Jakarta, Arina.id—Liga Muslim Dunia (Muslim World League/MWL) mengecam keputusan pemerintah Kolombia membuka kedutaan besarnya di Yerusalem. Langkah tersebut dinilai bertentangan dengan hukum internasional dan resolusi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) mengenai status kota tersebut.
Sekretaris Jenderal MWL sekaligus Ketua Organisasi Cendekiawan Muslim, Syekh Dr Mohammed Al-Issa, menyatakan bahwa pembukaan kedutaan itu mengabaikan status hukum dan sejarah Yerusalem yang diakui dalam ketentuan internasional.
Dalam pernyataan yang disampaikan pada Kamis (15/10/2026), Al-Issa menegaskan MWL menolak segala upaya yang bertentangan dengan hukum internasional di Yerusalem, termasuk tindakan yang berpotensi melegitimasi keputusan atau lembaga yang melanggar resolusi PBB.
Kecaman tersebut muncul sehari setelah Kolombia meresmikan kedutaan besarnya di Yerusalem pada Rabu (14/10/2026). Langkah itu menjadi bagian dari perubahan kebijakan luar negeri pemerintahan Presiden Abelardo De La Espriella, yang membalikkan keputusan pemerintahan sebelumnya untuk memutus hubungan diplomatik dengan Israel.
Dikutip dari Reuters, Kolombia sebelumnya memutus hubungan diplomatik dengan Israel pada 2024 di bawah Presiden Gustavo Petro sebagai bentuk protes terhadap tindakan militer Israel di Jalur Gaza. Pemerintahan Petro juga menutup kedutaan Kolombia di Tel Aviv dan menghentikan ekspor batu bara ke Israel.
Pembukaan kedutaan di Yerusalem menandai perubahan signifikan dalam hubungan kedua negara. Kolombia juga memulihkan perjanjian perdagangan bebas dengan Israel yang sebelumnya dihentikan pada masa pemerintahan Petro.
Menteri Luar Negeri Israel Gideon Saar menyambut pembukaan kedutaan tersebut. Ia menyebut langkah itu sebagai pengakuan terhadap Yerusalem sebagai ibu kota Israel sekaligus pengakuan atas sejarah kota tersebut.
Sementara itu, Menteri Luar Negeri Kolombia Omar Bula menyatakan pembukaan kedutaan menjadi langkah konkret untuk memulihkan hubungan diplomatik kedua negara. Ia menyebut Israel sebagai mitra strategis yang diharapkan dapat memperkuat kerja sama bilateral.
Kementerian Luar Negeri Kolombia menyatakan pembicaraan kedua negara akan mencakup dialog politik, kerja sama keamanan dan pertahanan, penguatan perdagangan, serta peluang investasi baru.
Namun, keputusan tersebut mendapat penolakan dari pihak Palestina. Wakil Presiden Palestina Hussein Al Sheikh mengecam pembukaan kedutaan karena dinilai mengabaikan hukum internasional dan resolusi yang memiliki legitimasi internasional.
Ia menilai langkah tersebut melanggar status hukum dan sejarah khusus Yerusalem.
Status Yerusalem selama ini menjadi salah satu persoalan utama dalam konflik Israel-Palestina. Israel menganggap kota tersebut sebagai ibu kotanya, sedangkan Palestina menginginkan Yerusalem Timur sebagai ibu kota negara merdeka di masa depan.
Sebagian besar negara menempatkan kedutaan besar mereka untuk Israel di Tel Aviv karena status Yerusalem masih dipersengketakan. Amerika Serikat memindahkan kedutaannya ke Yerusalem pada 2018, disusul sejumlah negara lain, termasuk Guatemala, Honduras, dan Paraguay.
Pembukaan kedutaan Kolombia menambah daftar pemerintah yang menempatkan perwakilan diplomatiknya di Yerusalem, di tengah perbedaan pandangan internasional mengenai status kota tersebut.
Editor:
