Paris, Arina.id — Pelajar sekolah menengah atas (SMA) di berbagai wilayah Prancis kembali menggelar aksi demonstrasi pada Kamis (8/10/2026), meski pemerintah berupaya meredakan krisis yang telah berlangsung selama beberapa hari.
Sejak akhir September 2026, pelajar memblokade pintu masuk ratusan sekolah di seluruh Prancis. Aksi tersebut beberapa kali berujung bentrokan dengan polisi antihuru-hara.
Pemimpin serikat pelajar menyerukan mobilisasi baru di seluruh Prancis pada Kamis. Aksi utama dijadwalkan berlangsung di Paris, sementara serikat pekerja sektor pendidikan menyerukan mogok nasional sebagai bentuk dukungan.
Sebagian besar aksi berlangsung damai. Namun, sejumlah demonstran membakar benda-benda, merusak halte bus, hingga terlibat bentrokan dengan polisi antihuru-hara. Serikat pekerja, kelompok hak asasi manusia, dan para pelajar menuding polisi menggunakan kekuatan secara berlebihan.
Dalam pidato yang disiarkan televisi pada Rabu (7/10/2026) malam, Perdana Menteri Prancis Sebastien Lecornu berupaya meredakan ketegangan. Ia berjanji pemerintah akan menyiapkan rencana untuk merespons krisis tersebut paling lambat akhir Oktober.
Lecornu membantah aparat keamanan mendapat “perintah untuk menghadapi” para pelajar. Namun, banyak pelajar mengaku belum yakin dengan pernyataan tersebut.
Di luar sebuah sekolah menengah di Rennes, sekitar 60 pelajar telah berkumpul sejak Kamis pagi.
Hanaa, pelajar berusia 18 tahun, mengatakan kepada AFP bahwa dirinya “kecewa dan tidak yakin” dengan pernyataan Lecornu.
“Kami berharap lebih banyak darinya,” kata pelajar lain, Salyna, 17 tahun. Ia juga kecewa karena pemerintah baru akan mengumumkan respons terhadap tuntutan mereka pada akhir bulan.
“Ini adalah situasi yang mendesak,” ujarnya.
Dialog dengan Pelajar
Presiden asosiasi mahasiswa FAGE, Suzanne Nijdam, mengatakan belum ada kesepakatan yang dicapai setelah pertemuan dengan Menteri Pendidikan Tinggi Philippe Baptiste.
Ia menyerukan agar aksi protes terus berlangsung di depan sekolah dan kantor administrasi pemerintah pada Kamis, serta meminta demonstrasi dalam skala lebih besar digelar pekan depan.
Di tengah upaya pemerintah mengambil pendekatan yang lebih persuasif, Menteri Pendidikan Edouard Geffray dijadwalkan mengunjungi sebuah sekolah di Reims untuk berdialog dengan para pelajar.
Pertemuan lanjutan antara tiga organisasi pelajar utama dengan Geffray dan Baptiste juga dijadwalkan berlangsung pada Kamis sore.
Para pelajar meminta pertemuan langsung dengan Lecornu untuk menyampaikan sejumlah proposal yang telah mereka hitung biayanya guna menjawab tuntutan mereka.
Para demonstran, yang sebagian besar merupakan pelajar sekolah menengah atau lycee berusia 15 hingga 18 tahun, mengeluhkan kekurangan guru, jadwal pelajaran yang terlalu padat, ruang kelas yang rusak, serta kondisi gedung sekolah yang tidak mampu menghadapi kenaikan suhu.
Kementerian Pendidikan Prancis mencatat, kegiatan belajar mengajar dihentikan sebagian atau seluruhnya di 375 sekolah di seluruh negeri pada Kamis pagi.
Di sebuah sekolah menengah di Paris, AFP melihat sejumlah demonstran dewasa membentuk rantai manusia dengan tangan mereka untuk memisahkan polisi dan para pelajar yang melakukan aksi. Para pelajar terlihat berkumpul sambil membawa ransel dan poster.
Akses menuju sekolah tersebut diblokade menggunakan tempat sampah dan pagar pembatas. AFP juga melihat sejumlah kericuhan kecil antara polisi antihuru-hara dan demonstran.
Di kota Toulouse, Prancis selatan, para pelajar yang berdemonstrasi mengibarkan bendera Prancis dan membawa poster. Sementara itu, sebuah grafiti di dinding sekolah bertuliskan, “Polisi menindak anak-anak Prancis.”
Ratusan pelajar, polisi, dan tenaga pendidik mengalami luka-luka sejak aksi protes dimulai. Lebih dari 6.500 orang—sebagian besar di antaranya masih di bawah umur—telah ditangkap.
Seorang pelajar berusia 15 tahun kehilangan tangannya pada Senin (5/10) setelah polisi menembakkan granat kejut. Menteri Dalam Negeri Laurent Nunez kemudian mengatakan kepada stasiun radio RTL pada Rabu pagi bahwa penggunaan granat kejut oleh polisi telah dihentikan sebagai respons atas insiden tersebut.
Polisi juga membuka 18 penyelidikan internal terkait dugaan pelanggaran atau tindakan tidak semestinya yang dilakukan aparat.
Kerusuhan tersebut terjadi hanya beberapa bulan menjelang pemilihan umum 2027 untuk menentukan pengganti Presiden Emmanuel Macron. Kandidat dari kelompok sayap kanan Marine Le Pen masih memiliki elektabilitas tinggi dalam sejumlah jajak pendapat meski telah dinyatakan bersalah dalam kasus korupsi.
Editor:
