Jakarta, Arina.id - Setelah pengumuman kesepakatan tarif antara Indonesia-Amerika Serikat (AS), respons pasar ternyata belum terlalu menggembirakan. Hari ini misalnya, nilai tukar rupiah pada pembukaan perdagangan di Jakarta melemah 0,02 persen menjadi Rp16.270 per dolar AS dari sebelumnya Rp16.267 per dolar AS.
Pelemahan nilai tukar rupiah ini disebut-sebut akibat pengaruh data inflasi konsumen Amerika yang lebih tinggi dari ekspektasi pasar. Analisa ini disampaikan Pengamat PasarUang Ariston Tjendra, di mana data Consumer Price Index (CPI) sebesar 2,7 persen dari sebelumnya 2,6 persen secara year on year (yoy).
Kenaikan inflasi ini dinilai dapat memicu Bank Sentral AS menunda pemangkasan suku bunga acuan. "Data inflasi konsumen AS yang dirilis lebih tinggi dari ekspektasi pasar semalam, menjaga dolar AS tetap menguat," katanya seperti dikutip dari ANTARA, Rabu 16 Juli 2025.
Angka CPI ini lebih tinggi dari ekspektasi umum dan laju rata-rata 2,4 persen dalam lima bulan pertama. Inflasi inti juga naik meningkat 2,9 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu.
Dia menilai kenaikan inflasi berkaitan dengan peningkatan tarif terhadap mitra dagang negara tersebut sejak Trump menjabat di periode kedua. "Kenaikan tarif ini (yang menyebabkan inflasi naik), kan sudah ada barang-barang impor yang mengalami kenaikan tarif," ujar Ariston.
Di sisi lain, negosiasi Indonesia dan AS yang berakhir dengan dianggap baik bisa memberikan sentimen positif untuk rupiah. Namun, lanjutnya, dia mengingatkan bahwa capaian ini tetap saja mencerminkan tarif impor barang Indonesia di AS akan tetap lebih tinggi dari sebelumnya.
Saatnya BI Rate Turun
Sementara itu Kepala Ekonom Trimegah Sekuritas Indonesia Fakhrul Fulvian memandang sudah saatnya suku bunga acuan atau BI-Rate turun setelah kesepakatan tarif antara Jakarta-Washington.
Dengan inflasi Juni 2025 hanya sebesar 1,87 persen year on year (yoy) dan rupiah yang cenderung menguat, maka ruang penurunan BI-Rate menjadi semakin besar. Fakhrul melihat Bank Indonesia (BI) akan menurunkan suku bunga sebanyak 25 basis point (bps) hari ini.
"Setelah kita mendapatkan kesepakatan perang dagang, sudah saatnya juga kebijakan moneter lebih longgar," kata Fakhrul dalam keterangannya.
Lebih lanjut, Fakhrul memandang pemangkasan BI-Rate sudah harus dilaksanakan mengingat adanya pergeseran urgensi untuk mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia. Di samping itu, negara tetangga seperti India dan Malaysia juga telah menurunkan suku bunga.
Untuk memperkuat rupiah, ia memandang perlunya ekspektasi perbaikan ekonomi melalui dorongan moneter dan fiskal. Apabila BI-Rate dipangkas dan belanja pemerintah meningkat, maka arus modal akan kembali dan memperkuat rupiah.
Kemudian, ia juga memperkirakan rupiah bisa menguat hingga ke level Rp15.500 per dolar AS pada tahun ini. Selanjutnya, IHSG diperkirakan bisa mencapai level 7.750 pada akhir tahun ini seiring dengan kesepakatan tarif dagang, penurunan BI-Rate, serta perbaikan ekonomi pada paruh kedua tahun 2025.
Menurut proyeksi Trimegah, sektor yang terkait metal dan konsumer akan unggulan pada paruh kedua Tahun 2025. Bank sentral Indonesia mengadakan pertemuan bulanan dalam Rapat Dewan Gubernur (RDG) BI pada Selasa dan Rabu (15--16) Juli 2025, dan segera mengumumkan kebijakan moneternya.
Sebelumnya, Presiden AS Donald Trump menyatakan tarif impor senilai 19% akan diberlakukan terhadap produk-produk Indonesia yang masuk ke AS, berdasarkan negosiasi langsung yang dilakukannya dengan Presiden RI Prabowo Subianto.
Selain penetapan nilai tarif, kesepakatan yang diteken antara Trump dan Prabowo juga mencakup komitmen RI membeli energi dari AS senilai USD 15 miliar (setara Rp244 Triliun) dan produk agrikultur senilai sebesar USD 4,5 miliar (setara Rp73,1 Triliun).
Trump juga menyebutkan adanya komitmen RI membeli 50 pesawat Boeing baru, yang sebagian besar merupakan Boeing 777. Namun, tidak dirinci maskapai atau pihak mana yang akan membeli pesawat tersebut.
Fakhrul menilai kesepakatan dagang ini merupakan hal yang baik bagi Indonesia mengingat nilai tarif lebih rendah dibandingkan Malaysia (25 persen), Vietnam (20 persen dan 40 persen transhipment), serta Thailand (36 persen). "Di tengah dunia yang volatil seperti saat ini, kesepakatan ini menjadi angin segar," kata dia.
Editor:
