Di Balik Benteng Israel: Luka, Kekuasaan, dan Warisan Benjamin Netanyahu

Di sebuah tanah sempit yang dikelilingi pagar, kamera pengintai, dan mimpi-mimpi yang disuling dari trauma diaspora, hidup seorang laki-laki yang menganggap dirinya sebagai garda terakhir peradaban. Ia adalah seorang orator penuh muslihat, anak dari seorang sejarawan revisionis, saudara dari prajurit yang gugur, dan pemimpin yang telah menjadikan ketakutan sebagai mata uang politik. Namanya Benjamin Netanyahu.

Dalam negeri yang tidak pernah tidur dari perang, dalam negara yang mengukur keberhasilannya bukan dari damai, melainkan dari seberapa lama ia bisa bertahan tanpa meledak, Netanyahu adalah pengejawantahan dari paranoia yang disublimasi menjadi kekuasaan. Ia bukan sekadar politisi, melainkan arsitek dari realitas yang mereduksi manusia menjadi angka-angka dalam dokumen keamanan dan kehidupan menjadi sasaran statistik dalam peta militer.

Dari retorika ketakutan ke mesin kekuasaan

Netanyahu adalah anak ideologis dari Benjamin “Benzion” Netanyahu, seorang sejarawan yang meyakini bahwa dunia selalu memusuhi Yahudi, dan satu-satunya jawaban adalah kekuatan militer yang tanpa kompromi. “Terorisme bukan hanya alat musuh-musuh kita,” tulis Netanyahu dalam bukunya Fighting Terrorism (1995), “tetapi juga ujian atas kemauan peradaban kita untuk bertahan hidup” (Netanyahu, 1995, hlm. 3).

Kata-kata ini bukan hanya cetakan tinta di atas kertas, melainkan senjata yang kemudian digunakan untuk menjustifikasi operasi militer, pembunuhan target, penggusuran, dan blokade. Ia membingkai keamanan bukan sebagai kondisi damai, melainkan sebagai kondisi siaga permanen yang menuntut pengorbanan: dari kebebasan sipil, dari kritik internal, bahkan dari akal sehat.

Logika Netanyahu semenjana dan mematikan: siapa pun yang menolak pendekatan kekuatan total terhadap teror, berarti mendukungnya. Dalam dunia biner ini, tidak ada ruang bagi nuansa, sejarah, atau kemanusiaan.

‘Mr. Security’ dan pembangkangan para jenderal

Narasi Netanyahu sebagai “Tuan Keamanan” berhasil menaklukkan sebagian besar pemilih Israel selama tiga dekade. Ia dilukiskan sebagai satu-satunya orang yang mampu melindungi negara dari kehancuran. Namun ironi paling telanjang dari retorika itu adalah kenyataan bahwa mereka yang paling mengenal medan perang justru menolaknya.

Guy Ziv menulis bagaimana Netanyahu secara konsisten berseberangan dengan para jenderal IDF, kepala Mossad, dan direktur Shin Bet yang dulu ia angkat sendiri. “Alih-alih sebagai otoritas keamanan seperti yang ia klaim, mereka melihatnya sebagai seorang pembuat kekacauan berulang,” tulis Ziv (2024, hlm. 4). Mereka yang pernah memimpin operasi rahasia, melindungi perbatasan, dan mengatur strategi nasional, justru melihat Netanyahu sebagai bahaya internal.

Retorika “tangan besi” yang ia kampanyekan setiap kali serangan terjadi tidak dibarengi dengan pendekatan strategis yang mengarah pada solusi. Sebaliknya, ia menggunakan pelbagai momen krisis, baik bom di bus Yerusalem atau roket dari Gaza untuk memperkuat posisi politiknya.

Palestina sebagai dalih

Dalam pidato-pidatonya, Netanyahu berulang kali menyebut Palestina dalam satu napas dengan “terorisme global”. Ia menggabungkan Hamas dengan ISIS, menyamakan tuntutan kemerdekaan Palestina dengan jaringan jihadis transnasional. Hal ihwal ini adalah taktik lama kolonial: menyamakan pemberontakan terhadap penjajahan sebagai kriminalitas atau kegilaan.

Dalam buku Israel Under Netanyahu, Joshua Sinai menulis bahwa strategi penanggulangan teror Netanyahu bertumpu pada model “Strategi Melawan Terorisme” (CBT) yang menempatkan kekuatan represif di atas pendekatan diplomasi atau rekonsiliasi. Walakin, strategi ini gagal total dalam menghapus akar terorisme, justru memperbanyaknya dengan menebarkan frustrasi dan kehancuran struktural.

Alih-alih mengupayakan perdamaian yang bermartabat, Netanyahu menginvestasikan energi politik untuk membentengi kekuasaan Israel di Tepi Barat dan menggagalkan setiap inisiatif menuju solusi dua negara. “Tujuan fundamental Netanyahu adalah untuk mencegah solusi dua negara sambil berpura-pura menerimanya,” tulis Ilan Peleg (Freedman, 2020, hlm. 3).

Kudeta senyap atas demokrasi

Di sebuah negara yang mendaku diri sebagai satu-satunya yang demokratis di Timur Tengah, Benjamin Netanyahu perlahan melucuti sendi-sendi institusional demokrasi itu sendiri. Ia tidak perlu mengangkat senjata atau membubarkan parlemen. Ia hanya perlu melemahkan Mahkamah Agung, memperkuat kekuasaan eksekutif, dan mengamankan dukungan dari partai-partai ultra-nasionalis dan ultra-ortodoks.

Tahun 2023, pemerintahannya mencoba melakukan reformasi yudisial yang pada hakikatnya akan menghancurkan independensi Mahkamah Agung. Rakyat turun ke jalan. Para pilot cadangan menolak bertugas. Para jenderal mundur. Menteri Pertahanan yang bersuara menolak reformasi itu dipecat—hanya untuk diangkat kembali setelah ledakan solidaritas publik menuntut pembatalan pemecatannya.

Ziv menulis bahwa krisis tersebut menjadi “titik balik dalam persepsi publik terhadap Netanyahu,” yang selama ini dianggap sebagai pengawal stabilitas tetapi ternyata menjadi penggerusnya (Ziv, 2024, hlm. 3-4). Kudeta tidak selalu datang dengan laras senapan. Kadang ia datang dalam bentuk UU baru, koalisi parlementer, dan pidato penuh kalimat klise ihwal “kehendak rakyat”.

Paradoks keamanan abadi

Dalam From Rabin to Netanyahu, Efraim Karsh menyebut bahwa Netanyahu “dibom ke tampuk kekuasaan” (Karsh, 2004, hlm. 10). Ia menang bukan karena ide besarnya, tapi karena mengendarai gelombang ketakutan publik pasca serangan teror. Ia bukan membawa visi damai, tapi menjual janji semu “perdamaian dengan keamanan” yang kosong dan kontradiktif.

Netanyahu tahu bahwa dalam demokrasi yang digerakkan oleh rasa menyangkak bulu, suara pemilih bisa dibentuk bukan oleh harapan, tetapi oleh trauma. Ia telah menjadikan trauma sebagai alat pemerintahan.
Netanyahu bukan hanya menolak kedaulatan Palestina, ia membentuk sistem politik yang memungkinkan “aneksasi melalui osmosis”, pendudukan yang perlahan tapi pasti dijadikan norma. “Status quo” bukan stagnasi, melainkan transformasi senyap menuju kolonialisme permanen yang disahkan lewat hukum dan kekuatan.

Dalam perspektif ini, Palestina bukan subjek negosiasi, tetapi objek yang dibentuk, dikendalikan, dan dihapuskan. Netanyahu adalah pengarsitek dari kekosongan politik Palestina hari ini. Ia melemahkan otoritas Palestina, memperkuat Hamas lewat pengepungan, dan membuat solusi menjadi ilusi.

Dalam satu dekade terakhir, Netanyahu mengarahkan Israel menjauh dari diplomasi multilateral dan lebih dekat ke aliansi transaksional. Ia memperkuat hubungan dengan rezim-rezim otoriter dari India hingga Hongaria, dari Arab Saudi hingga Azerbaijan.

Dalam Israel Under Netanyahu, Freedman mencatat bagaimana Netanyahu memutar poros dari Eropa ke Asia, memanfaatkan hubungan personal dengan para pemimpin otoriter untuk memperluas kepentingan ekonomi dan militer (Freedman, 2020, hlm. 242).

Hubungan menjadi pelik dengan Amerika Serikat. Ia pernah melangkahi presiden AS dengan berbicara langsung di Kongres. Ia menjadikan politik luar negeri sebagai perpanjangan dari survival domestik. Tidak ada arah moral, tidak ada prinsip etis, cuma taktik.

Di Gaza, jenazah anak-anak yang tertimbun di bawah puing bukan sekadar akibat serangan. Mereka adalah jejak dari kebijakan sistematis yang membenarkan pembunuhan sipil sebagai efek samping dari “target militer yang sah”.

Netanyahu mungkin tak pernah duduk di bangku pesakitan di pengadilan moral dunia. Akan tetapi dalam hati jutaan korban kebijakannya—mereka yang kehilangan rumah, keluarga, dan masa depan—ia adalah penjahat perang. Sejarah tidak selalu ditulis oleh mereka yang berkuasa hari ini.

Kekuasaan, luka, harapan

Apa yang harus kita pahami dari kisah seorang pemimpin seperti Netanyahu? Bahwa demokrasi bisa berubah bentuk menjadi iliberal tanpa suara tembakan. Bahwa teror bisa diproduksi dan diolah menjadi modal politik. Bahwa seorang politisi bisa menjadikan keamanan sebagai agama anyar, dan rakyatnya sebagai jemaat yang terus-menerus diingatkan tentang neraka di luar pagar.

Namun, laksana api yang tidak bisa membakar udara, kekuasaan yang lahir dari ketakutan tidak bisa memadamkan hasrat manusia akan kebebasan. Sejarah, meski lambat, selalu menemukan cara untuk menagih utang kepada mereka yang membunuh dengan senyum dan menindas dengan dalih.

Namun, kekuasaan yang terlalu lama bersemayam dalam tubuh seorang individu tidak hanya mengubah wajah negara, tetapi juga merusak cermin kolektif masyarakat. Netanyahu tidak hanya membentuk ulang struktur negara Israel, ia juga membentuk imajinasi warganya—bahwa tak ada lagi kemungkinan damai, bahwa musuh ada di setiap tikungan, dan bahwa satu-satunya kebenaran adalah kekuatan. Ia menabur benih ketakutan di ruang kelas, di rumah ibadah, di layar-layar televisi, dan di bilik suara. Apa yang tersisa dari demokrasi jika rakyat lebih percaya pada senjata tinimbang pada kata-kata?

Kita hidup di masa ketika kekerasan tidak lagi membutuhkan justifikasi ideologis. Ia cukup diselimuti oleh keamanan nasional dan dilumuri oleh “hak untuk mempertahankan diri”. Netanyahu telah menunjukkan kepada dunia bahwa penindasan bisa dibungkus dalam jargon demokratis, bahwa apartheid bisa dikenakan topeng legalitas, dan bahwa penjajahan bisa berjalan mulus di tengah tepuk tangan parlemen. Dunia menyaksikan, tetapi terlalu terjerat dalam kepentingannya sendiri untuk mengingat bahwa yang dijajah pun memiliki suara, meski suara itu sering mati tenggelam di reruntuhan bangunan.

Anehnya, Netanyahu jarang menyebutkan lema “damai” kecuali untuk menolaknya. Ia lebih senang bicara tentang “normalisasi,” sebuah konsep yang mengabaikan luka dan sejarah, dan menggantinya dengan perjanjian dagang dan aliansi militer. Tapi apa yang bisa dinormalisasi dari sistem yang memisahkan ibu dari anaknya di pos pemeriksaan? Apa yang bisa dinormalisasi dari fakta bahwa satu bangsa terus menerus kehilangan tanah, air, dan udara? Dalam keheningan diplomasi itulah Netanyahu membangun legitimasi palsunya.

Di sini kita berdiri, menyaksikan sebuah dunia di mana kebenaran dapat dinegosiasikan, di mana sejarah ditulis ulang oleh mereka yang memiliki lebih banyak rudal daripada memori. Akan tetapi ada yang tidak bisa sepenuhnya dihapus: rasa kehilangan yang menghuni tubuh orang-orang Palestina, dan kesaksian yang perlahan-lahan dikumpulkan oleh sejarah alternatif. Mereka mungkin tak punya negara, tetapi mereka punya cerita. Cerita-cerita itu, seperti sungai yang tertahan, suatu saat akan meluap.

Benjamin Netanyahu mungkin tidak akan pernah diadili oleh Mahkamah Den Haag. Dunia terlalu pelit untuk keadilan semacam itu. Walakin sejarah tidak pernah lupa. Ia mencatat dengan sabar: bukan hanya nama-nama yang memerintah, tapi juga mereka yang membisu. 

Mungkin saja, suatu hari, anak-anak dari Gaza, Haifa, dan Tel Aviv akan menulis narasi baru di mana politik tidak lagi lahir dari ketakutan, dan seorang pemimpin bukanlah mereka yang paling lantang berseru tentang bahaya, melainkan yang paling jujur bicara tentang harapan.

---

Muhammad Iqbal
Mahasiswa Program Doktor Ilmu Sejarah FIB Universitas Diponegoro Semarang. Sejarawan UIN Palangka Raya. Editor Buku Penerbit Indie Marjin Kiri.