Jakarta, Arina.id—Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI menjadwalkan sidang paripurna pemilihan Wakil Presiden (Wapres) pengganti Gibran Rakabuming Raka pada Rabu, 2 Desember 2026. Sidang tersebut sekaligus menjadi agenda pelantikan dan pengesahan wakil presiden yang terpilih.
Ketua MPR RI Ahmad Muzani mengatakan, keputusan itu diambil dalam rapat gabungan pimpinan MPR bersama pimpinan fraksi partai politik dan kelompok anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD).
"Pelaksanaan rapat paripurna MPR dengan agenda mengisi kekosongan jabatan Wakil Presiden, yakni pemilihan, pelantikan, dan pengesahan calon wakil presiden terpilih, akan dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 2 Desember 2026 di Gedung Senayan ini," ujar Muzani di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (13/11/2026).
Muzani menjelaskan, penetapan jadwal tersebut dilakukan lebih cepat dari tenggat yang diberikan konstitusi. Berdasarkan ketentuan yang berlaku, MPR memiliki waktu paling lama 60 hari sejak terjadi kekosongan jabatan untuk memilih wakil presiden pengganti.
"Kami ingin menyelesaikan kekosongan ini lebih cepat supaya kekosongan ini tidak terlalu lama-lama," kata Muzani.
Ia mengatakan, percepatan tersebut merupakan hasil kesepakatan bersama setelah pimpinan MPR, DPR, dan DPD berkonsultasi dengan Presiden Prabowo Subianto pada Kamis (12/11/2026).
"Dalam pembicaraan kami di antara pimpinan dan kami kemarin berkonsultasi antara pimpinan MPR, pimpinan DPR, dan pimpinan DPD bersama Presiden, intinya adalah makin cepat makin baik," ungkapnya.
Menurut Muzani, percepatan diperlukan agar kekosongan jabatan wakil presiden tidak berlangsung terlalu lama. Karena itu, MPR memilih menyelesaikan proses pengisian jabatan sebelum batas maksimal waktu yang diberikan konstitusi.
Sementara itu, mekanisme pengisian jabatan wakil presiden diatur dalam Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Dasar (UUD) 1945. Ketentuan tersebut menyebutkan bahwa jika terjadi kekosongan jabatan wakil presiden, MPR menyelenggarakan sidang untuk memilih wakil presiden dari dua calon yang diusulkan Presiden.
Adapun Pasal 46 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (UU MD3) mengatur bahwa Presiden harus menyampaikan dua nama calon wakil presiden beserta kelengkapan persyaratannya kepada pimpinan MPR paling lambat 14 hari sebelum sidang paripurna.
Dengan jadwal pemilihan pada 2 Desember 2026, Presiden Prabowo Subianto memiliki batas waktu hingga sekitar 18 November 2026 untuk mengajukan dua nama calon tersebut.
Sebelumnya, Gibran Rakabuming Raka menyerahkan surat pengunduran diri dari jabatan wakil presiden kepada pimpinan MPR pada Kamis (12/11/2026). Surat tersebut juga disampaikan kepada Presiden Prabowo Subianto.
Sumber PilihanEditor: Suci
