Sebelum dimulainya Sidang Majelis Umum PBB ke-78 pada 26 September, para pemimpin dunia berkumpul di KTT Sustainable Development Goals (SDGs) untuk membahas kemajuan yang kurang memadai dalam pencapaian target pembangunan berkelanjutan tahun 2030. Tema Sidang Majelis Umum tahun ini adalah membangun kembali kepercayaan dan memupuk solidaritas global untuk mempercepat progres dalam mencapai tujuan-tujuan ini, yang mencakup perdamaian, kemakmuran, dan keberlanjutan universal.
Menanggapi tema tersebut, Indonesia baru-baru ini mengeluarkan kritik tajam dalam KTT SDGs. Kritik ini menyoroti isu penting yang kerap terabaikan, yaitu diskriminasi sistem ekonomi global terhadap negara-negara berkembang. Karena ini, memunculkan pertanyaan signifikan: apakah mungkin untuk mencapai pembangunan berkelanjutan yang diidamkan oleh Majelis Umum PBB tanpa terlebih dahulu mengubah struktur dan kebijakan perdagangan internasional yang ada?"
Berpotensi terjebak dalam "jebakan negara berpenghasilan menengah," Indonesia menjadi contoh tantangan yang dihadapi oleh banyak negara berkembang. Meskipun telah mencapai status sebagai negara berpenghasilan menengah ke atas, Indonesia masih tertinggal dalam hal Pendapatan Domestik Bruto (PDB) per kapita. Kondisi ini diperburuk oleh kebijakan perdagangan global yang lebih sering menguntungkan negara-negara maju.
Teori modernisasi menyatakan bahwa negara-negara berkembang dapat mengejar ketertinggalan mereka terhadap negara-negara maju dengan kebijakan yang tepat. Namun, pengalaman Indonesia lebih sesuai dengan teori ketergantungan, yang mengemukakan bahwa negara-negara berkembang sering dirugikan oleh sistem global yang mempertahankan ketergantungan mereka.
Gugatan Uni Eropa baru-baru ini terhadap Indonesia di Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) mengenai larangan ekspor nikel mentah adalah simbol dari asimetri ini. Meskipun Uni Eropa mendukung perdagangan bebas, kebijakan yang mereka dukung sering kali membatasi ekonomi negara-negara berkembang, menghalangi mereka dari memanjat rantai nilai dan membangun industri hilir mereka sendiri, seperti yang diinginkan Indonesia dalam rantai pasokan baterai kendaraan listrik.
Inisiatif diplomasi Indonesia dengan negara-negara Global South lainnya, seperti yang dijelaskan dalam berbagai dialog bilateral yang diadakan oleh Menteri Luar Negeri Retno LP Marsudi, menunjukkan orientasi strategis terhadap kerja sama Global South. Meskipun aliansi ini penting untuk redistribusi sumber daya global yang lebih adil, aliansi tersebut tidak tanpa risiko. Khususnya, mereka berpotensi menjadi ruang gema yang memperkuat keluhan bersama tetapi kurang memberikan solusi konkret atau jalan untuk mengubah struktur perdagangan global yang ada.
Seruan Sekretaris Jenderal PBB untuk "rencana penyelamatan global" dalam mencapai SDGs menggambarkan urgensi situasi ini. Namun, bentuk dari rencana penyelamatan ini masih perlu dijelaskan. Apakah ini hanya melibatkan redistribusi sumber daya dari negara-negara maju ke negara-negara berkembang? Ataukah ini memerlukan pemikiran ulang menyeluruh tentang prinsip-prinsip dasar sistem ekonomi global? Pertanyaan ini memiliki konsekuensi luas terhadap bagaimana kita membayangkan keadilan sosial, kelestarian lingkungan, dan dinamika kekuatan geopolitik.
Kemunculan China, Rusia, dan India sebagai aktor penting dalam politik global memperlihatkan tatanan global yang bergeser ke arah multipolaritas. Ini memberi Indonesia dan negara-negara berkembang lainnya lebih banyak ruang untuk manuver, namun juga membawa tantangan dalam menjaga hubungan yang kompleks ini. Menjadi bagian dari berbagai aliansi dapat merusak fokus dan membuatnya sulit untuk mempertahankan sikap kohesif terhadap diskriminasi perdagangan.
Wacana mengenai perdagangan biasanya berkisar antara perdagangan bebas dan perdagangan adil. Sementara perdagangan bebas memperjuangkan pembatasan minimum dalam perdagangan internasional, perdagangan yang adil menganjurkan perlakuan adil terhadap semua mitra dagang. Pemanggilan Indonesia untuk mengakhiri diskriminasi dalam perdagangan mendukung prinsip-prinsip perdagangan yang adil. Namun, mekanisme global saat ini cenderung lebih mengutamakan perdagangan bebas, yang seringkali merugikan negara-negara berkembang. Menyatukan kedua pendekatan ini adalah esensial untuk menanggapi keluhan Indonesia.
Memperhitungkan dampak dari kebijakan ekonomi global pada sumber daya manusia juga sangat penting. Banyak negara berkembang, termasuk Indonesia, menghadapi 'brain drain,' di mana talenta terbaik mereka pindah ke negara-negara lebih maju untuk mencari peluang yang lebih baik. Dalam sistem yang mendiskriminasi negara-negara berkembang, tren ini dipercepat. Tatanan global harus berupaya menciptakan lingkungan yang memungkinkan untuk merawat dan mempertahankan talenta di dalam batas-batas negaranya sendiri.
Dinamika gender juga perlu diperhitungkan dalam diskusi mengenai kebijakan ekonomi global. Kebijakan perdagangan yang diskriminatif dapat berdampak secara tidak proporsional terhadap perempuan, yang sering kali adalah bagian penting dari angkatan kerja di negara-negara berkembang. Rencana penyelamatan global yang efektif harus memasukkan kebijakan yang peka terhadap isu gender.
Pandangan yang benar-benar global mengenai pembangunan berkelanjutan harus mencakup sistem pengetahuan tradisional dan perspektif non-Barat tentang keberlanjutan. Dekolonisasi SDGs bisa menjadi alternatif untuk meretas masa depan yang lebih inklusif dan berkelanjutan.
Dalam perjuangan Indonesia untuk mempengaruhi reformasi perdagangan global, negara ini perlu memanfaatkan kemitraan strategis dan meyakinkan negara-negara maju untuk mempertimbangkan kebutuhan dan aspirasinya. Seiring dengan negara-negara Global South lainnya, Indonesia memiliki kesempatan untuk menjadi penggerak utama dalam menciptakan tatanan perdagangan yang lebih inklusif dan adil.
Untuk menciptakan tatanan perdagangan global yang lebih adil dan inklusif, Indonesia tidak bisa bertindak sendiri dan memerlukan koordinasi dengan negara-negara lain yang juga dirugikan. Langkah strategis awal melibatkan kerja sama regional dan multilateral via organisasi seperti ASEAN dan G77, yang tidak hanya meningkatkan kekuatan tawar tetapi juga memfasilitasi pertukaran praktek terbaik. Sama pentingnya adalah memobilisasi opini publik melalui pendidikan dan advokasi untuk menekan perubahan kebijakan. Dengan kombinasi kerja sama, advokasi, dan edukasi, Indonesia bersama negara-negara Global South lainnya memiliki potensi untuk membentuk sebuah sistem perdagangan yang lebih berkeadilan.
Sumber PilihanEditor: Muhammad Zunus
