Arina.id— Indonesia Climate Justice Summit (ICJS) 2025 resmi dibuka. Forum yang digagas oleh Aliansi Rakyat untuk Keadilan Iklim (ARUKI) ini menjadi ruang politik rakyat untuk menyatukan suara dalam menghadapi krisis iklim yang kian mendesak.
Hari pertama ICJS diawali dengan Pleno Rakyat yang menghadirkan suara langsung dari sembilan subjek rentan: masyarakat adat, petani, nelayan, perempuan, buruh, miskin kota, orang muda, lansia dan penyandang disabilitas.
Mereka menyampaikan pengalaman menghadapi krisis iklim sekaligus menyerukan agar negara segera bertindak tegas. Di Jakarta, kota yang disebut pusat pembangunan, keresahan kaum lansia semakin terhimpit oleh dampak iklim.
"Lansia sering dianggap tidak berdaya. Padahal, perubahan iklim semakin membatasi kami. Kami cepat lelah, rentan sakit. Jangan jadikan kami sekadar objek pembangunan," tulis ARUKI dalam keterangannya di Jakarta, Selasa (26/8/2025).
Senada, masyarakat miskin kota di Jakarta Utara juga mengeluhkan ketidakadilan pembangunan di wilayah pesisir. Mereka mengeluh puluhan tahun tinggal di Jakarta Utara, tapi sampai hari ini warga tidak mendapat fasilitas air bersih.
"Pemerintah hanya meninggikan jalan, sementara rumah warga dibiarkan tenggelam. Tidak ada keberpihakan bagi rakyat miskin," jelasnya.
Ia mempertanyakan jika di ibu kota saja masyarakat sudah terhimpit, bagaimana dengan mereka yang berada jauh dari pusat, di wilayah pesisir dan timur Indonesia?
Buruh migran asal Serang berbagi kisah getir akibat perubahan iklim membuat tambak udang gagal. Ia terpaksa menjadi buruh migran untuk menyambung hidup. Namun harapan itu sirna, ketika ia menjadi korban perdagangan orang, mendapat perlakuan buruk, diancam 22 tahun penjara dan denda 800 juta.
Dari pesisir Lamongan, seorang nelayan tradisional menegaskan bahwa krisis iklim mengacaukan pola angin dan mengancam hidup warga di sana.
"Nelayan tradisional bukan penyebab krisis iklim. Kami bukan musuh laut, kami menjaganya. Yang kami tuntut adalah keadilan, bukan belas kasihan. Tanpa nelayan, siapa yang memberi makan negeri ini? Ini soal hidup dan mati
kami," ujarnya.
Dari Sulawesi, seorang perempuan petani menegaskan bahwa perempuan bukan penyebab krisis iklim, perempuan adalah korban. Padahal perempuan adalah lumbung pangan bangsa. "Kembalikan kedaulatan perempuan.”
Dari Maluku Utara, menuturkan pengalaman sebagai penyandang disabilitas. Menurutnya, krisis iklim memperparah kerentanan yang sudah ada. Kami semakin cemas, menanggung stigma, diskriminasi, dan dampak paling berat. Perlindungan tak memadai, bantuan tak sesuailebutuhan.
Ini Harus Jadi Prioritas Negara
ICJS menegaskan krisis iklim adalah krisis kemanusiaan. krisis iklim tidak bisa lagi dipandang semata sebagai isu, melainkan sebagai krisis keadilan dan kemanusiaan. Negara dituntut mengambil langkah konkret, bukan hanya jargon, untuk melindungi rakyat yang berada di garis depan krisis iklim,
Aliansi Rakyat untuk Keadilan Iklim (ARUKI) adalah blok politik nasional yang melibatkan lebih dari 36 organisasi masyarakat sipil di Indonesia. Didirikan pada November 2023. ARUKI tumbuh dari keprihatinan bersama terhadap ancaman krisis iklim dan ketidakadilan yang ditimbulkannya, terutama bagi kelompok-kelompok yang paling rentan.
ARUKI hadir untuk mendorong perubahan sistemik menuju terwujudnya keadilan iklim di Indonesia. Dalam perjuangannya, ARUKI menempatkan keadilan sosial, pemenuhan hak-hak dasar, dan dan penguatan solidaritas antar jaringan sebagai landasan utama untuk mencapai keadilan iklim yang berpihak pada masyarakat.
Editor:
