Gus Dur Sejarawan Publik?

Mungkin sebagian dari kita belum mafhum bahwa KH. Abdurrahman Wahid alias Gus Dur (1940-2009) juga seorang sejarawan publik. Sebagai penulis esai nan produktif semasa hidupnya, Gus Dur cukup tertarik untuk meneroka sejarah. Melalui kaca matanya yang jeli, kritis, unik, dan tentu saja kontroversial, sehingga kemungkinan besar banyak orang yang akan tersingahak atau paling tidak tergelitik untuk membaca tafsir dan spekulasinya terhadap sesuatu peristiwa sejarah. 

Masa lalu yang selama ini mungkin sudah ajeg dipercayai sebagai “kebenaran sejarah”, tiba-tiba didekonstruksi Gus Dur, sehingga mau tidak mau membuat kita tergugah untuk melakukan reinterpretasi sejarah. Dalam tulisan ini, saya ingin menadaburkan kolom-kolom sejarah Gus Dur dalam bukunya berjudul Kumpulan Kolom dan Artikel Abdurrahman Wahid Selama Era Lengser (LKiS, 2002).

Menubuatkan sejarah

Dalam membaca sejarah Indonesia (baca: Nusantara), yang tampaknya ingin diingatkan Gus Dur adalah mengenai sejarah panjang pertumbuhan kita sebagai bangsa yang melampaui konsep-konsep “nasionalisme” yang secara teoretis baru dikenal pada akhir abad ke-19. Gus Dur menyiangi kesalahan kita, bahwa bangsa ini telah tumbuh jauh sebelum orang mengatakannya sebagai bangsa modern. 

Namun orang sering lupa dengan pertumbuhan kita, dan orang cenderung menunjuk bahwa dirinyalah yang paling berhak menentukan corak negara-bangsa ini atas klaim keistimewaan agama, etnis, dan ideologi. Artinya, pandangan nasionalisme model ini lebih menunjukkan bobot kekuasaannya tinimbang niat untuk menciptakan sistem kehidupan bersama yang lebih baik dan demokratis. “Mungkinkah terjadi proses demokratisasi yang sebenarnya kalau hanya membicarakan nasionalisme dalam merebut kekuasaan negara...”, tulis Gus Dur. 

Sejarah –sebagaimana juga figur Gus Dur –agaknya memang tak pernah dapat lepas dari kontroversi. Apalagi sejarah yang sudah lama berlalu, ia begitu terbuka akan pelbagai versi tafsiran yang memang tak bisa dihindari. Sebagai contoh, Walisongo yang dalam sejarah disebut sebagai para pemimpin dan da’i yang mengislamkan Tanah Jawa. Tidak saja banyak pakar yang berbeda pendapat mengenai asal-usul sebutan Walisanga itu –ada yang berpendapat “Sanga” berasal dari bahasa Jawa “Songo” yang berarti sembilan; ada yang berpendapat berasal dari kata “sana” yang berarti tempat atau daerah; dan adapula yang berpendapat berasal dari kata Arab “Tsanaa” yang artinya pujian mulia –tetapi juga berbeda perihal pengertiannya.
Ada yang mengatakan bahwa jumlah wali itu memang sembilan (dan sembilan ini sejarawan pun berbeda mengenai siapa saja orangnya dan masa hidupnya). Ada yang mengatakan jumlahnya banyak secara berganti-ganti (model wali abdal); dan adapula yang menyatakan bahwa Walisanga itu semacam lembaga di mana di setiap wilayah ada pejabat walinya. Belum lagi perbedaan tentang dari mana –sebagian –para wali itu berasal, Arab, Samarkand (Uzbekistan), Cina, Sumatra, atau Jawa.

Bahkan, ada seorang penulis sejarah tanah Jawa yang menganggit bahwa dalam kitab Walisanga, wali-wali yang dinyatakan sebagai Walisanga itu hanya ada delapan; selain yang delapan itu disebut Wali Nukba (nuqabaa?). Anehnya, dalam kitab yang syahdan dikarang oleh Sunan Giri II itu, disebutkan –dalam langgam Asamaradana –nama-nama Wali Nukba yang memasukkan juga nama-nama: Ki Ageng Kenanga, Juru Mertani, dan Sultan Agung (1613-1645). 

