Arina.id -- Pemerintahan baru di Suriah putuskan mengadopsi ajaran atau hukum Islam sebagai dasar mereformasi lembaga kepolisian. Hal tersebut dianggap sebagai opsi terbaik untuk meningkatkan moralitas personel, dalam upaya pembentukan kembali lembaga tersebut.
Otoritas Suriah yang baru saat ini tengah gencar melakukan reformasi serta mengisi kekosongan di berbagai sektor pemerintahan, terutama selepas penggulingan rezim Bashar al-Assad. Salah satu sektor yang hendak dibentuk ulang adalah bidang keamanan, yang dibubarkan usai pemerintahan lama terguling.
Para anggota polisi yang direkrut sebagian besar berasal dari bekas wilayah-wilayah pemberontak. Mereka lantas mendapat pelatihan singkat yang mengadopsi hukum Islam.
Pemerintah mengambil langkah ini untuk mendapatkan kembali kepercayaan masyarakat serta secepat mungkin memastikan stabilitas negara.
Namun demikian laporan Reuters menyebut bahwa keputusan ini justru berisiko menjadi pemicu keretakan baru di masa depan. Pasalnya Suriah tergolong sebagai negara dengan masyarakatnya yang beragam. Negara ini juga baru saja lepas dari pengalaman buruk 13 tahun perang saudara.
“Ada banyak masyarakat Suriah yang akan memperhatikan ini,” jelas Aron Lund, seorang analis Timur Tengah dari lembaga Century International, ketika diminta pandangannya oleh Reuters tentang hal ini.
"Tak hanya kelompok minoritas - Kristen, Alawi, Druze - tapi juga ada banyak Muslim Sunni di kawasan seperti Damaskus dan Aleppo, juga memiliki populasi kelompok sekuler dan kosmopolitan yang cukup besar, dan tidak tertarik kepada hukum agama," imbuh Aron Lund.
Penggunaan hukum Islam sebagai landasan pembangunan kembali lembaga kepolisian di Suriah juga menjadi perhatian khusus dari pihak Barat. Mereka belum bisa memastikan, nantinya bakal seberapa besar pengaruh agama dalam konstitusi Suriah yang baru.
"Ini bukan pertanda baik, tetapi juga tergantung seberapa ketat penerapan hukum tersebut," ucap salah seorang diplomat kepada Reuters.
Saat ini Ahmed al-Sharaa sebagai pemimpin de facto di Suriah masih terus berupaya meyakinkan pihak Barat dan pemerintahan negara-negara Timur Tengah, yang khawatir soal corak pemerintahan Suriah yang baru.
Ahmed al-Sharaa menjelaskan bahwa faksi yang ia pimpin sudah meninggalkan hubungan dengan kelompok al Qaeda, dan akan berusaha membentuk pemerintahan Suriah dengan lebih moderat serta melindungi kaum minoritas.
Sumber PilihanEditor: A. Sentosa
