Citra Politik Ketokohan: dari Pak SBY hingga Kaesang

Ditunjuknya putra bungsu Presiden Joko Widodo (Jokowi) Kaesang Pangarep sebagai Ketua Umum (Ketum) Partai Solidaritas Indonesia (PSI) menjadi peristiwa politik yang menggemparkan publik menjelang pemilu 2024. Selama ini memang telah beredar kabar yang menyebut kalau Kaesang bakal bergabung dengan sebuah partai politik. Kabar ini berhembus tepatnya setelah isu mengenai dirinya akan maju dalam Pilkada Kota Depok 2024 ramai dibicarakan. Namun tidak banyak yang menduga kalau Kaesang justru bukan cuma akan bergabung dengan partai, tapi malah langsung menjadi ketum.

Ditetapkannya Kaesang sebagai ketum hanya berjarak dua hari sejak ia secara resmi bergabung menjadi anggota. Apa yang dialami Kaesang menjadi fenomena tidak lazim dalam dinamika partai politik di Indonesia. Biasanya untuk sampai pada posisi ketum butuh waktu yang panjang. Seseorang harus berproses dulu dari kader, lalu pengurus, hingga kemudian menjadi ketum partai. Waktu yang ditempuh dari kader menuju ketum ini pun umumnya tidak singkat. Butuh hitungan tahun untuk sampai ke posisi puncak dalam satu partai politik.

Memang ada pengecualian seseorang menjadi ketum partai tidak dengan merangkak terlebih dahulu dari struktur paling bawah, seperti yang terjadi dengan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) ketika menjabat Ketum Partai Demokrat. Hanya saja waktu yang dibutuhkan AHY untuk menduduki posisi tersebut tidak sekilat Kaesang ketika jadi Ketum PSI. Kaesang bisa dikatakan melakukan lompatan politik yang sulit ditiru sembarang orang.

Fenomena Kaesang menjadi Ketum PSI menandakan bahwa politik Indonesia masih belum bisa lepas dari faktor ketokohan. Untuk menjadi politisi penting, yang dibutuhkan bukan lagi kompetensi dan pengalaman politik yang panjang, tapi cukup kepopuleran dan modal ekonomi yang mapan sudah bisa menghantarkan seseorang mendapat posisi politik berpengaruh. Yang menjadi posisi tawar politik lebih pada persona individu seseorang. Apakah ia punya daya tarik elektoral dan modal logistik untuk partai atau tidak. Bukan ideologi, gagasan, atau program kerja yang menjadi modus dasar politik saat ini.

Awal Mula Politik Ketokohan

Kalau dilacak ke belakang, politik ketokohan baru berkembang pesat kira-kira 20 tahun terakhir. Tepatnya setelah reformasi bergulir. Awal mula muncul politik yang mengandalkan kepopuleran tokoh terjadi pada pemilu 2004.

Dalam pemilu tersebut, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) yang waktu itu terpilih menjadi presiden, ketika berkampanye memainkan politik pencitraan untuk menokohkan dirinya sebagai sosok yang reformis dan mampu membawa perubahan. Citra ini diperkuat dengan strategi yang seolah-olah menempatkan dirinya sebagai pihak yang terzalimi oleh Megawati Soekarnoputri selaku presiden kala itu hingga membuat dirinya mengundurkan diri dari jabatan Menkopolkam. SBY dan tim suksesnya memanfaatkan sentimen yang muncul atas konfliknya dengan Megawati sebagai strategi pemenangan dalam kampanye pemilu 2004. Cara tersebut nyatanya berhasil. SBY terpilih menjadi presiden berpasangan dengan Jusuf Kalla sebagai wakil presiden.

Pemilu 2004 merupakan pemilu langsung pertama dalam babak sejarah Indonesia. Rakyat untuk pertama kalinya memilih langsung presiden dan wakil presiden serta anggota legislatif tanpa diperantarai oleh siapa pun. Hal ini berbeda dengan sebelum reformasi di mana pemilu diselenggarakan melalui mekanisme perwakilan di DPR/MPR. Pemilu 2004 berperan besar terhadap terciptanya politik ketokohan dalam dinamika politik Indonesia. Pasalnya, dalam pemilu itulah awal mula popularitas seorang tokoh menjadi faktor penting bersamaan dengan modal/uang dalam kesuksesan politik seseorang. Popularitas mengalahkan kompetensi dan kredibilitas dalam banyak keputusan politik pemilih. Hal itulah yang menyebabkan ada artis/selebriti yang pengetahuan dan pengalamannya masih hijau dalam politik terpilih sebagai anggota DPR dalam pemilu 2004.

Ikhsan Darmawan dalam Keterlibatan Selebriti dalam Pemilu Indonesia Pasca Orde Baru (2015), menyatakan bahwa di pemilu 2004 ada 38 calon legislatif (caleg) yang berasal dari kalangan selebriti. Mereka ini tersebar di 13 partai dari total 48 partai yang bertanding dalam pemilu. Dari 38 selebriti ini, yang terpilih 7 orang. Di dua pemilu berikutnya, yaitu pemilu 2009 dan pemilu 2014, jumlah caleg yang berasal dari selebriti mencapai 61 orang dan 77 orang. Di dua pemilu tersebut, jumlah selebriti yang terpilih menjadi anggota DPR meningkat menjadi 19 orang dalam pemilu 2009 dan 22 orang pada pemilu 2014.

Dilihat dari persentase anggota DPR selebriti dibanding jumlah total anggota DPR, jumlah anggota DPR selebriti memang tidak signifikan. Namun fakta bahwa ada anggota DPR berlatarbelakang selebriti yang tidak punya kompetensi dan pengalaman politik yang cukup menjadi bukti bahwa popularitas berpengaruh dalam pertimbangan politik pemilih. Para pesohor ini terpilih karena terbantu oleh popularitas ketokohan dirinya yang sebelumnya telah terbentuk.

Setelah pemilu 2004 selesai, politik ketokohan terus mewarnai konstelasi perpolitikan nasional. Politik ketokohan menjadi salah satu strategi marketing politik yang dilakukan oleh semua partai dan sebagian besar politisi di tanah air. Pada kenyataannya strategi ini memang efektif dan cukup memberi hasil signifikan. Mereka yang baru terjun ke dunia politik dan tidak punya pengetahuan apapun soal politik, dengan menggunakan politik ketokohan memiliki peluang yang sama dengan para politisi senior untuk terpilih dalam pemilu. Tidak perlu lagi proses berliku-liku dari bawah agar bisa menang dalam pemilu. Cukup strategi ketokohan yang efektif, sudah bisa membawa seseorang menuju parlemen. Itulah yang terjadi dalam banyak momen pemilu, entah yang levelnya nasional atau daerah.

Problematika Politik Ketokohan

Politik ketokohan menjadi realitas politik Indonesia hari ini. Ditinjau dari efektifitasnya, berpolitik dengan cara demikian memang menguntungkan para politisi. Tapi strategi politik ini menimbulkan masalah yang tidak bisa diabaikan. Sekurang-kurangnya ada tiga hal yang membuat politik ketokohan bermasalah.

Pertama, politik ketokohan akan membuat politik uang semakin dominan dalam kancah politik Indonesia. Untuk menjadi pemimpin, yang dibutuhkan bukanlah gagasan, program, atau ideologi. Tapi cukup polesan citra seakan-akan ia merakyat atau pro rakyat kecil sudah cukup untuk mengantarkan seseorang memegang jabatan politik strategis. Dalam urusan memoles ketokohan tentu akan berkaitan dengan pendanaan. Siapa yang punya uang banyak, ia akan mudah membangun citra dirinya dalam berbagai iklan di media sosial maupun media massa.

Kedua, politik ketokohan dalam jangka panjang bakal membuat masyarakat terbiasa mementingkan bungkus daripada isi. Masyarakat akan lebih fokus pada citra seorang tokoh yang nampak merakyat daripada fokus pada rencana program dan gagasan apa yang hendak diwujudkan. Pada titik yang ekstrem, orang bisa saja tidak akan lagi peduli gagasan apa yang dibawa para politisi. Asalkan citra si tokoh sesuai dengan kesenangan pemilih, maka orang itulah yang dipilih tanpa perlu dikulik lebih jauh ia akan membawa ide apa.

Ketiga, politik ketokohan berpotensi mempertajam fanatisme politik di masyarakat. Pasalnya, dasar dukungan dalam politik ketokohan cenderung fokus pada ketokohan si politisi yang entah terkesan kharismatik, merakyat, atau mewakili identitas kultural tertentu. Hal ini berbahaya karena ke depan apabila si tokoh semisal membuat kekeliruan, orang-orang yang mendukung cenderung tetap akan mendukung begitu saja tanpa mau menerima dan mengakui bahwa si tokoh membuat salah. Muara dari fanatisme ini nantinya akan berujung pada polarisasi di masyarakat seperti yang terjadi pada pemilu 2014 dan 2019.

Mengapa Politik Ketokohan berkembang?

Fenomena politik ketokohan berkembang pesat di era reformasi. Di masa Orde Baru, politik ketokohan tidak berkembang dengan baik. Politik yang dikelola secara otoriter oleh Suharto membuat aspirasi politik apapun sulit berkembang. Walau demikian, kebijakan politik di masa Orde Baru menjadi prakondisi dan faktor penentu mengapa politik ketokohan kemudian berkembang di era reformasi.

Setidaknya ada dua situasi di Orde Baru yang menjadi pendorong politik ketokohan. Pertama, kebijakan Orde Baru untuk menyederhanakan berbagai partai politik menjadi hanya tiga partai saja, secara tidak langsung membuat pengaruh ideologi dalam dinamika politik nasional lenyap. Ideologi yang di era sebelumnya menjadi unsur berpengaruh oleh Orde Baru diberangus. Akibat dari hal tersebut, terjadi praktik dealiranisasi dalam struktur politik Indonesia yang membuat politik tidak lagi berbasis ideologi.

Ketiadaan ideologi itulah yang nanti di awal reformasi membuat politik ketokohan dapat berkembang. Pasalnya, setelah 32 tahun Orde Baru menutup perkembangan keran ideologi di tanah air, mau tidak mau, keadaan itu dianggap sebagai sesuatu yang normal di masyarakat. Karena dianggap normal, politik di masa reformasi pun terbiasa untuk bekerja tanpa basis ideologi yang jelas. Hal tersebut kemudian menyuburkan kemunculan politik yang berbasis pada ketokohan seseorang. Yang dilihat hanya kenampakan citra dari satu tokoh yang dirasa sesuai dengan selera orang banyak, bukan dilihat pada sisi gagasan, program, atau ideologi. Politik ketokohan muncul dan berkembang dalam situasi politik yang demikian.

Kedua, struktur ekonomi-politik Orde Baru yang tersentral pada kekuasaan Suharto meniscayakan munculnya segelintir elite yang memegang kendali terhadap kekuasaan negara. Keadaan demikian kini dikenal sebagai oligarki. Jeffrey Winters dalam Oligarki(2011), mengatakan oligarki di masa Orde Baru memiliki corak yang sultanistik. Suharto sebagai kepala kekuasaan memegang kuasa paling tinggi dari relasi struktural di antara para elite dalam menguasai sumber daya negara. Karena memegang posisi tinggi, maka yang dekat dengan Suharto yang bisa leluasa berbisnis dan menguasai sumber daya negara. Mereka yang tidak punya koneksi kepada Suharto, akan kesulitan untuk berbisnis dan mengembangkan bisnisnya. Ekonomi-politik Orde Baru meniscayakan bahwa yang bisa berpengaruh terhadap kekuasaan negara hanya segelintir orang saja.

Struktur ekonomi-politik yang demikian ketika Orde Baru runtuh ternyata tidak ikut bubar. Suharto memang telah lengser, tapi struktur ekonomi-politik yang berjalan tetap dikendalikan oleh segelintir orang. Kenyataan tersebut oleh Richard Robison dan Vedi R. Hadiz dalam Reorganising Power in Indonesia: The Politics of Oligarchy in an Age Markets (2004), disebut sebagai reorganisasi kekuasaan. Maksudnya kekuasaan para diktator yang memerintah memang telah lenyap, tapi struktur kekuasaan dan relasi kekuasaannya tidak berubah. Artinya, reformasi memang membuat perubahan keorganisasian dalam kekuasaan dari si A ke si B, dalam hal ini Suharto ke BJ. Habibie dan seterusnya, tapi struktur sosial yang menjadi basis kekuasaan tersebut tidak berubah.

Kenyataan tersebut yang menjelaskan mengapa ketika reformasi berjalan ekonomi-politik Indonesia masih dikuasai oleh segelintir pemain lama yang sejak Orde Baru berdiri telah menguasai perekonomian negara. Politik ketokohan berkembang dalam iklim semacam ini. Mengapa? karena untuk menokohkan dirinya dalam pemilu langsung butuh uang yang tidak sedikit. Mereka yang punya uang bisa membangun citra dan meningkatkan popularitas dengan kekayaan yang mereka miliki. Persoalannya kemudian yang menguasai kekayaan negara adalah para pengusaha yang telah eksis semenjak Orde Baru berkuasa. Itulah sebabnya mengapa di era reformasi bermunculan politisi yang berlatar belakang pengusaha. Erick Tohir, Harry Tanoe, dan Sandiaga Uno adalah sedikit contoh dari hal itu.

Mereka ini adalah pengusaha yang sebagian besar tidak punya rekam jejak sebagai aktivis atau politisi. Mereka masuk ke arena politik dipengaruhi oleh kekayaan dan koneksi politik yang sebelumnya dimiliki. Tanpa dua hal tersebut sulit untuk mereka berakselerasi dengan cepat dalam pentas politik nasional. Dengan kekayaannya, dalam sekejap mereka bisa membangun ketokohan masing-masing sebagai sosok yang bersih, merakyat, tegas, dan lain sebagainya. Memang ada kasus orang yang terjun ke dunia politik tidak berangkat dengan kekayaan yang besar, seperti presiden Jokowi. Namun jumlah mereka tidak banyak dalam konstelasi para elite nasional.