Contoh liyan juga diwicarakan dalam buku Gus Dur ini adalah sejarah Raden Wijaya yang menurut Ensiklopedia Indonesia (EI) hidup sekira abad ke-13, sementara sumber yang lain menyebutkan tahun 1441-1451. Raja yang disebut-sebut sebagai Brawijaya I, pendiri Kerajaan Majapahit –disebut juga Kertawijaya dan di Babad Tanah Jawi disebut Raden Susuruh –ini, umum disebut-sebut sebagai Raja Hindu-Buddha yang hidup sebelum masa Walisanga.

Alih-alih, menurut Gus Dur, ada ‘tradisi lisan’ yang menyebutkan bahwa raja ini pernah didakwahi oleh Sunan Ampel atau Raden Rahmat, yang menurut EI, wafat pada 1481, atau menurut sumber lain, sekitar tahun 1457 putera Malik Ibrahim al-Magribi ini meninggal dunia pada 1419 (Maulana Malik Ibrahim dan Brawijaya I adalah sama-sama menantu Prabu Kiyan, Raja Campa, yang berarti Sunan Ampel keponakan pendiri Majapahit itu sendiri). 

Nah, meski terkesan aneh, Gus Dur dengan tegas dalam tulisannya membuat spekulasi, bahwa ada kemungkinan Raden Wijaya itu seorang muslim dan keturunan Cina ber-she atau bermarga, Oei –jadi satu she dengan, semisal, Oei Tjeng Hien alias Haji Abdul Karim, tokoh Persatuan Islam Tionghoa Indonesia).
Kisah mengenai pasukan Cina yang bersama-sama Raden Wijaya mengalahkan pamannya Jayakatwang alias Jayakatong bin Narasinga, Gus Dur punya sudut pandang yang berbeda. Bukan Kubilai Khan dan pasukannya yang menyerang Jayakatwang dibantu Raden Wijaya, melainkan Raden Wijaya-lah yang dibantu pasukan Cina di bawah perwira-perwira angkatan laut beragama Islam –sebagaimana Laksamana Ma Chengho/Ma Zenghe, pendiri Singapura. Pendiri ini pun masih harus ditambah dengan perbedaan yang liyan, yaitu tentang motivasi penyerbuan: balas dendam, perluasan kekuasaan, ihwal agama, atau yang lain. 

Cerita-cerita sejarah masa lampau semacam itu masih banyak lagi ditilik dan didedahkan oleh Gus Dur –yang tampaknya juga membaca pelbagai literatur, baik yang ‘baku’ maupun tidak, seperti: Kidung Pararapen, Nagara Kertagama-nya Pujangga Istana Prapanca, Serat Centhini, Serat Cabolek, Babad Tanah Jawi, Babad Diponegoro, Kidung Kebo, Pakem Kajen, dlsb. Selain mengutip pendapat para sejarawan semacam Taufik Abdullah, Jan Romien (Belanda), Charles Issawi (Libanon), Mohamad Yamin, Kuntowijoyo, hingga arkeolog Boechori, tentu saja Gus Dur memiliki ‘versi sejarah’-nya sendiri.

Ada narasi Gus Dur tentang asal-usul kedatangan orang Arab dab Cina ke Indonesia, perihal Pangeran Diponegoro, tentang Kerajaan Banten, ihwal penyerangan Sultan Agung ke Batavia, dan masih banyak lagi. Namun yang lebih menarik, di samping melakukan pelbagai eksplanasi sejarah, Gus Dur hampir selalu mengelindankan cerita-cerita tempo doloe itu dengan kehidupan era kontemporer; seperti menautkan kisah Perang Bubat di zaman Hayam Wuruk dengan perkembangan Partai Kebangkitan Bangsa (era kepemimpinannya), mengaitkan pemerintahan Mesir Kuno zaman Fir’aun dengan kejadian di pemerintahan Jepang di bawah Perdana Menteri Kaizumi, dan soal otonomi daerah, membenangmerahi tambo Jaka Tingkir dengan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), dll.

Menyurat yang silam, menggurat nan menjelang

Dalam kata pengantarnya di buku himpunan kolom Gus Dur ini, “Kolom-Kolom Mantan Presiden”, KH. Ahmad Mustofa Bisri (Gus Mus), mendedahkan bahwa dalam maraji’ pesantren, mempelajari sejarah antara lain bertujuan agara manusia dapat i’tha-u kulli dzie haqqin haqqahu, memberikan hak kepada pemiliknya; dengan kata lain membenarkan yang benar, memuji yang patut dipuji dan menyalahkan yang salah, mengecam yang patut dikecam untuk kemudian dijadikan pelajaran bagi kita untuk memperbaiki sikap dan amal.

Gus Dur sebagai sejarawan berusaha meluruskan dengan menawarkan vista anyar untuk meninjau sejarah atau sekadar menyarankan agar, dalam melihat sejarah, kita tidak a priori terhadap salah satu interpretasi tanpa melakukan perbandingan, dengan, antara lain ia sendiri melemparkan alternatif-alternatif tafsiran atas beberapa kejadian sejarah. Dalam hal ihwal ni, Gus Dur sering menggunakan sumber kisah lisan atau tutur. Gus Dur bahkan menganggap perlu adanya rekonstruksi yang konkret atas dasar kisah-kisah ilmiah yang bercampur antara cerita fiktif dan informasi aktual, khususnya bagi yang tidak ada sumber tertulisnya.

Tentu saja dalam menyurat masa silam (historiografi), pesan untuk memetik pelajaran tak pernah dilupakan oleh Gus Dur. Pelbagai pelajaran yang dipesankannya untuk kita petik juga disarankan di bagian-bagian tulisannya dalam buku ini, tidak jauh berbeda dari yang selama ini dia serukan; seperti bersikap objektif, bersikap tawazun, seimbang, menjunjung tinggi kejujuran, tidak memandang sesuatu hanya dari satu sisi, tak menggenalisir, menghormati pebedaan, menghargai perempuan, dst.

Dus, pelajaran-pelajaran yang penting bagi mewujudkan kehidupan berdemokrasi, khususnya kepada para sejarawan, Gus Dur menekankan perlunya melengkapi sumber-sumber tertulis, guna melengkapi sumber-sumber mereka dengan sumber lisan (sejarah lisan dan tradisi lisan), di samping pelbagai sumber tertulis, dan perlunya daya sensitifitas dalam menangkap bahasa tutur dan kemampuan menguji kebenaran sejarahnya; melakukan penafsiran secara multidimensional dan tidak melakukan interpretasi tunggal; serta mampu memisahkan fakta sejarah dari mistifikasi yang musykil dimakzulkan dalam historiografi setiap bangsa.

Yang menarik dari sosok Gus Dur sebagai sejarawan non-akademikus adalah dia mengingatkan kita akan pentingnya faktor kredibilitas dan kejujuran seorang sejarawan dalam kehidupannya sehari-hari agar tafsiran dan spekulasinya dipercaya oleh khalayak. “Dalam hal ini,” tegasnya, “sejarawan yang secara resmi menjadi anggota partai politik, apalagi menjadi pengurusnya, sebaiknya tidak melakukan spekulasi apa pun, karena bagaimanapun juga, kredibilitas semua partai di negeri ini belumlah tinggi dan bahkan sering tidak dipercaya orang,” ujar Gus Dur.

Kalakian, laiknya karier kepresidenan Gus Dur, sejarah juga selalu diwarnai ketidakpastian. Adakalanya diiringi oleh kekerasan. Dan adakala dengan pelbagai intrik dan tipu muslihat dan mengular kambang. Lahul Fatehah untuk alm. Gus Dur.