Jakarta, Arina.id - Tiga pekan bencana banjir bandang dan longsor melanda Sumatra, media sosial ramai-ramai pengibaran bendera putih di depan rumah-rumah, dan di titik-titik pengungsian bencana.
Kantor-kantor pemerintahan di daerah pun mengibarkan bendera warna serupa. Pengibaran bendera-bendera putih tersebut bentuk protes, dan respon warga yang tak lagi tahan dengan situasi kebencanaan saat ini.
"Masyarakat menyerah dan butuh bantuan. Kami tidak sanggup lagi,” ujar Idris, warga Aceh Utara kepada Arina.id, Selasa (16/11/2025).
Relawan Pulau Tiga Tamiang, Aceh, Rudi Setiawan, mengatakan bendera putih merupakan simbol kekecewaan warga terhadap pemerintah. Menurut dia, bantuan memang ada, namun tidak diiringi kebijakan jangka panjang untuk membenahi kondisi wilayah terdampak.
"Pemerintah kurang serius. Memang ada bantuan, tapi tidak disusul kebijakan untuk memperbaiki kondisi di sana," kata Rudi.
Ia menjelaskan, banyak warga baru menyadari besarnya kerugian setelah bencana berlalu. Selama ini mereka masih berusaha bertahan hidup, namun kini harus memulai segalanya dari nol. "Sekarang mereka sadar kehilangan segalanya. Mereka benar-benar mulai dari nol," ujarnya.
Muzakarah Ulama Aceh 2025, DPR hingga masyarakat meminta Presiden Prabowo Subianto menetapkan bencana hidrometeorologi banjir dan longsor yang melanda Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat itu sebagai Darurat Bencana Nasional.
Namun, menjawab masifnya desakan sejumlah pihak yang meminta penetapan status darurat bencana nasional untuk banjir dan longsor di Sumatera. Ia menegaskan, penanganan bencana masih terkendali.
Prabowo menyampaikan pemerintah telah melakukan langkah-langkah konkret dan terukur sejak awal bencana banjir dan longsor terjadi di wilayah tersebut, tanpa harus menetapkan status bencana nasional.
"Ada yang teriak-teriak ingin ini dinyatakan bencana nasional. Kita sudah kerahkan, ini tiga provinsi dari 38 provinsi. Jadi, situasi terkendali," kata Prabowo.
Prabowo menyatakan dirinya mendapat tawaran dari sejumlah pemimpin negara sahabat yang menyatakan kesiapan untuk mengirimkan bantuan. Namun, ia menekankan pemerintah Indonesia memilih menangani bencana tersebut secara mandiri.
"Saya ditelepon banyak pimpinan kepala negara ingin kirim bantuan. Saya bilang terima kasih atas konsen Anda, kami mampu. Indonesia mampu mengatasi ini,” ujarnya.
Hingga kini operasi pencarian korban masih dilakukan petugas gabungan hingga hari ini. BNPB merilis total korban meninggal dunia akibat bencana banjir dan longsor (bansor) di tiga provinsi, Aceh, Sumatra Utara dan Sumatra Barat, mencapai 1.016 jiwa.
Melihat hal tersebut, Pemerintah Provinsi Aceh, Gubernur Aceh, Muzakir Manaf, secara resmi meminta bantuan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) untuk ikut dalam pemulihan setelah bencana.
"Secara khusus, Pemerintah Aceh secara resmi telah menyampaikan permintaan keterlibatan beberapa lembaga internasional atas pertimbangan pengalaman bencana tsunami di tahun 2004, seperti UNDP dan UNICEF. Kami menyurati untuk ikut dalam pemulihan pascabencana," ujar Juru Bicara Pemprov Aceh, Muhammad MTA, Minggu (14/12/2025).
Editor:
