paradoks. Di satu sisi, ia adalah pusat tradisi Jawa, tempat berdirinya Keraton Kasunanan dan Mangkunegaran yang mengaku sebagai pewaris Mataram. Ia di sisi liyan adalah ciptaan kolonial Belanda, sebuah kerajaan boneka yang terbelah menjadi Vorstenlanden, yaitu wilayah raja-raja yang tidak lagi berdaulat, melainkan hidup di bawah bayang-bayang gubernur jenderal. Di sinilah, di arena yang penuh lapisan kekuasaan dan kontradiksi ini, radikalisme rakyat mulai berakar.

Geografi Surakarta melukiskan secara telanjang keterbelahan itu. Di pusat kota, alun-alun utara menjadi jantung simbolik kekuasaan tradisional. Di sebelah barat berdiri Masjid Agung dan Kampung Kauman, tempat para santri dan penghulu menggenggam otoritas keagamaan. Tak jauh dari situ, menjulang Benteng Vastenburg sebagai markas militer Belanda yang seakan menjadi bayangan gelap atas seluruh kota. Sementara di sisi utara, Pasar Gede berdenyut sebagai pusat perdagangan Tionghoa, penuh aroma opium, tembakau, dan rempah.

Setiap komunitas di kota ini memiliki ruangnya sendiri, tetapi garis batas di antara mereka rapuh. Priyayi Jawa tinggal di perkampungan yang dikelilingi tembok tinggi, buruh hidup di perkampungan bambu di pinggiran, sementara orang Indo-Eropa dan Belanda menempati rumah-rumah batu bergaya kolonial dengan jalan lurus dan bersih. Tahun 1920, jumlah penduduk Surakarta mencapai 134.000 jiwa: sekitar 5.000 orang Eropa dan Indo, 14.000 orang Tionghoa, 800 orang Arab, dan sisanya mayoritas Jawa.

Namun, yang lebih penting dari statistik adalah bagaimana kota ini menjadi “arena” tempat semua elemen bertemu, bersilang, dan bertarung. Menurut Takashi Shiraishi dalam buku Zaman Bergerak: Radikalisme Rakyat di Jawa, 1912-1926, Surakarta adalah sebuah laboratorium politik: di sinilah bangsawan, buruh, santri, pedagang, wartawan, hingga pemilik perkebunan Belanda bersinggungan. Dari Surakarta pula lahir tokoh-tokoh yang mengaburkan batas ideologi seperti Marco Kartodikromo, Tjipto Mangoenkoesoemo, dan Haji Misbach yang menolak dikotak-kotakkan hanya ke dalam label “nasionalis”, “Islamis”, atau “komunis” (Shiraishi, 2023, hlm. xvi). 

Sejarah kolonial menyebut era ini sebagai zaman rust en orde, ketertiban dan keamanan. Akan tetapi di balik slogan itu, yang sebenarnya terjadi adalah kegelisahan. Sistem sewa tanah memaksa petani hidup dalam tekanan, jaringan perkebunan gula dan tembakau memperdalam ketimpangan, sementara modernisasi transportasi mempercepat arus ide-ide baru. Kereta api yang melintasi Solo bukan hanya mengangkut tebu ke pelabuhan, tetapi juga membawa koran radikal, pamflet, serta kabar pemogokan dari kota lain (Shiraishi, 2023, hlm. 11-16).

Yang disebut “arena” dalam buku ini bukan hanya ruang fisik, melainkan juga ruang simbolik tempat rakyat belajar berbicara dengan bahasa baru. Rapat umum menggantikan bisik-bisik di pojok kampung, mogok menggantikan pasrah, koran menggantikan cerita lisan. Modernitas datang tidak dengan hening, tetapi dengan kegaduhan: suara peluit kereta, suara orator di rapat Sarekat Islam, dan suara mesin cetak yang mencetak ribuan eksemplar koran Doenia Bergerak.

Lahirnya Pergerakan

Tahun 1912, dari Laweyan yang ramai dengan bau lilin batik, Sarekat Dagang Islam berdiri. Dipimpin Haji Samanhoedi, organisasi itu awalnya hanya wadah pedagang untuk melawan dominasi pedagang Tionghoa dan jaringan modal Belanda. Namun dalam waktu singkat, organisasi ini berevolusi menjadi Sarekat Islam (SI) titimangsa 10 September 1912, sebuah gerakan politik rakyat pertama yang menembus batas kota dan desa, buruh dan petani, santri dan pedagang.

SI dengan cepat menjelma menjadi wadah aspirasi rakyat kecil yang mulai menemukan bahasa politik anyar. Rapat umum menjadi ritual baru: ribuan orang berkumpul, mendengar orasi, bersorak, berdebat, dan untuk pertama kalinya merasa menjadi bagian dari sesuatu yang lebih besar daripada desa mereka. H.O.S. Tjokroaminoto tampil sebagai “guru bangsa”: orator yang mampu menyatukan massa heterogen dengan retorika keadilan dan harga diri (Shiraishi, 2023, hlm. 94-107).

Kata-kata tertulis di sisi lain menjadi senjata. Marco Kartodikromo, jurnalis dan penulis novel, mengubah koran menjadi medan pertempuran. Ia menulis dengan naik pitam, menyingkap kebobrokan kolonial, dan menyerang priyayi Jawa yang tunduk pada Belanda. Novel-novelnya, seperti Student Hidjo, memperlihatkan bagaimana modernitas bisa menjadi sekaligus harapan dan ancaman. Pena Marco adalah peluru yang menggetarkan ketertiban kolonial.

Surat kabar dan rapat umum memperluas cakrawala rakyat. Mereka mulai mendengar kabar tentang revolusi di Rusia, mogok di Filipina, perlawanan di Cina. Dunia yang sebelumnya terbatas pada pasar dan sawah kini terbuka. Dengan demikian, zaman pergerakan bukan sekadar transisi menuju nasionalisme, melainkan dunia baru di mana rakyat belajar berbicara dengan bahasa modern.

Zaman Mogok

Tahun-tahun setelah Perang Dunia I membawa inflasi, krisis pangan, dan penderitaan rakyat. Dari penderitaan itu lahir “zaman mogok”. Buruh kereta api, buruh pelabuhan, buruh percetakan, hingga petani mulai menggunakan mogok sebagai bentuk perlawanan. Lema itu, “mogok”, menjadi simbol keberanian rakyat yang menolak tunduk (Shiraishi, 2023, hlm. 147-159).

Di Semarang, seorang anak muda bernama Semaoen muncul sebagai “raja mogok”. Ia memimpin VSTP (serikat buruh kereta api dan trem) dan mengorganisir aksi-aksi yang membuat Belanda panik. Mogok menyebar ke perkebunan tebu, ke desa-desa sekitar Surakarta, bahkan ke percetakan yang mencetak surat kabar radikal.

Dalam pusaran itu, tampil figur unik: Haji Misbach, mubalig yang memadukan Islam dengan komunisme. Ia menulis di Medan Moeslimin, berkhotbah tentang keadilan sosial sebagai bagian dari iman, dan tidak ragu mengutip teori Marx untuk menguatkan argumen. Baginya, iman dan perlawanan bukanlah dua hal yang bertentangan, melainkan dua sisi dari keberanian yang sama (Shiraishi, 2023, hlm. 172-213).
Akan tetapi mogok bukan tanpa harga. Pemerintah menanggapinya dengan penangkapan, pengasingan, dan sensor. Marco, Semaoen, dan Misbach dikejar. Akan tetapi setiap kali satu suara dibungkam, suara lain muncul. Mogok bukan hanya strategi, melainkan pernyataan eksistensial: rakyat menyatakan hidup mereka bukan milik tuan kebun, melainkan milik mereka sendiri (Shiraishi, 2023, hlm. 213-224).

Politik Partai dan Fragmentasi

Gelombang mogok membawa rakyat pada babak baru: politik partai. Energi yang cair mulai dipadatkan dalam organisasi yang disiplin. Centraal Sarekat Islam (CSI) terbelah: kubu Tjokroaminoto tetap moderat, sedangkan kubu Semaoen dan kawan-kawan terdorong pada komunisme. Dari perpecahan itu lahir Partai Komunis Indonesia (PKI), partai modern pertama di Asia yang berani menantang kolonial secara terbuka (Shiraishi, 2023, hlm. 295-334).

