Anak guru agama dari pesisir Demak ini pernah putus kuliah karena tak ada biaya. Ia digembleng PMII di tahun-tahun panas jelang Reformasi. Dua periode duduk di Senayan, lalu dipercaya sebagai pemeriksa keuangan negara dan wafat saat bertugas di Moskow. Hidup Fathan Subchi (1970–2026) penuh kemurahan hati dan kesetiaan pada jaringan. Dua hal itulah yang membuatnya dicintai, sekaligus menimbulkan pertanyaan bagi lembaga yang seharusnya mengambil jarak dengan orang-orang yang setiap saat bisa dia periksa.
Jumat pagi, 30 Oktober 2026, warga Betahwalang di pesisir utara Demak sudah menggali liang lahat di makam umum desa. Mereka menunggu anak kampung yang pulang dari tempat yang amat jauh. Liang itu tak pernah terisi.
Atas permintaan pengasuh Pondok Pesantren Girikusumo, KH Munif Muhammad Zuhri, Fathan Subchi dimakamkan di kompleks makam kasepuhan pesantren itu di Mranggen, beberapa langkah dari pusara Syekh Abdul Hadi atau Ki Ageng Giri, pendiri pesantren tertua di Demak. Kiai Munif, yang disebut saudara sekaligus sahabat almarhum, menyambut ambulans di gerbang pesantren dan membawa jenazah singgah sebentar di rumahnya. Masjid pesantren tak muat. Pelayat meluber sampai pelataran. Salat jenazah dimulai pukul 09.19.
Perjalanan pulang itu memakan lima hari. Fathan, Anggota VI Badan Pemeriksa Keuangan, wafat di Moskow pada Ahad, 25 Oktober, dalam usia 56 tahun. Kabar hari pertama menyebut ia ke Rusia untuk berobat, BPK meluruskan bahwa ia sedang menjalankan tugas pemeriksaan. Menurut seorang pejabat kesekretariatan BPK, ia terkena serangan jantung di sana, dioperasi, lalu berpulang saat menunggu pemulihan. Jenazahnya tiba di Soekarno-Hatta Kamis petang, disalatkan di lobi menara Kantor Pusat BPK, dan dilepas dengan sambutan Ketua BPK Isma Yatun serta Muhaimin Iskandar, yang berbicara mewakili keluarga.
Di tepi makam, Muhaimin menyebut sahabatnya wafat syahid, gugur saat bertugas. Kisah Fathan memang kisah tentang tugas. Seorang santri yang dibesarkan organisasi, diantar dan dibentuk oleh jaringan, dan sampai ke jantung kekuasaan sebagai pemeriksa. Ia murah tangan kepada orang kampungnya dan setia kepada kawan seperjuangannya. Dua kebajikan itulah yang membuatnya dicintai dan bisa menjadi soal di lembaga yang tugasnya memeriksa uang negara.
Anak Guru Agama
Fathan lahir di Demak, 11 Februari 1970, anak Subchi, guru agama berstatus pegawai negeri. Di pemakaman, Muhaimin mengaku baru mendengar dari sang ayah bahwa gaji guru kala itu tak cukup untuk hidup, apalagi membiayai kuliah. Dalam esai perpisahannya, Muhaimin menulis bahwa nasib keluarga itu baru membaik setelah Gus Dur terpilih sebagai presiden dan gaji guru naik berkali-kali lipat.
Fathan menempuh jalur santri pesisir. Ia belajar di Madrasah Ibtidaiyah Miftahul Falah di Betahwalang, MTs Sunan Kalijaga di Bonang, lalu Pendidikan Guru Agama di Salatiga hingga 1988. Ia sempat masuk IAIN di Jawa Tengah. “Pak Fathan harus berhenti kuliah di semester dua karena bapaknya tidak memiliki biaya,” kata Muhaimin. Fathan lalu berangkat ke Jakarta dan kembali kuliah berkat beasiswa serta uluran tangan sahabat. Gelar sarjananya baru datang pada 2001. Kelulusan magisternya pada 2022, ketika ia sudah berusia lima puluh dua tahun.
Pengalaman itu rupanya tak pernah ia lupakan. Muhaimin menulis, cerita kini berdatangan tentang mahasiswa yang nyaris putus kuliah lalu tiba-tiba urusannya beres, dan baru belakangan tahu bahwa ia membantu biaya kuliah para mahasiswa yang kesulitan. Kampung pun tak ia tinggalkan. Sebagai Ketua Umum Paguyuban Demak Bintoro Nusantara, ia mendesak perhatian pemerintah pada rob yang menenggelamkan Sayung. Hanya dua dari dua puluh desa masih bebas genangan, lainnya tenggelam. Ia aktif membiayai khitan massal anak-anak Demak.
Mengetuk Pintu Cabang demi Cabang
Dari PMII Fathan belajar melawan. Pada 1991 organisasi ini menyatakan interdependensi dengan NU secara hierarki tidak lagi di bawah, tetapi juga tidak lepas dari NU. Jelang Kongres XI di Samarinda pada 1994, sebulan sebelum Muktamar NU di Cipasung yang tegang, Fathan tim sukses Muhaimin Iskandar. Muhaimin mengenangnya, Fathan-lah yang mengetuk pintu demi pintu, mendatangi cabang demi cabang, meyakinkan kawan-kawan dengan kesungguhan. Muhaimin menang, dan PMII di bawahnya mengusung paradigma “arus balik masyarakat pinggiran”, selaras dengan Gus Dur yang berhadap-hadapan dengan Orde Baru.
Fathan lalu memimpin Pengurus Cabang PMII DKI Jakarta pada 1993–1994. Ia naik ke jajaran Pengurus Besar PMII sekitar 1994–1997, sebagai salah satu ketua membantu Muhaimin. Ketika krisis moneter mulai merobohkan rezim Orba dan Kongres XII berlangsung di Surabaya, PMII melahirkan Paradigma Kritis Transformatif.
Generasi PMII yang bergerak pada masa itu biasanya tumbuh dengan dua bekal. Pertama, tumbuh dengan bahasa kritik dan kedua, soliditas jaringan sahabat saling menyokong. Modal sosial itulah kelak bertransformasi dalam bentuk jabatan dan kedudukan. Ketika Soeharto jatuh dan PKB lahir pada 1998, jaringan itu menemukan kendaraannya. Dalam pernyataan publiknya kelak, kata yang paling sering muncul bukan lagi kritik, melainkan sinergi. Persahabatannya dengan Muhaimin, yang dimulai di pintu-pintu cabang itu, tak pernah putus hingga akhir hayat.
Dari Koperasi ke Lingkaran Utama Muhaimin
Selepas Reformasi, Fathan tidak langsung berpolitik. Ia menekuni ekonomi umat sebagai direktur Induk Koperasi Syirkah Muawanah NU (2005–2012), pengurus pusat Lembaga Perekonomian NU, dan anggota departemen ekonomi MUI. Ia juga sempat jadi tenaga ahli anggota DPR dan menggelar forum-forum diskusi, tempat ia mulai berkenalan dengan kalangan perbankan. Bidang keuangan itulah yang kelak mempetajam spesialisasinya.
Sementara itu PKB terbelah melalui Muktamar Luar Biasa versi Parung dan Ancol. Sekitar 2008 partai itu pecah ketika Gus Dur dan keponakannya, Muhaimin, berebut kendali. Pengadilan memenangkan Muhaimin. PKB yang dipimpin Muhaimin, mengandalkan jaringan PMII angkatan 1990-an tulang punggungnya. Ketika Muhaimin menjabat Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi pada 2009–2014. Fathan staf khusus di kementerian itu pada 2013–2014, setahun sebelum terpilih ke DPR.
Generasi yang mendapat gemblengan di bawah paradigma kritis, lahir dari keberpihakan Gus Dur pada masyarakat pinggiran tumbuh dewasa di partai yang telah berselisih dengan Gus Dur sendiri. Fathan mau tidak mau menjadi bagian dari patronase baru.
Senayan: Dari Kursi Saksi ke Kursi Pimpinan
Fathan terpilih ke DPR pada 2014 dari daerah pemilihan Jawa Tengah II, Kudus, Jepara, Demak. Baru sepekan duduk di Komisi V, yang membidangi infrastruktur, ia ikut dalam sebuah pertemuan informal di Hotel Ambhara, Jakarta, bersama Kepala Balai Pelaksana Jalan Nasional IX. Di pengadilan kelak ia menggambarkan pertemuan itu sebagai obrolan santai.
Pertemuan itu kemudian mendapat sorotan dalam perkara suap proyek jalan Kementerian PUPR yang menjerat koleganya, Damayanti Wisnu Putranti. Pada 25 Februari 2016, selesai diperiksa KPK sebagai saksi, ia menghindari kejaran wartawan ke tengah Jalan Rasuna Said lalu naik taksi. Ditanya di persidangan mengapa ia lari, ia spontan menjawab. KPK memanggilnya lagi pada 2017 dan 2019 untuk kasus dengan tersangka yang lain. Statusnya adalah saksi dan bukan tersangka.
Tiga tahun kemudian, episode itu tak menghambat langkahnya. Pada Oktober 2019, sebagai Sekretaris Fraksi PKB, ia mengumumkan jatah pimpinan komisi partainya, termasuk dirinya sebagai Wakil Ketua Komisi XI, komisi keuangan, moneter, dan perbankan.
Ketika skandal Jiwasraya meledak pada awal 2020, ia menyebut langkah pemerintahan Jokowi yang didukung PKB sudah di jalur yang benar. Ketika independensi Bank Indonesia dipersoalkan dalam pembahasan RUU sektor keuangan pada 2021, ia berpendapat BI harus tetap independen, tetapi juga menanggung kepentingan nasional dan siap campur tangan bila dibutuhkan. Dari pengalamannya itu, ia terampil mengatur forum dan mampu membentuk jalinan koalisi yang loyal untuk menuntaskan persoalan.
Dari Pengawas ke Pemeriksa
Komisi XI bukan cuma meregulasi keuangan. Ia mitra kerja BPK di DPR dengan mengawasinya, memilih auditor laporan keuangannya, dan menyeleksi anggotanya. Pada 2–4 September 2024, komisi itu menguji 74 calon anggota BPK, lalu dalam rapat tertutup memutuskan lima nama secara musyawarah mufakat. Salah satunya wakil ketua komisi itu sendiri.
Tiga dari lima yang terpilih berlatar partai. Fathan dari PKB, Bobby Adhityo Rizaldi dari Golkar, dan Daniel Lumban Tobing, mantan anggota DPR dari PDI Perjuangan. Kurang dari setahun sebelumnya, sebagai Ketua DPP PKB, Fathan masih memasang target perolehan suara pasangan Anies–Muhaimin di Jawa Tengah. Banyak pihak memberi catatan BPK lantaran politisi rawan konflik kepentingan ketika memimpin organisasi tersebut. Hal yang Fathan lakukan beresiko, audit bisa saja digunakan untuk meredam bila menyangkut orang partai, dan pemeriksaan bisa dipakai menekan lawan politik.
Menjelang pencalonan, Fathan meminta pandangan sahabat lamanya, Eko B. Supriyanto dari kalangan media perbankan. Jawabannya pendek. “Kalau ini perintah, jalankan dengan sebaik-baiknya.” Nasihat itu tulus. Tetapi kata perintah juga menyingkap cara banyak kursi lembaga negara dipahami, sebagai amanat yang diturunkan jaringan, bukan semata lamaran pribadi.
Fathan diambil sumpahnya pada Oktober 2024 dan menjadi Anggota VI, pemeriksa sektor kesehatan, pendidikan, dan kebudayaan dari Kementerian Kesehatan, BPJS Kesehatan, hingga Badan Pengawas Obat dan Makanan. Dalam forum-forum BPK, kata yang ia ulang adalah kolaborasi. Pada September 2025, Gubernur Sulawesi Barat menjemputnya langsung di Bandara Tampa Padang, Mamuju, untuk santap malam bersama para bupati, agenda program pemerintah provinsi, dan pelantikan pengurus IKA PMII setempat dalam satu kunjungan.
Di sinilah hal yang paling manusiawi. Tiga tahun sebelumnya, ia berpendapat bahwa independensi bank sentral harus senapas dengan tanggung jawab pada kepentingan nasional. Kini ia duduk di lembaga yang oleh konstitusi disebut bebas dan mandiri. Meski begitu, langkah-langkahnya tidak menunjukan perkara etik atau hukum atas kinerjanya di BPK, dan latar partai tidak otomatis meniadakan integritas. Tetapi independensi lembaga pemeriksa belum cukup menjamin adanya niat baik.
Rumah Besar, Rumah Dinas
Pada Februari 2025, alumni PMII memilihnya memimpin PB IKA PMII dengan 188 suara. Kemenangan itu tidak bersih dari sengketa. Kubu ketua umum lama, Akhmad Muqowam, menyatakan pemungutan suara digelar saat sidang diskors, lalu menggelar munas lanjutan yang memilih Slamet Ariyadi. Kementerian Hukum mengesahkan kepengurusan Fathan, tetapi pada 18 Februari 2026 Pengadilan Tinggi TUN Jakarta membatalkan SK itu. Kubunya menyatakan akan kasasi.
Di pengukuhan di Hotel Bidakara, Juli 2025, di hadapan sekitar 420 pengurus, ia tetap memilih kalimat yang merendah. “Tidak ada pribadi yang hebat, tidak ada superman, yang ada adalah tim yang hebat.” Muhaimin duduk sebagai Ketua Majelis Pertimbangan.
Organisasi alumni itu bukan ruang netral melainkan medan pertarungan. Pada Agustus 2026, di sela Muktamar NU di Jombang, IKA PMII membedah buku tulisan para alumni. Muhaimin memakai panggung itu untuk menyerukan penyelamatan NU dari lima tahun yang ia sebut terpuruk. Wakil Sekjen PB IKA PMII bahkan menyebut Muhaimin satu-satunya tokoh sentral bila “siklus sembilan tahunan” kebangkitan politik Nahdliyin berulang pada 2029. Ketua IKA Perempuan PMII Luluk Nur Hamidah menyodorkan nada lain. NU, katanya, tumbuh dari keluarga, musala, dan kampung, bukan dari panggung kekuasaan. Fathan, Anggota BPK, adalah tuan rumah forum meski tumbuh dari pinggiran di alam pergerakan.
Kemurahan hatinya paling terasa di paguyuban Demak. Sepanjang 2026, paguyubannya membagikan 1.000 paket sembako, mengkhitan sekitar 200 anak bersama Bank BTN, memberangkatkan mudik gratis dengan 10 bus bersama BRI, dan menggelar halal bihalal dengan sponsor antara lain Bank Jateng dan BRI, publik mencatat Fathan memasilitasi event itu. Pada Februari 2026, ia menjamu buka puasa para perantau Demak di rumah dinas BPK.
Memang tidak ada aturan yang tampak dilanggar, dan anak-anak Demak itu sungguh dikhitan. Melalui lembaga tempat ia bekerja memeriksa bank-bank milik negara dan daerah, sementara bank-bank itu ikut membiayai kegiatan sosialnya. Kebaikan pribadi yang seharusnya mengambil jarak kelembagaan dengan jalur yang saling bersinggungan.
Mr. No Problem dan Kebo Ijo
Orang-orang yang lama mengenal dari dekat menyimpan gambaran Fathan tidak jauh berbeda. Suwarno, kawannya di PKB, menulis, Muhaimin menyapanya Mr. No Problem. Rumahnya terbuka nyaris dua puluh empat jam. Pengajian Rabu malam di rumahnya berjalan bertahun-tahun. Ia hampir tak pernah berkata tidak bila dimintai tolong, tertawa keras di mana saja, dan makan apa saja tanpa jaim, tanpa pilih-pilih. Tidur dan makan mengikuti keadaan. Olahraga sesempatnya, tenis meja, sesekali padel. Kini, tulis Suwarno, sepertinya butuh waktu istirahat.
Di kalangan bankir, ia dikenal sebagai Kebo Ijo. Eko B. Supriyanto, presiden komunitas Ketoprak Financial yang beranggotakan lebih dari seratus tokoh keuangan dan perbankan, menuturkan Fathan empat kali naik panggung bersama mereka. Dalam lakon tentang keris Ken Arok, ia kebagian peran Kebo Ijo, tetapi salah mengambil kostum dan tampil berbaju merah. Seisi panggung tertawa, para pemain lupa dialog di panggung, dan Fathan tertawa lepas. Sebagai anggota DPR lalu anggota BPK, ia tetap muncul di grup WhatsApp komunitas itu, tidak lupa mengucapkan selamat ulang tahun. Eko mendengar kabar wafatnya dari Ketua Dewan Komisioner OJK.
Ketua PWNU DKI Jakarta KH Samsul Maarif mengingat pertanyaan terakhirnya. “Sebulan lalu, beliau menanyakan bagaimana NU DKI,” katanya. Sebagai penulis, bersama Mas Jamilun, Ketua IKA PMII Ciputat saya ingat menjabat tangannya di Pondok Indah, pada pelantikan pengurus IKA PMII Ciputat, kepengurusan tempat saya ikut mengurus bidang pengembangan pendidikan dan sumber daya manusia. Di ruangan semacam itulah jaringan PMII hidup. Jabat tangan, foto bersama, dan saling menyapa dalam kehangatan bersahabat.
Sumur Berjalan
Muhaimin menulis esai perpisahan berjudul “Sumur dari Demak”. Di kampung-kampung pesisir, tulisnya, sumur di halaman tak berpagar. Siapa pun boleh menimba, dan sumur yang sering ditimba justru airnya tetap jernih. Fathan, baginya, adalah sumur yang berjalan mendatangi orang-orang yang haus dan kekeringan.
Metafora itu indah, dan sebagian besar benar. Tetapi sumur kampung tidak pernah menanyakan siapa yang menimbanya, namun sebagai pemeriksa keuangan ia wajib bertanya sebagai pemeriksa. Pasang surut jalan pergerakan Fathan Subchi penuh dinamika dan ketegangan. Santri kampung yang pernah putus kuliah karena miskin, lalu menolong siapa saja tanpa banyak tanya, justru duduk di lembaga yang tugasnya bertanya kepada siapa saja untuk memeriksa.
Generasi PMII layak belajar dari kisahnya, tentang ketekunan dan kemurahan hati itu. Kita perlu belajar lebih banyak dan membiasakan menganggap kedekatan tidak selamanya memutus jarak. Jaringan bisa mengantar seseorang sampai ke pintu gerbang. Apa yang ia kerjakan setelah pintu penafsiran terbuka, karena yang ia lakukan itulah yang kita kenang.
Editor:
