Arina.id - Salah satu ukuran kualitas seorang pemimpin bukan hanya terletak pada kemampuannya mengatur pemerintahan, tetapi juga pada kesediaannya tunduk terhadap hukum yang berlaku. Kekuasaan semestinya tidak menjadi alat untuk memperoleh keistimewaan, apalagi digunakan untuk menghindari pertanggungjawaban. Justru ketika berhadapan dengan hukum, seorang pemimpin harus menunjukkan bahwa dirinya memiliki kedudukan yang sama dengan rakyat biasa.
Prinsip tersebut telah dicontohkan oleh Umar bin Khattab RA. Khalifah kedua setelah Abu Bakar Ash-Shiddiq ini dikenal sebagai sosok pemimpin yang tegas, sederhana, dan sangat memperhatikan keadilan. Ia tidak hanya memerintahkan rakyatnya untuk menaati hukum, tetapi juga bersedia menempatkan dirinya sendiri dalam proses hukum yang sama.
Salah satu kisah menarik tentang keteladanan Umar tersebut diriwayatkan oleh Imam al-Baihaqi dalam kitab As-Sunan al-Kubra, pada pembahasan tentang etika seorang hakim (Adabul Qadhi).
Dikisahkan, suatu hari Umar bin Khattab terlibat perselisihan dengan sahabatnya, Ubay bin Ka‘b RA mengenai suatu persoalan. Ubay mengajukan tuntutan kepada Umar, tetapi Umar tidak membenarkan tuduhan tersebut. Keduanya kemudian sepakat menunjuk Zaid bin Tsabit RA untuk menyelesaikan perkara itu.
Menariknya, meskipun Umar saat itu menjabat sebagai Amirul Mukminin atau pemimpin tertinggi umat Islam, ia tidak memanggil Zaid ke tempat kediamannya. Umar justru datang bersama Ubay ke rumah Zaid untuk menjalani proses penyelesaian perkara.
Ketika keduanya tiba, Umar menyampaikan maksud kedatangannya. Ia mengatakan bahwa mereka datang agar Zaid mengadili perselisihan di antara keduanya. Menurut Umar, dalam urusan peradilan, hakimlah yang seharusnya didatangi oleh pihak-pihak yang berperkara.
Sikap Umar ini mengandung pesan penting. Kedudukan sebagai kepala pemerintahan tidak membuatnya merasa berhak mengatur proses peradilan demi kenyamanan pribadi. Ia bersedia mengikuti mekanisme yang berlaku sebagaimana orang lain yang sedang mencari keadilan.
Ketika melihat Umar datang, Zaid segera menyambutnya dengan penuh penghormatan. Ia bahkan melapangkan tempat duduknya dan mempersilakan Umar menempati bagian yang lebih istimewa.
Namun, Umar justru menolak perlakuan tersebut. Ia menganggap tindakan Zaid sebagai bentuk ketidakadilan dalam memulai proses peradilan. Umar meminta agar dirinya ditempatkan bersama pihak yang menjadi lawannya, bukan diberi posisi khusus karena jabatan yang sedang diembannya.
Peristiwa tersebut menunjukkan bahwa keadilan tidak hanya ditentukan oleh hasil akhir sebuah persidangan. Sikap hakim sejak awal, termasuk dalam memberikan tempat duduk dan memperlakukan pihak-pihak yang berperkara, juga harus mencerminkan netralitas.
Setelah keduanya duduk di hadapan Zaid, Ubay menyampaikan tuntutannya, sementara Umar tetap mengingkari tuduhan tersebut. Dalam proses itu, Zaid kemudian meminta Ubay untuk membebaskan Amirul Mukminin dari keharusan bersumpah. Ia bahkan menyatakan bahwa dirinya tidak akan meminta hal serupa kepada orang lain selain Umar.
Akan tetapi, Umar tidak menerima perlakuan khusus tersebut. Ia tetap bersumpah untuk menegaskan keterangannya. Baginya, tidak sepatutnya proses hukum berubah hanya karena salah satu pihak yang berperkara adalah seorang khalifah.
Riwayat ini kemudian ditutup dengan pernyataan Umar yang menegaskan bahwa Zaid belum layak menjadi hakim apabila belum mampu memperlakukan Umar dan seorang Muslim biasa secara setara di hadapannya.
Imam al-Baihaqi meriwayatkan kisah tersebut melalui perkataan Asy-Sya‘bi dalam As-Sunan al-Kubra:
ثَنَا الشَّعْبِيُّ، قَالَ: كَانَ بَيْنَ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ، وَبَيْنَ أُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا تَدَارٍ فِي شَيْءٍ، وَادَّعَى أُبَيٌّ عَلَى عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، فَأَنْكَرَ ذَلِكَ، فَجَعَلَا بَيْنَهُمَا زَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ، فَأَتَيَاهُ فِي مَنْزِلِهِ، فَلَمَّا دَخَلَا عَلَيْهِ، قَالَ لَهُ عُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: أَتَيْنَاكَ لِتَحْكُمَ بَيْنَنَا، وَفِي بَيْتِهِ يُؤْتَى الْحُكْمُ. فَوَسَّعَ لَهُ زَيْدٌ عَنْ صَدْرِ فِرَاشِهِ، فَقَالَ: هَا هُنَا يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ. فَقَالَ لَهُ عُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: لَقَدْ جُرْتَ فِي الْفُتْيَا، وَلَكِنْ أَجْلِسْ مَعَ خَصْمِي. فَجَلَسَا بَيْنَ يَدَيْهِ، فَادَّعَى أُبَيٌّ، وَأَنْكَرَ عُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا. فَقَالَ زَيْدٌ لِأُبَيٍّ: أَعْفِ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ مِنَ الْيَمِينِ، وَمَا كُنْتُ لِأَسْأَلَهَا لِأَحَدٍ غَيْرِهِ، فَحَلَفَ عُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، ثُمَّ أَقْسَمَ لَا يُدْرِكُ زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ الْقَضَاءَ حَتَّى يَكُونَ عُمَرُ وَرَجُلٌ مِنْ عَرَضِ الْمُسْلِمِينَ عِنْدَهُ سَوَاءٌ.
Artinya: “Asy-Sya‘bi berkata: Pernah terjadi perselisihan antara Umar bin Khattab dan Ubay bin Ka‘b RA mengenai suatu persoalan. Ubay mengajukan tuntutan kepada Umar, tetapi Umar mengingkarinya. Keduanya kemudian menunjuk Zaid bin Tsabit sebagai hakim. Mereka pun mendatangi rumah Zaid.
Ketika keduanya masuk, Umar berkata kepada Zaid, ‘Kami datang kepadamu agar engkau mengadili perkara di antara kami. Dalam urusan peradilan, hakimlah yang didatangi.’
Zaid kemudian melapangkan bagian tempat duduknya dan berkata, ‘Silakan duduk di sini, wahai Amirul Mukminin.’ Umar menjawab, ‘Engkau telah berlaku tidak adil dalam memberikan keputusan. Dudukkan aku bersama pihak yang menjadi lawanku.’
Keduanya lalu duduk di hadapan Zaid. Ubay menyampaikan tuntutannya, sedangkan Umar mengingkarinya. Zaid kemudian berkata kepada Ubay, ‘Bebaskanlah Amirul Mukminin dari keharusan bersumpah. Demi Allah, aku tidak akan meminta sumpah seperti ini kepada siapa pun selain beliau.’ Namun Umar tetap bersumpah.
Kemudian Umar menegaskan bahwa Zaid belum layak menjadi hakim sampai ia mampu memperlakukan Umar dan seorang Muslim biasa secara setara di hadapannya.” (Al-Baihaqi, As-Sunan al-Kubra, Beirut: Darul Ma‘rifah, 2000, juz 10, halaman 136).
Keadilan Tidak Boleh Tunduk kepada Kekuasaan
Kisah Umar bin Khattab tersebut memberikan pelajaran bahwa keadilan harus dimulai dari diri seorang pemimpin. Tidak cukup seorang penguasa memerintahkan aparat dan masyarakat untuk menaati hukum, sementara dirinya sendiri meminta pengecualian ketika menghadapi persoalan hukum.
Dalam Islam, kekuasaan merupakan amanah, bukan hak istimewa untuk memperlakukan orang lain secara berbeda. Semakin tinggi kedudukan seseorang, semakin besar pula tanggung jawab moral yang harus ditunaikannya.
Keteladanan Umar juga mengingatkan bahwa hakim harus menjaga independensi dan tidak boleh terpengaruh oleh jabatan, kekayaan, hubungan keluarga, ataupun kedekatan pribadi dengan pihak yang berperkara. Bahkan bentuk penghormatan yang tampak sederhana dapat menimbulkan kesan keberpihakan apabila diberikan secara tidak seimbang.
Prinsip ini sejalan dengan firman Allah SWT dalam Al-Qur'an:
إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ
Artinya: “Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanah kepada yang berhak menerimanya dan apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia, hendaklah kamu menetapkannya dengan adil.” (QS An-Nisa’ [4]: 58).
Amanah dan keadilan merupakan dua prinsip yang tidak dapat dipisahkan. Seorang pemimpin harus menunaikan tanggung jawabnya, sedangkan seorang hakim harus memutuskan perkara berdasarkan keadilan. Keduanya tidak boleh dikalahkan oleh kepentingan pribadi maupun tekanan kekuasaan.
Dalam kehidupan bernegara, prinsip tersebut dikenal dengan istilah equality before the law, yakni kesetaraan setiap orang di hadapan hukum. Jabatan, kekayaan, dan pengaruh sosial tidak semestinya menjadi alasan seseorang memperoleh perlakuan istimewa dalam proses hukum.
Tentu saja, kisah Umar bukan sekadar cerita tentang seorang khalifah yang bersedia datang ke rumah hakim. Lebih dari itu, kisah tersebut menunjukkan keberanian seorang pemimpin untuk tidak menggunakan kekuasaannya demi keuntungan pribadi. Ia justru memastikan bahwa hukum tetap berjalan sebagaimana mestinya, sekalipun dirinya menjadi salah satu pihak yang berperkara.
Keteladanan seperti inilah yang penting dihadirkan dalam kehidupan kepemimpinan. Sebab, kepercayaan masyarakat terhadap hukum tidak hanya dibangun melalui aturan tertulis, tetapi juga melalui keteladanan orang-orang yang menjalankan kekuasaan dan menegakkan keadilan.
Kekuasaan sejati bukanlah kemampuan untuk membuat orang lain tunduk kepada kehendak pemimpin. Kekuasaan yang bermartabat justru terlihat ketika seorang pemimpin bersedia tunduk pada kebenaran, menghormati hukum, dan tidak meminta keistimewaan bagi dirinya sendiri.
Umar bin Khattab telah memberikan teladan bahwa keadilan tidak boleh berhenti sebagai slogan. Ia harus diwujudkan, dimulai dari diri sendiri, bahkan ketika yang harus menerima konsekuensinya adalah seorang pemimpin. Wallahu a’lam bisshawab.
Editor:
