Nama RA Kartini telah melekat sebagai ikon emansipasi perempuan Indonesia. Setiap 21 April, sekolah dan lembaga pemerintahan merayakannya dengan parade busana adat, lomba pidato, dan pengulangan narasi populer: Kartini adalah pejuang kebebasan perempuan dari kungkungan tradisi Jawa. Namun, di atas semua itu sering terlupakan satu aspek penting dari dirinya—yakni spiritualitasnya sebagai seorang perempuan Muslim yang berpikir mendalam tentang agamanya.
Kartini sering digambarkan sebagai korban sistem patriarkal Jawa dan kolonial, perempuan yang dipoligami, dikurung dalam pingitan, dan kemudian “melawan” lewat surat-suratnya. Tetapi ini terlalu disederhanakan. Ia dipaksa masuk kerangka pemikiran feminisme Barat, lalu dibenturkan dengan Islam dan budaya Jawa seolah-olah penderitaan Kartini adalah akibat agama dan adat. Narasi demikian tentu tidak adil.
Pertama-tama, kritik Kartini terhadap ketidakadilan perempuan tidak diarahkan kepada Islam sebagai agama. Kritiknya justru ditujukan pada bentuk pemahaman dan praktik sosial yang menyeleweng dari nilai agama. Ia tidak menolak Al-Qur’an, sebaliknya justru ingin memahami isinya. "Alangkah indahnya isi kitab suci Al-Qur’an itu, tetapi mengapa tidak diajarkan kepada kami apa maknanya?" katanya kepada Ny. Abendanon dalan suratnya.
Pertanyaan ini mencerminkan dua hal.
Pertama, Kartini adalah perempuan Muslim yang ingin mengenal agamanya. Kedua, ia menolak pengajaran agama yang menekankan hafalan dan ritual.
Kegelisahan ini mengantarnya bertemu Kyai Sholeh Darat, ulama besar di Semarang, yangh kemudian menulis tafsir Al-Fatihah dan beberapa surat pendek dalam bahasa Jawa. Ini merupakan langkah monumental, karena selama itu penafsiran terbuka dalam bahasa lokal belum umum dilakukan (Abdullah, 1987).
Ironisnya, Kartini yang ingin memahami Al-Qur’an justru sering diasosiasikan oleh sebagian kalangan masa kini sebagai tokoh sekuler, atau bahkan antiagama. Ini adalah bentuk reduksi historis yang tidak hanya menyesatkan, tetapi juga menghapus lapisan spiritualitas dalam perjuangan Kartini. Nur Said (2022) menyebut spiritualisme Kartini sengaja “digelapkan” oleh narasi-narasi etis kolonial yang ingin menjadikannya sekuler demi agenda politik etis Hindia Belanda.
Kartini bukan hanya tokoh pembebasan perempuan, melainkan pemikir pembaruan Islam. Ia percaya bahwa perempuan punya hak berpikir, berpendapat, dan mengejar ilmu. Dan itu ia temukan justru dalam Islam yang murni, bukan dalam budaya patriarkal yang membungkus agama.
Kesalahpahaman lain adalah ketika perjuangan Kartini disamakan dengan gerakan feminisme Barat, seolah-olah ia adalah bagian dari gelombang perjuangan perempuan global seperti Mary Wollstonecraft di Inggris atau Simone de Beauvoir di Prancis. Padahal konteks budaya, agama, dan sosial yang melingkupi Kartini sangat berbeda. Mary Wollstonecraft melawan sistem monarki patriarkal Eropa pasca-Revolusi Prancis. Simone de Beauvoir menulis dalam konteks eksistensialisme sekuler yang mempertanyakan peran perempuan dalam tatanan Barat modern.
Sementara Kartini menulis dari dalam rumah adat Jawa, di bawah kekuasaan kolonial Belanda, dan dalam kerangka Islam kultural yang sangat lokal dan khas. Kartini sesungguhnya memperjuangkan emansipasi yang tetap berpijak pada nilai-nilai Islam, bukan pembebasan seperti yang kerap diasumsikan (Astuti, 2019).
Generalisasi ini berbahaya karena memaksa Kartini menjadi bagian dari narasi yang tidak ia alami. Ia tidak menuntut seperti feminisme liberal, ia sedang mencari jalan menuju Tuhan melalui keadilan dan ilmu. Kartini tidak melihat perempuan sebagai lawan laki-laki, tapi sebagai sesama manusia yang ingin meraih derajat kemuliaan di hadapan Allah.
Ia menulis kepada Abendanon:
“Saya ingin menjadi Muslimah yang sungguh-sungguh. Tetapi bagaimana mungkin? Saya tidak tahu apa-apa tentang agama saya. Yang saya ketahui hanyalah bentuk luar belaka.” (Habis Gelap Terbitlah Terang, ed. J.H. Abendanon, 1911)
Kata-kata ini tidak ditulis oleh seseorang yang hendak meninggalkan agama, tetapi Justru yang sangat mencintai, namun kecewa pada sistem pendidikan yang tidak membantu memahami agamanya secara batiniah.
Kartini juga tidak pernah menolak perannya sebagai istri. Ia menikah dengan Bupati Rembang, Raden Adipati Joyodiningrat, dan menerima kehidupan rumah tangga dengan keikhlasan, meskipun ia tahu bahwa suaminya telah beristri. Bahkan dalam rumah tangga itu ia justru diberi ruang mendirikan sekolah perempuan pertama, sebuah bukti bahwa transformasi sosial bisa dimulai dari dalam, bukan dari pemberontakan destruktif.
Menafsirkan Kartini sebagai tokoh sekuler adalah bentuk kekeliruan akademik dan pengabaian sejarah. Kartini bukan ikon perlawanan agama, melainkan pencarian makna agama dalam kehidupan perempuan. Ia membuktikan bahwa keberagamaan bisa berjalan bersama kebebasan berpikir.
Hari ini, ketika perempuan Muslim kembali bergulat dengan stigma, pembatasan, dan distorsi tafsir, Kartini tetap relevan. Ia memberi teladan perubahan sejati datang bukan dari pemberontakan ideologis, tapi dari kehausan makna, ilmu, dan kedekatan pada Tuhan.
Editor:
