Jakarta, Arina.id— Kementerian Agama meluncurkan program fasholatan dan 1.000 masjid ramah penyandang disabilitas dan lansia sebagai bagian dari upaya menjadikan masjid lebih inklusif, nyaman, dan dapat diakses semua kalangan.
Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Kemenag RI Abu Rokhmad mengatakan bahwa program ini merupakan upaya menerjemahkan prioritas Menteri Agama terkait layanan keagamaan yang berdampak.
"Kita akan memperbaiki Indonesia Emas melalui gerakan fashalatan,” jelas Abu membuka Kick Off Program Ngaji Fasholatan dan 1000 Masjid Inklusif bertema Mewujudkan Masjid Ramah Disabilitas dan Lansia di Lumire Hotel and Convention Center pada Selasa (24/6/2025).
Melalui gerakan Ngaji Fasholatan, Kemenag ingin mengajak umat Islam, khususnya lansia, untuk kembali memperhatikan bagaimana salat dilakukan terutama terkait gerakan, bacaan-bacaan salat, dan penghayatan atas maknanya.
"Gerakan ini kami pandang penting karena banyak sekali, terutama lansia yang belum mendapatkan layanan bimbingan," ucapnya.
Abu mengatakan ke depan, masjid-masjid inklusif ini akan didukung oleh para penyuluh agama Islam di berbagai kecamatan, serta para penghulu di Kantor Urusan Agama. Mereka akan berkolaborasi dengan masjid dan ormas Islam untuk memberikan layanan berupa pengajian fasholatan kepada orang tua, anak-anak, dan seluruh kalangan umat Islam.
"Kami yakin kalau gerakan ini berhasil, maka salat umat Islam akan makin baik. Dan tentu, salat yang baik akan memberikan dampak sosial yang positif bagi kehidupan beragama, berbangsa, dan bernegara," kata dia.
Terkait Kick Off 1000 Masjid Inklusif, Abu menyebutkan program ini didasari oleh kajian dari Bimbingan Penyuluhan Islam (BPIM) yang menemukan bahwa masih banyak masjid belum memiliki sarana dan prasarana yang ramah terhadap lansia dan disabilitas.
Misalnya, masih minimnya ketersediaan kursi untuk lansia, tempat wudhu yang aksesibel, serta juru bahasa isyarat.
"Karena ini akan memberikan dampak yang luar biasa, sehingga kaum disabilitas juga mendapatkan layanan keagamaan dari masjid-masjid yang ada di sekitar,” jelasnya.
Sebanyak 1.000 masjid inklusif ini akan tersebar di seluruh Indonesia. Setiap provinsi akan memiliki minimal satu masjid inklusif. Mengenai bantuan dana, Kemenag akan menyalurkan anggaran sesuai jumlah masjid di setiap provinsi.
"Bantuan dari pemerintah ada meski jumlahnya tidak besar," kata Abu.
Penyaluran bantuan mempertimbangkan jumlah masjid di setiap daerah. Total bantuan yang disediakan adalah Rp15 juta untuk masjid dan Rp10 juta untuk mushola, khusus untuk pembangunan sarana dan prasarana.
"Mekanisme bantuan melalui aplikasi SIMAS. Cara mengajukan, jumlah, dan pengumuman ada di SIMAS,” jelasnya.
Sementara itu, Direktur Urusan Agama Islam dan Bina Syariah, Arsad Hidayat menjelaskan bahwa kondisi masjid saat ini masih jauh dari ideal dalam menjamin akses bagi kelompok rentan.
"Data survei dari Pusat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat menyebutkan, dari 47 masjid yang dicek, 46 di antaranya belum ramah terhadap penyandang disabilitas dan lansia. Ini pukulan besar bagi kita,” ujarnya.
Menurut Arsad, temuan itu menunjukkan bahwa masjid belum diperlakukan sebagai ruang publik yang menjunjung prinsip keadilan akses. Padahal, berdasarkan data BPS, sebanyak 8,5 persen atau sekitar 23 juta penduduk Indonesia adalah penyandang disabilitas.
"Kita harus ubah mindset. Jangan lagi ada anggapan bahwa penyandang disabilitas cukup ibadah di rumah,” tegasnya.
Kementerian Agama, lanjut Arsad, telah mengeluarkan Keputusan Dirjen Bimas Islam Nomor 958 Tahun 2021 yang menjadi dasar pengembangan masjid ramah penyandang disabilitas dan lansia.
Regulasi tersebut mengatur standar minimum sarana fisik, seperti jalur landai, toilet khusus, serta pelatihan bagi pengelola masjid agar mampu melayani semua jamaah secara adil dan manusiawi.
Masjid Istiqlal dan Masjid el-Syifa di Ciganjur disebut Arsad sebagai contoh baik yang telah menyediakan akses vertikal untuk penyandang disabilitas dan toilet khusus.
Di sisi lain, ia mengapresiasi kolaborasi Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur’an yang telah mengembangkan panduan Al-Qur'an ramah disabilitas sebagai dukungan literasi ibadah yang setara.
"Ini bukan soal arsitektur semata, tapi menyangkut cara pandang kita terhadap siapa saja yang berhak mendapat tempat di masjid. Tugas kita sekarang adalah memastikan hasil program ini betul-betul diteruskan ke tingkat pengelola masjid,”kata Arsad.
Ketua PBNU Bidang Organisasi, Keanggotaan, dan Kaderisasi, KH Masyhuri Malik menegaskan pentingnya pengelola masjid mengadvokasi pelayanan bagi jamaah, khususnya kelompok lanjut usia (lansia).
"Program Fasholatan dan 1.000 masjid ini hendaknya membuat para pengelola masjid ke depan harus mengadvokasi, melayani jemaah itu, khususnya lansia,” ujarnya.
KH Masyhuri juga menekankan pentingnya menghidupkan kembali tradisi pembelajaran dasar-dasar ibadah, termasuk membaca dan memahami bacaan salat.
"Cari program yang informatif. Kita kembali ajari fasholatan, pelajari bacaan,”ucapnya.
Menurutnya, kegiatan semacam ini punya tantangan tersendiri dalam menindaklanjuti hasil seminar atau pelatihan. Ia menilai, kegiatan ini merupakan bagian dari upaya mengelola dan melestarikan warisan keislaman dari para leluhur.
"Kegiatan yang kayak gini paling berat menindaklanjuti seminar ini. Karena ini bagian dari mengelola warisan dari para leluhur," tegasnya.
Editor:
