Jakarta, Arina.id—Konflik Israel-Palestina tak hanya melibatkan negara dan aktor resmi, tetapi juga aktor non-negara seperti Nahdlatul Ulama (NU). Organisasi keagamaan terbesar di Indonesia ini terbukti memainkan peran diplomatik, kemanusiaan, dan ideologis dalam memperjuangkan kemerdekaan Palestina.
Hal ini diungkap Tenaga Ahli (TA) Fraksi PKB DPR RI, Eneng Ervi Siti Zahroh Zidni dalam sidang Ujian Terbuka Promosi Doktor Sekolah Kajian Stratejik dan Global Universitas Indonesia (SKSG UI) pada Selasa (1/7/2025).
Dalam disertasinya bertajuk Peran Non-State Actor Dalam Perdamaian Dunia (Studi: Kontribusi Nahdlatul Ulama (NU) dalam Resolusi Konflik Israel- Palestina), Ervi memetakan peran NU sebagai Non-State Actor (NSA) yang aktif dalam resolusi konflik internasional melalui pendekatan diplomasi multi jalur, filantropi, dan gerakan sosial keagamaan.
"NU sebagai aktor non negara berbasis agama memiliki sejarah, legitimasi, dan kapasitas untuk berkontribusi pada resolusi damai dan advokasi kemerdekaan Palestina melalui diplomasi multi-jalur, aksi kemanusiaan, dan solidaritas lintas agama," ungkapnya.
Konsistensi NU ini terlihat sejak tahun 1938 pada Muktamar ke-13 di Menes Banten, gerakan sosial keagamaan seperti Pekan Rajabiyah dengan berhasil menghimpun dana sebesar 1314,31 Gulden Hindia-Belanda dalam program Falistina Fond. Qunut nazilah dan gerakan keagamaan lainnya.
NU sebagai aktor non-negara (non-state actor) juga menjalankan pendekatan diplomasi jalur kedua (second track diplomacy) dan diplomasi multi-jalur (multi-track diplomacy).
Pendekatan ini mencakup berbagai strategi seperti dialog antaragama, advokasi kemanusiaan, serta dukungan terhadap hak-hak dan perjuangan rakyat Palestina.
Menurutnya, pendekatan itu memperkuat posisi NU sebagai mediator dan aktor yang mendorong penyelesaian konflik secara damai dan berkelanjutan.
NU juga mempraktikan pendekatan second track diplomacy, termasuk dalam bentuk soft diplomacy dan shuttle diplomacy melalui konferensi internasional, dialog publik, dan dialog antaragama, baik di tingkat nasional maupun internasional.
Partisipasinya dalam berbagai forum internasional bertujuan menyuarakan dukungan terhadap kemerdekaan Palestina, mencari solusi damai, serta membangun gerakan kolektif untuk memperkuat kesadaran dan pemahaman isu perdamaian.
"NU berfokus pada pencapaian kesepahaman nasional dan internasional, serta meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap kompleksitas konflik Israel-Palestina," tuturnya.
NU juga berkolaborasi dengan organisasi Islam lain seperti Muhammadiyah, mengadvokasi HAM dan perdamaian di Palestina. Bahkan secara tegas mengutuk pelanggaran HAM dan berdialog konstruktif untuk mencari solusi adil dan berkelanjutan bagi kemerdekaan Palestina.
Advokasi ini mencakup hak-hak dasar rakyat Palestina, termasuk hak atas pendidikan, kebebasan beragama, dan kesempatan kerja, menunjukkan solidaritas dan komitmen organisasi.
NU juga mendorong kesadaran publik melalui seminar, lokakarya, dan kampanye edukatif untuk meningkatkan kesadaran masyarakat.
NU kerap menggelar dialog antaragama untuk menumbuhkan pemahaman, saling hormat, dan kerukunan lintas agama.
Dalam ranah kemanusiaan, NU melalui LAZISNU turut berkontribusi dengan memberikan bantuan kemanusiaan kepada warga Palestina yang terdampak konflik. Bantuan berupa obat-obatan, layanan medis, dan pemulihan trauma didukung oleh penggalangan dana melalui program NU-Care Lazisnu.
"Program ini melibatkan berbagai pihak untuk meringankan penderitaan rakyat Palestina akibat pendudukan Israel, serta memperkuat solidaritas kemanusiaan lintas negara dan agama," tulisnya.
Posisi NU dalam Politik Internasional
Disertasi Ervi juga menyoroti bagaimana NU memperkuat posisi Indonesia dalam politik internasional. Dengan jaringan dan pengaruhnya, NU berpotensi menjadi jembatan antara dunia Muslim dan komunitas internasional dalam upaya mencari solusi damai.
"Tantangan utama bagi NU adalah menyeimbangkan prinsip-prinsip ideologis dengan kebutuhan untuk terlibat secara konstruktif dalam proses perdamaian yang kompleks dan seringkali kontroversial," katanya.
Dalam berbagai bidang politik, advokasi, kampanye, dan pendidikan, NU terus menegaskan komitmennya terhadap resolusi konflik secara damai dan humanis.
Pengaruh Kepemimpinan dan Tradisi
Ervi menyebutkan bahwa Komitmen NU terhadap isu Palestina telah terwujud sejak sebelum Indonesia merdeka. Pada tanggal 12 November 1938, Mahfudz Shiddiq selaku Ketua Umum PBNU membentuk organisasi Islam di Indonesia untuk melawan zionisme di Palestina dan memberikan bantuan kepada rakyat Palestina yang berada di bawah pendudukan Zionis Yahudi.
Upaya tersebut juga didukung dengan pengumpulan dana sumbangan yang diumumkan dalam Muktamar NU ke-13 di Menes, Banten, pada tahun 1938.
Selanjutnya pada tahun 1955, NU ikut aktif dalam penyelenggaraan Konferensi Asia-Afrika (KAA) dan Konferensi Islam Asia-Afrika (KIAA).
Dalam KIAA, NU terlibat dengan tokoh-tokoh seperti Idham Chalid sebagai Ketua Panitia Pelaksana dan Achmad Sjaichu sebagai Sekretaris. NU juga mengirimkan utusan khusus yang melibatkan Idham Chalid dan Saifuddin Zuhri. KAA yang diselenggarakan di Bandung, melibatkan 29 negara dari Asia dan Afrika, dan salah satu agenda utamanya adalah isu Palestina.
Dukungan tegas terhadap kemerdekaan Palestina disampaikan melalui utusan Mesir yang dipimpin oleh Gamal Abdul Nasser.
"Konferensi ini menghasilkan Dasasila Bandung yang menegaskan HAM, perdamaian dunia, serta hak penentuan nasib sendiri bagi bangsa-bangsa," tulisnya.
Menurut Ervi sikap NU terhadap konflik Israel-Palestina menunjukkan konsistensi berlandaskan pada prinsip dan nilai-nilai sejarah yang menjadi landasan organisasi.
Konsistensi peran, sikap, dan respons NU terhadap konflik Israel-Palestina dipengaruhi oleh sejumlah faktor yang bersifat historis, ideologi, dan geopolitik. Faktor-faktor tersebut meliputi:
Landasan sejarah keislaman dan tradisi aswaja an-nahdliyah, solidaritas umat muslim. Kemudian, tradisi toleransi dan dialog antarumat neragama, landasan teologis, pengalaman sejarah Indonesia, keterlibatan dalam forum internasional.
Selain itu, peran para pemimpin NU seperti KH Abdurrahman Wahid (Gus Dur), Hasyim Muzadi, Said Aqiel Siraj, dan Yahya Cholil Staquf turut mempengaruhi sikap dan tindakan organisasi terhadap konflik tersebut.
"Khususnya, pandangan Gus Yahya yang menyoroti pandangan organisasi mengenai aneksasi Israel yang dikaitkan dengan peran agama," kata Ervi.
Editor:
