Jakarta, Arina.id—Badan Gizi Nasional (BGN) tengah menguji coba model penyajian prasmanan di lebih dari 60 dapur pada awal Oktober 2026. Melalui skema ini, makanan dibawa dalam kondisi hangat ke kelas dan disajikan agar dapat langsung dikonsumsi siswa.
Kepala BGN Sudaryono mengatakan, model tersebut dikembangkan untuk mengurangi jeda antara proses memasak dan waktu makan. Dengan demikian, makanan diharapkan tetap hangat dan segar ketika dikonsumsi serta menekan risiko kerusakan makanan.
"Yang kedua, tentu saja lebih segar karena tidak ada waktu tunda. Sehingga mengurangi risiko kerusakan makanan yang kemudian menimbulkan gangguan kesehatan,” ujar Sudaryono di Jakarta.
Menurut Sudaryono, sistem prasmanan juga berpotensi mengurangi sisa makanan karena siswa dapat mengambil makanan sesuai kebutuhan. Siswa yang masih ingin makan dapat menambah porsi selama persediaan masih tersedia.
BGN menilai sistem tersebut dapat memberikan pengalaman edukatif bagi siswa melalui keterlibatan sekolah dalam proses penyajian makanan. Namun, penerapannya membutuhkan kesiapan dapur, sumber daya manusia, serta pelatihan agar proses pelayanan tetap memperhatikan kebersihan dan standar yang ditetapkan.
Pengamat Kebijakan Publik dari Universitas Brawijaya Malang, Andhyka justru pesimis. Menurutnya, sistem prasmanan belum menyelesaikan persoalan utama dalam pelaksanaan MBG.
Model tersebut memang berpotensi memperbaiki pengalaman makan siswa, memberikan keleluasaan dalam mengambil makanan, dan mengurangi sisa makanan. Namun, perbaikan metode penyajian perlu diikuti pembenahan tata kelola program secara menyeluruh.
“Pemerintah harus memprioritaskan pembenahan tata kelola MBG agar program ini benar-benar aman, bergizi, akuntabel, dan mampu memperoleh kembali kepercayaan masyarakat,” jelas Andhyka, dikutip dari Merdeka.
Menurutnya, keberhasilan uji coba prasmanan tidak cukup diukur dari makanan yang lebih hangat atau berkurangnya sisa makanan.
"Pemerintah juga perlu memastikan seluruh proses penyelenggaraan MBG berjalan sesuai standar keamanan pangan, memenuhi kebutuhan gizi siswa, serta memiliki mekanisme pengawasan dan pertanggungjawaban yang jelas," jelasnya.
Editor:
