Mitos yang Tak Mati: Kehidupan Kedua dari Kekuasaan Suharto

Apakah Suharto pantas disebut pahlawan? Pertanyaan itu lebih dari sekadar perdebatan gelar. Ia menyingkap pertarungan antara ingatan dan lupa, antara kesejahteraan dan kebisuan. Ia menelanjangi kontradiksi antara pembangunan yang memajukan dan kekuasaan yang menaklukkan. Dalam sejarah bangsa, Suharto berdiri di antara dua tebing moral. Ia membangun negeri, tetapi juga menguasai jiwa bangsanya.

Mattias Fibiger, dalam bukunya Suharto’s Cold War: Indonesia, Southeast Asia, and the World (Oxford University Press, 2023), menulis kisah Orde Baru seperti membuka luka lama yang dibungkus oleh narasi kemajuan. Ia melihat masa Suharto bukan sebagai era stabilitas, melainkan babak anyar dari perang dingin. Bukan sekadar kisah bantuan ekonomi, tetapi cerita tentang seorang arsitek yang membangun tatanan antikomunis dengan darah bangsanya sendiri. Di tangannya, pembangunan menjadi ideologi, dan kekuasaan menjadi mitos baru yang menuntut pengorbanan.

Namun di luar ruang akademik, nama Suharto hidup seperti legenda. Dalam obrolan warung kopi, banyak orang mengenang masa pemerintahannya sebagai masa murah, masa aman, masa tertib. Mereka lupa bahwa ketertiban itu dijaga oleh rasa takut, bahwa kemakmuran itu dibayar dengan kebisuan. Di balik slogan pembangunan, ada tanah yang menelan tubuh tanpa nama.

Fibiger mengajak kita meneroka Suharto dengan mata nan jernih. Tidak sebagai pahlawan, tidak pula sebagai penjahat, tetapi sebagai manusia yang hidup di jantung paradoks abad ke dua puluh. Seorang tentara yang berubah menjadi penguasa. Seorang penyelamat yang menciptakan ketakutan.

Diam & Sabar

Suharto lahir di tanah pedesaan Jawa Tengah, di tengah kabut dan sawah yang sunyi. Hidupnya semenjana, tanpa kemewahan, tanpa cita-cita besar selain bertahan. Dunia kolonial yang keras mengajarinya arti diam dan sabar. Dari keluarga yang retak, ia belajar menunggu. Dua sifat yang kelak menjadi senjata paling ampuh dalam permainan kekuasaan.

Fibiger menulis bahwa Suharto bukan ideolog. Ia tidak berapi seperti Sukarno, tidak pula berpikir sistematis seperti Hatta. Ia seorang prajurit yang mengenal dunia melalui disiplin dan hierarki Jepang. Dari sana ia belajar bahwa kekalahan bisa mengajarkan ketenangan. Bagi Suharto, politik bukan soal cita-cita, tetapi strategi. Ia tidak berperang demi ide, melainkan demi kendali.

Ketika republik lahir, Suharto ikut berjuang. Ia bukan pahlawan medan perang, tetapi ia bertahan dalam tubuh militer yang baru tumbuh. Tentara menjadi rumah dan alatnya memahami kekuasaan. Ia belajar bahwa kesetiaan diukur bukan oleh kata, melainkan hasil. Ia memahami bahwa bergeming bisa lebih tajam dari peluru. Ia hidup dalam waktu yang lambat, menunggu momen untuk bergerak.

Fibiger melukiskan Suharto muda sebagai bayangan di pinggir panggung. Ia tidak menonjol, tetapi selalu ada di saat yang menentukan. Ketika para perwira sibuk berambisi, ia diam. Saat orang lain berdebat tentang ideologi, ia sibuk membangun jaringan. Ketika perang usai, ia sudah memiliki modal penting: disiplin, jaringan, dan citra tenang yang menakutkan lawan serta menenangkan atasan.

Malam Panjang yang Mengubah Segalanya

Malam pertama Oktober 1965 adalah malam yang gelap bagi Indonesia. Dentuman senjata terdengar dari arah istana. Di radio, suara Letkol Untung mengumumkan gerakan penyelamat revolusi. Tidak ada yang tahu apa yang sedang terjadi. Di tengah kebingungan itu, Suharto melangkah ke markas Kostrad. Ia mengambil alih komando saat yang lain bingung. Dari momen itu, sejarah berubah arah.

Fibiger menyebut hari itu sebagai panggung gelap tanpa naskah. Tak ada kejelasan, hanya ketakutan. Tujuh jenderal tewas, dan Lubang Buaya menjadi simbol dari kekerasan yang tak berakhir. Suharto muncul bukan sebagai pahlawan, melainkan sebagai pengambil kesempatan. Ia melihat celah antara kekacauan dan kekuasaan. Dari celah itu lahir Orde Baru.

Komunis segera dituduh sebagai dalang. Tentara bergerak. Desa dan kota dipenuhi propaganda. Sungai-sungai mengalir merah. Dalam enam bulan, ratusan ribu orang lenyap tanpa nama. Fibiger menyebutnya bukan sekadar pembunuhan, melainkan politicide (pembasmian atas sebuah gagasan). Rakyat belajar satu hal: diam adalah selamat.

Namun dari darah itu lahir legitimasi. Suharto muncul sebagai penjaga revolusi yang sejati, menjanjikan stabilitas sebagai obat dari kekacauan. Dunia percaya. Amerika memujinya, Jepang mengirim modal, Bank Dunia menulis laporan penuh pujian. Indonesia menjadi model keberhasilan antikomunis. Fibiger menulis dengan getir: Orde Baru adalah perang dingin versi tropis, perang tanpa garis depan tetapi dengan korban tanpa akhir.

Perang Dingin di Dalam Negeri

Setelah badai darah, Suharto menata diri seperti jenderal yang tahu arti kemenangan. Ia paham, kemenangan butuh panggung. Dunia terbelah dua, dan ia memilih sisi yang memberi pinjaman. Ia menjadikan Indonesia laboratorium antikomunisme. Pembangunan menjadi senjata, statistik menjadi dogma. Setiap jalan dan bendungan menjadi bukti kemenangan atas masa lalu.

Fibiger melihat bahwa Suharto tidak hanya menjadi pemain Perang Dingin, tetapi penciptanya. Ia menulis ulang arti keamanan. Bagi Suharto, pembangunan adalah perang yang sunyi. Ia tidak menembak musuh, ia menidurkan rakyatnya dalam ketertiban. Pers dibungkam, partai disatukan, kampus dijinakkan. Demokrasi direduksi menjadi upacara.

Militer menjadi alat bukan hanya untuk menjaga batas negara, tetapi untuk menjaga pikiran. Dalam doktrin ketahanan nasional, kebebasan dianggap ancaman, dan ketertiban dipuja sebagai kebenaran. Suharto meminjam logika global untuk membenarkan represi domestik. Ia menjual stabilitas, dan dunia membelinya tanpa bertanya.

Fibiger menyebut Orde Baru sebagai domestic cold war, perang dingin di dalam rumah sendiri. Tak ada musuh dari luar, hanya warga yang belajar takut untuk berpikir. Kekuasaan bukan lagi sekadar struktur, melainkan suasana batin bangsa. Dalam keheningan itu, Suharto menang.

Pembangunan Sebagai Mitos Baru

Ketika darah mengering, pembangunan menjadi mantra. Lima tahun demi lima tahun, negeri ini dihitung seperti buku besar. Fibiger mencatat bahwa pembangunan Orde Baru dibiayai oleh pinjaman luar negeri. Lebih dari seperlima pendapatan negara berasal dari bantuan. Pembangunan lahir dari utang dan janji.

Dunia bertepuk tangan. Para ekonom menyebutnya keajaiban Asia. Investor menyebutnya stabil. Fibiger menulis bahwa di balik pujian itu, ada ketergantungan yang dalam. Negara tumbuh bukan dari tenaga rakyat, melainkan dari modal asing. Setiap proyek adalah perjanjian yang menukar kedaulatan dengan utang.

Suharto memberi ruang bagi teknokrat, namun tetap menggenggam kendali. Ia menciptakan sistem di mana efisiensi menjadi ukuran segalanya. Manusia direduksi menjadi angka. Jalan raya menjadi simbol moralitas anyar. Dalam logika itu, keberhasilan ekonomi menjadi alasan untuk menutup mulut kritik. Fibiger menggambarkannya sebagai ritual politik: meresmikan proyek, tersenyum, disiarkan televisi, lalu berlanjut ke proyek berikutnya.

Akan tetapi di balik layar, korupsi tumbuh seperti akar di tanah subur. Keluarga dan kroni menjadi lingkaran inti ekonomi. Kekayaan mengalir ke atas, kemiskinan tertinggal di bawah. Fibiger menulis bahwa kapitalisme Orde Baru bukan tentang kesejahteraan bersama, tetapi tentang kendali. Pembangunan dijadikan dalih untuk memperpanjang kekuasaan.

Rakyat hanya melihat hasil, bukan harga yang dibayar. Mereka melihat jalan dan sawah, bukan utang dan represi. Suharto pandai mengubah statistik menjadi kebanggaan. Ia menjadi Bapak Pembangunan, simbol kemakmuran yang menenangkan hati bangsa yang lelah. Dunia pun percaya bahwa otoritarianisme bisa membawa kemajuan. Namun Fibiger mengingatkan, negara ini dibangun dari luar ke dalam, dari modal asing menuju pusat kekuasaan. Dan di sana, rakyat hanyalah penonton.

Ekspor Ketertiban ke Asia Tenggara

Setelah menguasai negeri sendiri, Suharto menatap kawasan. Ia ingin menjadikan Indonesia pusat ketertiban Asia Tenggara. Fibiger mendedah bahwa Suharto tidak sekadar membangun diplomasi, tetapi mengekspor model kekuasaan. Ia memperkenalkan gagasan ketahanan nasional, yang tampak ilmiah tetapi sejatinya adalah alat kontrol total.

Para pemimpin di Malaysia, Filipina, dan Thailand datang belajar. Mereka menyalin caranya memadukan pembangunan dan represi. Dari sinilah lahir ASEAN. Organisasi itu tampak damai, namun fungsinya jelas: menjaga stabilitas para rezim. Fibiger menulis bahwa Suharto menanamkan nilai bahwa ketertiban lebih penting dari kebebasan. Ia menciptakan arsitektur politik tanpa jendela, tempat udara segar dari luar dilarang masuk.

Asia Tenggara menjadi cermin Indonesia: tampak makmur, tetapi sunyi. Dunia memuji harmoni, tetapi tak melihat jeruji di baliknya. Suharto menjadikan stabilitas sebagai ide moral, seolah keteraturan adalah tanda kemajuan. Namun sejarah perlahan bergeser. Generasi muda mulai bertanya. Mereka melihat kemajuan tanpa kebebasan sebagai penjara yang halus. Fibiger menyebut Suharto sebagai guru otoritarianisme, sekaligus sumber kelelahan moral di kawasan.

Petrodolar dan Teater Kemakmuran

Awal 1970-an menjadi masa keemasan Orde Baru. Harga minyak melonjak, dan uang mengalir deras. Suharto memperluas proyek, memperindah citra. Televisi menyiarkan dirinya di tengah sawah hijau, tersenyum bersama petani. Fibiger menyebutnya teater pembangunan. Segalanya tampak makmur, padahal jurang sosial makin dalam.

Korupsi menjadi bagian dari sistem. Loyalitas dibeli dengan proyek. Kekuasaan diwariskan kepada keluarga. Fibiger meneroka bahwa Suharto membangun dinasti tanpa mengakuinya. Ia menciptakan lingkaran yang memelihara kekayaan dan menutup kritik. Mahasiswa yang turun ke jalan dianggap pengganggu ketenangan. Suara dibalas dengan gas air mata.

Dunia tetap memujinya. Amerika memanggilnya sahabat, Jepang terus menanam investasi, Bank Dunia menulis laporan positif. Fibiger melihat paradoks itu sebagai komedi pahit. Suharto tampak kuat di luar, tetapi rapuh di dalam. Ia takut pada suara yang bisa meruntuhkan citranya sendiri.

Tatkala harga minyak jatuh, bayangan krisis muncul. Harga naik, utang menumpuk, rakyat resah. Suharto kembali mencari kambing hitam. Ia menuduh pengusaha Cina, menekan pers, menutup diskusi. Ia mencoba mengulang masa tenang, tetapi waktu telah berubah. Retakan mulai terdengar di balik monumen dan gedung tinggi.

Senjakala dan Kejatuhan

Memasuki 1980-an, cahaya kekuasaan mulai merencam. Dunia berubah, dan arus informasi menembus batas sensor. Fibiger menulis bahwa masa itu adalah senja bagi kekuasaan Suharto. Rakyat mulai mendengar suara lain. Mahasiswa berbicara tentang kebebasan, ulama tentang keadilan, dan media asing menulis tentang korupsi keluarga presiden.

Suharto merespons dengan cara lama: reshuffle, lembaga baru, pidato moral. Namun bangsa sudah tak lagi percaya pada kata stabilitas. Ekonomi melambat, utang menumpuk, dan harga minyak jatuh. Fibiger menggambarkannya seperti cermin yang retak. Citra masih berdiri, tapi pantulannya pecah.

Muncul gerakan baru dari bawah tanah politik. Aktivis, jurnalis, dan lembaga sosial mulai bersuara. Suharto tak memahami bahasa itu. Ia terbiasa bicara kepada rakyat yang diam. Kiwari rakyat berbicara, dan negara kehilangan kata.

Krisis 1997 menjadi badai terakhir. Nilai rupiah jatuh, rakyat turun ke jalan. Dunia tidak lagi memujanya. Ketika ia akhirnya mundur pada 1998, bangsa menyaksikan berakhirnya bukan sekadar seorang presiden, tetapi seluruh zaman yang dibangun atas ketakutan. Fibiger menulis, Suharto tumbang bukan karena kudeta, tetapi karena kelelahan moral. Ia masih punya kekuasaan, tapi kehilangan makna. Ia menjadi bayangan di dalam istana yang kosong.

Antara Ingatan dan Pengampunan

Arkian, kini sejarah memandang Suharto dengan mendua hati. Ia dikenang sebagai pembangun jalan sekaligus penguasa yang membungkam. Sebagai penyelamat stabilitas sekaligus pencipta trauma nasional. Fibiger menyebutnya arsitek dari dunia yang tenang di luar namun penuh luka di dalam. Ia membangun sistem yang hidup lebih lama dari dirinya.

Sebagian orang masih menyebut namanya dengan hormat. Mereka merindukan harga murah, bukan represi yang menyertainya. Bagi korban 1965, mahasiswa 1974, dan wartawan yang dibungkam, Suharto adalah wajah dari keadilan yang tak pernah datang. Fibiger menulis, dilema itu tidak akan pernah selesai. Suharto adalah pertanyaan yang terus menghantui bangsa: apakah kemajuan bisa menebus kekerasan?

Bahaya terbesar, tulis Fibiger, bukan pada lupa, tetapi pada nostalgia. Ketika bangsa mulai merindukan tangan besi, ia sebenarnya sedang melupakan luka lama. Suharto tidak lagi memerintah, tetapi cara berpikirnya tetap hidup dalam birokrasi, dalam pidato pejabat, dalam rasa takut untuk berbeda.

Monumen dan Bayangan

Pagi itu di Yogyakarta, patung Suharto berdiri dengan seragam hijau mengilap. Di sekelilingnya, bunga plastik tak layu. Anak-anak bermain, orang tua berfoto, pedagang berjualan. Tidak ada tanda duka. Sejarah berubah menjadi objek wisata. Ingatan menjadi suvenir.

Fibiger menulis bahwa setiap kekuasaan memiliki kehidupan kedua. Ia menyebutnya afterlife of power. Suharto tidak lagi berkuasa, tetapi bayangannya masih berjalan di antara kita. Ia hidup dalam cara pejabat berbicara, dalam sistem yang menolak transparansi, dalam politik yang lebih mementingkan stabilitas daripada kebenaran.

Buku sejarah menulis namanya kecil, tetapi ingatan rakyat menyimpannya besar. Ia menjadi mitos yang sulit mati. Banyak yang memilih mengenangnya dengan romantisme, bukan dengan luka. Mereka melihat sawah yang hijau, bukan sungai yang merah. Mereka memuja keteraturan, bukan ketakutan yang menopangnya.

Dua puluh tujuh tahun setelah kejatuhannya, bayangan itu masih ada. Setiap kali pemerintah bicara tentang pembangunan, gema masa lalu ikut berbisik. Setiap kali rakyat bicara tentang kebebasan, bayangan itu melintas di antara kata. Suharto adalah roh yang berjalan pelan. Ia tidak pergi, tapi juga tidak kembali. Ia tetap di sini, hidup dalam cara bangsa ini memahami kekuasaan.