Presiden Prabowo Subianto telah mengumumkan kabinet Merah Putih berjumlah 109 anggota. Terdiri dari menteri, wakil menteri, kepala badan, dan kepala lembaga setingkat menteri. Sebagian besar diisi oleh politisi dan tokoh-tokoh yang mendukung kampanye elektoralnya. Langkah ini mengingatkan pada masa akhir kepemimpinan Sukarno, yang pernah membentuk "Kabinet 100 Menteri" untuk memperkuat kekuasaannya dengan mengakomodasi semua kekuatan politik.
Keputusan Prabowo serupa, hampir semua partai politik dilibatkan, yang secara efektif meredam oposisi dan menciptakan potensi ketidakstabilan politik. Kompromi semacam ini menunjukkan kurangnya kepercayaan terhadap perbedaan pandangan politik yang independen.
Pendekatan akomodatif ini juga menimbulkan kekhawatiran serius tentang efektivitas pemerintahan. Meski kompromi politik mungkin memberikan stabilitas jangka pendek, hal ini justru berisiko menciptakan pemerintahan yang lamban dan tidak efektif.
Tidak mudah bagi Prabowo sebab Indonesia saat ini menghadapi berbagai masalah mendesak, seperti pemulihan ekonomi pasca pandemi, peningkatan ketimpangan sosial, dan tantangan dalam pembangunan infrastruktur. Kabinet yang terlalu ‘montok’ dan terpecah oleh berbagai kepentingan politik akan kesulitan menangani masalah-masalah ini dengan fokus dan kecepatan yang diperlukan. Dengan 109 menteri yang mewakili beragam faksi politik dan kelompok kepentingan, proses pengambilan keputusan justru terancam tersendat dan menghambat pelaksanaan kebijakan-kebijakan penting.
Pelajaran dari era Sukarno harusnya menjadi pengingat. Usaha Sukarno untuk mengakomodasi semua kekuatan politik guna mempertahankan kekuasaannya justru memicu pertikaian internal dan melumpuhkan pengambilan keputusan. Prabowo berisiko mengulangi kesalahan ini. Keberagaman kepentingan politik dalam kabinetnya bisa memicu konflik internal yang akan melemahkan kemampuan pemerintah dalam menjalankan kebijakan secara efektif. Pengangkatan pejabat yang didasarkan pada loyalitas politik, bukan kompetensi, hanya akan memperburuk kelemahan pemerintahan, terutama di kementerian-kementerian penting seperti keuangan, kesehatan, dan pendidikan. Kementerian ini membutuhkan pemimpin yang berpengalaman dan memiliki kemampuan untuk mengatasi tantangan kompleks yang dihadapi Indonesia.
Indonesia memerlukan pemerintahan yang efisien dan fokus, yang bebas dari beban negosiasi internal dan pertimbangan faksi politik. Kabinet yang dibentuk atas dasar kompromi politik dapat mengancam akuntabilitas, karena para menteri lebih mengutamakan hubungan politik mereka daripada melayani kepentingan publik. Kondisi ini menciptakan risiko di mana para menteri enggan mengambil keputusan yang berani karena takut mengganggu keseimbangan politik di dalam pemerintahan.
Selain itu, strategi Prabowo juga mencerminkan upaya Sukarno dalam menekan perbedaan pendapat. Dengan melibatkan hampir semua faksi politik dalam kabinetnya, Prabowo menghilangkan peluang munculnya oposisi yang kuat dan independen. Padahal, dalam demokrasi, oposisi yang kuat diperlukan untuk menegakkan akuntabilitas dan memberikan alternatif perspektif. Tanpa oposisi yang efektif, pemerintah berisiko menjadi tidak terkendali, kurang transparan, dan rentan terhadap korupsi. Menekan perbedaan pendapat dapat menghambat diskursus demokratis dan merusak integritas sistem politik.
Kehadiran faksi-faksi yang beragam dalam kabinet juga menimbulkan risiko terhadap kohesi internal. Di tengah banyaknya suara yang saling bertentangan, para menteri mungkin lebih fokus menjaga posisi politik mereka dalam koalisi daripada menjalankan tugas mereka dengan baik. Hal ini dapat menyebabkan kebijakan-kebijakan penting tertunda dan reformasi-reformasi krusial bagi pertumbuhan Indonesia, seperti pengentasan kemiskinan, pembangunan infrastruktur, dan pemulihan ekonomi, gagal dilaksanakan.
Strategi Prabowo yang merangkul berbagai kepentingan politik, seperti yang dilakukan Sukarno, berisiko menciptakan pemerintahan yang lebih fokus pada mempertahankan kekuasaan daripada melaksanakan pemerintahan yang baik. Masa akhir pemerintahan Sukarno, yang diwarnai inefisiensi dan represi terhadap perbedaan pendapat, memperlihatkan bagaimana konsolidasi politik yang berlebihan dapat melemahkan proses demokrasi dan menghasilkan pemerintahan yang tidak efektif. Meskipun langkah Prabowo mungkin menciptakan stabilitas jangka pendek, ia berpotensi merusak prinsip-prinsip dasar demokrasi Indonesia dalam jangka panjang.