Kolonial menanggapi dengan represi. Surat kabar disensor, rapat harus berizin, pemimpin diasingkan. Masa ini disebut “zaman reactie”, zaman reaksi. Namun justru dalam tekanan itu, perdebatan ideologi makin tajam: Islamisme versus komunisme menjadi pertarungan sengit, baik di ruang rapat, koran, maupun masjid (Shiraishi, 2023, hlm. 343-392).

Tiga figur besar menjadi simbol kompleksitas zaman ini: Tjipto Mangoenkoesoemo, dokter modern yang kosmopolitan; Marco, jurnalis berapi-api yang tak kenal kompromi; dan Haji Misbach, mubalig radikal yang menyatukan iman dengan komunisme. Mereka memperlihatkan bahwa garis batas ideologi tidak pernah tegas: nasionalisme, Islamisme, dan komunisme sering kali berkelindan. Fragmentasi itu membuat rakyat terbelah. Apa yang dulunya menjadi arus besar kini pecah ke berbagai sungai kecil. Walakin justru dari fragmentasi itu lahir eksperimen politik modern yang akan membentuk Indonesia di kemudian hari.

Arkian, menjelang 1926, suasana kian mencekam. Represi meningkat, tetapi semangat melawan tak padam. PKI memutuskan mengangkat senjata. Pemberontakan pecah di Banten, Jawa Barat, dan Sumatra. Namun perlawanan itu gagal: ribuan orang ditangkap, ratusan dibuang ke Boven Digoel, kamp pengasingan yang segera menjadi simbol penderitaan dan perlawanan (Shiraishi, 2023, hlm. 413-469).

Surakarta merasakan dampaknya: organisasi bubar, tokoh hilang, koran ditutup. Rakyat dicekam ketakutan, tetapi ingatan tentang rapat umum, mogok, dan orasi tetap hidup. Kegagalan pemberontakan menegaskan betapa kuatnya kolonial, tetapi juga menyingkap keberanian rakyat yang rela bertaruh nyawa demi keadilan. Dari kegagalan itulah lahir warisan: bahwa rakyat bisa bergerak, bisa melawan, dan bisa bermimpi. Radikalisme rakyat mungkin dihancurkan secara fisik, tetapi tak bisa dimusnahkan dari ingatan kolektif.

Sejarah sering ditulis sebagai kisah kemenangan: bangsa yang lahir, negara yang berdiri, pahlawan yang dikenang. Tetapi periode 1912-1926 justru memperlihatkan hal liyan: bahwa sejarah juga dibangun dari kegagalan, represi, dan suara-suara kecil yang nyaris hilang. Rakyat Jawa pada masa itu tidak selalu menang; mereka sering kalah, ditangkap, diasingkan. Namun mereka telah bergerak, dan itu jauh lebih penting.
“Zaman bergerak” bukan hanya sebuah istilah, melainkan sebuah atmosfer: kereta api yang menderu, rapat umum yang berapi-api, khutbah Misbach, tulisan Marco, orasi Tjokro, dan mogok buruh di Semarang. Semua itu membentuk bahasa politik modern yang kelak akan diwarisi oleh generasi berikutnya.

Kita bisa melihat periode ini sebagai mosaik kecil dari sejarah global. Seperti Cina pada 1910-an, Filipina pada 1890-an, atau Malaya pada masa perang, rakyat Jawa menemukan cara baru memandang dunia: tidak lagi sebagai takdir yang tetap, tetapi sebagai sesuatu yang bisa diubah. Mereka belajar mengatakan “tidak” kepada kekuasaan, belajar berbicara dalam bahasa partai, surat kabar, dan mogok.

Kiwari, hampir seabad kemudian, gema itu masih terdengar. Dari jalan-jalan Surakarta yang dulu menjadi arena, dari arsip-arsip kolonial nan kaku, kita mendengar denyut rakyat yang pernah bergerak. Mereka mungkin tak mencapai merdeka pada 1926, tetapi tanpa mereka, kata “Indonesia” takkan pernah menemukan tubuhnya.

Zaman bergerak bukan hanya masa silam. Ia adalah cermin: bahwa setiap generasi akan selalu berhadapan dengan pertanyaan yang sama: apakah kita akan enap, atau bergerak?