Pertemuan antara Prabowo Subianto dan Abdel Fattah El-Sisi di Kairo pada Sabtu, 12 April 2025 bukan hanya bagian dari rangkaian lawatan luar negeri pascapemilu, melainkan penanda penting dari perubahan arah diplomasi Indonesia di tengah dunia yang tengah bergeser. Ketika kedua pemimpin sepakat untuk meningkatkan hubungan Indonesia dan Mesir menjadi kemitraan strategis, yang sedang dibangun bukan hanya hubungan bilateral yang lebih erat, melainkan juga narasi baru tentang konfigurasi kekuatan di Global South yang semakin ingin berdiri di atas kaki sendiri.
Langkah ini menjadi signifikan karena Indonesia dan Mesir adalah dua kekuatan regional yang sama-sama memiliki bobot historis dan geopolitik yang tak bisa diabaikan. El-Sisi memimpin negara yang menjadi gerbang utama Afrika dan Timur Tengah. Mesir tidak hanya penting karena posisi geografisnya yang mengontrol Terusan Suez, tetapi juga karena kapasitasnya sebagai aktor regional yang terlibat aktif dalam berbagai proses mediasi konflik, terutama Palestina. Sementara itu, Prabowo Subianto, sebagai presiden terpilih dan tokoh yang memiliki latar militer dan politik sekaligus, datang membawa sinyal bahwa Indonesia tengah melakukan reposisi strategi luar negeri yang tidak lagi hanya berlandaskan prinsip moral, tetapi juga kepentingan jangka panjang dan kalkulasi strategis.
Pertemuan antara dua tokoh ini berlangsung dalam konteks global yang sangat cair. Dunia tidak lagi diatur oleh satu kekuatan dominan. Polarisasi antara Amerika Serikat dan Tiongkok, stagnasi institusi internasional, krisis iklim, dan ketegangan geopolitik membuat banyak negara di Global South merasa perlu membangun poros kerja sama baru yang lebih fleksibel dan saling melindungi. Dalam situasi seperti ini, kemitraan strategis Indonesia dan Mesir menjadi bagian dari upaya menyusun ulang jaringan global berdasarkan kesetaraan, kepercayaan politik, dan tujuan bersama. Ini adalah bentuk konkret dari multilateralisme yang dibangun dari bawah, bukan dari pusat kekuasaan dunia lama.
Dari sudut pandang geopolitik, kerja sama ini adalah artikulasi bersama dari dua negara yang sama-sama ingin memperluas ruang geraknya tanpa harus terseret dalam rivalitas kekuatan besar. Indonesia dan Mesir tidak punya ambisi ekspansionis, tetapi keduanya membutuhkan mitra yang bisa diajak membangun stabilitas kawasan, baik di Asia Tenggara maupun di Timur Tengah dan Afrika. Kemitraan strategis ini memungkinkan terbentuknya aliansi longgar antara dua negara Muslim besar yang memiliki kekuatan demografis, posisi geografis penting, dan legitimasi sejarah sebagai pemimpin Dunia Selatan. Hubungan ini dapat membuka jalan bagi terbentuknya jaringan diplomasi informal yang jauh lebih adaptif terhadap dinamika global daripada struktur aliansi tradisional.
Di sisi ekonomi, kemitraan ini juga membawa makna yang sangat praktis. Mesir di bawah kepemimpinan El-Sisi tengah menjalankan proyek infrastruktur skala besar. Pembangunan ibu kota administratif baru, perluasan kawasan ekonomi Terusan Suez, serta program transformasi sektor energi adalah agenda ambisius yang memerlukan mitra dari luar kawasan. Indonesia, dengan kapasitas BUMN di bidang konstruksi, energi, dan teknologi transportasi, memiliki peluang untuk masuk dalam proyek-proyek tersebut sebagai mitra strategis, bukan sekadar kontraktor. Lebih dari itu, hubungan ini juga membuka jalan bagi Indonesia untuk memperluas akses dagang dan investasi ke Afrika Utara dan bahkan Sub-Sahara. Selama ini kawasan tersebut lebih banyak didominasi oleh Tiongkok, Uni Eropa, dan Turki. Dengan menjadikan Mesir sebagai hub, Indonesia dapat memperluas jejaring ekonominya secara lebih terarah dan sistematis.
Sebaliknya, Mesir juga membutuhkan akses ke pasar Asia yang terus tumbuh. Indonesia, dengan pasar domestik yang besar dan posisi strategis dalam rantai pasok Asia Tenggara, dapat menjadi pintu masuk bagi Mesir dan Afrika ke dalam jaringan produksi dan distribusi regional. Artinya, kemitraan strategis ini bukan hanya soal kedekatan politik, tetapi juga menyangkut perhitungan konkret tentang nilai tambah ekonomi dan efisiensi logistik jangka panjang. Ini bentuk kerja sama yang tidak bersandar pada sentimen, tetapi pada mutualitas kepentingan yang terukur.
Namun, yang paling menarik dalam relasi antara Prabowo dan El-Sisi bukan hanya soal geopolitik dan ekonomi, melainkan dimensi identitas politik yang mereka wakili. Keduanya memimpin negara dengan mayoritas Muslim yang besar dan sejarah panjang perlawanan terhadap kolonialisme. Baik Indonesia maupun Mesir mengembangkan model Islam kenegaraan yang relatif moderat dan berakar pada tradisi nasionalisme sipil. Dalam dunia Islam yang sedang terbelah antara kutub konservatif dan kutub populis–progresif, kehadiran dua negara ini sebagai mitra strategis membuka kemungkinan untuk membangun narasi alternatif yang lebih inklusif, stabil, dan tidak dogmatis. Dengan kata lain, kemitraan ini tidak hanya bersifat taktis, tetapi juga ideologis dalam pengertian yang lebih luas.
Dalam konteks konflik Gaza, peran El-Sisi sangat sentral. Mesir adalah satu-satunya negara yang memiliki akses langsung ke Gaza melalui Rafah dan berulang kali memainkan peran sebagai mediator antara Hamas dan Israel. Dalam setiap eskalasi, Mesir mampu membuka jalur komunikasi yang tidak bisa diakses oleh banyak negara lain. Ketika Prabowo memilih untuk bertemu langsung dengan El-Sisi dan membahas Gaza secara khusus, itu adalah pernyataan politik yang penting. Indonesia tidak lagi hanya ingin bersuara di forum internasional, tetapi juga ingin terhubung langsung dengan aktor-aktor kunci yang berada di pusat medan konflik. Ini menunjukkan pergeseran dari diplomasi simbolik ke diplomasi strategis yang berbasis pada kapasitas keterlibatan langsung.
Namun tentu kita harus realistis. Mesir di bawah El-Sisi juga menghadapi berbagai tekanan. Stabilitas di Sinai, ancaman ekstremisme transnasional, tekanan dari Barat, serta persoalan pengungsi Palestina adalah bagian dari kompleksitas domestik yang membatasi ruang gerak diplomasi Mesir. Karena itu, keterlibatan Indonesia tidak boleh bersifat normatif semata. Kita perlu hadir dengan solusi nyata. Bantuan kemanusiaan, logistik, kerja sama pendidikan, dukungan pembangunan rumah sakit atau infrastruktur sipil adalah bentuk-bentuk konkret yang bisa menunjukkan bahwa dukungan Indonesia terhadap Palestina bukan sekadar retorika, tetapi berbasis empati dan aksi.
Kedekatan personal antara Prabowo dan El-Sisi, jika dibangun dengan konsistensi dan kepercayaan, dapat menjadi modal penting bagi Indonesia dalam mengakses kawasan yang selama ini relatif tertutup bagi diplomasi Asia Tenggara. Dalam diplomasi internasional, hubungan antarpemimpin sering kali menjadi jembatan untuk membuka jalur kerja sama yang tidak tersedia secara formal. Jika Prabowo dapat membangun relasi jangka panjang dengan El-Sisi, maka Indonesia dapat memosisikan dirinya sebagai mitra yang dipercaya di Timur Tengah bukan hanya dalam isu Palestina, tetapi juga dalam bidang pertahanan, keamanan maritim, dan pendidikan.
Yang sedang diuji melalui kemitraan ini bukan hanya efektivitas hubungan bilateral, tetapi kapasitas Indonesia dalam membentuk politik luar negeri yang aktif, reflektif, dan strategis. Selama ini Indonesia sering kali tampil sebagai kekuatan moral yang vokal, tetapi minim pengaruh dalam proses negosiasi global. Kemitraan dengan Mesir memberikan peluang untuk mengubah posisi itu. Ini bukan berarti meninggalkan prinsip, tetapi justru mengaktualisasikan prinsip dalam bentuk kebijakan yang konkret dan bisa dirasakan oleh komunitas internasional.
Tentu semua ini hanya akan berarti jika dikelola dengan konsistensi dan visi jangka panjang. Kita membutuhkan penguatan kapasitas diplomatik, riset kawasan, strategi ekonomi luar negeri, serta keberanian untuk mengambil posisi dalam isu-isu sensitif dengan pendekatan yang konstruktif. Tanpa itu, hubungan luar negeri hanya akan menjadi festival seremoni yang tidak berbekas dalam arsitektur global yang sedang dibentuk ulang hari demi hari.
Prabowo dan El-Sisi telah membuka pintu untuk konfigurasi baru dalam hubungan Selatan-Selatan. Pertanyaannya sekarang adalah apakah kita mampu merancang langkah-langkah selanjutnya secara serius dan strategis. Dunia sedang mencari model-model kerja sama baru yang tidak eksklusif dan tidak hegemonik. Dan Indonesia, bersama Mesir, memiliki peluang untuk menjadi salah satu pelopornya.
Sumber PilihanEditor: Muhammad Zunus