Pengangkatan pejabat yang didasarkan pada loyalitas politik ketimbang kompetensi juga sangat berbahaya, terutama di kementerian-kementerian strategis. Indonesia sedang menghadapi tantangan yang sangat kompleks dan mendesak, yang memerlukan pemimpin kompeten dengan keahlian khusus, terutama di sektor kesehatan, pendidikan, dan ekonomi. Jika kementerian-kementerian ini dipimpin oleh pejabat yang tidak memiliki kualifikasi yang memadai, kapasitas mereka untuk melaksanakan reformasi yang penting akan sangat terbatas. Di bidang kesehatan, misalnya, yang masih merasakan dampak pandemi Covid-19, kepemimpinan yang lemah bisa berakibat fatal bagi kesejahteraan masyarakat.
Selain itu, ukuran kabinet yang terlalu besar akan memperumit tata kelola pemerintahan. Pengambilan keputusan menjadi lambat ketika banyak menteri dengan kepentingan politik berbeda harus dilibatkan. Mencapai kesepakatan di antara kelompok yang sangat heterogen ini dapat menunda kebijakan-kebijakan penting, sehingga menghambat kemampuan pemerintah untuk merespons masalah-masalah mendesak seperti pengentasan kemiskinan dan pemulihan ekonomi. Menteri-menteri yang bertanggung jawab di sektor-sektor strategis mungkin lebih memprioritaskan menjaga hubungan politik mereka daripada melaksanakan reformasi yang diperlukan.
Risiko dari pendekatan ini tidak hanya terbatas pada inefisiensi internal. Pemerintahan tanpa oposisi yang kuat dan kabinet yang lebih berfokus pada dinamika politik daripada pelayanan publik berpotensi menciptakan suasana politik yang pasif dan membuka peluang korupsi. Ketika loyalitas politik lebih diutamakan daripada kompetensi, para menteri akan merasa lebih bertanggung jawab kepada patron politik mereka daripada kepada rakyat. Hal ini dapat merusak integritas institusi pemerintah dan mengurangi efektivitas reformasi yang ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat Indonesia.
Ketergantungan Prabowo pada kabinet berbasis kompromi politik untuk menjaga stabilitas mengancam prinsip-prinsip dasar pemerintahan demokratis. Demokrasi yang sehat membutuhkan oposisi yang kuat untuk mengawasi pemerintah dan memastikan akuntabilitas. Tanpa oposisi, peluang munculnya otoritarianisme meningkat, karena tidak ada mekanisme yang efektif untuk meninjau atau menentang kebijakan pemerintah. Dengan melibatkan hampir semua faksi politik dalam kabinetnya, Prabowo menghilangkan resistensi, yang berpotensi menciptakan kekuasaan yang tak terkendali dan merosotnya prinsip-prinsip demokrasi.
Meski strategi ini mungkin dapat menghindarkan konflik politik dalam jangka pendek, ia tidak akan menghasilkan pemerintahan yang efektif dan berkelanjutan. Menekan perbedaan pendapat dan memilih pejabat berdasarkan loyalitas politik alih-alih kompetensi akan melemahkan kemampuan Indonesia untuk menangani isu-isu mendesak. Di sektor-sektor seperti pendidikan dan kesehatan, yang memerlukan reformasi mendesak, pemerintahan yang terlalu sibuk mempertahankan kekuasaan tidak mungkin melakukan perbaikan signifikan yang diperlukan untuk kemajuan bangsa.
Pada akhirnya, keberhasilan pemerintahan Prabowo akan dinilai dari kemampuannya menyeimbangkan kompromi politik dengan tata kelola yang efektif. Meskipun membentuk koalisi luas dapat memberikan stabilitas politik dalam jangka pendek, hal itu tidak boleh mengorbankan efisiensi pemerintahan. Fokusnya harus beralih dari menyenangkan kelompok-kelompok politik menjadi menyediakan kepemimpinan yang efektif dan berorientasi pada hasil. Jika loyalitas politik terus diutamakan daripada meritokrasi, pemerintahan ini berisiko terjebak dalam konflik internal dan gagal menangani kebutuhan mendesak bangsa.
Dengan mengikuti jejak Sukarno yang di masa akhir pemerintahannya menekan perbedaan pendapat melalui kompromi politik, Prabowo menghadapi risiko besar bagi tata kelola dan demokrasi. Meski pendekatan ini dapat meredam konflik politik dalam jangka pendek, ia berpotensi menciptakan pemerintahan yang terlalu lamban dan terpecah untuk berfungsi secara efisien. Di tengah tantangan besar yang dihadapi Indonesia saat ini, Prabowo harus lebih mengutamakan kompetensi dan tanggung jawab daripada mempertahankan kekuasaan. Ukuran sejati kepemimpinannya adalah kemampuan pemerintahannya untuk menghindari kesalahan masa lalu dan menyediakan pemerintahan yang kompeten dan efektif yang sangat dibutuhkan Indonesia.
Sumber PilihanEditor: Muhammad Zunus
