Ada masa ketika rakyat datang ke gedung negara karena percaya di dalamnya ada telinga. Parlemen disebut rumah rakyat, maka rakyat merasa wajar mengetuk pintunya. Istana disebut pusat pemerintahan, maka keluhan dibayangkan dapat masuk dari pintu depan kekuasaan, lalu turun menjadi keputusan. Kepercayaan semacam itu tidak lahir dari papan nama. Kepercayaan lahir dari pengalaman. Begitu pengalaman berubah, papan nama tinggal papan nama.
Beberapa hari lalu, mahasiswa memilih Bundaran HI. Pilihan itu tampak biasa bagi orang yang hanya melihatnya sebagai titik demonstrasi. Jakarta punya banyak tempat aksi. Ada DPR, Istana, Patung Kuda, Monas, kantor kementerian, juga Bundaran HI. Aparat menghitung massa, pengendara menghitung keterlambatan, media menghitung sudut gambar, pemerintah menghitung risiko. Semua hitungan itu perlu bagi kota yang ingin tetap bergerak. Politiknya justru terletak pada pilihan tempat itu.
Bundaran HI tidak mempunyai wewenang. Air mancurnya tidak bisa mengesahkan undang-undang. Patungnya tidak bisa memanggil menteri. Jalan di sekelilingnya tidak bisa mengubah APBN. Tidak ada fraksi, tidak ada sidang paripurna, tidak ada rapat kabinet. Secara tata negara, tempat itu nyaris tidak berarti. Secara politik, pilihan mahasiswa untuk berdiri di sana berkata banyak.
Mahasiswa tentu tahu alamat DPR. Mereka juga tahu letak Istana. Anak-anak muda itu hidup pada zaman peta digital, bukan zaman orang tersesat karena salah turun metromini. Soalnya bukan alamat. Soalnya kepercayaan kepada alamat. Suara yang tidak lagi yakin akan didengar di gedung resmi akan mencari ruang lain. Kadang ruang lain itu bukan tempat paling berwenang, melainkan tempat paling banyak orang lewat.
Di sinilah letak sindiran kecil dari demonstrasi itu. Rumah rakyat masih ada, tetapi mahasiswa memilih jalan. Pusat pemerintahan masih ada, tetapi suara dibawa ke bundaran. Kekuasaan boleh saja menganggap ini soal pengaturan massa. Pembacaan seperti itu terlalu miskin. Pilihan tempat sering memperlihatkan sesuatu yang tidak berani dikatakan dalam spanduk. Mahasiswa sedang menunjukkan bahwa sebagian saluran resmi telah berubah menjadi prosedur tanpa akibat.
Pengalaman semacam itu bukan milik mahasiswa saja. Banyak warga mengenalnya dalam bentuk yang lebih sepi. Orang mengurus bantuan sosial, menunggu jawaban soal tanah, meminta layanan kesehatan lebih manusiawi, memperjuangkan sekolah anak, atau mengadukan kekerasan. Mereka tidak selalu diusir. Sering kali mereka diterima dengan baik. Nama dicatat, berkas diminta, nomor diberikan, janji disampaikan. Setelah itu, hidup berjalan seperti semula. Negara tidak perlu marah untuk membuat rakyat letih. Negara cukup membuat rakyat menunggu.
Dari sudut perempuan, persoalan ini mudah dikenali. Kebijakan tidak tinggal di pidato. Kebijakan masuk ke rumah sebagai harga telur, ongkos transportasi, uang sekolah, cicilan, daftar belanja, dan rasa waswas. APBN bukan sekadar angka. BBM bukan sekadar komoditas. Program makan bergizi gratis dan koperasi desa bukan sekadar niat baik. Semua itu menentukan siapa menanggung beban, siapa memperoleh manfaat, dan siapa diminta sabar.
Mahasiswa membawa sebagian kecemasan itu ke tengah kota. Tuntutan mereka tidak harus dianggap suci. Mahasiswa bisa keliru, tergesa-gesa, kurang sabar membaca rincian. Mengabaikan aksi mereka sebagai kenakalan anak muda hanya menunjukkan kemalasan membaca tanda. APBN, harga bahan pokok, BBM, program besar negara, militerisme sipil, dan pertanggungjawaban presiden bukan isu yang lahir di ruang seminar. Semua itu sudah hidup di dapur, kantor, kampus, kontrakan, pasar, kendaraan umum, dan percakapan keluarga.
Kekuasaan biasanya tidak menyukai kegelisahan yang diberi bentuk publik. Selama keresahan tinggal sebagai keluhan pribadi, negara masih dapat tidur agak nyenyak. Keluhan pribadi mudah tercerai. Satu orang mengeluh di dapur, satu orang mengeluh di kantor, satu orang mengeluh di kendaraan umum. Semua tampak sebagai nasib masing-masing. Begitu keluhan itu berkumpul di jalan, kekuasaan mulai menghitung. Jumlah massa dihitung. Rute dihitung. Slogan dihitung. Risiko dihitung. Pagar disiapkan.
Di titik ini, kehadiran TNI dalam pengamanan demonstrasi menjadi sangat jelas maknanya. Penjelasan resmi mungkin memakai kata bantuan, pengamanan, antisipasi, koordinasi. Negara memang punya perbendaharaan kata yang pandai membuat sesuatu terdengar wajar. Persoalan tidak selesai dengan kata-kata itu. Mahasiswa mempersoalkan militerisme sipil, lalu tentara hadir di sekitar protes sipil. Orang tidak perlu menjadi ahli sejarah untuk melihat kejanggalannya.
Tentara tidak salah karena menjadi tentara. Negara membutuhkan tentara untuk urusan pertahanan. Prajurit yang berdiri di jalan juga bukan pokok perkara. Mereka berada dalam rantai perintah. Perkara politiknya terletak pada keputusan yang menghadirkan militer ke sekitar suara warga. Begitu tentara hadir, demonstrasi tidak lagi hanya tampak sebagai percakapan keras antara rakyat dan pemerintah. Demonstrasi mulai ditempatkan sebagai kerumunan yang harus dijinakkan.
Ini bukan kekuasaan yang salah membaca. Kekuasaan sering memang tidak berminat membaca. Membaca keluhan berarti mengakui ada sesuatu yang keliru dalam cara memerintah. Mengakui kekeliruan berarti membuka jalan koreksi. Koreksi berarti mengurangi kenyamanan. Jalan yang lebih mudah adalah menjadikan kritik sebagai urusan ketertiban. Bila kritik sudah menjadi urusan ketertiban, aparat dapat tampil lebih dulu daripada jawaban.
Presiden Prabowo memikul beban simbolik yang tidak kecil dalam perkara ini. Latar belakang militer tidak otomatis menjadi vonis atas setiap kebijakan. Meski begitu, sejarah tidak bisa disuruh diam hanya karena pemerintah ingin semua tindakan dianggap prosedural. Di negeri pasca-Reformasi, presiden berlatar militer mempunyai kewajiban lebih besar untuk menjaga jarak antara tentara dan urusan sipil. Bukan demi citra, melainkan demi ingatan republik.
Soeharto tidak harus pulang dengan seluruh perabot lamanya. Cara lama bisa kembali dalam pakaian baru. Stabilitas ditempatkan di atas koreksi. Aparat dijadikan bahasa pertama. Proyek besar dipakai untuk mengukur keberhasilan, meskipun pelaksanaannya membuat warga menanggung kerepotan. Disiplin dipuji, partisipasi dicurigai. Kritik boleh ada, asal tidak terlalu mengganggu. Demonstrasi boleh berlangsung, asal tahu diri di bawah bayangan pengamanan. Dari jalan seperti ini, demokrasi tidak dibatalkan. Demokrasi dibuat tumpul.
Banyak yang dapat dipelajari dari mahasiswa yang memilih Bundaran HI, dari suara yang tidak lagi percaya sepenuhnya kepada alamat resmi, dan dari rakyat kota yang dipaksa melihat bahwa keresahan tidak selalu datang dari pinggiran. Relevankah pelajaran itu bagi kita? Kita sendiri tentu sudah tahu jawabannya, walaupun agak aneh juga bahwa dalam negeri yang mengaku belajar dari Reformasi, protes tentang militerisme sipil masih dijawab dengan hadirnya tentara di sekitar mahasiswa. Konsepnya tentang mendengar rakyat tentu lain lagi.
Sumber PilihanEditor: Muhammad Zunus
