Jakarta, Arina.id - Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Yahya Cholil Staquf atau Gus Yahya mengungkap salah satu senjata politik Abdurrahman Wahid (Gus Dur) adalah pernyataan-pernyataannya yang mendorong terjadinya proses politik lebih besar.
"Saya kira pernyataan Gus Dur bukan soal apakah pernyataan itu otomatis menjadi terealisasi, tetapi saat pernyataan itu bergulir maka satu proses tertentu, hingga masalah-masalah bias menemukan jalan keluarnya," kata Gus Yahya dalam wawancara bersama Narasi TV, dikutip Kamis (29/5/2025).
Ia mengisahkan salah satu momentum paling menegangkan terjadi ketika Gus Dur menolak meninggalkan Istana Negara usai Sidang Istimewa MPR.
"Kita melakukan semua ini dengan niat jihad fisabilillah. Medan pertempurannya adalah Istana dan sampai sekarang tidak ada fakta absolut menunjukkan kita pasti kalah. Maka meninggalkan Istana adalah lari dalam medan pertempuran dan itu dosa besar," katanya.
Namun, kondisi kesehatan Gus Dur yang memburuk membuatnya akhirnya keluar dari Istana. Keputusan itu diambil bukan sebagai bentuk menyerah, melainkan tanggung jawab moral untuk berobat.
"Gus Dur bilang ke saya: 'Saya gak akan keluar dari Istana karena ini medan pertempuran. Meninggalkan istana sama dengan lari dari medan perang, itu dosa besar'. Tapi beliau juga berkata: 'Saya sakit, jadi berobat ke AS bukan kabur dari pertempuran'," ujar Gus Yahya menirukan Gus Dur.
Ia menambahkan, saat itu Gus Dur bertahan hingga mengalami kolaps. Setelah kesehatannya pulih, ia menyampaikan bahwa ada dasar hukum baru untuk keputusannya, sebagaimana prinsip dalam fikih: "al-hukmu yaduru ma'a illatihi wujudan wa 'adaman" yang berarti hukum mengikuti sebabnya (illat), yaitu jika sebabnya ada, hukumnya ada, dan jika sebabnya tidak ada, hukumnya juga tidak ada.
Gus Yahya juga mengenang momen saat Gus Dur hendak mengeluarkan dekrit presiden. Menurut dia, situasi saat itu sangat kompleks, dengan risiko politik yang besar.
"Saat dekrit presiden, saat itu Gus Dur sebagai presiden menghadapi situasi yang kompleks dengan risiko, konsekuensi yang besar dan ada pilihan yang hendak dilakukan, beliau harus membuat pilihan."
"Saya ingat beliau minta waktu sebentar masuk ke kamar lalu keluar, meminta membuat maklumat kemudian diketik isinya membubarkan DPR MPR, membekukan Partai Golkar sampai ada keputusan MA dan menyelenggarakan pemilu dalam waktu satu tahun."
"Itu pilihan beliau sendiri," kata Gus Yahya.
Ia juga mengungkap bahwa Sekretaris Presiden Abdul Manan yang semula diminta membacakan maklumat, menolak. Akhirnya, Gus Yahya sendiri yang membacakan isi dekrit tersebut.
Gus Dur, menurut dia, menghadapi penentangan keras dari DPR dan MPR. Dalam pandangan presiden saat itu, langkah lembaga legislatif tersebut dianggap sebagai makar terhadap kepala negara.
"Gus Dur menghadapi ancaman penentangan oleh DPR MPR, ada perdebatan mengenai kawasan masing-masing. Maka dalam perspektif presiden, positioning DPR MPR dianggap sebagai makar. Maka dengan kewenangan presiden, Gus Dur menuntut pemilihan ulang, mengklaim DPR MPR sudah tidak memenuhi aspirasi rakyat yang sesungguhnya."
Ia menegaskan bahwa semua konsekuensi dari langkah itu sudah diperhitungkan matang oleh Gus Dur. "Situasi pemakzulan ini sudah dihitung Gus Dur. Politik kan bukan hanya soal adu argumentasi saja tapi juga soal adu kekuatan dengan macam resource, baik ekonomi, militer dan sebagainya."
Pada akhirnya, Gus Dur ingin mencatatkan peristiwa tersebut sebagai bagian dari sejarah. "Jadi sederhananya, Gus Dur ingin membuat dokumen sejarah yang terjadi dan selanjutnya terserah pada generasi berikutnya."
"Seperti kata Gus Dur, sejarah nanti yang akan membuktikan," katanya memungkasi.
Editor:
