Jakarta, Arina.id-Ketua Umum PBNU Yahya Cholil Staquf (Gus Yahya) menanggapi beredarnya risalah rapat Harian Syuriyah PBNU pada Kamis, 20 November 2025, di Jakarta yang disebut meminta dirinya mundur.
Ia menyatakan belum menerima surat resmi apa pun terkait dokumen tersebut dan meminta keabsahannya dicek, termasuk tanda tangan digital yang digunakan untuk menandatangani surat di lingkungan PBNU.
"Tunggu informasinya ya," katanya saat ditanya awak media usai rapat koordinasi yang diikuti oleh Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) se-Indonesia di Surabaya, yang berlangsung sejak Sabtu malam, 22 November 2025.
Ia memastikan tetap menjalankan amanah Muktamar Ke-34 hingga tahun 2026 dan tidak memiliki rencana untuk membatalkannya. Menurut dia, Majelis Syuriyah juga tidak mempunyai kewenangan untuk memberhentikan anggota ketua umum maupun pejabat struktural lainnya.
"Saya mendapat amanah lima tahun dan akan saya jalani lima tahun. Insyaallah saya mampu. Maka saya sama sekali tidak terbesit pikiran untuk mundur," tegasnya.
Gus Yahya mengaku telah menjalin komunikasi dengan jajaran Syuriyah dan mendorong rekonsiliasi internal demi kemaslahatan NU dan bangsa.
"Saya sudah menjalin komunikasi dengan jajaran Syuriyah. Saya berharap rekonsiliasi internal dapat segera diwujudkan bersama para kiai sepuh dan struktur jajaran terkait," kata Gus Yahya.
Mengutip NU Online dalam pertemuan PWNU se-Indonesia di Surabaya, sejumlah pengurus wilayah NU menyuarakan kegelisahan atas dinamika tiga hari terakhir.
Ketua PWNU Sumatera Utara Marahalim Harahap menyatakan NU adalah milik seluruh Nahdliyin, bukan hanya segelintir pengurus di pusat. Para pengurus di daerah juga perlu dilibatkan dalam pengambilan keputusan penting yang menentukan nasib organisasi.
"Kalaulah terjadi pemakzulan terhadap Ketua Umum, ini adalah cacat bagi jam'iyah. Jam'iyah ini bukan milik Rais Aam dan Ketum saja. Ini milik jutaan orang. Saya memohon kepada Ketum dan Rais Aam: libatkan PWNU dan PCNU dalam menentukan nasib jam'iyah," ujarnya.
Marahalim juga menyatakan kekhawatirannya bahwa pemberhentian Ketua Umum PBNU di tengah jabatan bisa menimbulkan efek berat di berbagai tingkat kepengurusan.
“Kalau Rais Aam sudah memberhentikan Ketua Umum, maka (saya khawatir) akan terjadi Rais PW memberhentikan Ketua PW, Rais PC memberhentikan Ketua PC. Terus bagaimana lagi [nasib] jam'iyah kita yang besar ini?”
Sekretaris Jenderal PBNU Saifullah Yusuf (Gus Ipul) menegaskan, apa yang terjadi di PBNU saat ini merupakan perkara organisasi biasa yang sedang ditangani oleh jajaran Syuriyah sesuai mekanisme internal yang berlaku.
“Ini dinamika organisasi yang sedang berjalan. Saya mohon seluruh pengurus dan warga NU tetap tenang, tidak terbawa arus berita yang berputar, dan tidak memperbesar kesalahpahaman,” ujar Gus Ipul.
Risalah rapat Syuriyah yang beredar sebelumnya memuat tiga poin yakni keberatan atas kehadiran narasumber yang dianggap terkait jaringan Zionisme Internasional dalam AKN NU; dugaan pelanggaran yang dinilai memenuhi ketentuan larangan tidak hormat dalam Peraturan Perkumpulan NU Nomor 13/2025; serta indikasi persoalan tata kelola keuangan PBNU yang dinilai dapat membahayakan eksistensi badan hukum NU.
Risalah ditandatangani Rais Aam PBNU KH Miftachul Akhyar, termasuk dalam pertemuan yang dihadiri 37 Pengurus Harian Syuriah dari 53 pengurus harian Syuriyah di Hotel Aston City Jakarta pada 20 November 2025.
Editor:
