Arina.id - Lagi-lagi Israel--negara kecil yang tidak lebih luas dari Provinsi Jawa Barat--itu terlibat dalam berbagai konflik di kawasan Timur Tengah. Mulai dari melakukan genosida terhadap warga Gaza, menyerang Iran, menyerang Hezbollah di Lebanon, menyerang Houthi di Yaman, dan terbaru mengacak-acak Suriah.
Israel yang di belakangnya ada Amerika Serikat (AS) terus-terusan merongrong kestabilan negara-negara kawasan. Di Suriah, kali ini mereka ikut campur memanasi konflik pemberontakan faksi kelompok bersenjata Druze dengan suku-suku Badui Sunni vs pasukan pemerintah di Provinsi Selatan Suwayda. Dalam konflik ini ratusan orang dilaporkan tewas menjadi korban.
Militer Israel, seperti dikutip dari Al Jazeera, bahkan telah melakukan serangan udara di jantung Kota Damaskus, tepatnya sebuah bangunan di dekat Istana Kepresidenan Suriah dan markas militer negara tersebut. Sedikitnya tiga orang tewas dan 34 lainnya terluka dalam serangan pada hari Rabu kemarin, 16 Juli 2025, sumber data Kementerian Kesehatan setempat.
Saat menargetkan Damaskus, militer Israel terus menggempur daerah-daerah di Suriah Selatan, termasuk Suwayda, di mana kesepakatan gencatan senjata baru telah dicapai setelah empat hari bentrokan antara kelompok bersenjata Druze, suku Badui Sunni dan pasukan pemerintah yang menewaskan ratusan orang.
Kementerian Luar Negeri Suriah mengatakan serangan Israel di Damaskus dan Suwayda adalah "bagian dari kebijakan Israel yang sistematis untuk memicu ketegangan dan kekacauan dan merusak keamanan di Suriah". Pemerintah Suriah pun menyerukan masyarakat internasional untuk mengambil tindakan mendesak terhadap agresi Israel tersebut.
Di sisi lain, Pemerintah Suriah dan Pemimpin Druze Sheikh Yousef Jarbou juga sudah mengkonfirmasi pada hari Rabu bahwa mereka telah mencapai gencatan senjata. Meskipun kesepakatan baru itu ditolak oleh Sheikh Hikmat al-Hajari, pemimpin Druze lainnya, yang berjanji untuk terus berjuang sampai Suwayda sepenuhnya merdeka.
Kesepakatan tersebut menyatakan semua operasi militer di kawasan itu harus dihentikan, serta pembentukan komite yang terdiri dari pejabat pemerintah dan pemimpin spiritual Druze untuk mengawasi pelaksanaan gencatan senjata. Namun di tengah upaya gencatan, Israel justru "menyiramnya dengan bensin", melempar bom ke sejumlah titik dengan dalih melindungi komunitas Druze.
Kampanye pengeboman yang dilakukan Israel ini berdalih untuk melindungi minoritas Druze, dan telah meminta pemerintah Suriah untuk menarik pasukannya dari Kota Suwayda, di mana banyak kekerasan telah terjadi. Menteri Pertahanan Israel Katz mengatakan di Platform X bahwa militer Israel akan "terus beroperasi dengan penuh semangat di Suwayda untuk menghancurkan pasukan yang menyerang Druze sampai mereka mundur sepenuhnya".
Kemudian di hari yang sama, Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Marco Rubio juga mengatakan bahwa pihak-pihak dalam pertempuran di Suriah selatan telah menyetujui "langkah-langkah spesifik yang akan mengakhiri situasi yang meresahkan dan mengerikan malam ini. Hal Ini akan mengharuskan semua pihak untuk memenuhi komitmen yang telah mereka buat dan inilah yang sepenuhnya kami harapkan untuk mereka lakukan."
Syrian Observatory for Human Rights yang berpusat di Inggris melaporkan, lebih dari 300 orang tewas dalam pertempuran pada Rabu pagi, termasuk empat anak-anak, delapan wanita dan 165 tentara dan pasukan keamanan.
Eskalasi konflik di Suriah ini dimulai dengan penculikan dan serangan antara faksi bersenjata Druze dan suku-suku Badui Sunni lokal di Provinsi Selatan Suwayda. Pasukan pemerintah yang tiba untuk memulihkan ketertiban justru bentrok dengan Druz. Tindakan yang dilakukan oleh pasukan keamanan justru menjadi dalih bagi Israel untuk membombardir Suriah dan membangun pangkalan militer di sana.
Haid Haid, seorang analis Lembaga Think Tank Chatham House yang berbasis di London, mengatakan kepada Al Jazeera bahwa Israel telah jelas sejak penggulingan Bashar al-Assad tahun lalu mereka tidak ingin pasukan Suriah dikerahkan ke garis konflik di Suriah selatan. "Salah satu caranya dengan menampilkan dirinya sebagai 'pelindung' komunitas Druze," kata Haid.
Adapun menurut Ammar Kahf, Direktur Eksekutif Pusat Studi Strategis Omran yang berbasis di Damaskus, mengatakan: "Ini adalah pesan yang jelas kepada pemerintah Suriah bahwa Israel tidak akan diam. Israel tidak akan membiarkan pemerintah Suriah menyebarkan otoritasnya ke seluruh wilayah."
Sumber PilihanEditor: Muhammad Taufiq
