Arina.id -- Pemerintah Jerman melalui Presiden Frank-Walter Steinmeier menolak dengan tegas dan mengkritik keras rencana Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump, yang hendak menguasai Jalur Gaza dan merelokasi penduduknya.
“Solusi yang mengabaikan atau bahkan melanggar hukum internasional tidak dapat diterima,” terang Steinmeier di sela kunjungannya di Turki hari Rabu (5/2/2025), seperti dikabarkan oleh Anadolu.
Presiden Frank-Walter Steinmeier juga meragukan soal peluang keberhasilan dalam pembicaraan yang bakal dilakukan Donald Trump dengan sejumlah negara Arab terkait rencana relokasi warga Gaza.
Usai mengadakan pertemuan tingkat tinggi di Arab Saudi dan Yordania, Presiden Steinmeier justru menemukan penolakan luas di Timur Tengah soal rencana Trump tersebut.
Di mata negara-negara Arab, Steinmeier menggambarkan rencana Trump tersebut sebagai “kekecewaan, banyak kekhawatiran, dan dalam beberapa kasus kemarahan yang nyata.”
Presiden Steinmeier mengharapkan solusi panjang terhadap konflik Palestina-Israel, dengan memperhatikan keamanan Israel dan hak menentukan nasib sendiri bagi rakyat Palestina.
“Ini adalah jalan yang sulit dan mungkin memakan waktu lama,” ujar Steinmeier.
“Tapi saya justru khawatir jalan pintas yang sewenang-wenang dari jalur ini, terutama yang mengabaikan hukum dan aturan internasional, tidak akan membawa kita ke tujuan yang diinginkan,” imbuhnya.
Di sisi lain, pihak negara-negara Arab sudah menyampaikan kecaman mereka terhadap usulan Donald Trump tersebut.
Kementerian Luar Negeri Arab Saudi menegaskan soal “penolakan terhadap segala bentuk pelanggaran hak sah rakyat Palestina, baik melalui kebijakan permukiman Israel, aneksasi tanah, maupun upaya mengusir warga Palestina dari tanah mereka."
Raja Yordania Abdullah memperingatkan bahaya upaya pemindahan warga Palestina seraya menegaskan bahwa "setiap solusi tidak boleh mengorbankan keamanan dan stabilitas Yordania maupun kawasan."
Kementerian Luar Negeri Oman menegaskan "sikap tegasnya serta penolakan mutlak terhadap segala upaya untuk merelokasi warga Gaza dan wilayah Palestina yang diduduki," serta menekankan pentingnya "menghormati hak sah rakyat Palestina untuk mendirikan negara merdeka di tanah mereka."
Sementara Presiden Palestina Mahmoud Abbas menegaskan, "Kami tidak akan membiarkan hak-hak rakyat kami, yang telah kami perjuangkan selama puluhan tahun, dirampas."
"Rencana ini merupakan pelanggaran serius terhadap hukum internasional dan perdamaian, serta stabilitas di kawasan tidak akan terwujud tanpa pendirian negara Palestina," imbuh Mahmoud Abbas.
Tak hanya itu rencana relokasi warga Gaza juga mendapat tentangan dari Pemerintah Indonesia, lewat pernyataan resmi Kementerian Luar Negeri RI yang dirilis Rabu (5/2/2025) kemarin.
“Tindakan semacam itu akan menghambat terwujudnya Negara Palestina yang merdeka dan berdaulat sebagaimana dicita-citakan oleh Solusi Dua Negara berdasarkan perbatasan 1967 dengan Yerusalem Timur sebagai ibu kotanya,” terang Kemlu RI.
Editor:
